Peradilan di Indonesia terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum membawahi pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding. Mahkamah Agung berada di puncak sistem peradilan sebagai pengadilan kasasi.
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
4. PERADILAN NASIONAL
Peradilan nasional merupakan rangkaian
dari keseluruhan proses perkara di
pengadilan yang terdapat dalam suatu
negara. Komponen procedural dalam
system peradilan nasional berbeda-beda,
tetapi saling berkaitan sehingga
membentuk suatu mekanisme peradilan.
Proses procedural peradilan di Indonesia
terdiri atas penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan.
5. PENGADILAN
Pengadilan merupakan suatu lembaga yang menjalankan tugas
kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan. Landasan
hukum kekuasaan kehakiman tertuang dalam pasal 24 UUD NRI
Tahun 1945. Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta lingkungan
peradilan yang terletak di bawahnya seperti lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
Fungsi pengadilan:
1. Sebagai lembaga hukum yang menyelenggarakan peradilan
guna tercipta negara yang berkeadilan berdasarkan Pancasila.
2. Menjalankan proses mengadili suatu perkara sesuai dengan
kategori perkara yang diselesaikan.
3. Sebagai tempat untuk mengadili dan memberikan putusan
hukum pada perkara-perkara yang diajukan kepadanya.
8. Wewenang pengadilan negeri:
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian
tuntutan.
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi
seseorang yang perkaranya dihentikan pada
tingkat penyidikan atau tuntutan.
• Pengadilan tingkat pertama disebut juga pengadilan negeri.
• Dibentuk atas keputusan presiden.
• Berkududukan di wilayah kabupaten/kota dan memiliki wilayah
hukum kabupaten/kota.
• Putusan pengadilan dapat dimintakan banding kepada pengadilan
tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
PENGADILAN
TINGKAT
PERTAMA
9. PENGADILAN
TINGKAT
KEDUA
• Pengadilan tingkat kedua
tingkat kedua disebut juga
pengadilan tinggi.
• Memiliki wilayah hukum di
daerah provinsi.
• Merupakan pengadilan
tingkat banding.
Wewenang pengadilan tinggi:
1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan
negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan
banding.
2. Memiliki kewenangan memerintahkan pengiriman
berkas-berkas perkara untuk diteliti dan memberi
penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.
10. MAHKAMAH
AGUNG
Wewenang Mahkamah Agung:
1. Memutus permohonan kasasi terhadap
putusan pengadilan tingkat banding atau
tingkat terakhir di semua lingkungan
peradilan.
2. Membatalkan atau menyatakan tidak sah
putusan hakim pengadilan tinggi.
Alasan batalnya suatu putusan pengadilan
tinggi oleh MA:
1. Tidak berwenang atau melampaui batas
wewenang.
2. Salah menerapkan atau karena melanggar
ketentuan hukum yang berlaku.
3. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan oleh perundang-undangan dan
mengancam kelalaian itu dengan batalnya
perbuatan yang bersangkutan.
Mahkamah Agung berkedudukan
sebagai puncak peradilan.
14. • Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah
lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama
dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari
pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
• Mahkamah Agung membawahi badan peradilan
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
15. 01
02
03
MENGADILI PADA TINGKAT KASASI, MENGUJI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG, DAN KEWENANGAN
LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH UU.
MENGUSULKAN TIGA ANGGOTA
HAKIM KONSTITUSI
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN
DALAM HAL PEMBERIAN GRASI DAN REHABILITASI
KEWAJIBAN DAN WEWENANG MA
16. PIMPINAN
Terdiri dari eorang ketua, dua orang wakil ketua (wakil ketua bidang yudisial
dan nonyudisial), dan beberapa orang ketua muda
A
HAKIM ANGGOTAB
PANITERAC
SEKRETARISD
A
L
A
T
K
E
L
E
N
G
K
A
P
A
N
18. 1
• Peradilan umum adalah lingkungan
peradilan di bawah Mahkamah
Agung yang menjalankan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan pada umumnya.
• Peradilan umum diatur
berdasarkan UU No.2 tahun 1986
(Lembaran Negara No. 20 tahun
1986).
2
KEKUASAAN KEHAKIMAN
PENGADILAN
TINGGI
PENGADILAN
NEGERI
3
PENGADILAN NEGERI
• Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-
hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama
dari segala perkara perdata dan pidana.
• Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota
kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah
kabupaten/kota.
• Susunan PN:
1. Pimpinan, yang terdiri atas ketua dan wakil ketua
pengadilan.
2. Hakim anggota, yang diangkat dan diberhentikan
oleh presiden.
