Handout Pendidikan Pancasila

CURICULUM VITAE
NAMA : H.HENDRYANA SAPUTRA , Drs.SH.MM
LAHIR : CIAMIS, 12 – 12 - 0000
ALAMAT : JLN. BOGENVILLE NO. 4 PONDOK
KARISMA RESIDENCE TASIKMALAYA
TLP/HP : 081320085788/082214193959
KELUARGA :
ISTRI : HJ. YUS HARTASIH, Dra.MM.Pd
ANAK : 1. LISTYANA PERMATASARI,S.Kom.
2. dr, REZKY GALUH SAPUTRA,
3. HESTY RATNASARI,SE (Ak)
4. ARYA GALIH SAPUTRA (Mahasiswa)

MODUL PENDIDIKAN PANCASILA DI UNIVERSITAS BAKTI
KENCANA TASIKMALAYA
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA
BEBAN STUDI : 2 SKS/14x pertemuan
PENEMPATAN : SEMESTER I/II
DOSEN ::H. HENDRYANA SAPUTRA

TUJUAN 1 : Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat
menjelaskan tentang Pancasila sebagai
falsafah bangsa Indones ia dalam
praktik profesi masing-masing
 POKOK/SUB POKOK BAHASAN
Modul I : LANDASAN DAN TUJUAN PEN-
DIDIKAN PANCASILA
1.1. Landasan Pendidikan
Pancasila
1.2. Tujuan Pendidikan
Pancasila

 Modul II :Pancasila dalam konteks
sejarah perjuangan bangsa
Indonesia.
2.1. Kronologis Sejarah Perjuangan
Bangsa Indonesia
2.2. Proses Perumusan Pancasila dan
UUD 1945

3. Modul III: Pancasila sebagai sistem Filsafat
2.1. Pengertian Filsafat
2.2. Pengertian Pancasila Sebagai Filsafat Pancasila
2.3. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu
sistem filsafat
4. Modul IV : Pancasila sebagai Ideologi
Nasional
3.1. Pengertian Ideologi
3.2. Makna Ideologi Bagi Negara
3.3. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan
Ideologi Lain
3.2. Pancasila sebgai iologi Terbuka
.

TUJUAN 2 : Menjelaskan UUD 1945 sebagai
landasan pembangunan Nasional
POKOK/SUB POKOK BAHASAN :
Modul V : Pancasila dlm Konteks Ketatanegaraan
NKRI
1. Pengertian UUD 1945
2. Kedudukan, sifat dan fungsi UUD 1945
3. Batang Tubuh UUD 1945
4. Pokok2 Pikiran Pembukaan UUD 1945
5. Hubungan Pokok2 Pikiran Pembukaan UUD 1945
dengan pasal-pasal UUD 1945
6. Dinamika pelaksanaan UUD 1945
TUJUAN 3 : Mengamalkan Pancasila sebagai landasan
pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia dalam
praktik keprofesian.

Modul VI: Pancasila Sebagai Paradigma
Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, Bernegara.
1. Pengertian Paradigma
2. Pancasila Sebagai Paradigma Pemba
ngunan
3. Pancasila Sebagai Paradigma Reforma
si
4. Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, Bernegara

Modul VII: Rencana Strategis Pembangunan
Nasional
1. Tujuan Pembangunan Nasional
2. Landasan dan Asas Pembangunan
Nasional
Modul VIII :Pembangunan Kesehatan Bagian
dari Sistem Pembangunan Nasional
1. Arah Tujuan dan Strategi Pembngunan
Kesehatan
2. Kebijakan Pemerintah Dalam
Pembangunan Kesehatan

BUKU REFERENSI
1. Pancasila dan UUD 1945 (Pdkan PS di PT)
 Prof.Drs.C.S.T.Kansil, SH,
 Christine S.T Kansil SH. MH.
2. Pendidikan Pancasila di PT
Drs. Syahrial Syarbaini, MA.
3. Pendidikan Pancasila
Prof.DR.Kaelan, MS
4. Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
5. Rencana Strategis Pembangunan Nasional
Indonesia, BAPENAS,2004
6. UUD 1945 dan amandemennya.
7.(informasi hasil download media internet)

GARUDA PANCASILA
AKULAH PENDUKUNGMU
PATRIOT PROKLAMASI SEDIA
BERKORBAN UNTUKMU
PANCASILA DASAR NEGARA
RAKYAT ADIL MAKMUR SENTOSA
PRIBADI BANGSAKU…AYO
MAJU…..

INDONESIA RAYA
INDONESIA TANAH AIRKU
TANAH TUMPAH DARAHKU
DI SANALAH AKU BERDIRI
JADI PANDU IBUKU
…………………………………………
TANAHKU NEGERIKU YANG KUCINTA
BANGUNLAH JIWANYA
BANGUNLAH BADANNYA….UNTUK
INDONESIA
RAYA………………..!!!!!!!!!!!!

RAYUAN PULAU KELAPA
TANAH AIRKU INDONESIA
NEGERI ELOK AMATKU CINTA
TANAH TUMPAH DARAHKU YANG MULYA
YANG KUPUJA SEPANJANG MASA….
……………………………………………
PULAU MELATI PUJAAN BANGSA…
SEJAK DULU KALA

1. MATERI PERKULIAHAN PENDIDIKAN PANCASILA
Modul I :. LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
 Pancasila adalah dasar dan falsafah negara Indonesia,
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945;
 Pancasila sebagai dasar negara merupakan pundamen
dari bangunan bangsa dan negara.
 Setiap warga negara Indonesia harus mempelajari.
menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala
bidang kehidupan;
 Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai
dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara
Rep.Indonesia;
 Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat
Indonesia, terkecuali bagi yang tidak Pancasilais.
 Kedudukan Pancasila adalah sebagai sumber dari segala
sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia
(TAP.MPRS No.XX/MPRS/1966 jo.TAP MPR No.V/MPR/1973
dan TAP MPR No.IX/MPR/1978.

 Nilai-nilai luhur Pancasila kini telah tersapu oleh
kekuasaan ORDE LAMA dan ORDE BARU.
 ORDE LAMA : mengembangkan Pancasila sebagai Dasar
Negara tidak sebagai suatu substantif, melainkan
diinstrumentalisasikan sebagai alat politik semata;
 ORDE BARU : yang “berideologi ekonomi”, Pancasila
dijadikan asas tunggal yang dimanipulasi untuk terjadina
KKN dari kroni-kroninya dengan mengatasnamakan MPR.

 A.LANDASAN HISTORIS
 Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan
hidupnya sendiri ( yang diambil dari nilai-nilai yang
hidup dan berkembang dari bangsanya sendiri);
 Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri yang
telah tumbuh dan berkembang sebelum lahirnya
Indonesia;
 Melalui sejarah panjang nilai-nilai yang telah melalui
pematangan , sehinggatokok-tokoh bangsa saat akan
mendirikan negara RI telah menjadikan Pancasila
sebagai Dasar Negara;
 Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, telah
terjadi perubahan dan pergantian UUD/Konstitusi,
seperti UUD 1945 diganti kedudukannya dengan
Konstitusi RIS (1949), UUDS (1950),kembali ke UUD

 Pancasila mendapat tempat yang ber4beda-beda dalam
pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa. Masa
ORLA, Pancasila ditafsirkan dengan Nasionalis, AGAMA.
KOMUNIS (NASAKOM) disebut TRI SILA, yang kemudian
diperas lagi menjadi EKA SILA (gootong royong).
 Masa ORBA, Pancasila harus dihayati dan diamalkan
dengan berpedoman pada TAP MPR NO.II/MPR/1978
tentang P4;
 Karena kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara berbeda debgan nilai-nilai
yang sesungguhnya, melalui tuntutan reformasi P4
dicabut dan Pancasila ditetapkan lagi sebagai Dasar
Negara dengan TAP MPR No.XVIII/MPR/1998.

B. LANDASAN KULTURAL
 Pandangan hidup suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan
kehidupan bangsa itu sendiri;
 Bangsa yg tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yg
tidak memiliki kepribadian dan jati diri, sehingga mudah terombang-
ambing pengaruh yang berkembang dari luar;
 Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa merupakan
pencerminan nilai2 yg telah lama tumbuh dlm kehidupan bangsa
Indonesia, yg memiliki ciri khas yg berbeda dengan bangsa lainnya;
 Negara komunisme dan liberalisme meletakan dasar filsafat
negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu, misalnya
komunisme berdasar ideologi suatu konsep pemikiran Karl Mark;
 Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural
yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri, (adat istiadat,
kebudayaan dan nilai-nilai religius);
 Pancasila melalui pemikiran konseptual dari tokoh2 bangsa
Indonesia seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta,
Mr.Dr.Supomo, dan tokoh2 bangsa lainnya;
 Pancasila mengandung nilai2 yang terbuka terhadap masuknya
nilai2 baru yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri.

1.1.3. LANDASAN YURIDIS
C. LANDASAN YURIDIS
(1) Pembukaan UUD 1945 (kelima sila tersebut disebut Pancasila (TAP
MPR No.
II/MPR/1978
(2) Batang Tubuh (isi) UUD 1945
1) Psl. 29 ayat (1) “ Negara berdasar atas Ketuhanan YME”, Pasal
ini dijiwai sila pertama Ketuhanan YME.
2) Psl 24 ayat (1) “ kekuasaan kehakimam merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan
hukum dan keadilan “
Pasal ini dijiwai oleh sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan
beradab), termasuk Pasal 27 ayat (2) “ Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”
3) Psl 1 ayat (1), “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan
berbentuk Republik” Psl ini dijiwai sila ketiga, Persatuan Indonesia.
4) Psl 1 ayat (2), “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD”
Psl 2 ayat (1),” MPR terdiri dari anggota DPR, dan anggota
DPR/DPRD dipilih melalui PEMILU dan diatur dan diatur lebih lanjut
dengan UU”. Pasal ini dijiwai oleh sila ke empat.

(3). Ketetapan MPR NO. XVIII/MPR/1998 tentang
pencabutan TAP MPR NO.II/MPR/1978 tentang P4 (Eka
Prasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang penegasan
Pancasila sebagai Dasar Negara.
(4).UU No.2 Tahun 1989 tentang SISDIKNAS PASAL 39 AYAT
(2), bahwa isi kurikulum setiap jenis dan jenjang
pendidikan WAJIB memuat Pendidikan Pancasila,
Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan
(sebagai Mata Kuliah Wajib)
(5). SK Mendiknas RI No.232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat (1), dijelaskan
bahwa Kelompok Mata Kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan (Pendidikan Agama, Pancasila dan
Kewarganegaraan) , wajib diberikan dalam kurikulum
setiap program studi. Dijabarkan lagi dalam SK Dirjen
Pendidikan Tinggi No.38/DIKTI/Kep.2000, tentang
rambu-rambu Pelaksanaan Mata KuliahPengembangan
Kepribadian (MPK).

D. LANDASAN FILOSOFIS
 Bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yg
tertuang dalam Pancasila yg secara filosofis merupakan filosofi
bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara;
 Sebelum mendirikan negara Indonesia, merupakan bangsa yang
berketuhanan, yg berkemanusiaan yg adil dan beradab, bangsa
yg selalu berusaha mempertahankan persatuan bagi seluruh
rakyat untuk mewujudkan keadilan;
 Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber
bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa
dari perundang-undangan yg berlaku;
 Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan
kenegaraan, dlm pembangunan nasional, baik dlm bidang
ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

PANCASILA SEAGAI KESEPAKATAN BANGSA iNDONESIA
PANCASILA SEBAGAI KESEPAKATAN BANGSA INDONESIA
Pancasila dengan sila-silanya diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945
telah menjadi kesepakatan nasional sejak tgl. 18 Agustus 1945 dan
akan terus berlanjut sepanjang sejarah negara RI.
Kesepakatan tersebut merupakan perjanjian luhur atau kontrak sosial
bangsa yang mengikat warga negaranya untuk dipatuhi dan
dilaksanakan dengan semestinya.
Untuk lebih mengetahui tentang hal tersebut sebagai legalitas kuat perlu
dilengkapi dengan justifikasi yuridis, teoritis-filsafati, dan sosiologis-
historis.
1. Justifikasi Yuridis
a. UUD RI tahun 1945
…. Dalam suatu susunan negara RI, yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada : Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpim
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949)
….. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami
itu dalam suatu Piagam yang berbentuk republik
kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhahan YME,
perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan
sosial….
c. UUD Sementara RI (1950)
…..Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu
dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk negara
kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan YME,
perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan
sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan,
perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan
negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat
sempurna.

d. Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi
Manusia
Pasal 2 :
Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan
DPR-RI untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB
tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak
bertentangan degan Pancasila dan UUD 1945;
e.TAP MPR RI No.V/MPR/2000 tentang Penetapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional
Arah kebijakan:
Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang
terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di
dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan
dengan visi Indonesia masa depan.

2. Justifikasi Teoritis-Filsafati
Para pendiri negara mengawali dengan aksioma :’Manusia dan alam
ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam suatu pertalian yang
selaras atau harmoni”
Aksioma ini dapat ditemukan rumusannya dalam Pembukaan UUD
1945 pada alinea kedua, keempat, dan pasal 29 (1).
Alinea kedua,
Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh
keinginan luhur ,supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Alinea keempat,
….yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan
yang Maha Esa,…….
Pasal 29 ayat (1),
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Justifikasi Sosiologis-Historis
Menurut pengagas awal (Ir.Soekarno), Pancasila digali dari bumi
Indonesia sendiri dan dikristalisasikan dari nilai-nilai yang
berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka
ragam.
Jadi Pancasila telah menjadi living reality (kehidupan nyata) jauh
sebelum berdirinya negara RI.
Contoh nilai-nilai Pancasila yang berkembang di kehidupan
masyarakat :
>tepo seliro (tenggang rasa) (Jawa)
>sepi ing pamrih rame ing gawe (Jawa)
>gotong royong (Jawa)
>adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah (Minangkabau)
>kalau takut dilambur pasang, jangan berumah di pinggir pantai
(Bengkulu)
>dsb

 BEBERAPA PENGERTIAN PANCASILA
1. Pengertian Pancasila secara Etimologis
“Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta
Brahmana).
Menurut Muhammad Yamin “Pancasila” memiliki dua macam arti,
yaitu :
“Panca” artinya “lima”
“syila” vokal i pendek artinya “batu sendi”,”alas”,”dasar”
“syiila” vokal i panjang artinya “peraturan tingkah laku
Yang baik, yang penting atau yang senonoh”
kata “syila” dalam bahasa jawa diartikan “susila” yang berhubungan
dengan moralitas.
Secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksud adalah “Panca
syila” memiliki makna “berbatu sendi lima”.

 Masuknya kebudayaan India melalui penyebaran agama Hidu dan
Budha, maka ajaran “Pancasyila” Bhudismepun masuk dalam
kepustakaan Jawa, terutama zaman Kerajaan Majapahit.asila” (Raja
Hayam Wuruk dan maha patih Gajah Mada).
Istilah/kata “Pancasila” ditemukan dalam keropak Negerakartagama
yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365 M, ditemui dalam
sarga 53 ke, yang berbunyi :
“Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama” artinya
Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasyiila)
begitu pula upacara ibadat dan penobatan-penobatan.
 Majapahit runtuh dan agama islam mulai tersebar ke seluruh
Indonesia/Jawa, sisa-sisa pengaruh moral Bhuda (Pancasila) masih
dikenal dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan “lima
larangan” atau “lima pantangan” moralitas, yang dikenal dengan
istilah “MALIMA/O”, yaitu : MATENI, MALING, MADON, MABOK,
MAIN.

2. PENGERTIAN PANCASILA SECARA HISTORIS
Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang pertama
BPUPKI pimpinan dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan
masalah khususnya tentang calon rumusan dasar negara Indonesia
yang akan dibentuk.
 Tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, ir.Soekarno berpidato
(tanpa teks) mengenao calon rumusan dasar negara. Kemudian
memberi nama “Pancasila” artinya lima dasar;
 Tgl. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaa, tgl.
18 Agustus 1945 disyahkan UUD 1945 termasuk Pembukaan UUD
1945 (di dalamnya termuat rumusan lima prinsip sebagai dasar
negara bernama Pqancasila);
 Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa
Indonesia dan merupakan istilah umum.

 Adapun secara terminologi historis proses perumusan Ppancasila
sebagai berikut:
a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
Tanggal 29 Mei 1945 sidang pertama BPUPKI, Mr.Muhammad
Yamin mengemukakan pemikiran tentang dasar negara dihadapan
sidang lengkap BPUPKI berisikan lima dasar negara Indonesia
Merdeka, yaitu :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Beberapa Pengertian Pancasila
a. Ir, Soekarno
Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun
temurun yang sekian abad lamanya terpendam dan bisu
oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila
tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni
falsafah bangsa Indonesia.
b. Muhammad Yamin
Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima
dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan
tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian
Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman
atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

1945
c. Notonegoro
Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Berdasarkan
pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada hakekatnya
merupakan falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi
pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu,
lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa
dan negara Indonesia.
 Pada tgl. 1 Juni 1945, dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Pancasila yang
memiliki lima asas dasar negara Indonesia diusulkan.
Perkataan/istilah Pancasila tersebut dibisikkan oleh seorang ahli
bahasa di samping Ir. Soekarno, yaitu Prof.Muhammad Yamin.
 Tgl. 18 Agustus 1945 pengesahan UUD 1945 di dalamnya memuat
isi rumusan lima prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila.
Sejak itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan
dijadikan istilah umum.

1.2. TUJUAN NASIONAL1.2.1 TUJUAN NASIONAL
Tujuan Nasional ditegaskan dlm Pembukaan UUD
1945 alinea ke empat :
“…. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial…..”
Tujuan Nasional tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan
penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa,
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas
manusia dan masyarakat indonesia yang dilakukan secara
berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan
memanfaatkan kemajuan IPTEK, serta memperhatikan tantangan
perkembangan global.
Peranan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia
sangat penting sekali dalam menentukan tercapainya tujuan
nasional/

1.2.2. TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan
serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat
bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan
Tujuan Nasional.
UU NO. 20 TH 2003 TTG SISDIKNAS, pasal tiga
menyatakan : “Pendidikan Nasional bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab”

 PEMBANGUNAN NASIONAL, sebagai pengamalan
Pancasila dalam bidang pendidikan, maka pendidikan
nasional mengusahakan :
 Pertama ; pembentukan manusia Pancasila sebagai
manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan
mampu mandiri;
 Kedua; pemberian dukungan bagi perkembangan
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yg
terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh
yang mengandung makna terwujudnya kemampuan
bangsa menangkal setiap ajaran, faham, dan ideologi
yang bertentangan dengan Pancasila.

1.2.3. TUJUAN PENDIDIKAN
PANCASILA
Dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang juga termuat dalam SK Dirjen Dikti
No.38/DIKTI/Kep/2002 bahwa Tujuan Pendidikan
Pancasila mengarahkan perhatian pada moral
yang diharapkan terwujud dalam kehidupan
sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan
iman dan taqwa terhadap Tuhan YME dalam
masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan
agama, kebudayaan dan beraneka ragam
kepentingan, perilaku mendukung kerakyatan
yang mengutamakan kepentingan bersama atas
kepentingan perorangan dan golongan,
sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada
perilaku yang mendukung upaya terwujudnya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk…. menghasilkan
peserta didik yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
YME, dengan sikap dan perilaku :
(1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang
bertanggung jawab sesuai dengan nuraninya
(2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup
dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya
(3) mengenali perubahan2 dan perkembangan IPTEK dan
Seni, serta
(4) memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah
dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang
persatuan Indonesia.

 Pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan
sikap mental bersifat cerdas, daripenuh tanggung jawab
dari peserta didik dengan perilaku yang :
1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa;
2. Berperikemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Mendukung persatuan bangsa;
4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan
kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan
atau golongan, dan
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

MODUL II. PANCASILA DALAM KONTEKS
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
1. Kronologis sejarah perjuangan bangsa.
 Panca Sila sebagai dasar negara sebelum disyahkan tgl. 18
Agustus 1945 oleh PPKI, sejak jaman dulu telah memiliki
nilai-nilai luhur, berupa :
> adat istiadat
> kebudayaan, serta
> nilai-nilai religius
 Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila:
> Ketuhanan
> Kemanusiaan
> Persatuan
> Kerakyatan, serta
> Keadilan

 Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia=> sejak zaman
batu sd timbulnya kerajaan2 pada abad ke IV dan V (Kerajaan Kutai
Kartanergara)=> abad ke VII kerajaan Sriwijaya di bawah wangsa
Syailendra (600-1400M) => zaman kerajaan Majapahit (1293-
1525M) dan kerajaan-kerajaan lainnya;
 Zaman Penjajahan... K.Majapahit runtuh awal abad XVI,
berkembang agama Islam dengan pesatnya. Datang orang Eropa,
Portugis, Spanyol (berdagang).
 Akhir abad XVI datang Belanda (berdagang) mendirikan
V.O.C(Verenigde Oost Indiche Compagne), dikalangan rakyat
terkenal istilah “Kompeni”

 Praktek VOC dengan paksaan2, menimbulkan perlawanan.
Kerajaan Mataram (Sultan Agung 1613-1645),TH 1628 dan 1629
menyerang Batavia, dan Gubernur Jenderal J.P.Coen tewas.
1667 di Makasar (Sultan Hasanudin);
1684 di Banten (Sultas Ageng Tirtayasa);
Abad XVII (Trunojoyo, Untung Suropati);
Abad XVIII-XIX (Patimura di Maluku,Baharudin di Palembang,
Imam Bonjol di Minangkabau, Pangeran Dipenogoro di Jateng, di
Aceh, Lombok, Tanah Batak dll.
Tanam paksa (1830-1840) semakin menyengsarakan rakyat.

K
KEBANGKITAN NASIONAL
Pada abad XX terjadi pergolakan politik internasional
kebangkitan Dunia Timur:
Philipina (1898-Joze Rizal)
Kemenangan Jepang atas Rusia (1905)
Gerakan Sun Yat Sen (1911-Rep. Cina)
Gerakan Partai Kongres India ( Indhira Gandhi )
Kebangkitan Nasional (1908-dr.Wahidin S/Budi Utomo 20 Mei
1908)
Sarikat Dagang Indonesia (SDI)- (1909) kemudian berubah
menjadi serikat Islam (SI) tahun 1911) H.O.S. Cokroaminoto.
Partai Nasional Indonesia (PNI) dg tokoh Soekarno,
Ciptomangunkusumo, Sartono,dll

Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)
PNI bubar ganti dengan Partindo (1931)
Partai Pendidikan Nasional Indonesia/PNI (Moh.Hatta
dan St.Syahrir dengan semboyan kemerdekaan
Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.
ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG
Setelah Belanda jatuh ke tangan Nazi Jerman tgl 10
Mei 1940
Fasis Jepang Masuk Indonesia dg propaganda
“Jepang Pemimpin Asia, Jepang saudara tua
Indonesia”

Jepang perang lawan sekutu (Amerika,Rusia,
Inggris,Perancis,Belanda,dll), Jepang mulai terdesak
dibutuhkan dukungan bangsa Indonesia, sehingga
bermurah hati dengan menjanjikan Indonesia
merdeka di kelak kemudian hari.
Tgl.29 April 1945 (bersamaan dg ultah Kaisar
Jepang), beliau memberi hadiah “ulang tahun”
berupa “kemerdekaan tanpa syarat”
Sebagai realisasi janjinya dibentuk Badan Penyelidik
Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau
Dokuritzu Zyunbi Tioosakai.

2. Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945.
>
1 Maret 1945 Jepang akan membentuk BPUPKI
(dokuritzu Zyunbi Tioosakai).
BPUPKI dibentuk tgl. 29 April 1945 dengan Ketua
Dr.K.R.T.Radjiman Wedyodiningrat.
> Tokoh2 yg berbicara dalam sidang BPUPKI :
1. Mr.Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
Beriisikan lima dasar Negara Indonesia merdeka :1)
Peri Kebangsaan, 2)Peri Kemanusiaan, 3) Peri
Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan, 5) Kesejahteraan
Rakyat;
2. Ir. Soekarno ( 1 Juni 1945)
1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme (Peri
Kemanusiaan), 3) Mufakat (Demokrasi), 4)
Kesejahteraan Sosial, 5) Ketuhanan yang
berkebudayaan.
Lima Dasar Negara itu beliau usulkan agar diberi nama
PANCASILA

PENGERTIAN ASAL MULA PANCASILA
Secara kasualitas asal mula Pancasila dibedakan atas dua macam,
yaitu : asal mula yang langsung dan asal mula yang tidak
langsung.
1. Asal mula yang langsung.
Pengertian asal mula secara ilmiah filsafati dibedakan atas
empat macam, yaitu : Kausa Materialis, Kausa Formalis, Kausa
Efficient dan Kausa Finalis (Bagus, 1991:158).dikembangkan
oleh Aristoteles.
Adapun rincian asal mula langsung Pancasila (Notonegoro),
yaitu:
(a) Kausa Materialis (asal mula bahan)
Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai2
Pancasila, sehingga Pancasila itu pd hakekatnya

nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari
bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat-istiadat,
kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam
kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian asal
bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonersia sendiri yang
terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup.
(b). Kausa Formalis (asal mula bentuk)
Dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana
bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam
Pembukaan UUD 1945. maka asal mula bentuk adalah
Ir.Soekarno bersama-sama Drs.Moh.Hatta serta anggota BPUPKI
lainnya merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam
hal bentuk, rumusan serta nama Pancasila.

(c) Kausa Efficient (asal mula karya)
Kausa effisien atau asal mula karya yaitu asal mula yang
menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar
negara yang sah. Adapun asal mula karya adalah PPKI sebagai
pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang
mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah, setelah
dilakukan pembahasan baik dalam sidang-sidang BPUPKI dan
Panitia sembilan.
(c) Kausa Finalis (asal mula tujuan)
Pancasila dibahas dan dirumuskan dalam sidang-sidang para
pendiri negara, tujuannya untuk dijadikan sebagai dasar negara.
Oleh karena itu asal mula tujuan tersebut adalah para anggota
BPUPKI dan Panitia Sembilan termasuk Soekarno

dan Moh. Hatta yang mementukan tujuan dirumuskannya
Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar
negara yang sah. Demikian pula para pendiri negara tersebut
juga berfungsi sebagai kausa sambungan karena yang
merumuskan dasar filsafat negara.
2. Asal mula yang tidak langsung
Secara kasualitas asal mula yang tidak langsung Pancasila
adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Berarti
bahwa asal mula nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam
adat istiadat, kebudayaan serta dalam nilai-nilai religius
bangsa Indonesia itu sendiri.

Asal mula tidak langsung Pancasila bila dirinci sbb.:
(a) Unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung
dirumuskan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilai
Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai
keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari
bangsa Indonesia sebelum membentuk negara.
(b) Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup
masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, yang
berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan serta nilai-nilai
religius. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam
memecahkan problema kehidupan sehari-hari bangsa
Indonesia.

(c) Dapat disimpulkan bahwa asal mula tidak langsung
Pancasila pada hakekatnya bangsa Indonesia sendiri, atau
dengan kata lain perkataan bangsa Indonesia sebagai ‘
Kausa Materialis’ atau sebagai asal mula tidaki langsung
nilai-nilai Pancasila.
Tinjauan kausalitas tersebut membuktikan secara ilmiah
bahwa Pancasila bukan merupakan hasil perenungan atau
pemikiran seseorang atau sekelompok orang bahkan
Pancasila juga bukan merupakan hasil sintesa paham-
paham besar dunia, melainkan nilai-nilai Pancasila secara
tidak langsung telah terkandung dalam pandangan hidup
bangsa Indonesia.

3. Bangsa Indonesia ber Pancasila dalam “Tri Pikara”
Berdasarkan tibjauan Pancasila secara kasualitaqs memberikan
pemahaman perspektif bahwa proses terbentuknya Pancasila
melalui proses panjang dalam sejarah kebangsaan Indonesia.
Pancasila sebelum disahkan oleh PPKI sebagai Dasar Filsafat Negara
Indonesia secara yuridis, kenyataannya unsur2/nilai2 Pancasila telah
ada dan melekat dalam kehidupan sehari-hari yg berupa nilai-nilai
adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius.Kemudian dibahas
dan diolah oleh para pendiri bangsa kemudian disahkan oleh PPKI
tgl. 18 -08-1945.
Dari pemahaman terserbut pada hakekatnya bangsa Indonesia ber-
Pancasila dalam tiga asasatau ‘Tri Prakara” yang rinciannya sbb.
Pertama; Bahwa unsur Pancasila sebelum disahkan sebagai
dasar filsafat negara secara yurudis telah dimiliki
sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebuda-
yaan dlm arti luas (Pancasila asdas kebudayaan);

Kedua; Demikian juga unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada
bangsa Indoesia sebagai asas dalam agama-agama (nilai-
nilai religius)= ( Pancasila Asas R$eligius).
Ketiga; unsur-unsur itu kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan
secara seksama oleh para pendiri negara dalam sidang -
sidang BPUPKI dan Panitia Sembilan.
Setelah Indonesia merdeka (17-08-1945), rumusan Pancasila
Dasar Filsafat Negara tsb disahkan oleh PPKI.
Dan terwujudlah Pancasila sebagai asas kenegaraan (Pancasila
Asas Kenegaraan).

3. Piagam Djakarta
Tgl 22 Juni 1945
9 (sembilan) tokoh nasional anggota BP (Ir.Soekarno,
Drs.Moh.Hatta, Mr.A.A.Maramis, Abikoesno
Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim,
Mr. Ahmad Soebardjo, KH.Wachid Hasjim, dan Mr. Muh.
Yamin).
Tersusun Piagam Djakarta, dengan rumusan Pancasila
sebagai berikut:
1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluknya;
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawatan/perwakilan;
5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Djakarta dengan rumusan dan sistimatika
Pancasila diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidang
ke dua tgl, 14-16 Juli 1945.
 Tgl. 18 Agustus 1945, PPKI sidang pertama, agenda
menyempurnakan dan mengesahkan UUD 1945.
 Hasil sidang pertama menghasilkan keputusan
pengesahan UUD 1945, yg meliputi :
a) Melakukan beberapa perubahan pada Piagam
Djakarta, yg kemudian berfungsi sebagai Pembukaan
UUD 1945;
b) Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang berfungsi
sebagai UUD 1945;
c) Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama;
d) Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia
Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat.

Modul III: PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
2.1. Pengertian dan fungsi Filsafat (Pancasila)
Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu
philo/philein yang artinya cinta/pecinta/mencintai dan sophia, yang artinya
kebijakan/wisdom/kearifan/hikmah/hakikat kebenaran.
Jadi filsafat artinya. cinta akan kebijakan atau hakekat kebenaran.
Berfilsafat, berarti berfikir sedalam-dalamnya (merenung) sesuatu secara
metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat
sesuatu.
D.RUNES,filsafat berarti ilmu yang paling umum yg mengandung usaha
mencari kebijakan dan cinta akan kebijakan (BP7, 1993:8).
Pada umumnya, terdapat dua pengertian filsafat, yaitu :
> filsafat dalam arti proses dan dalam arti produk,
> filsafat dalam arti teoritis dan dalam arti praksis
Ada juga filsafat sebagai ilmu dan sebagai pandangan hidup.
PANCASILA dpt digolongkan sbg filsafat dalam arti produk, sbg pandangan
hidup, dan filsafat dalam arti praksis.
Hal ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sbg
pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
kehidupan sehari-hari, dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara bagi bangsa Indonesia.

BEBERAPA DEFINISI FILSAFAT
a) PLATO (427 SM-348 SM) ahli filsafat Yunani;
Filsafat adalah ilmu pengetahuan yg berminat mencapai kebenaran asli;
b) ARISTOTELES (382 SM-322 SM), murid Plato;
Filsafat adalah ilmu pengetahuan yg meliputi kebenaran yg terkandung di
dalamnya ilmu-ilmu metafisika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika.
c) AL FARABI (870 M-950 M) ahli filsafat Islam;
Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam wujud bagaimana hakikat yang
sebenarnya;
d) IMMANUEL KANT (1724 M – 1804 M), ahli filsafat Katolik;
Filsafat adalah ilmu pengetahuan yg menjadi pokok dan pangkal dari segala
pengetahuan yg di dalamnya tercakup empat persoalan:
> apakah yg dapat diketahui ? (jawabannya “metafisika:)
> apakah yg seharusnya kita kerjakan ? (jawabannya “etika”)
> sampai dimanakah harapan kita ? (jawabannya “agama”)
> apakah yang dinamakan manusia ? (jawabannya “antropologi)
e) Prof.H.Muhammad Yamin, SH. Berpendapat, “Filsafat ialah pemusatan
pikiran, sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya di dalam
kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan”

2.2. Pengertian Pancasila sebagai Filsafat
Berbicara filsafat ada dua hal yg harus diperhatikan :
A. Filsafat sbg metode, yaitu menujukan cara berfikir dan cara
mengadakan analisis yg dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat
menjabarkan ideologi Pancasila,
b. Filsafat sbg suatu pandangan, nilai dan pemikiran yg dapat menjadi
substansi dan isi pembentukan ideologi ( Pancasila).
Wawasaan filsafat meliputi bidang penyelidikan ontologi, epistemologi
dan aksiologi.
Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan.
1. Aspek Ontologi
Ontologi (Runes), teori tentang ada keberadaan atau eksistensi.
Ontologi (Aristoteles), ilmu yg menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan
artinya dengan metafisika.
Bidang ontologi meliputi penyelidikan ttg makna keberadaan (eksistensi)
manusia, benda, alam semesta. Artinya ontologi menjangkau adanya Tuhan
dan alam gaib, seperti rohani dan kehidupan sesudah kematian (alam
dibalik dunia, alam metafisika)
Jadi, Ontologi adalah bidang yg menyelidiki makna yg ada (eksistensi,
keberadaan), sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam,
manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi.

2. Aspek Epistemologi
Epistemologi (Runes), adalah bidang atau cabang filsafat yg
menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu
pengetahuan.
Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat
terjadinya pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi
epistemologi dpt disebut ilmu ttg ilmu atau teori terjadinya ilmu atau
science of science.
Yg termasuk bidang epistemologi adalah matematika, logika,
aritmatika, dan semantika. (Lab.Pancasila IKIP Malang, 1990:18-19).
Jadi, bidang epistemologi adalah bidang filsafat yg menyelidiki makna
dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya, syarat2nya dan proses
terjadinya ilmu, termasuk semantika, logika, matematika dan teori ilmu.
3. Aspek Aksiologi
Aksiologi (Runes),dari istilah Yunani yg berarti nilai, manfaat, pikiran
atau ilmu/teori
Aksiologi (prof.Brameld) sbg suatu cabang filsafat :
a. tingkah laku moral, yang berwujud etika;
b. ekspresi etika, yang berwujud estetika atau seni dan keindahan,dan
c. sosio-politik, yang berwujud ideologi
Aksiologi merupakan bidang yang menyelidiki makna nilai, sumber
nilai, tingkatan nilai, dan hakekat nilai, termasuk estetika, etika,
ketuhanan dan agama.

.
Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia
ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya
UUD 1945 tgl.18 Agustus 1945, dan menjadi
ideologi bangsa Indonesia.
Sebagai dasar filsafat atau dasar kerohanian
negara, Pancasila harus dilaksanakan atau
diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara oleh seluruh warga
negara dan penduduk Indonesia.

Fungsi Filsafat Pancasila
Fungsi filsafat secara umum :
1) memberi jawaban atas pertanyaan yang bersifat funda-
mental atau mendasar dalam kehidupan bernegara;
2) mencari kebenaran yang bersifat substansi tentang
hakekat negara, ide negara atau tujuan negara;
3) berusaha menempatkan dan menjadi perangkat dari
berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
kehidupan bernegara.

2.3. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu
sistem.
Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a) Suatu kesatuan bagian-bagian
b) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
c) Saling berhubungan dan saling ketergantungan
d) Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu (tujuan sistem)
e) Tertjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. (Shore
and Voich,1974)
 Isi sila-sila Pancasila pada hakekatnya merupakan suatu
kesatuan.
 Kelima sila tersebut masing-masing merupakan suatu asas
peradaban.

Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan dan keutuhan
yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian mutlak) dari Pancasila.
Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal.
Konsekwensinya setiap sila tidak berdiri sendiri terlepas dari sila-
sila lainnyua sertya diantara sila satu dan lainnya tidak saling
bertentangan.
Kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis, karena isi dari sila-
sila Pancasila yaitu hakekat manusia “monopluralis” yang memiliki
unsur-unsur, “susunan kodrat” jasmani rokhani, ‘sifat kodrat’
individu-makhluk sosial, dan ‘kedudukan kodrat’ sebagai pribadi
berdiri sendiri-makhluk Tuhan YME.

Oleh karena sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat
manusia ‘monopluralis’ yang merupakan kesatuan organis, maka
sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis
pula.
Rumusan Pancasila bersifat Hierarkhis dan berbentuk
Piramida.
1. Sila pertama, Ketuhanan Yang maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-
sila ke 2,3,4 dan ke 5;
2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai
oleh sila ke 1,3,4 dan ke 5;
3. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai sila ke 1, 2, 4
dan ke 5;
4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ke 1,2,3
dan ke 5;
5. Sila kelima, keadila sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah diliputi dan
dijiwai oleh sila ke 1, 2, 3, dan ke 4.

Modul IV: Pancasila sebagai Ideologi Nasional
3.1. Pengertian ideologi
 Ideologi, gabungan dua kata majemuk ideas dan logos berasal
dari bahasa Yunani.
Secara sederhana berarti gagasan yg berdasarkan pemikiran yg
sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat.
Arti luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-
cita, nilai2 dasar, dan keyakinan2 yg mau dijungjung tinggi sbg
pedomaan normatif.
 Ideologi juga diartikan sbg ajaran, doktrin, teori, atau ilmu yg diyakini
kebenarannya, yg disusun secara sistematis dan diberi petunjuk
pelaksanaannya dlm menangggapi dan menyelesaikan masalah yg
dihadapi dlm masyarakat, bangsa dan negara. (Bahan BP7 Pusat,1997)
 Ideologi berada satu tingkat lebih rendah dari filsafat.
Filsafat digerakkan oleh kecintaan kepada kebenaran dan sering
tanpa pamrih apapun juga;
Ideologi, digerakkan oleh tekad untuk mengubah keadaan, yang
tidak diinginkan, menuju kearah yang diinginkan.
 Ideologi mempunyai arti yang berbeda:
Pertama: diartikan sebagai weltenchuung (pengetahuan yang
mengandung pemikiran2 besar, cita-cita besar, mengenai sejarah’
manusia, masyarakat, negara (sience of ideas);
.

 Kedua; ideologi diartikan sebagai pemikiran
yang tidak memperhatikan kebenaran internal
dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh
berdasarkan pertimbangan kepentingan
tertentu, dan karena itu ideologi cenderung
bersifat tertutup;
 Ketiga; ideologi diartikan suatu belief system
dan karena itu berbeda dengan ilmu, filsafat
ataupun teologi yng secara formal merupakan
suatu knowledge system (bersifat reflektif,
sistematis dan kritis)

 2. Pancasila sebagai Ideologi Nasional
 Terdapat empat tipe ideologi (BP-7
Pusat,1991:384), yaitu :
1. Ideologi Konservatif, yang memelihara
keadaan yang ada (status quo), setidaknya
secara umum;
2. Kontra Ideologi, melegitimasikan
penyimpangan yang ada di mayarakat
sebagai yang sesuai dan malah dianggap
baik;
3. Ideologi Reformis, berkehendak untuk
mengubah keadaan;
4. Ideologi Revolusioner, bertujuan mengubah
seluruh sistem nilai masyarakat yang ada.

Ideologi Nasional Bangsa Indonesia (Pembukaan UUD
1945), yaitu yang sarat dengan jiwa dan semangat
perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (Bhn Penataran
BP-7 Pusat,1993)
 Pembukaan UUD 1945 memenuhi persyaratan sebagai
ideologi yang memuat ajaran, doktrin, teori, dan/atau
ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang
diyakini kebenarannya. (BP-7Pusat,1993).
 Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan
sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan
dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia,
masyarakat, hukum dan negara Indonesia, yang
bersumber dari kebudayaan Indonesia.

2. Makna Ideologi bagi Negara
Sebagai dasar negara Pancasila perlu dipahami dengan
latar belakang konstitusi proklamasi atau hukum dasar
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yaitu
Pembukaan, Batang Tubuh, serta Penjelasan UUD 1945.
> Pancasila bersifat integralistik, yaitu faham tentang
hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan
bernegara;
> Pancasila bersifat Integralistik karena :
1. mengandung semangat kekeluargaan dan
kebersamaan;
2. adanya semangat kerjasama (gotong royong)
3. memelihara persatuan dan kesatuan;
4. mengutamakan musyawarah untuk mufakat

Untuk memahami konsep Pancasila bersifat Integralistik
(lihat teori/ faham mengenai Negara yaitu :
1. Teori perseorangan (indivualistik),
(Herber Spencer (1820-1903) dan
(Horald J.Laski (1893-1950)
Negara adalah masyarakat hukum (legal society)
yang disusun atas kontrak antara seluruh orang
dalam masyarakat itu (social contract);
2. Teori Golongan (Class Theory)
(Karl Marx, 1818-1883)
Negara merupakan penjelmaan dari pertentangan2 kekuatan
ekonomi.
Negara digunakan sebagai alat kekuatan menindas golongan
ekonomi lemah;
Negara akan lenyap sendirinya apabila masyarakat sudah tidak ada
lagi perbedaan kelas dan pertentangan ekonomi;

3, Teori Kebersamaan (Integralistik)
(Spinoza, Adam Muhler),
 Negara adalah susunan masyarakat yang
integral diantara semua golongan dan
semua bagian dari seluruh anggota
masyarakat.
 Persatuan masyarakat itu merupakan
persatuan masyarakat yang organis.
 Negara menyatu dengan rakyat dan tidak
memihak pada salah satu golongan dan
kepentingan bangsa lebih diutamakan.

3. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
a. Arti Ideologi terbuka
Ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan
zaman dan adanya dinamika secara internal.
Ciri khas ideologi terbuka :
(1) nilai2 dan cita2nya tidak dipaksakan dari luar
(2) digali dan diambil dari kekayaan rohani,moral
, dan budaya sendiri;
(3)dasarnya dari konsensus masyarakat, tidakdiciptakan
oleh negara.
b. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi
Pancasila (BP-7 Pusat,1993)
(1) Proses pembangunan dan dinamika
masyarakat berkembang pesat;

(2)bangkrutnya ideologi tertutup dan beku cenderung
meredupkan perkembangan dirinya;
(3) pengalaman sejarah dimasa lampau;
(4) tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai
dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat
mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam
rangka mencapai tujuan nasional.
C. Batas-batas Keterbukaan Ideologi
Pancasila
(1) stabilitas nasional yang dinamis;
(2) larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme,
dan Komunisme;
(3) mencegah berkembangnya paham liberal;
(4) larangan terhadap pandangan ektrim yang
menggelisahkan masyarakat;
(5) penciptaan norma yang baru harus melalui
konsensus.

d. Dimensi Ideologi Terbuka
Kekuatan suatu ideologi tergantung pada tiga dimensi yang
terkandung di dalam dirinya (Dr.Alfian):
1) Dimensi Realitas
Bahwa nilai-nilai dasar di dalam ideologi bersumber dari nilai-nilai
dalam mansyarakat yang tertanam dan berakar di dalam
masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan
demikian, mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa
nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.
2) Dimensi Idealisme
Bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme,
bukan angan-angan (utopia), yang memberi harapan tentang masa
depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengamalannya
dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai
dimensinya. Ideologi yang tangguh biasanya muncul dari pertautan
erat, yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi
realitas dan dimensi idealisme yang terkandung di dalamnya.

3). Dimensi fleksibilitas (pengembangan)
Bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang
memungkinkan dan bahkan merangsang
pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang
relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan
atau mengingkari hakikat (jati diri) yang
terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Dimensi
fleksibilitas atau dimensi pengembangan sangat
diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara
dan memperkuat relevansinya dari masa ke
masa.

 e. Perwujudan Pancasila sebagai Ideologi terbuka
Implementasi ideologi Pancasila bersifat fleksibel dan
interaktif (bukan doktriner)
Ideologi Pancasila bersifat fleksibel karena mengandung
nilai-nilai sbb.
1) Nilai Dasar
Merupakan nilai-nilai dasar yang relatif tetap (tidak
berubah) yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
Nilai-nilai dasar Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) akan
dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental dan
nilai praksis yang lebih bersifat fleksibel, dalam bentuk
norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2). Nilai Instrumental
Merupakan nilai-nilai lebih lanjut dari nilai-nilai dasar
yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam
bentuk UUD 1945, TAP MPR, dan Peraturan Perundang-
Undangan lainnya;
3). Nilai Praksis
Merupakan nilai-nilai yang sesungguhnya dilaksanakan
dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Nilai praksis yang abstrak, (misalnya menghormati,
kerjasama, kerukunan,dsb) diwujudkan dalam bentuk
sikap, perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari.

