Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Makalah ini membahas pengertian, landasan, dan hubungan Pancasila dengan Pembukaan dan Batang Tubuh

1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
MAKALAH
Disusun Guna Memenuhi Syarat Kelulusan pada
Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila
Dosen Pembimbing: Bakti Fatwa Anbiya, M.Pd.
Disusun:
1. Prima Aji Saputra (1603016026)
2. Fitri Annisa (1603016028)
3. Dea Serlifia Laela (1603016007)
4. Ais Rahmawati (1603016025)
5. Miss Nur Asmah (1603016156)
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
1

2. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2016
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat
serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah
membawa kita semua ke jalan kebenaran yang diridhoi Allah SWT.
Maksud penulis membuat makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah
Pendidikan Pancasila yang diamanatkan oleh dosen penulis. Makalah ini kami buat
berdasarkan buku penunjang yang miliki.dan untuk mempermudahnya kami juga
menyertai berhubungan dengan kemajuan kedepan. Penulis menyadari bahwa dalam
penyusunan makalah ini banyak sekali kekurangannya baik dalam cara
penulisan maupun dalam isi.
Oleh karna itu saya mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran
yang bersifat membangun untuk kemajuan ilmu pengetahuan ini. Mudah-mudahan
makalah ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis yang membuat dan umumnya
bagi yang membaca makalah ini, untuk menambah pengetahuan Hubungan Pancasila
dan UUD 1945. Amin
2

3. DAFTAR ISI
Halaman
Judul…………………………………………………………………………………….
..i
Kata
Pengantar………………………………………………………………………………
…….ii
Daftar
Isi………………………………………………………………………………………
….iii
BAB I
PENDAHULUAN……………………………………………………………………
……1
A. Latar
Belakang……………………………………………………………………
……..1
3

4. B. Rumusan
Masalah………………………………………………………………………
.2
C. Tujuan………………………………………………………………………
…………...2
D. Manfaat………………………………………………………………………
………….2
BAB II LANDASAN
TEORI……………………………………………………………….……..3
A. Landasan
Historis……………………………………………………………………….
3
B. Landasan
Kultural……………………………………………………………………….
3
C. Landasan
Yuridis………………………………………………………………………..
4
D. Landasan
Filosofis………………………………………………………………………
4
BAB III
PEMBAHASAN………………………………………………………………………
…6
4

5. A. Pengertian
Pancasila…………………………………………………………………….6
B. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun
1945………………………9
C. Hubungan Pancasila dalam Batang Tubuh UUD
1945…………………………………11
BAB IV
PENUTUP……………………………………………………………………………
…14
A. Kesimpulan..
……………………………………………………………………………14
B. Saran………………………...
………………………………………………………….15
Daftar
Pustaka…………………………………………………………………………………
……
5

6. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari
dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila
adalah nilai-nilai kehidupan Indonesia sejak zaman nenek moyang sampai dewasa ini.
Berdasarkan hal tersebut terdapatlah perbedaan antara masyarakat Indonesia dengan
masyarakat lain. Nilai-nilai kehidupan tersebut mewujudkan amal perbuatan dan
pembawaan serta watek orang Indonesia. Dengan kata lain masyarakat Indonesia
mempunyai ciri sendiri,yang merupakan kepribadianya.
Dengan nilai-nilai tersebut rakyat Indonesia melihat dan memecahkan
masalah kehidupan ini untuk mengarahkan dan mempedomi dalam kegiatan
kehidupanya bermasyarakat. Demikianlah mereka melaksanakan kehidupan yang
diyakini kebenaranya. Itulah pandangan hidupnya,karena keyakinan yang telah
mendarah daging itulah maka pancasila dijadikan dasar negara serta ideologi negara.
6

7. Itulah kebulatan tekad rakyat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus
1945 melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.
Untuk mewujudkan masyarakat pancasila,diperlukan suatu hukum yang berisi
norma-norma,aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan
ditaati oleh setiap warga negara Indonesia.Hukum yang dimaksud adalah UUD 1945
sebagai hukum dasar tertulis di Negara kita.
Dengan ditulisnya makalah ini kami berharap dapat sedikit membantu
memberikan gambaran bahwa tujuan mempelajari pancasila adalah untuk
mempelajari pancasila yang benar. Mempelajari pancasila yang benar, yakni yang
dapat di pertanggung jawabkan baik secara yuridis, konstitusional, maupun secara
objektif – ilmiah. Secara yuridis – konstitusional artinya kerana pancasila adalah
dasar negara yang di pergunakan sebagai dasar mengatur dan menyelenggarakan
pemerintahan negara. Oleh karena itu setiap orang boleh memberikan pengertian atau
tapsiran menurut pendapat sendiri. Secara objektif – ilmiah artinya karena pancasila
adalah suatu paham filsafat, suatu philoshofical way of thingkin atau philoshophical
sistem sehingga uraian harus logis dan diterima oleh akal sehat.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Pancasila?
2. Apakah hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945?
3. Bagaimana penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian dari Pancasila
7