3. Panitera.
4. Sekretaris.
5. Juru sita, bertugas melakukan panggila, peringatan,
dan acaman secara resmi terhadap orang yang
berutang atau kalah dalam suatu perkara.
4
PENGADILAN TINGGI
• Pengadilan Tinggi merupakan sebuah
lembaga peradilan di lingkungan peradilan
umum yang berkedudukan di ibukota
Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat
Banding terhadap perkara-perkara yang
diputus oleh Pengadilan Negeri.
• Perangkat Lembaga peradilan:
1. Pimpinan, yang terdiri atas ketua dan
wakil ketua pengadilan tinggi.
2. Hakim anggota pengadilan tinggi.
3. Panitera.
4. Sekretaris.
22. • Peradilan bagi orang-orang yang beragam Islam.
• Wewenang yang dimiliki oleh peradilan agama adalah memeriksa,
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antar orang-orang
yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
• Menurut UU No. 7 Tahun 1989, ruang lingkup peradilan agama terdiri
atas:
1. Pengadilan Agama: Badan peradilan tingkat pertama yang
bertempat kedudukan sama dengan pengadilan negeri.
2. Pengadilan Tinggi Agama: Badan peradilan tingkat banding,
berkedudukan sama dengan daerah pengadilan tinggi
23. • Infographic Style
PENGADILAN
AGAMA
PENGADILAN TINGGI
AGAMA
• Merupakan pengadilan tingkat pertama.
• Tugas dan wewenangnya adalah
memeriksa, memutuskan, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infak yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam, serta sedekah dan ekonomi syariat.
• Susunan pengadilan agama:
1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang
ketua dan seorang wakil ketua yang
diangkat dan diberhentikan oleh
menteri agama berdasarkan
persetujuan MA.
2. Hakim agung, yang yang diangkat
dan diberhentikan oleh presiden atas
usul menteri agama berdasarkan
persetujuan MA.
3. Panitera.
4. Sekretaris.
• Merupakan pengadilan tingkat kedua atau
tingkat banding.
• Tugas dan wewenang:
1. Mengadili perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan agama dalam
tingkat banding.
2. Mengadili sengketa kewenangan.
3. Mengadili antar pengadilan agama
pada wilayah hukumnya.
4. Memberikan nasihat tentang hukum
Islam pada instansi pemerintah yang
berada pada wilayah hukumnya.
5. Memberikan kesaksian rukyat hilal
dalam rangka penentuan awal tahun
Hijriah.
• Susunan alat kelengakapan:
1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang
ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim anggota, yang merupakan
hakim tinggi.
25. • Sarana masyarakat untuk mencari keadilan yang
berhubungan dengan sengketa tata usaha negara.
• Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul
dalam tata usaha negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan badan hukum atau pejabat tata usaha
negara.
• Salah satu contoh sengketa adalah sengketa
kepegawaian.
26. • Infographic Style
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
PENGADILAN TATA USAHA NEGAR
• Sebagai
pengadilan
tingkat
banding.
• Merupakan
pengadilan
tingkat
pertama.
• Alat kelengkapan:
1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang ketua dan wakil
ketua.
2. Hakim anggota.
3. Panitera.
4. Sekretaris.
5. Juru sita.
• Alat kelengkapan:
1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang ketua dan
wakil ketua.
2. Hakim anggota.
3. Panitera.
4. Sekretaris.
28. DEFINISI
Peradilan syariah Islam sebagai
bagian dari struktur hukum Syariah.
Peradilan syariah Islam tidak
terpisahkan dari sistem hukum
syariah Islam yang juga mengalami
perkembangan sejalan dengan
perkembangan budaya hukumnya
29. 04
Dilakukan oleh aparat hukum yang
beragama Islam sebagai bagian dari
pengamalan syariah Islam dan symbol
syariah Islam.
05
Berfungsi memberi pelayanan hukum dan
keadilan berdasarkan syariah Islam,
mengawal dan menegakkan, serta
mengembangkan syariah Islam.
03 Kelembagaanya merupakan
symbol syariah Islam.
01
Dibentuk dan diselenggarakan
berdasarkan perintah syariah Islam. 02
Kedudukannya merupakan bagian
dari system kekuasaan negara.
PRINSIP-PRINSIP DASAR PERADIALN SYARIAH
ISLAM
31. • Peradilan militer merupakan pelaksana
kekuasaan kehakiman di lingkungan
angkatan bersenjata untuk menegakkan
hukum dan keadilan dengan memperhatikan
kepentingan penyelenggaraan pertahanan
dan keamanan negara.
• Pada lingkungan peradilan militer terdapat
oditurat. Oditurat merupakan badan atau
lembaga di lingkungan TNI yang melakukan
kekuasaan pemerintahan negara di bidang
penuntutan dan penyidikan di lingkungan
angakatan bersenjata berdasarkan
pelimpahan dari panglima TNI.
