Pancasila
By Dwi Rahmalia,M.Psi
Materi Perkuliahan
 Pertemuan 2 : Sejarah perjuangan bangsa
 Pertemuan 3 : Pembukaan UUD 1945
 Pertemuan 4 : Kedudukan dan fungsi UUD
1945
 Pertemuan 5 : Hubungan Pembukaan UUD
1945
 Pertemuan 6 : Undang-undang Dasar 1945
 Pertemuan 7 : Hubungan antara lembaga
negara berdasarkan UUD
1945
Bahan Referensi
 Drs. H. Kaelan, M.S., 2002 pendidikan pancasila
 Amiroeddin Sjarif, SH, 1997, Perundang-
undangan
 Purbopranoto Kuntjoro, MR, Hak-hak Asasi
Manusia dan Pancasila
 Khodi Silvester A., dan Soejadi R., 1994, Filsafat
Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia
 Poespowardoyo Soeryanto, 1991, Pancasila
sebagai Ideologi ditinjau dari segi pandangan
hidup bersama
 Mahfud, M.D., 1998, Pancasila sebagai
Paradigma Pembaharuan Hukum
 Abdulgani Ruslan, 1998, Pancasila dan Reformasi
Definisi Pancasila
 Secara Etimologis berasal dari bahasa
Sansekerta yang arti Lima dasar
 Secara Historis
 Secara Terminologis
Landasan Pendidikan Pancasila
 Landasan Historis
 Landasan Kultural
 Landasan Yuridis
 Landasan Filosofis
Landasan Historis :
Di dalam kehidupan bangsa Indonesia
tersebut prinsip hidup yang tersimpul di
dalam pandangan hidup atau fisafat hidup
bangsa (jati diri) yang oleh para pendiri
bangsa/Negara dirumuskan dalam rumus
an sederhana namun mendalam yang
meliputi lima prinsip, yaitu Pancasila
Landasan Kultural :
Bangsa Indonesia memiliki kepribadian
tersendiri yang tercermin di dalam nilai-nilai
budaya yang telah lama ada. Nilai-nilai budaya
sebagai nilai dasar berkehidupan berbangsa
dan bernegara dirumuskan dalam Pancasila.
Landasan Yuridis :
Undang-
undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang S
istem Pendidikan Nasional, Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi, Keputusan
Dirjen Dikti Nomor 265 Tahun 2000 menga
tur tentang perlunya mata kuliah
Pendidikan Pancasila.
Landasan Filosofis :
Nilainilai Pancasila merupakan dasar fi
lsafat Negara, maka dalam aspek
penyelenggaraannya Negara harus bersumb
er pada nilai-nilai Pancasila termasuk
system perundang-perundangan di Indonesia.
Tujuan Pendidikan Pancasila
 untuk menghasilkan peserta didik yang
beriman dan
 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berperikemanusiaan yang adil dan
beradab, mendukung kerakyatan yang
mengutamakan upaya mewujudkan suatu
keadilan sosial dalam masyarakat.
Pembahasan Pancasila Secara
Ilmiah
Menurut I.R. Poedjowijianto dalam bukunya
‘Tahu dan pengetahuan’ yang merinci
syarat-syarat ilmiah sebagai berikut :
 Berobjek
 Bermetode
 Bersistem
 Bersifat Universal
Berobjek
 Objek material :memiliki sasaran yang
dikaji.
Obyek material Pancasila adalah suatu
obyek yang merupakan sasaran
pembahasan dan pengkajian Pancasila
baik yang bersifat empiris maupun non
empiris.
Berobjek
Obyek material pembahasan Pancasila adalah
bangsa Indonesia dengan segala aspek
budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Obyek material empiris berupa lembaran
sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda
sejarah dan budaya, Lembaran Negara,
naskah-naskah kenegaraan, dsb.
Obyek material non empiris meliputi nilai-nilai
budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai religius
yang tercermin dalam kepribadian, sifat,
karakter dan pola-pola budaya.
Berobjek
 Objek formal : titik perhatian tertentu.
Pancasila dapat dilihat dari berbagai sudut
pandang misalnya : Moral (moral
Pancasila), Ekonomi (ekonomi Pancasila),
Pers(Pers Pancasila), Filsafat (filsafat
Pancasila), dsb.
Bermetode
Berarti memiliki seperangkat pendekatan
sesuai dengan aturan-aturan yang logis
dimana metode itu sendiri merupakan
cara bertindak menurut aturan tertentu
Bersistem
Memiliki kebulatan dan keutuhan yang
bagian-bagiannya merupakan satu
kesatuan yang yang saling berhubungan
dan tidak berkontradiksi sehingga
membentuk kesatuan keseluruhan
Bersifat Universal
Dapat dikatakan bersifat objektif, dalam
arti bahwa penelusuran kebenaran tidak
didasarkan oleh alasan rasa senang atau
tidak senang, setuju atau tidak setuju,
melainkan karena alasan yang dapat
diterima oleh akal.
Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah
harus bersifat universal artinya
kebenarannya tidak terbatas oleh waktu,
keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah.

Mk pancasila 1

  • 1.
  • 2.
    Materi Perkuliahan  Pertemuan2 : Sejarah perjuangan bangsa  Pertemuan 3 : Pembukaan UUD 1945  Pertemuan 4 : Kedudukan dan fungsi UUD 1945  Pertemuan 5 : Hubungan Pembukaan UUD 1945  Pertemuan 6 : Undang-undang Dasar 1945  Pertemuan 7 : Hubungan antara lembaga negara berdasarkan UUD 1945
  • 3.
    Bahan Referensi  Drs.H. Kaelan, M.S., 2002 pendidikan pancasila  Amiroeddin Sjarif, SH, 1997, Perundang- undangan  Purbopranoto Kuntjoro, MR, Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila  Khodi Silvester A., dan Soejadi R., 1994, Filsafat Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia  Poespowardoyo Soeryanto, 1991, Pancasila sebagai Ideologi ditinjau dari segi pandangan hidup bersama  Mahfud, M.D., 1998, Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum  Abdulgani Ruslan, 1998, Pancasila dan Reformasi
  • 4.
    Definisi Pancasila  SecaraEtimologis berasal dari bahasa Sansekerta yang arti Lima dasar  Secara Historis  Secara Terminologis
  • 5.
    Landasan Pendidikan Pancasila Landasan Historis  Landasan Kultural  Landasan Yuridis  Landasan Filosofis
  • 6.
    Landasan Historis : Didalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut prinsip hidup yang tersimpul di dalam pandangan hidup atau fisafat hidup bangsa (jati diri) yang oleh para pendiri bangsa/Negara dirumuskan dalam rumus an sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip, yaitu Pancasila
  • 7.
    Landasan Kultural : BangsaIndonesia memiliki kepribadian tersendiri yang tercermin di dalam nilai-nilai budaya yang telah lama ada. Nilai-nilai budaya sebagai nilai dasar berkehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dalam Pancasila.
  • 8.
    Landasan Yuridis : Undang- undangRI Nomor 2 Tahun 1989 tentang S istem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Dirjen Dikti Nomor 265 Tahun 2000 menga tur tentang perlunya mata kuliah Pendidikan Pancasila.
  • 9.
    Landasan Filosofis : NilainilaiPancasila merupakan dasar fi lsafat Negara, maka dalam aspek penyelenggaraannya Negara harus bersumb er pada nilai-nilai Pancasila termasuk system perundang-perundangan di Indonesia.
  • 10.
    Tujuan Pendidikan Pancasila untuk menghasilkan peserta didik yang beriman dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan upaya mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.
  • 11.
    Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah MenurutI.R. Poedjowijianto dalam bukunya ‘Tahu dan pengetahuan’ yang merinci syarat-syarat ilmiah sebagai berikut :  Berobjek  Bermetode  Bersistem  Bersifat Universal
  • 12.
    Berobjek  Objek material:memiliki sasaran yang dikaji. Obyek material Pancasila adalah suatu obyek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun non empiris.
  • 13.
    Berobjek Obyek material pembahasanPancasila adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Obyek material empiris berupa lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda sejarah dan budaya, Lembaran Negara, naskah-naskah kenegaraan, dsb. Obyek material non empiris meliputi nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter dan pola-pola budaya.
  • 14.
    Berobjek  Objek formal: titik perhatian tertentu. Pancasila dapat dilihat dari berbagai sudut pandang misalnya : Moral (moral Pancasila), Ekonomi (ekonomi Pancasila), Pers(Pers Pancasila), Filsafat (filsafat Pancasila), dsb.
  • 15.
    Bermetode Berarti memiliki seperangkatpendekatan sesuai dengan aturan-aturan yang logis dimana metode itu sendiri merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu
  • 16.
    Bersistem Memiliki kebulatan dankeutuhan yang bagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang yang saling berhubungan dan tidak berkontradiksi sehingga membentuk kesatuan keseluruhan
  • 17.
    Bersifat Universal Dapat dikatakanbersifat objektif, dalam arti bahwa penelusuran kebenaran tidak didasarkan oleh alasan rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan karena alasan yang dapat diterima oleh akal. Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah.