Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya bela negara bagi masyarakat Indonesia. Bela negara diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara dari ancaman luar dan dalam. Ancaman saat ini semakin kompleks dengan munculnya ancaman non-militer seperti siber dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang komprehensif dan terpadu antara pertahanan militer dan non-militer serta kesadaran

2. A. Pengertian Bela Negara
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang di jiwai
oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan
hidup bangsa dan negara.
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan
undang-undang.
Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara
dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu
sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari
hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal
ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah
bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

3. B. Unsur Dasar Bela Negara
Unsur dasar bela negara yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah
sebagai berikut :
1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran Berbangsa & bernegara
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
4. Rela berkorban untuk bangsa & negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara
C. Dasar Hukum
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis
bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara“. dan “Syarat-syarat tentang pembelaan diatur
dengan undang-undang”. Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut
serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan,
tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

4. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara:
1. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara
dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok
Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok
Hankam Negara Rl. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1988.
4. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan
POLRI.
5. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tenteng Pertahanan Negara.

5. D. Pentingnya Masyarakat Memiliki Jiwa Bela Negara.
Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan
mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh
negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat
menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki
kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawas yang cukup ketat.
Dimana pengawas tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri
saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia. Bila hanya
mengandalkan TNI/Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap
mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik-cabik oleh bangsa lain.
Dengan adanya bela negara kita dapat mempererat rasa persatuan di
antara penduduk Indonesia yang saling ber-Bhineka Tunggal Ika.
Sikap bela negara terhadap bangsa Indonesia merupakan kekuatan
Negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan
nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses
pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.

6. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang
sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran
akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap dan prilaku yang
sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan
bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya
ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini sehingga kecintaan mereka
terhadap bangsa dan Negara lebih meyakini dan lebih dalam.
Dalam sikap bela negara kita hendaknya mampu menyesuaikan diri
dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di negara kita,
tidak mungkin kita tunjukan sikap bela negara yang bersifat keras
seandainya situasi keamanan nasional terkendali.

7. Menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar sudah merupakan salah
satu sikap bela negara dalam sekala kecil. Mentaati peraturan
pemerintah dan lain sebagainya. Bahkan menyanyikan lagu bela negara
yang diciptakan oleh Dharma Oratmangun atau mengenang hari bela
negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember yang ditetapkan oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 adalah salah satu bentuk bela
negara sekala kecil.
Sehingga ketika kita sebagai warga negara sudah terbiasa melakukan
hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik dan benar maka
seandainya ada konfrontasi atau intervensi terhadap negara, kita akan
peka menyikapinya bahkan dengan mengangkat senjata pun kita akan
berani karena jiwa bela negara dalam diri kita sudah terlatih dan
terbiasa.

8. E. Peran Pendidikan Bela Negara.
Peran Pendidikan Kesadaran Bela Negara Dalam Pertahanan Negara.
1. Ancaman Militer.
Pertahanan negara dibangun untuk menjaga kedaulatan negara,
keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala
bentukan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,
baik ancaman militer maupun non-militer. Yang dimaksud dengan
ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan
bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor: 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya yang berbunyi :
“Presiden/Panglima Tinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh
atau sebagaian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam
keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan
darurat militer atau perang”.
Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah,
pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata,
ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

9. 2. Strategi Pertahanan Militer.
Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan
dengan sumber, serta bentuk dan besarnya ancaman aktual yang
mengancam Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-
undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem
pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan
TNI sebagai Komponen Utama, di dukung oleh Komponen Cadangan
dan Komponen Pendukung. Tugas utama TNI adalah menghadapi
ancaman militer, yang berbentuk agresi militer yang dilakukan suatu
negara dengan tujuan menduduki sebagian atau seluruh wilayah NKRI.
Meskipun TNI merupakan Komponen Utama pertahan negara, namum
dalam menghadapi ancaman militer, khususnya agresi militer suatu
negara, lapis diplomasi sebagai pertahanan non militer tetap menjadi
pilihan sebagai lapis pertama untuk mencegah perang atau mengurangi
dampak perang. Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer
dihadapi dalam kerangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan, dan
keselamatan bangsa Indonesia.

10. Bentuk ancaman militer yang dimaksud, antara lain, adalah
pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan
bersenjata, gerakan separatis, sabotase, spionase, aksi teroryang
dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris
dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri, ancaman keamana di laut
atau udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal. Strategi pertahan
menghadapi ancaman militer yang berbentuk bukan agresi dihadapi
dengan kekuatan TNI sebagai lapis pertahanan militer, baik secara
matra atau secara gabungan salam susunan Tri-Matra Terpadu. Besarnya
kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan bentuk, derajat, dan
besaran ancaman yang dihadapi.

11. 3. Pertahanan Non-Militer.
a. Ancaman Non-Militer.
Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang
menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai
kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis ancaman non militer
dibagi menjadi dua, pertama adalah ancaman yang berkaitan langsung
dengan pertahanan negara, misalnya kesengajaan penyebaran penyakit
sebagai bagian dari perang biologi. Kedua adalah ancaman non militer
yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya
penyebaran penyakit secara alamiah, baik epidemik maupun pendemik.

12. Sifat ancaman non-militer harus dihadapi pulan dengan pendekatan
non-militer, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan
negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga
pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai
dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan dukungan oleh
unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, sedangkan TNI sebagai
pendukung.

13. b. Dominasi Ancaman Non-militer di Era Globalisasi dan Strategi
Menghadapi.
Memasuki era globalisai yang ditandai dengan pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi
sebagaimana kita rasakan bersama saat ini, setidaknya telah
mempengaruhi pola dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan suatu
negara. Ancaman yang semula bersifat fisik (konvensional), yang
biasanya juga dihadapi dengan kekuatan fisik (hard power), kini, telah
berkembang menjadi multi dimensional (fisik dan non fisik) dengan
dominasi ancaman yang bersifat non fisik, serta berasal dari luar dan
dari dalam negeri. Jenis ancaman ini merupakan bentuk peperangan
baru yang memanfaatkan perkembangan pesat teknologi informasi,
termasuk perkembangan di bidang new composite material seperti
kimia dan biologi.

14. Bentuk perang di era globalisasi ini antara lain seperti perang
informasi, perang ekonomi, perang budaya, politik bahkan perang
peradaban. Di sinilah peranan soft power (kekuatan non-militer)
menjadi sangat penting dan mengemuka dalam menghadapi ancaman
perang diabad modern ini. Namun demikian, di sisi lain globalisasi juga
memberikan dampak positif, antara lain ditandai dengan semakin
eratnya hubungan antara bangsa di dunia, yang menciptakan suatu
kesaling tergantungan antara negara-negara di dunia. Implementasi
pendekatannya komprehensif dan integratif, karena pertahanan negara
tidak cukup di dekati dari aspek militer semata, akan tetapi memerlukan
pendekatan yang terpadu secara non militer dengan pendekatan secara
militer, sebagai satu kesatuan pertahanan dengan senantiasa
menyadarkan pada kesadaran bela negara setiap warga negara.

15. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002
tentang pertahanan Negara pasal 7, bahwa sistem pertahanan negara
adalah bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah
dan sumber daya nasional lainnya, dan dilaksanakan secara menyeluruh,
total dan terpadu. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi
ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang
pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat
ancaman yang dihadapi dengan dukungan oleh unsur- unsur lain dari
kekuatan bangsa, termasuk mahasiswa, para intelektual Indonesia yang
merupakan bagian dari civil society.

16. c. Pertahanan Non-militer dan Pembinaannya.
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara Pasal 7 bahwa, sistem pertahanan negara
dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga
pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai
dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan di dukung oleh
unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Subtansi pasal tersebut
merefleksikan bahwa pertahanan negara merupakan fungsi
pemerintahan negara yang cakupannya tidak hanya terbatas pada
pertahanan militer, tetapi juga termasuk ke dalam fungsi lembaga
pemerintahan di luar bidang pertahanan.

17. Ancaman non-militer ditangani dengan pendekatan non-militer,
sedangkan fungsi pertahanan militer dapat digunakan dalam kondisi
tertentu sebagai unsur bantuan. Di sinilah esensi dari Sistem Pertahanan
Semesta yang diwujudkan dengan keterlibatan lembaga pemerintahan
diluar bidang pertahanan untuk memerankan fungsi pertahanan sipil
dalam penanganan ancaman non-militer. Unsur-unsur pertahanan non-
militer berada dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab setiap
instansi pemerintahan di luar Kementrian pertahanan. Oleh karena itu,
pembangunan postur pertahanan non-militer menjadi tanggung jawab
seluruh Kementrian atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian
(LPND), yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Mentri Pertahanan.

18. d. Peranan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan
Negara.
Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun
2002 penyelenggaraan pertahanan Negara, dapat dilakukan melalui
pendidikan Kewarganegaraan; pelatihan dasar militer secara wajib;
pengabdian sebagi prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela
atau secara wajib; kewajiban manjadi Komponen cadangan; kewajiban
menjadi komponen pendukung; dan pengabdian sesuai dengan profesi.
Pendidikan kesadaran bela negara merupakan pendidikan dasar bela
negara. Pendidikan dasar pada suatu negara lazimnya disebut
Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang
merupakan pendidikan dasar bela negara, dan merupakan bagian dari
komponen sistem pertahanan negara sangat diperlukan dalam
menghadapi ancaman militer maupun non-militer.

19. f. Nilai- Nilai yang harus dibangun adalah Nilai-nilai
kedaulatan, nilai kewilayahan, dan nilai keselamatan.
a. Nilai Kedaulatan adalah nilai berkehendak secara merdeka tanpa
tekanan dari siapa dan pihak manapun. Dalam negara demokrasi,
kedaulatan berada ditangan rakyat. Intinya dalam negara demokrasi,
penyelenggara negara menjalankan kekuasaannya setelah mendapat
persetujuan rakyat. Nilai kedaulatan rakyat dapat dijabarkan kedalam
subnilai antara lain : 1) nilai Pancasila; 2) nilai demokrasi; 3) nilai hak
asasi manusia; 4) nilai kesejahteraan; 5) nilai kepemimpinan.
b. Nilai Kewilayahan adalah ukuran batas ruang lingkup hidup
negara berkedaulatan, batas mana negara berdinamika dengan warganya
secara timbal balik dalam norma hukum yang disepakati. Menjaga
keutuhan wilayah merupakan hal yang mutlak, karena dalam wilayah
itulah kehidupan rakyat atau warga negara berlangsung dan tanpa
wilayah, eksistensi bangsa tidak akan pernah terwujud.

20. c. Nilai Keselamatan Bangsa adalah nilai keberlangsungan hidup
bangsa di tengah persaingan antara bangsa memperebutkan sumber
daya yang terbatas mengembangkan selisih keunggulan. Dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

21. F. Pembinaan Kekuatan Pertahanan Non-militer
Pertahanan negara non-militer harus dapat didudukkan dalam konteks
sebagai bentuk diplomasi, pelayanan publik, meningkatkan daya saing
dalam ekonomi, memperkuat ikatan sosial budaya, menjaga ketersedian
pasokan energi dan jaminan beroprasinya sistem distribusinya secara
baik, pelabuhan yang aman, bandara yang aman dan efisien, pelayanan
kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta jaminan
keamanan sosial. Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002 pasal 1 titik
2, yang berbunyi
“Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan
seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainya yang
disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan total,
terpadu, terarah dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulat negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman”.

22. Kesemestaan yang merupakan sifat sistem pertahanan negara
(total defence) dalam konteks pertahanan negara mempunyai dua
fungsi, yaitu dalam bentuk Pertahanan militer (military defence) dan
Pertahanan non militer (non military defence). Fungi pertahanan militer
yang dilaksanakan oleh TNI meliputi fungi operasi militer perang dan
operasi militer selain perang/other than war (OTW) untuk pertahahan
non-militer dibentuk komponen cadangan dan komponen pendukung
guna memperkuat komponen utama, sedangkan pertahanan sipil
(civil defence) untuk menghadapi ancaman non-milite.

23. G. Struktur Komponen Pertahanan
Dalam menjaga kemampuan komponen pertahanan negara harus ada
jaminan ketersedian strategi, alat utama sistem senjata,
teknologi, industri, serta peralatan pendukung pertahanan lainnya.
Pertahanan negara membutuhkan keahlian profesi dalam jangka waktu
tertentu, sehingga kepadanya diwajibkan memenuhi panggilan untuk
melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesinya. Komponen
pertahanan yang akan dibangun mencakup:
1) Komponen Utama, dengan membentuk Prajurit TNI baik wajib
maupun sukarela.
2) Komponen Cadangan, dengan membekali warga negara dengan
latihan dasar kemiliteran; Komponen Cadangan tidakhanya terdiri
atas warga negara, tetapi juga juga berupa: sumber daya alam,
buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan
untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan
memperkuat.