34. 1
2
3
4
PENGADILAN
MILITER
5
Pengadilan militer (Dilmil) adalah pengadilan
yang bertugas untuk memeriksa dan
memutuskan pada tingkat pertama perkara
pidana dan sengketa tata usaha militer
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40
Undang-Undang Republik Indonesia No. 31
Tahun 1997, yakni prajurit yang berpangkat
kapten ke bawah.Pengadilan militer mempunyai kekuasaan
memeriksa dan memutus pada tingkat pertama
perkara pidana yang terdakwanya adalah:
1. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.
2. Orang-orang yang oleh UU dipersamakan
dengan prajurit militer yang berpangkat
kapten ke bawah.
3. Orang-orang yang oleh keputusan panglima
TNI yang disetujui oleh MA harus diadili
berdasarkan hukum militer.
35. 3
2
1
4
5 PENGADILAN MILITER
TINGGIPengadilan militer tinggi merupakan
pengadilan militer yang pada daerah
hukumnya dapat dimintakan banding.
Tugas dan wewenang:
1. Memeriksa dan memutus perkara
pidana yang terdakwanya adalah
prajurit atau salah satu prajurit
berpangkat mayor ke atas.
2. Memutus pada tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan
mengadili antara pengadilan militer
dalam daerah hukum pengadilan militer
tinggi.
3. Mempunyai kewenangan memeriksa,
memutus, dan menyelsaikan sengekta
36. teams
1
2
3
4
5 PENGADILAN MILITER
UTAMATempat kedudukan pengadilan militer utama
berada di ibu kota negara yang daerah hukumnya
meliputi wilayah NKRI.
Wewenang:
1. Memeriksa dan memutus pada tingkat banding
perkara pidan dan sengketa tata usaha
militer/angkatan bersenjata yang telah diputus
pada tingkat pertama oleh pengadilan militer
tinggi yang dimintakan banding.
2. Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi,
peninjauan kembali, dan grasi kepada MA.
37. services
1
2
3
4
imperative
sentences
5
PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN
Menurut Pasal 46 UU No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, pengadilan militer bersifat mobil
mengikuti pasukan dan bekedudukan serta
berdaerah hukum di daerah pertempuran.
Pengadilan ini memiliki wewenang mengadili tindak
pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada
waktu melakukan tindak pidana adalah:
1. prajurit militer;
2. yang berdasarkan UU dipersamakan dengan
prajurit;
3. anggota sesuatu golongan/jawatan/badan yang
dipersamakan atau dinggap sebagai pajurit
berdasarkan UU;
4. seseorang oleh keputusan panglima militer
yang disetujui oleh MA harus diadili oleh
peradilan militer.
39. 1
M E N G A D I L I P A D A T I N G K A T P E R T A M A D A N
T E R A K H I R Y A N G K E P U T U S A N N Y A B E R S I F A T
F I N A L U N T U K M E N G U J I U U T E R H A D A P U U D
2
M E M U T U S S E N G K E T A K E W E N A N G A N
L E M B A G A N E G A R A Y A N G
K E W E N A N G A N N Y A D I B E R I K A N O L E H
U U D
4M E M U T U S
P E R S E L I S I H A N
T E N T A N G H A S I L P E M I L U
WEWENANG MAHKAMAH KOSNTITUSI
3 M E M U T U S P E M B U B A R A N
P A R T A I P O L I T I K
40. MELAKUKAN
PENGKHIANATA
N TEHADAP
NKRI BERUPA
KORUPSI,
PENYUAPAN,
DAN TINDAK
PIDANA BERAT
LAINNYA
MELAKUK
AN
PERBUATA
N
TERCELA
TIDAK LAGI
MEMENUHI
SYARAT-
SYARAT
SEBAGAI
PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
SEBAGAIMANA
YANG
DIMAKSUD
DALAM UUD
NRI TAHUN
PELAGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESEIDEN
YANG MENJADI KEWAJIBAN MK UNTUK MEMBUAT
KEPUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR
41. • MK memiliki 9 hakim anggota konstitusi. Hakim diajukan dengan
ketentuan 3 oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh presiden.
• MK terdiri atas seorang ketua dan seseorang wakil ketua. Tujuh
hakim lainnya sebagai anggota hakim konstitusi.
• Ketua dan wakil ketua hakim konstitusi memiliki masa jabatan 5
tahun dan dapat dipilih kembali satu periode selanjutnya.
• Ketua dan wakil ketua dipilih oleh hakim anggota konstitusi untuk
masa jabatan 3 tahun.
ALAT KELENGAKAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