8. 2. Untuk mengetahui hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun
1945
3. Untuk mengetahui penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD NRI tahun
1945
D. Manfaat
1. Mengetahui pengertian Pancasila
2. Mengetahui hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945
3. Mengetahui dan menambah wawasan mengenai Pancasila didalam batang tubuh
UUD NRI tahun 1945
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Landasan Historis
Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai jaman
kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia
berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki
suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di dalamnya
tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para
8

9. pendiri bangsa kita (the founding father) dirumuskan secara sederhana namun
mendalam yang meliputi lima prinsip (sila) dan diberi nama Pancasila.
Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum
dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis
telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai nilai Pancasila
tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia
sebagai kausa materialis Pancasila.
B. Landasan Kultural
Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada
bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung
dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja
melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari
nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara.
Oleh karena itu generasi penerus terutama kalangan intelektual kampus sudah
seharusnya untuk mendalami serta mengkaji karya besar tersebut dalam upaya untuk
melestarikan secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntutan
jaman.
C. Landasan Yuridis
Landasan yuridis (hukum) perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan
Tinggi diatur dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal
39 menyatakan : Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib
memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan.
Demikian juga berdasarkan SK Mendiknas RI, No.232/U/2000, tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan
9

10. Kewarganegaraan, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang
terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan
Kewarganegaraan.
Sebagai pelaksanaan dari SK tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi
mengeluarkan Surat Keputusan No.38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu-rambu
Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Dalam pasal 3
dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai
kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas
sebagaimanusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila adalah
terdiri atas segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara
serta etika politik. Pengembangan tersebut dengan harapan agar mahasiswa mampu
mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama
kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah,
nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa.
D. Landasan Filosofis
Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa
Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara
konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai
bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan
obyektif bahwa manusia adalah mahluk Tuhan YME. Setiap aspek penyelenggaraan
negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan
termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa
Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam
pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, social budaya, maupun pertahanan
keamanan.
10

11. BAB 111
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pancasila
Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita,
Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit
pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan
buku Sutasoma karangan Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti
11

12. “Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila juga mempunyai arti
“Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut:
1. Tidak boleh melakukan kekerasan.
2. Tidak boleh mencuri.
3. Tidak boleh berjiwa dengki.
4. Tidak boleh berbohong.
5. Tidak boleh mengonsumsi minuman keras/obat-obatan terlarang.
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18
Agustus 1945. Sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan
pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun berdasrkan
kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek
moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang.
1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life, weltanschaung,
wereldbeschouwing, wereld en levens beschouwing, pandangan dunia,
pandangan hidup, pegangan hidup dan petunjuk hidup.
Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakn pembuatan setiap
manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila
Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung merupakan suatu kesatuan,
tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, keseluruhan sila dalam Pancasila
merupakan satu kesatuan organis.
12

13. 2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila sebagai falsafah negara (philosohische gronslag) dari negara,
ideology negara, dan staatside. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar
mengatur pemerintahan atau penyenggaraan negara.
Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia
mempunyai beberapa fungsi pokok, yaitu:
1. Pancsila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada
hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber
tertib hukum. Hal ini tentang tertuang dalam ketetapan MRP No.
XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. V/MP/1973 serta ketetapan No.
IX/MPR/1978. merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan.
2. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya
(merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis).
3. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari
kebenaran (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis).
3. Sila-sila Pancasila
A. Sila Katuhanan Yang Maha Esa
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manuasia percaya dan taqwa
terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-
masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
B. Sila kemanusian Yang Adil dan Beradab.
13

14. Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjang tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani
membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat,
maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat dan bekerja sama dengan
bangsa-bangsa lain.
C. Sila Persatuan Indonesia.
Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan
persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara
diatas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar
Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan
persatuan bangsa.
D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan Perwakilan.
Manusia Indonesia menghayati dan menjungjung tinggi setiap hasil
keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus
menerimannya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa
tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas
kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah
dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan
secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjungjung tinggi harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam
melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil
yang dipercayanya.
E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
14

15. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia
menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan
perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan
dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga
kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
B. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Dalam kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara Republik
Indonesia,pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap
aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia.
Maka kedudukan pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
adalah sebagai sumber tertib hukum Indonesia, dalam pengertian perundang-
undangan Indonesia.
Berdasarkan hakikat Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar negara yang
intinya adalah Pancasila seagai dasar filsafat negara maka Pancasila pada hakikatnya
merupakan suatu Cita Hukum (Rechtsidee),yang menguasai hukum dasar tertulis
maupun hukum dasar tidak tertulis.
Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila yaitu pada Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya
adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia,
sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Ketetapan MPR
No. IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-
undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Praturan-peraturan
Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik
Indonesia) harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan
15

