Dokumen menjelaskan tentang hukum perdata dan sistem hukumnya yang meliputi common law dan civil law, serta pentingnya sumber hukum dalam pembentukannya. Selain itu, dokumen juga membahas pluralisme hukum di Indonesia yang diakibatkan oleh perbedaan suku, budaya, dan agama. Akhirnya, terdapat uraian mengenai sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang membagi peraturan ke dalam buku-buku tertentu terkait hubungan hukum dan kewajiban di bidang pelayaran.

1. Hukum Perdata
By
Anna Mariani Kartasasmita

2. SISTEM HUKUM
Sistem Hukum yang berpengaruh yaitu:
 Common law (anglo saxon)
 Civil Law (eropa continental)

3. Pengertian Hukum
HUKUM:
Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk
mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia
dan
masyarakatnya.
 Jadi hukum diciptakan:
Menjamin stabilitas sosial: mengatur perilaku tertentu.
Menjamin ketentraman (security): warga masyarakat dalam
mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.

4. SISTEMATIKA KUHP
Sistematika
KUHP
BUKU I : tentang Orang
BUKU II : tentang Benda
BUKU III : tentang Perikatan
BUKU IV : tentang Bukti dan Kadaluarsa

5. SUMBER HUKUM
 Sumber Hukum Materiil
merupakan faktor yang membantu pembentukan
hukum, antara lain : kekuatan politik, situasi
sosial ekonomi dsb.
Sumber Hukum Formil
Undang-undang, Kebiasaan, Traktat,
Yurisprudensi

6. SUMBER HUKUM
 UNDANG-UNDANG
 KEBIASAAN
 TRAKTAT
 YURISPRUDENSI
 DOKTRIN
 PENEMUAN HUKUM
SUMBER HUKUM CIVIL LAW / EROPA KONTINENTAL
Peraturan (regel)
Penetapan atau Ketetapan (beschikking)

7. SUMBER HUKUM
 YURISPRUDENSI
 STATUTA LAW
 CUSTOM
 REASON (AKAL SEHAT)
SUMBER HUKUM COMMON LAW / ANGLO SAXON

8. ISI KAIDAH HUKUM
• PERINTAH
Harus dijalankan, merupakan keharusan.
Contoh: pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan.
(Perkawinan dan tujuannya berdasarkan Ketuhanan
YME)
• LARANGAN
Hal-hal yang tidak boleh/dilarang dilakukan
Contoh: pasal 8 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (larangan
perkawinan)
• PERKENAN
Hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan.
Contoh: pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perjanjian kawin)

9. Pluralisme Hukum
 Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan
atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di
dalam kehidupan sosial.
 Pluralisme hukum di indonesia di sebabkan karena
faktor historis bangsa indonesia yang mempunyai
perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras.
 Mengakui semua perbedaan-perbedaan sebagai
kenyataan atau realitas. Dan di dalam
 Tujuan pluralisme hukum di Indonesia adalah
memiliki satu cita-cita yang sama yaitu keadilan dan
kemaslahatan bangsa

10. Hukum
Perdata
Adat
Hukum
Perdata
Islam
Hukum
Perdata
Barat
Pluralisme
Hukum
Perdata

11. Sistematika KUHD
Buku Kesatu
 BAB I : Dihapuskan (pasal 2-5).
 BAB II : Tentang pemegangan buku.
 BAB III : Tentang beberapa jenis perseroan.
 BAB IV : Tentang bursa dagang, makelar, dan kasir.
 BAB V : Tentang komisioner, ekspeditur, pengangkutan,
juragan, perahu yang melalui sungai dan perairan darat.
 BAB VI : Tentang wesel dan surat onder.
 BAB VII : Tentang cek, promes, kwitansi kepada pembawa.
 BAB VIII : Tentang reklame
 BAB IX : Tentang asuransi/ pertanggungan seumumnya.
 BAB X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya
kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil
pertanian yang belum dipenuhi dan tentang pertanggungan jiwa.

12. Sistematika KUHD
Buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
terbelit dari pelayaran.
 BAB I : Tentang kapal laut dan muatanya.
 BAB II : Tentang penusaha kapal dan perusahaan-
perusahaan perkapalan.
 BAB III : Nahkoda, anak kapal dan penumpang.
 BAB IV : Perjanjian kerja laut.
 BAB V : Tentang percetakan kapal.
 BAB VI : Penubrukan.
 BAB VII : Pencahayaan kapal, Pendamparan dan
diketemukannya barang di laut
 BAB VIII : Dihapusnya (pasal 569-591)
 BAB IX : Pertanggungan terhadap segala bahaya di laut dan
pembudakan.
 BAB X : Pertanggungan terhadap bahaya dalam
pengangkutan di daratan, di sungai dan pesisir daratan.
 BAB XI : Kerudian laut
 BAB XII : Berahirnya perikatan dalam perdagangan laut.
 BAB XIII : Perahu melalui sungai sungai dan perairan darat.