Ideologi tertutup:
Ciri ideologi tertutup bahwa atas nama ideologi
dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan
kepada masyarakat.
Ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa berapapun
besarnya perbedaan dalam masyarakat itu akan selalu
ada tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada
ideologi tersebut. Kekuasaannya selalu condong ke arah
total, jadi bersifat totaliter dan akan menyangkut segala
segi kehidupan.
Contoh Ideologi tertutup : Ideologi Komunis

Modul V. Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan NKRI
A. Pengertian UUD
UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis->bahwa UUD 1945 ialah kumpulan aturan
atau ketetuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal2 yg mendasar atau pokok
ketatanegaraan suatu negara, sehingga kepadanya diberikan sifat kekal dan
luhur,sedangkan untuk mengubahnya diperlukan cara2 istimewa serta lebih berat
dibandingkan dengan pembuatan atau perubanhan peraturan perundang-undangan
lainnya.
UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, yang mempunyai arti bahwa UUD 1945
mengikat pemerintah, setiap lembaga negara,lembaga masyarakat, dan seluruh
warga negara Indonesia dimanapun mereka berda dan setiap penduduk yang
berdomisili di wilayah negara RI.
Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, dan ketentuan yang dilaksanakan
dan ditaati.
TAP MPRNo.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Peaturan Perundang-
undangan menjelaskan bahwa : pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis
negara RI, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
Maksud dari UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas:
(1) Pembukaan terdiri 4 alinea;
(II) Batang Tubuh UUD 1945 yang berisi pasal 1 sd 37, terdiri dari 16Bab, 4 pasal
aturan peralihan’
dan 2 ayat aturan tambahan, serta
(III)Penjelasan UUD 1945 yang terbagi dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal
demi pasal.

B. Pembukaan UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal
UUD 1945, disyahkan oleh PPKI pada tgl. 18 Agustus 1945, dan
diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7.
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Alinea
kesatu, kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang
tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya.
Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang
menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara
Indonesia.
Alinea keempat, memuat dasar-dasar fundamental negara,
yaitu tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara dan
filsafat negara Pancasila. (alinea keempat memiliki hubungan
‘kausal organis’ dengan pasa-pasal UUD 1945).

1. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib Hukum Tertinggi.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitan tertib
hukum Indonesia memiliki dua aspek :
Pertama : memberikan faktor-faktor mutlak bagi
terwujudnya tertib hukum Indonesia’
Kedua : memasukkan diri dalam tertib hukum
Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.
“……Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya
terkandung Pokok-pokok Pikiran yang meliputi suasana
kebatinan dari UUD Negara Indonesia, serta
mewujudkan cita-cita hukum, yang menguasai hukum
dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis
(convensi). Pokok-pokok Pikiran tersebut dijelmakan
(dikongktitisasikan) dalam pasal-pasal UUD 1945.

NILAI-NILAI HUKUM TUHAN, HUKUM KODRAT, HUKUM ETIS,
HUKUM FILOSOFIS YG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD
1945.
ALINEA I
ALINEA II
ALINEA III
ALINEA IV
HUKUM KODRAT
HUKUM ETIS
---------------------------
CITA-CITA
KEMERDEKAAN
---------------------------
HUKUM TUHAN
HUKUM ETIS
HUKUM FILOSOFIS
(PANCASILA)
HUKUM POSITIF DAN
PELAKSANAANNYA
PELAKSANA
AN NEGARA
INDONESIA
SUMBER
BAHAN
DAN
SUMBER NILAI
SUMBER BENTUK
DAN SIFAT
PELAKSANAAN
NEGARA
INDONESIA

2. Kedudukan, Sifat, dan Fungsi UUD 1945
UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang
memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan –
badan pemerintahan suatyu negara dan menentukan pokok-
pokok cara kerja badan-badan tersebut (E.C.S.Wade, dlm
bukunya Constitutional Law)
2.1. Kedudukan UUD 1945
UUD 1945=> mempunyai kedudukan penting sebagai
landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
UUD 1945=> bukan hukum biasa,melainkan hukum dasar dan
merupakan sumber hukum;
UUD 1945=> bukan satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar
(sebagian hukum dasar);
Hukum dasar tidak tertulis => CONVENSI

2.2. Sifat UUD 1945
Berdasarkan sifatnya UUD 1945 sebagai hukum negara
tertinggi;
UUD seharusnya beri sifat tidak digantidi dengan UUD
lain;
Dalam teori konstitusi (UUD) sifatnya luwes (fleksibel)
tidak kaku (rigid), tertulis dan tidak tertulis;
2.3. Fungsi UUD 1945
UUD 1945 (dalam penjelasannya) berfungsi sebagai
alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang
lebih rendah yang berlaku sesuai atau tidak sesuai dengan
ketentuan UUD’45.
UUD 1945 dalam tata urutan norma hukum menempati
kedudukan tertinggi;

TAP MPR No.III/MPR/2000,psl 2 tentang tata
urutan perundang-undangan :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyt
(TAP-MPR)
3. Undang – Undang;
4. PP Pengganti UU (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah (PP);
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah (Perda).

HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS (CONVENSI)
Convensi adalah Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-
aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis.
Convensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :
1) Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara
dalam praktek penyelenggaraan negara;
2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan
berjalan sejajar;
3) Diterima oleh seluruh rakyat;
4) Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai
aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam UUD.

Contoh-contoh Convensi, antara lain :
a. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. (menurut psl 37 ayat (1) dan (4) UUD 1945,
segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara
terbanyak);
b. Praktek-praktek penyelenggaraan negara yang sudah
menjadi hukum dasar tidak tertulis, antara lain :
1) pidato kenegaraan Presiden RI setiap tgl. 17 Agustus
di dalam sidang DPR;
2) pidato Presiden RI yang diucapkan sebagai keterangan
pemerintah tentang RAPBN pada minggu pertama pada
minggu bulan Januari setiap tahunnya.
Hal tersebut secara tidak langsung merupakan realisasi
UUD (sebagai pelengkap ). Tapi convensi juga bisa
menjadi aturan dasar tertulis sebagai ketetapan MPR.

3. Dinamika Pelaksanaan UUD 1945
A. Masa Awal Kemerdekaan
Sejak berlakunya UUD 1945 tgl. 18 Agustus 1945,
berlaku tata hukum baru yg bersumber proklamasi
kemerdekaan dan tidak berlaku tata hukum lama
(zaman kolonial/penjajahan Belanda)
Sistem Pemerintahan dan Kelembagaan belum dapat
dilaksanakan, sempat diangkat anggota DPA, MPR,
dan DPR tidak sempat dibentuk.
Sebelum MPR,DPR , DPA dibentuk, segala kekuasa
dijalankan oleh Presiden dibantu Komite Nasional.

Penyimpangan Konstitusional (1945-1949)
Pertama; berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat dari pembantu
Presiden menjadi Badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut
menentukan GBHN berdasarkan maklumat Wakil Presiden No.X tgl.
16 Oktober 1945.
Kedua; perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi sistem
Kabinet Parlementer.
Hal ini berdasarkan :
Usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNIP) tgl. 11
November 1945 => diperkuat oleh Presiden dengan Maklumat
Pemerintah tgl. 14 November 1945 dengan diumumkannya sistem
kabinet berdasarkan UUD 1945 diganti dengan sisten Kabiner
Parlementer.
Tanggal 3 November 1945 atas usul BP-KNIP, pemerintah
mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai-partai politik.
Maklumat tersebut memperkuat kedudukan sisten Kabinet
Parlementer.

a) Sistem Kabinet Presidensial
Berlaku pertama kalinya tgl.18 Agustus sd 14 Nop 1945
Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
(UUD 1945)
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan di bawah
MPR, sebagai Mandataris MPR
Kepala Pemerintahan adalah Presiden, jadi hakikatnya
pemerintah adalah Presiden (konstitusi ketatanegaraan
RI)
Sistem ketatanegaraan yang kepala pemerintahannya
Presiden dinamakan Sistem Presidensial.
Sistem Presidensial berlangsung pertama kalinya tgl. 18
Agustus sd 14 Nopember 1945.

b) Penyimpangan UUD 1945
Menurut psl 4 dan 17 UUD’45 sistem pemerintahan yang dianut
adalah sistem pemerinatahan presidensial.
 Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat
dan memberhentikan para menteri. Para Menteri bertanggung
jawab kepada Presiden.
 l 2 September 1945 pelatikan Kabinet pertama.
 Tgl pertanggung jawaban menteri kepada parlemen (usul
diterima).
 Pertimbangannya :
1) Dlm UUD’45 tidak ada satu pasalpun yang mewajibkan atau
melarang para menteri bertanggung jawab;
2) Pertanggung jawaban kepada badan perwakilan rakyat
adalah suatu jalan untuk memperlakkan kedaulataan rakyat.

 Tgl 14 Nopember 1945, Presiden mengeluarkan Maklumat =>
sistem pemerintahan presidensial diganti menjadi sistem
pemerinatahan parlementer.
(DISINILAH LETAK PENYIMPANGAN KONSTISUSIONAL YANG
PRINSIPIL,karena Maklumat tersebut melanggar psl 17 UUD 1945).
Pemerintahan Parlementer tidak berjalan sebagaimana yang
diharapkan Maklumat Pemerintah tgl.14 Nop.1945 karena keadaan
poltik dan keamanan negara, seperti :
> penculikan PM Sutan Syahrir, tgl 2 Okt 1946;
> agresi militer Belanda I, tahun 1947, dan II th. 1948;
> pemberontakan PKI Madiun 1948.
 Kondisi tersebut memaksa Presiden mengambil alih kekuasaan
kembali menjadi sistem pemerintahan presidensial.

 UUD 1945 sebagai UUD Negara Bagian
Inisiatif PBB, Tgl. 23 Agustus – 2 November 1949
Konferensi Meja Bundar (KMB di De Haag Belanda),
hasilnya menyepakati 3 hal : :
a. Mendirikan Negara Indonesia Serikat (RIS);
b.Penyerahan kedaulatan pada RIS oleh pemerintah
Kerajaan Belanda, status Uni, dan persetujuan
perpindahan;
c. Mendirikan UNI antara RIS dengan Kerajaan Belanda.
Berdirinya RIS dengan konstitusi RIS sbagai UUDnya, RI
hanya berstatus salah satu negara bagian saja
(perjanjian Renville dan psl 2 Konstitusi RIS).
 UUD 1945 sejak tgl. 27 Desember 1949 hanya berstatus
sebagai UUD Negara Bagian RI.