16. tujuan Peraturan Perundanga-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa
Pancasila.
Berdasarkan penjelasan diatas hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material.
1. Hubungan Secara Formal
Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan
UUD 1945, maka Pancasila memporelehi kedudukan sebagai norma dasar
hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang
pada asas-asas social, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural,
religigius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.
Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secarta formal dapat
disimpulkan sebagai berikut :
a Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah
seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV.
b Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan
pokok kaedah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum
Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu :
1. Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi
factor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
2. Memasukkkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum
tertinggi.
c. Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan
berfungsi, selain sebgai Mukaddimah dan UUD 1945 dalam kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi
sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-Pasalnya.
Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adlah Pancasila tidak tergantung
pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya.
16

17. d. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai
hakikat,sifat,kedudukan dan fungsi sebagai pokokkaedah negara yang
fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup
negara Republik Indonesia yang di proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.
e. Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian
mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat di ubah dan terletak
pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.
2. Hubungan secara material
Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pncasila selain hubungan yang
bersifat formal, sebagaimana di jelaskan di atas juga hubungan secara material
sebagai berikut:
Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan
UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang di bahas oleh BPUPKI yang
pertama-tama adalah dasar filsafat Pncasila baru kemudian Pembukaan UUD
1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPKI
membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya tersusunlah piagam
jakarata yang di susun oleh panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama pembukaan
UUD 1945.
Jadi berdasar urut-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945
adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia
bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum
Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari
nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib
hukum indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat.
Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan
UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fubdamental, maka sebenarnya
17

18. secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara
fundamental tersebut tidak lain adalah pancasila.
C. Hubungan Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang
meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum dan cita-cita moral bangsa
Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung
tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dar pandangan hidup dan dasar
negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah
yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945.
Hubungan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dalam
batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung
pengertian Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan
batang tubuh UUD NRI tahun 1945, sedangkan hubungan organis berarti
Pembukaan dan batang tubuh UUD tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Dengan dijabarkannya popok-pokok pikiran Pembukkan UUD NRI
tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila
tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah, menjadi hukum positif.
Sesuai dengan penjelasan UUD NRI tahun 1945, pembukaan mengandung 4
pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok
pikiran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pokok pikiran pertama berintikan “Persatuan”, yaitu “negara melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas
persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2. Pokok pikiran kedua berintikan “Keadilan sosial”, yaitu “negara hendak
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”
18

19. 3. Pokok pikiran ketiga berintikan “Kedaulatan Rakyat”, yaitu “negara yang
berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan”
4. Pokok pikiran keempat berintikan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adali
dan beradab”.
Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan
diterima dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu negara yang melindungi
bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pokok pikiran pertama ini, mengatasi
paham golongan dan segala paham perorangan. Demimikian pentingnya pokok
pikiran ini maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu,
penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan
negara di atas kepentingan golongan atau perorangan.
Pokok pikiiran kedua merupakan causa finalis dalam Pembukaan UUD NRI
tahun 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau sutu cita-cita yang hendak dicapai.
Melalui pokok pikiran ini, dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus
dilaksanakan dalam UUD sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan
berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa
pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada
kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk
menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan
bahwa sistem negara yang terbentuk ke dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan
rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Menurut Bakry (2010: 209), aliran sesuai
dengan sifat masyarakat Indonesia. kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini
merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
19

20. Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu UUD harus
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara
untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini juga
mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran
kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung
tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur.
BAB 1V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material.
Hubungan secara formal, seperti dijelaskan oleh Kaelan menunjuk pada tercantumnya
Pancasila secara formal di dalam Pembukaan yang mengandung pengertian bahwa
tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik,
akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya,
yaitu perpaduan asas-asas kultural, religus dan asas-asas kenegaraan yang unsure-
unsurnya terdapat dalam Pancasila.
Hubungan Pebukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dalam
batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung
pengertian Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan
batang tubuh UUD NRI tahun 1945, sedangkan hubungan organis berarti Pembukaan
dan batang tubuh UUD tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Dengan dijabarkannya popok-pokok pikiran Pembukkan UUD NRI tahun 1945 yang
20

21. bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja
merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah, menjadi hukum positif.
B. Saran
Demikian makalah yang dapat kami buat,kami menyadari bahwa masih
banyak kekurangan didalam makalah ini. Oleh karena itu, saya mohon kritik dan
saran dari pembaca. Agar penulis dapat memperbaiki makalah yang selanjutnya.
DAFTAR PUSAKA
Hamdayama Jumanta & Herdisanto Heri.2010.Cerdas, Kritis, dan Aktif
Berkewarganegara. Jakarta : Erlangga
Kaelan.2014.Pendidikan Pancasila.Yogyakarta : Paradigma
Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs. 1995. Materi Pokok Pendekatan
Pancasila. Jakarta ; Raja Grapindo Persada.
Srijanto Djarot, Drs., Waspodo Eling, BA, Mulyadi Drs. 1994. Tata Negara Sekolah
Menengah Umum. Surakarta ; PT. Pabelan
Widjaya,H.A.W.2002.Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila.Jakarta : Raja
Grafindo Persada.
.
21