24. H. Peranan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan
Negara.
Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun
2002 penyelenggaraan pertahanan Negara, dapat dilakukan melalui:
pendidikan Kewarganegaraan; pelatihan dasar militer secara wajib;
pengabdian sebagi prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela
atau secara wajib; kewajiban manjadi Komponen cadangan; kewajiban
menjadi komponen pendukung; dan pengabdian sesuai dengan profesi.
Pendidikan kesadaran bela negara merupakan pendidikan dasar
belanegara. Pendidikan dasar pada suatu negara lazimnya disebut
Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang
merupakan pendidikan dasar bela negara, dan merupakan bagian dari
komponen sistem pertahanan negara sangat diperlukan dalam
menghadapi ancaman militer maupun non-militer.

25. I. Nilai
Nilai–nilai yang harus dibangun adalah nilai-nilai kedaulatan, nilai
kewilayahan, dan nilai keselamatan :
a. Nilai Kedaulatan adalah nilai berkehendak secara merdeka tanpa
tekanan dari siapa dan pihak manapun. Dalam negara kemokrasi,
kedaulatan berada ditangan rakyat. Intinya dalam negara demokrasi,
penyelenggara negara menjalankan kekuasaannya setelah mendapat
persetujuan rakyat. Nilai kedaulatan rakyat dapat dijabarkan kedalam
subnilai antara lain:
1) nilai Pancasila
2) nilai demokrasi
3) nilai hak asasi manusia
4) nilai kesejahteraan
5) nilai kepemimpinan

26. b. Nilai Kewilayahan adalah ukuran batas ruang lingkup hidup negara
berkedaulatan, batas mana negara berdinamika dengan warganyasecara
timbal balik dalam norma hukum yang disepakati. Menjaga keutuhan
wilayah merupakan hal yang mutlak, karena dalam wilayah itulah
kehidupan rakyat atau warga negara berlangsung dan tanpa wilayah,
eksistensi bangsa tidak akan pernah terwujud.
c. Nilai Keselamatan Bangsa adalah nilai keberlangsungan hidup
bangsa di tengah persaingan antara bangsa memperebutkan sumber
daya yang terbatas mengembangkan selisih keunggulan. Dalam
pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

27. J. Norma.
Norma diklasifikasikan menjadi dua, norma khusus dan norma
umum.
a. Norma Kedaulatan.
1. Norma Khusus berlaku pada lingkungan tertentu, misalnya norma
dilingkungan Univesitas, norma di lingkungan Kementrian, aturan-
aturan dalam perdangangan dan lain sebagainya.
2. Norma Umum adalah norma yang berlaku secara umum dalam
kehidupan bersama, sebagai pedoman dan pengendali tingakah laku.
Norma umum dibagi menjadi:
a) Norma sopan santu dalam konteks kedaulatan berarti juga
menghargai sesama warga bangsa dan manusia pada umumnya.
b) Norma hukum dalam konteks kedaulatan hal ini melindungi
kedaulatan telah disusun dalam bentuk UUD RI 1945 beserta
peraturan perundang-undangan dibawahnya.
c) Norma moral merupakan norma yang sulit dipahami, karena
menyangkut hati nurani.

28. b. Norma Kewilayahan.
1. Norma Khusus tampak dalam bentuk kearifan lokan dan sangat
membantu dalam menjaga wilayah beserta lingkungannya, seperti
hutan, dan sumber daya alam lainnya.
2. Norma Umum.
a) Norma sopan santun dalam masyarakat Indonesia norma ini
tampak dalam kebiasaan-kebiasaan seperti ucapan “permisi
numpang lewat”, apabila hendak memasuki wilayah tempat
tinggal atau kampung warga lain.
b) Norma hukum secara huku wilayah Indonesia sebagai negara
kepulauan telah terlindungi dengan adanya hukum laut
Internasional UNCLOS 1982, Deklarasi Juanda yang dipertegas
dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU)
No.4 Tahun 1960 yang diikuti peraturan pelaksanaaan mengenai
lalu lintas damai kendaraan laut asing dalam bentuk peraturan
pemerintah No.8 Tahun 1962.

29. THE END
THANKS FORYOUR ATTENTION