 UUD 1945 tidak berlaku lagi
 RIS bukan bentuk negara yang dicita-citakan (siasat
Belanda untuk memecah belah bangsa);
 Timbul pergolakan dan pernyataan di daerah-daerah
untuk kembali ke negara kesatuan;
 Satu persatu negara begian menggabungkan diri kepada
negara RI; (dimungkinkan oleh psl 44 Konstitusi RIS
1949);
 Negara bagian yang menggabungkan diri menjadi satu
wilayah Republik Indonesia, terdiri dari :
1. Negara Republik Indonesia
2. Negara Indonesia Timur
3 Negara Sumatra Timur

 Tgl 19 Mei 1950 kesepakatan RIS dengan RI untuk membentuk
negara kesatuan.
 Persetujuan tsb ditandatangani :
Pihak RIS oleh PM Dr.Moh. Hatta selaku pemegang mandat dari
dua negara bagian;
Pihak RI diwakili oleh Mr.A. Halim.
 Tgl 15 Agustus 1950, melalui UUD Federal No.7 tahun 1950
perubahan konstitusi RIS menjadi UUD Sementara;
 Tgl 17 Agustus 1950 mulai berlaku secara resmi UUD Sementara
1950 dan UUD 1945 tidak berlaku lagi (karena bentuk negara
kesatuan tidak mengenal lagi UUD lain).
 UUD 1945 hanya sebagai dokumen sejarah sampai dikeluarkannya
Dekrit Presiden tgl. 5 Juli 1959.

UUDS 1950 masih bersifat sementara. Dalam rumusan
pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersama
pemerintah segera menyusun UUD Republik Indonesia
untuk menggantikan UUDS 1950.
Konstituanten belum sempat berhasil menyelesaikan
tugasnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada
tgl. 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 sebagai UU
negara RI selanjutnmya.
UUD/Konstitusi yang pernah/atau masih berlaku di
Indonesia
1. UUD 1945 ( 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
2. Konstitusi RIS ( 27 Desember 1949 -17 Agustus 1950)
3. UUDS 1950 ( 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
4. UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
5. UUD 1945 hasil amandemen I,II,III,IV (10 Agustus
2002 – sekarang)

Perubahan Konstitusi
dimaksudkan untuk :
FUNGSI PERUBAHAN DALAM KONSTITUSI
1. Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas
dan tegas memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak
hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa
saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang
manafsirkan;
2. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-pengaturan
di dalam konstitusi yang tertlampau singkat dan tidak
lengkap, serta terlalu banyak mendelegasikan
pengaturan selanjutnya kepada undang-undang dan
ketetapan lainnya;

3.Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi
maupun proses pembuatannya, seperti tidak
konsistennya hubungan antar bab, antar pasal, serta antara
bab dan pasal;
4.Memperbaharui beberapa ketentuan yang sudah tidak
sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu
negara.

2. MASA ORDE LAMA
Ingin kembali ke UUD 1945, tetapi tiga kali rapat Konstituante gagal mencapai kesepakatan untuk menetapkan
UUD 1945 yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950.
Keadaan tersebut dianggap oleh Preiden membahayakan keselamatan dan keutuhan negara daan bangsa.
Keluarlah Dekrit Presiden tgl 5 Juli 1959 tentang kembali ke UUD 1945.
Diktum Dekrit Presiden berbunyi :
1. Menetapkan pembubaran Konstituante;
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
terhitung mulaipenetapan dekrit, dan UUDS 1950 tidak berlaku lagi;
3. Pembentukan MPRS yg terdiri atas anggota2 DPR + utusan2 daerah dan golongan, serta DPAS akan
diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Sejak tgl 5 Juli 1959 UUD 1945 berlaku lagi bagi bangsa dan selueuh tumpah darah Indonesia.
Pelaksanaan UUD 1945 (1959-1965- ORDE LAMA), lembaga-lembaga negara seperti MPR,DPR,DPA.BPK belum
dibentuk.
Bentuk penyimpangan lain :
1. MPRS, dengan TAP No.I/MPRS/1960 menetapkan pidato Presiden tgl.17 Agustus 1959 yang berjudul
“Penemuan Kembali Revolusi Kita” lebih dikenal dengan MANIPOL sebagai GBHN bersifat tetap;
2. MPRS mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden seumur hidup;
3. Hak Budget DPR tidak berjalan, tahun 1960 akibat DPR tidak menyetujui Rancangan Pendapatan dan Belanja
Negara, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR-GR.
Penyimpangan-penyimpangan tersebut bukan saja mengakibatkan tidak berjalannya sistem yang ditetapkan
dalam UUD 1945, melainkan juga mengakibatkan memburuknya situasi politik dan keamanan, serta
kemerosotan ekonomi.
Puncaknya dengan pemberontakan G-30-PKI.
.
3. MASA ORDE BARU
Dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa/rakyat menyampaikan TRI TUNTUTAN RAKYAT (TRITURA), yaitu
:
1. BUBARKAN PKI’
2. BERSIHKAN KABINET DARI UNSUR-UNSUR PKI’
3. TURUNKAN HARGA-HARGA/PERBAIKI EKONOMI.

> Tgl 11 Maret 1966,Presiden Soekarno -> Surat Perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto
(Menteri/Panglima Angkatan Darat).
> (Tap.No.XXV/MPRS/1966)
c. Penegasan kembali Landasan Kebijakan Politik luar Negeri RI (Tap.No.XII/MPRS/1966)
d. Pembaharuan Kebijakan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Tap.
No.XXIII/MPRS/1966)
e. Pencabutan Kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno
(Tap.No.XXXIII/MPRS/1966)
f. Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden sampai terpilihnya Presiden oleh MPRS hasil
pemilihan umum (Tap. No. XLIV/MPRS/1966)
SUPERSEMAR-> dianggap lahirnya pemerintahan ORDE BARU.
> Awal tekad ORBA -> mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.
-> Sidang MPRS tahun 1966:
a. Pengukuhan Supersemar (Tap.No.IX/MPRS/1966)
b. Pembubaran PKI dan ormas2nya
Selama pemerintahan Orde Baru demokrasi tidak berjalan, pelaksanaan UUD 1945 lebih
cenderung berpihak pada rezim berkuasa daripada upaya menegakkan kedaulatan rakyat sesuai
dengan UUD 1945.
Penyimpangan lain pada pemerintahan Orde Baru :
1. Dalam pelaksanaan pemilu ;
a. Campur tangan birokrasi terlalu besar
b. Panitia pemilu tidak independen
c. Komptisi antar kontestan tidak leluasa
d. Rakyat tidak bebas menentukan pilihan
e. Penghitungan suara tidak jujur
f. Kontestan tidak bebas kampanye (Eep Saefulloh Fatah, 1977,22-23)

2. Bidang Politik
Dalam melaksanakan UU No.1 Tahun 1983 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, Presiden Soeharto
melakukan, hal2 sbb:
(1) Menerapkan penelitian khusus (litsus) kepada
segenap calon anggota MPR/DPR dengan
kriteria hanya berkualifikasi monoloyalitas
terhadap dirinya, yang diizinkan menjadi calon
resmi dari parpol dan Golkar;
(2) Menetapkan keluarga Presiden, para pejabat
eksekutif beserta beberapa keluarganya dan
orang-orang yang berkaitan dengan bisnis keluarga
Presiden sebagai calon resmi dari parpol dan
Golkar.

 Pelaksanaan UU No.2 tahun 1983 tentang Pemilu :
(1) Presiden Soeharto secara subjektif mencoret dan mengganti
calon dari parpol dan Golkar;
(2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di buat di kantor-kantor
dan waktunya di hari kerja;
(3) Pelaksanaan pemungutan suara, sejumlah pemilih pendukung
Golkar diberi formulir A-B sampai 5-10 lembar seorang;
.
Dalam pelaksanaan UU No.3 tahun 1983 tentang Partai Politik dan
Golkar:
(1) melarang kegiatan politik parpol, Golkar bebas sampai desa-
desa;
(2) Semua PNS dan ABRI aktif/pensiun wajib memilih Golkar
dengan sanksi;
(3) UU No.5 tahun 1985 tentang ORMAS, tidak boleh berafiliasi
dengan parpol kecuali dengan Golkar

4. Masa reformasi/Globalisasi
Paska jatuhnya rezim Soeharto terbuka untuk membicarakan perubahan/amandemen
UUD 1945.
Pada awal reformasi MPR mengeluarkan seperangkat ketetapan sebagai landasan
konstitusionalnya :
a. Pencabutan Tap MPR tentang referendum (dengan Tap No.VIII/MPR/1998),
b. Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Tap.No.XIII/MPR/1998)
c. Pernyataan Hak Asasi Manusia (Tap. No.XVII/MPR/1998);
d. Pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 dan Penetapan tentang
Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara (Tap. No.XVIII/MPR/1998);
e. Perubahan (amandemen) pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999;
f. Perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000;
g. Sumber (amandemen) ketiga UUD 1945 PADA TANGGAL 1-10 Nopember 2001;
i. Perubahan (amandemen) keempat UUD 1945 pada tanggal 1-11 Agustus 2002.
MPR mengeluarkan Ketetapan No.I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi
Konstitusi dengan tugas melakukan pengkajian secara konprehensif tentang
perubahan UUD Negara RI tahun 1945. MPR menugaskan BP-MPR :
1) Merumuskan susunan, kedudukan, wewenang, dan keanggotaan komisi konstitusi
untuk dilaporkan kepada Sidang Tahunan MPR 2003;
2) Melakukan peninjauan terhadap materi-materi dan status hukum Tap MPRS dan
Tap MPR untuk diambil putusannya pada Sidang Tahunan MPR 2003;
3). Menyesuaikan peraturan tata tertib MPR dengan UUD 1945;
4). Memasyarakatkan putusan MPR hasil-hasil sidang tahunan dan UUD 1945 hasil
amandemen di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

 TAP MPR No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional, sebagai akibat
permasalahan yang ditinggalkan Orde Baru sangat
komplek dan rumit bagi pemerintahan transisi. (Orde
reformasi).
 MPR telah mengidentifikasi penyebab terjadinya krisis
yang sangat luas.
1. Nilai-nilai agama dan budaya bangsa tidak dijadikan
sumber etika dalam berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat;
2. Pancasila sebagai ideologi negera ditafsirkan sepihak
dan disalahgunakan untuk kepentingan mempertahan
kan kekuasaan;
3. Konflik sosial budaya terjadi dari kemajemukan yg
tidak dikelola dengan baik;

4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan
diselewengkan;
5. Perilaku ekonomi berlangsung dengan praktik
KKN;
6. Sistem politik otoriter;
7. Berlangsungnya pemerintahan yang mengabaikan
proses demokrasi;
8. Pemerintah yang sentralistis;
9 Penyalahgunaan kekuasaan;
10Pelaksanaan peran sospol dalam dwi fungsi ABRI;
11Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial
dan budaya..
12Peralihan kekuasaan sering menimbulkan konflik.

5. Pelestarian UUD 1945
> Konferensi Meja Bundar (KMB) -> Konstitusi RIS, berlaku 27 Des 1949 di
seluruh wilayah RIS
> UUD 1945 tidak berlaku secara nasional, hanya berlaku di Negara Bagian
RI (salah satu dari 16 negara bagian );
> Tgl 17 Agustus 1950 Presiden RIS (Ir.Soekarno), memproklamirkan
pembentukan NKRI -> negara RIS bubar;
> Tgl 17 agustus 1950, konstitusi RIS diubah menjadi UUDS 1950, berlaku
diseluruh NKRI;
> Berdasarkan UUDS 1950 dibentuklah Konstituante (Badan Pembentukan
Konstitusi/pembuat UUD yg tetap);
> Tidak terdapat suara sekurang-kurangnya dua pertiga (60%) untuk
kembali ke UUD 1945, Konstituante gagal membuat UUD yg tetap;
> Konstituante gagal, timbul situasi negara dan bangsa yg sangat gawat
mengancam keutuhan dan kesatuan negara dan bangsa;
> Dengan dukungan sebagian besar rakyat dan ABRI, Presiden Soekarno tgl
7 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 yg bersifat
tetap.
> UUD 1945 : 18-8-1945------ berlaku diseluruh wilayah RI;
> KONSTITUSI RIS; 27-12-1945 sd 17-8-1950-- berlaku di seluruh
wilayah RI
> UUD 1945------ berlaku sebagaii UUD Negara bagian RIS (sebagian
Jawa, dan Sumatera Selatan);
> UUDS 1950: 17-8-1950 sd 05-09-1950--- berlaku diseluruh Wil.
RI,

Modul VI.PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN
DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA.
1. PENGERTIAN PARADIGMA
 Istilah PARADIGMA awal mula berkembang didalam dunia ilmu pengetahuan,
khususnya filsafat ilmu pengetahuan;
Tokoh yg mengembangkan istilah PARADIGMA, Thomas S.Khun dalam bukunya
berjudul THE STUCTURE 0F SCIENTIFIC REVOLUTION (1970:49)
 Intisari PARADIGMA, adalah asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang
umum
(merupakan suatu sumber nilai), sehingga meruakan suatu sumber hukum, metode,
serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri
serta karakter iilmu pengetahuan sendiri.
 Istilah ilmiah tersebut berkembang dalam kehidupan manusia serta ilmu
pengetahuan lain misal politik, ekonomi, budaya dan bidang-bidang lainnya.
 Istilah populer PARADIGMA berkembang menjadi terminologi yg mengandung
pengertian SUMBER NILAI, KERANGKA PIKIR, ORIENTASI DASAR, SUMBER ASAS,
serta ARAH dan TUJUAN dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam s
suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun
pendidikan.

2. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
Secara filosofis hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional  konsekwensi bahwa dalam segala aspek
pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai
sila-sila Pancasila’
 Tujuan pembangunan nasional hakikatnya mewujudkan tujuan
seluruh warga negaranya dan harus dikembalikn
pada dasarr-dasar hakikat manusia “ MONOPLURALIS”
 Unsur manusia “monopluralis” meliputi susunan kodrat manusia,
rokhani (jiwa) dan raga,
> Sifat kodrat manusia, mahluk individu dan sosial;
> Kedudukan kodrat manusia, mahluk pribadi berdiri sendiri dan
makhluk Tuhan Yang Maha Esa
> Pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigma dan
hakekat manusia “monopluralis.

2.1. Pancasila sebagai paradigma
Pembangunan IPTEK
Pancasila merupakan kesatuan dari sila-silanya harus
merupakan sumber nilai, kerangka pikir serta asas
moralitas pembangunan IPTEK.
(Kaelan, 2000):
Sila Ketuhanan Yang maha Esa, mengimplementasikan
ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara
rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak;
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan
dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam
mengembangkan iptek haruslah secara beradab;
Sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran
kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme
bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, dengan
iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud
dan terpelihara;

 Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawartan/ perwakilan,
prinsip demokrasi sebagai jiwa sila keempat ini dapat
mendasari pemikiran manusia secara bebas untuk
mengkaji dan mengembangkan iptek;
 Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kemajuan
iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan
dalam kehidupan kemanusiaan.
 Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diartikan
sebagai upaya bersama untuk mengelola dan
memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya
manusia, serta sarana-sarana kehidupan sedemikian
rupa sehingga tercipta tingkat dan mutu kehidupan
bangsa dan negara secara seimbang, baik dalam sikap
dan perilaku warga bangsa maupun dalam tata
kemasyarakatan.

2.2. Pancasila sebagai paradigma Pengembangan
IPOLEKSOSBUDHANKAM-AG
a. Pengembangan Ideologi
Harus memandang sebagai ideologi yang dinamis yang
dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan
perubahan zaman.
1) Pancasila sebagai ideologi terbuka;
2) Wawasan Kebangsaan (Nasionalisme)
Ialah berkebangsaan yang bebas, yaitu merdeka,
berdaulat, bersatu, adil, dan makmur (Padmo
Wahjono, 1991:31-32).
Pancasila dijadikan flatform kehidupan bersama bagi
bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap
terikat erat sebagai bangsa bersatu.

b. Pengembangan Politik
Landasan : kekuasaan dan kedaulatan berada ditangan rakyat =>
untuk itu perlu penyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan
perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi,
tetapi tetap sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945.
Unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam membangun
kehidupan politik:
1) Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan
terbuka;
2) Kemandirin partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat;
3) Pendidikan politik untuk mengembangkan budaya politik yang
demokratis;
4) Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang
seluas-luasnya.
 Tiga aspek yang harus dikembangkan adalah :
> Demokrasi sebagai sistem pemerintahan;
> Demokrasi sebagai kebudayaan politik,;
> Demokrasi sebagai struktur organisasi.

Bahwa dalam politik negara harus berdasarkan pada:
a. Kerakyatan (sila IV);
b. Pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasar
pada moralitas Ketuhanan (sila I), moralitas
kemanusdiaan (sila II), dan moralitas persatuan (sila
III), dan
c. Pengabangan dan aktualisasi politik negara demi
tercapainya keadilan dalam kehidupan bersama (sila V)

c. Pengembangan Sosial Budaya
Agar yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, perlu dilakkan dengan
cara :
1) dihormati martabatnya sebagai manusia;
2) diperlakukan secara manusiawi;
3) mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya
kesenjangan ekonomi dan budaya;
4) memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan
politik, dan
5) merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia.
 Pancasila sebagai sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam
bidang sosbud;
 Dalam proses reformasi banyak terjadi gejolak masyarakat yang jauh
dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab;
 Tugas berat bangsa saat ini => mengmbangkan aspek sosbud
berdasarkan nilai-nilai Pancasila secara lebih terinci berdasarkan nilai-
nilai kemusiaan, nilai ketuhanan dan nilai keberadaban

d. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan
Ekonomi
 Lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas,
monopoli dan lainnya, yang akhirnya yang kuatlah yang menang.
 penderitaan pada manusia, menimbulkan penindasan atas manusia
lainnya;
 Jarang dalam ilmu ekonomi membahas tentang pengembangan ekonomi
berdasarkan pemikiran moralitas kemanusiaan dan ketuhanan;
 (Mubyarto, 1999) mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi
yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat
secara luas
 Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh
bangsa .
> Penciptaan kesejahteraan yang merata berakses pada sumber ekonomi,
dunia kerja, pendidikan, kesehatan, dan informasi (sila V)

e. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan HANKAM
 Negara bertujuan untuk melindungi segenap wilayah negara dan
bangsanya;
 Keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga
negara;
 Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai
kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus
dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai
pendukung pokok negara;
 Pertahanan dan keamanan negara bukan untuk sekelompok warga
ataupun kelompok politik tertentu, akibat negara menjadi totaliter dan
otoriter;
 Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi
tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai mahluk Tuhan YME (sila
1 dan 2);
 Pertahanan dan keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan
demi kepentingan seluruh warga dan sebagai warga negara (sila 3);
 Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak-hak dasar,
persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila 4);
 Pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya
keadilan dalam hidup masyarakat (sila 5).
 Kondisi kemanan yang stabil ssangat mendukung pelaksanaan
pembangunan nasional, dan sebaliknya keberhasilan pembangunan
nasional juga harus dapat menunjang terciptanya kondisi keamanan yang
stabil.

f.. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan
Beragama
 Pada era reformasi beberapa wilayah Indonesia rawan konflik sosial yg
bersumber masalah SARA.
 Tragedi Poso, Medan, Kupang, Mataram dan daerah lainnya, menunjukkan
betapa semakin lemahnya toleransi kehidupan beragama yg berdasarkan
kemanusiaan yg adil dan beradab.
 Tuhan menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan yg kemudian
berbangsa-baangsa, bergolong-golong, berkelompok-kelompok baik sosial,
politik, budaya maupun etnis tidak lain untuk hidup damai yang
berkemanusiaan yang beradab.
 Negara menjamin setiap warganya untuk memeluk agama serta
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercyaan masing-masing
( Indonesia menjamin atas demokrasi di bidang agama); (pasal 29 UUD
1945)
 Sekarang perlu dikembangkan ke arah terciptanya kehidupan bersama yang
penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang
beradab.
 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa, dan atas dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab”
 Oleh karena itu kehidupan beragama dalam negara Indonesia dewasa ini
harus dikembangkan ke arah terciptanya kehidupan bersama penuh
toleransi, saling menghargai berdasarkan nilan kemanusiaan yang
bneradab.

g. Pancasila sebagai paradigma reformasi
Secara harfiah reformasi memiliki makna “ suatu gerakan untuk
memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal
yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk
semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat”
(Riswanda, 1998).
Gerakan reformasi memiliki syarat-syarat:
1) Dilaksanakan karena adanya penyimpangan2;
2) Dilakukan harus dengan cita-cita yang jelas (landasan ideologis)
tertentu, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara;
3) Dilakukan dengan berdasar pada kerangka struktural tertentu
(UUD) sebagai kerangka acuan reformasi;
4) Perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik;
5) Dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia
yang Berketuhanan YME, serta terjaminnya persatuan dan
kesatuan bangsa.

Dalam kenyataannya gerakan reformasi harus dibayar mahal oleh
bangsa Indonesia yaitu dampak sosial, ekonomi, politik terutama dampak
kemanusiaan.
Tragedi yang sangat memilukan terjadi saat amuk masa di Jakarta,
Tangerang, Solo, Jawa Timur, Kalimnmatan dan daerah lainnya. Bahkan
tragedi pembersihan etnis terjadi di Dili, Kupang, Ambon, Kalimantan
Barat, dan daerah lainnya.
Perubahan dan reformasi yg dilakukan bangsa Indonesia tidak akan
menghancurkan nilai religius, nilai kemanmusiaan, nilai persatuan, nilai
kerakyatan serta nilai keadilan.
Bahkan hakekat reformasi itu sendiri adalah untuk mengembalikan
tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai (Pancasila) yang merupakan
flatform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini
diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang baik pada masa orde
lama maupun orde baru.

 Awal keberhasilan reformasi ditandai :
1) mundurnya Presiden Soeharto tgl. 21 Mei 1998;
2) dilantiknya Wakil Presiden Pro.Dr.B.J.Habibie sebagai
presiden transisi;
3) mengubah 5 Paket UU Politik yahun 1985;
4) reformasi ekonomi menyangkut perlindungan hukum
berupa : UU Anti Monopoli, UU Persaingan Sehat,
UU Kepailitan, UU Usaha Kecil dan Menengah,
UU Bank Sentral, UU Perlindungan Konsumen,
UU Perlindungan Buruh, dll.
(Nopirin, 1998:1).

 Reformasi yang lebih mendasar
pengubahan :
1) UU ttg Susduk MPR. DPR, DPRD (UU No.
16/1969 jis. UU No.5/1975 dan UU No.2/
1985);
2) UU ttg Partai Politik dan Golongan Karya
(UU No.3/1975, jo. UU No.3/1985);
3) UU ttg Pemilihan Umum (UU No.16/1969 jis
UU No.4/1975, UU No.2/1980, dan UU
No.1/1985).

 Reformasi dalam perspektif Pancasila ,
secara rinci sebagai berikut :
1) Reformasi Berketuhanan YME, suatu gerakan kearah
perubahan harus mengarah kepada kondisi yang lebih
baik bagi kehidupan manusia sebagai mahluk Tuhan;
2) Reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,
reformasi harus dilakukan dengan dasar
3)Semangat reformasi berdasarkan nilai persatuan,
reformasi menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa
Indonesia;
4) Semangat reformasi berakar pada asas kerakyatan;
5) Visi dasar reformasi harus jelas, demi terwujudnya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 C. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan
. Pemahaman Aktualisasi
(Kamus Besar Bhs Indonesia), aktualisasi berasal dari kata
“aktual” artinya betul-betul ada, terjadi atau sesungguhnya.
Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar2 dapat tercermin dalam
sikap dan perilaku dari seluruh warga negara, mulai dari aparatur
dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa.
Merealisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara secara sesungguhnya, dapat dilakukan
melalui cara2:
a. Aktualisasi Pancasila secara objektif (melaksanakan Pancasila
dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, meliputi bidang
legislatif, eksekutif, yudikatif dan bidang kehidupan kenegaraan
lainnya),
b. Aktualisasi Pancasila secara subjektif ( pelaksanaan Pancasila
dalam setiap pribadi, perseorangan, warga negara, dan penduduk).
Oleh karena itu Pancasila harus dipahami, diresapi, dan dihayati
oleh setiap orang, sehingga terwujud moral Pancasila dalam
perilakunya.

Sikap dan Perilaku Menjujung Tinggi Nilai-nilai Pancasila
sebagai Ideologi Terbuka.
1. Nilai-nilai Ketuhanan
a). Melaksanakan kewajiban dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
b). Membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk
c).Mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju
terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang;
d).Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa kepada orang lain, dan lain-lain.

2. Nilai-nilai Kemanusiaan
a).Memperlakukan manusia/orang lain sesuai dengan
harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa;
b).Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi
setiap manusia tanpa me,mbeda-bedakan suku,
keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial,
dsb.;
c).Mengembangkan sikap saling ,mencintai sesama
manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena
terhadap orang lain;
d)Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti
menolong orang lain, memberi bantuan kepada yang
membutuhkan, dsb.

3. Nilai-nilai Persatuan
a).Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa
dan negara jika suatu saat diperlukan;
b).Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan
negara Indonesia;
c).Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar
Bhineka Tunggal Ika;
d).Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan
bangsa, dsb.

4. Nilai-nilai Permusyawaratan/Perwakilan
a).Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama;
b).Tidak boleh memaksakan kehendak, melakukan
intimidasi dan berbuat anarkis (merusak) kepada
oranglain/barang milik orang lain jika kita tidak
sependapat;
c).Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia
me,miliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;
d).Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat
yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan
menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dsb.

5. Nilai-nilai Keadilan Sosial
a).Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan
dengan lingkungan masyarakat sekitar;
b).Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan
kepentingan orang lain/umum;
c).Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari
jalan keluar (solusi) atas masalah-masalah pribadi,
masyarakat, bangsa, dan negara;
d).Suka melakuklan kegiatan dalam rangka mewujudkan
kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui
karya nyata, dsb.

 NILAI PANCASILA TERJABARKAN DALAM 45 BUTIR :
!. Ketuhanan Yang Maha Esa
a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang
Maha aesa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-
masing menururt dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,
c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang
berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
d. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan
Tuhan Yang Maha Esa,
f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
masing-masing,
g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.


2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai
dengan harkat dan martabatnya sebagai
mahluk Tuhan Yang Maha Esa,
b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak
dan kewajiban atas setiap manusia tanpa
membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial,
warna kulit, dan sebagainya,
c. Mengembangkan sikap saling mencintai
sesama manusia,
d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa
dan tepa selira,
e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena
terhadap orang lain,

f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,
g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan,
h. Berani membela kebenaran dan keadilan,
i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai
bagian dari seluruh umat manusia,
j. Mengembangkan sikap hormat menghormati
dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia
a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan
serta kepentingan serta keselamatan bangsa
sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan,
b. Sanggup dan rela berkorban untuk
kepentingan negara dan bangsa apabila
diperlukan,

c.Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air
dan bangsa,
d.Mengembangkan rasa kebanggaan
berkebangsaan dan bertanah air Indonesia,
e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial,
f. Mengembangkan persatuan Indonesia di atas
dasar Bhineka Tunggal Ika,
g.Memajukan pergaulan demi persatuan dan
kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Permusyawartan
/ Perwakilan
a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap
manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama,
b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain,
c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama,
d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh
semangat kekeluargaan,
e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan
yang dicapai sebagai hasil muasyawarah,

g. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima
dan melaksanakan hasil keputusan musyawaraha,
h. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan
bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan,
i. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai
dengan hati nurani yang luhur,
j. Keputusan yang diambil harus dapat
dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan
Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan,
mengutamakan persatuan dan kesatuan demi
kepentingan bersama,
k. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang
dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
a. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan
sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong
royongan,
b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama,
c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,
d. Menghormati hak orang lain,
e. Suka me,mberi pertolomgan agar dapat berdiri sendiri,
f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang
bersifat pemerasan terhadap orang lain,

g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal
yang bersifat pemborosan dan gaya hidup
mewah,
h. Tidak menggunakan hak milik untuk
bertentangan dengan atau merugikan
kepentingan umum,
i. Suka bekerja keras,
j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang
bermanfaat bagi kemajuan yang merata dan
berkeadilan soaial.

MODUL,VII
RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Tujuan Pembangunan Nasional
Dalam Pembukaan UUD 1945 yg dijabarkan dalam
GBHN ; Tujuan Pembangunan Nasional yaitu :
“untuk mewujudkan ,masyarakat adil dan makmur
yang merata material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dalam wadah negera kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan
berkedaulatan rakyat dalaam suasana kehidupan
bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis
serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang
merdeka, bersahabat, tertib dan damai”.

• Pembukaan UUD 1945 alinea keempat :
• “ Kemudian daripada itu untuk
membentuk pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial”.

 Dari rumusan tersebut tersirat adanya
tujuan nasional/negara yang ingin dicapai :
1)melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia;
2) memajukan kesejahteraan umum;
3) mencerdaskan kehidupan bangsa;
4)ikut melaksanakan ketertiban dunia,
berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan
sosial.

2. Landasan dan hakikat/esensi Pembangunan Nasional.
a. Landasan Hukum
1. Landasan Idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional UUD 1945;
3. Landasan Operasional :
a. UU No.17/2003 ttg Keuangan Negara;
b. UU No.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemeriintah Daerah;
c. PP No. 21/2004 ttg Penyususunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian Negara/Lemba
d. PP No. 40/2006 tt tatacara Penyususnan Rencana Pembang
unan Nasional;
f. Instruksi Presiden N.7/1999 ttg. Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

b. Hakikat/esensi Pembangunan Nasional
Hakikat pembangunan nasional adalah : “pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia”
Hal ini mengandung arti :
1) adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan dan
kebulatan yang utuh dalam keseluruhan kegiatan
pembangunan. Bahwa pembangunan untuk manusia
dan bukan manusia untuk pembangunan;
2) Pembangunan dilaksanakan secara merata untuk
seluruh masyarakat dan untuk seluruh wilayah tanah
air;
3) Yang ingin dibangun adalah manusia,dan masyarakat
Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian
Indonesia dan menghasilkan manusia
dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian
Indonesia pula.
4) Pembangunan dilaksanakan secara bersama oleh masyarakat
dan pemerintah.
Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan
suasana yang menunjang.

 Berhasilnya pembangunan nasional
sebagai pengamalan Pancasila tergantung
pada : “partisipasi seluruh rakyat serta
sikap mental, tekad, semangat, ketaatan
dan disiplin para penyelenggara negara
serta seluruh rakyat Indonesia”
 Pembangunan nasional sebagai
pengamalan Pancasila diartikan
”keseluruhan semangat, arah dan gerak
pembangunan dilaksanakan sebagai upaya
pengamalan dari semua sila dalam
Pancasila secara serasi dan sebagai
kesatuan yang utuh”.

 Visi dan Misi Pembangunan Nasional
VISI :
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai,
demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju,
dan sejahtera dalam wadah negara Republik
Indonesia yang didukung oleh manusia
Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, dan
bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air,
berkesadaran hukum dan lingkungan,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin.

 MISI :
1) Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2) Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3) Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam
kehidupan sehari-hari;
4) Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan
ketentraman masyarakat;
5) Perwujudan sisten hukum nasional yang menjamin
tegaknya supremasi hukum, dan hak asasi manusia
berlandaskan keadilan dan kebenaran;
6) Perwujudan kehidupan sosial budaya yang
berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan
terhadap pengaruh globalisasi;
7) Pemberdayaan masyarakat dan selururh ekonomi
nasional;

8) Perwujudan otonomi daerah dalam rangka
pengembangan daerah dan pemerataan
pertumbuhan dalam wadah NKRI;
9) Perwujudan kesejahteraan rakyat;
10)Perwujudan aparatur negara yang berfungsi
melayani masyarakat, profesional, berdaya
guna, produktif, transparan, bebas dati KKN;
11) Perwujudan sistem dan iklim pendidikan
nasional yang demokratis dan bermutu;
12) Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat,
bermanfaat, bebas, dan proaktif bagi
kepentingan nasional dalam menghadapi
perkembangan global.

Modul VIII : PEMBANGUNAN KESEHATAN BAGIAN DARI
SISTEM PEMBANGUNAN NASIONAL.
1. Landasan Hukum Prencanaan Pembangunan Kesehatan.
a. UU No.23/1992 tentang Kesehatan;
b. UU No.25/2004 tentang SPPN
c. PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
d. PP No.7?2008 tentang Dana Dekon dan Tugas Pembantuan
e. PERPRES No.7/2005 tentang RPJMN 2004-2009
f. KEPMENKES No.331/Menkes/Sk/V/2008 ttg.
RENSTRA DEPKES 2005-2009;
g. PERMENKES No.741/Menkes/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimum Bid. Kesehatan Kabupaten/Kota;
h. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010.

2. Arah, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
Menyangkut agenda : meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui
peningkatan kualitas SDM kesehatan menuju peningkatan aks
masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas”
3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kesehatan.
(RPJMN-Keppres No.7/2005) :
a. Meningkatnya usia harapan hidup (UHH) dari 66,2 menjadi
70,6 tahun;
b. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 35 menjadi
26 anak per 1000 kelahiran hidup;
c. Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang pada anak balita dari
25,8% menjadi 20,0%.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2010-
2014.
a Peningkatan jumlah jaringan dan kuwalitas sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
b. Perbaikan Gizi Masyarakat;
c. Pengendalian penyakit menular;
d. Penanggulangan penyakit tidak menular;
e. Peningkatan biaya kesehatan;
f. Pengembangan jaminan pelayanan kesehatan;
g. Peningkatan jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran
tenaga kesehatan;
h. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan
penggunaan obat;
i. Perbaikan manajemen kesehatan;
j. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat.

SEKIAN TERIMA
KASIH
HATUR NUHUN

Handout Pendidikan Pancasila

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Handout Pendidikan Pancasila

Similar to Handout Pendidikan Pancasila (20)

More from Sindianisa24

More from Sindianisa24 (7)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Handout Pendidikan Pancasila