pkn

1. ARTI PENTING PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
Hendrawan Prasetyo, S.Sos., M.Si

2. Dengan
melalui
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan, warga negara Indonesia diharapkan
mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalahmasalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan
negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan
cita-cita dan tujuan nasional

3. Landasan Pendidikan Pancasila
Landasan Historis
Bangsa
Indonesia
terbentuk
melalui proses sejarah yang cukup
panjang sejak zaman Kerajan
Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai
datangnya bangsa lain yang
menjajah serta menguasai bangsa
Indonesia.

4. Landasan Kultural
Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda
dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural
yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri.

5. Landasan Yuridis
Landasan Yuridis perkuliahan Pendidikan
Pancasila di pendidkan tinggi tertuang
dalam Undang Undang No. 2 tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dengan landasan tersebut diharapkan
agar mahasiswa mampu mengambil
sikap
sesuai
dengan
hati
nuraninya, mengenali masalah hidup
terutama kehidupan rakyat, mengenali
perubahan serta mampu memaknai
peristiwa sejarah, dan nilai-nilai budaya
demi persatuan dan kesatuan bangsa.

6. Landasan Filosofis
Pancasila adalah sebagai dasar
filsafat negara dan pandangan
filosofis bangsa Indonesia, Oleh
karena itu sudah merupakan
suatu keharusan moral untuk
secara
konsisten
merealisasikannya dalam setiap
aspek
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

7. Pembahasan Pancasila
Secara Ilmiah

8. Berobjek
Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi
syarat ilmiah adalah memiliki objek. Pembahasan
Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek.

9. a. Objek Forma
Yaitu bahwa Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu
dalam pembahasan Pancasila atau dari sudut pandang apa
Pancasila itu dibahas.
b. Objek Materia
Pancasila adalah merupakan suatu objek yang merupakan sasaran
pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris
maupun non empiris.

10. Bermetode
Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki
metode yaitu seperangkat cara atau sistem
pendekatan dalam rangka pembahasan
Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran
yang bersifat objektif.

11. Bersistem
Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan sesuatu yang bulat
dan utuh. Bagian – bagian suatu pengetahuan ilmiah harus
merupakan suatu kesatuan, antara bagian – bagian itu saling
berhubungan baik hubungan interrelasi (saling hubungan)
maupun interdependensi (saling ketergantungan).

12. Bersifat Universal
Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus
bersifat universal, artinya kebenarannya tidak
terbatas
oleh
waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi, maupu
n jumlah tertentu.

13. Beberapa Pengertian Pancasila
Kedudukan dan fungsi Pancasila memiliki pengertian
yang luas jika kita kaji secara ilmiah. Baik dalam
kedudukannya sebagai dasar negara sebagai pandangan
hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan
negara, sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam
proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi
yang harus kita deskripsikan secara objektif.

14. Pengertian Pancasila
Secara Etimologis
Secara etimologis istilah Pancasila berasal
dari Sansekerta, India (Bahasa Kasta
Brahmana). Kata – kata tersebut kemudian
dalam Bahasa Indonesia, terutama bahasa
Jawa diartikan berbatu sendi lima atau
secara harfiah, dasar yang memiliki lima
unsur.

15. 2. Pengertian Pancasila Secara Historis
Rumusan Pancasila mula – mula pada tanggal 1
Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Ir. Soekarno
memberi istilah dasar negara dengan nama
Pancasila. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya
kemudian keesokan harinya pada tanggal 18
Agustus 1945 disahkanlah Undang Undang Dasar
1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana di
dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai
satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

16. 3. Pengertian Pancasila secara Terminologis
Rumusan tentang Pancasila menurut Mr.
Muhammad Yamin adalah sebagai berikut :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

17. Setelah menyampaikan usulan rumusan Pancasila tersebut Mr.
Muhammad Yamin juga memberikan usulan tertulis mengenai
Rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan dari
rancangan UUD tersebut tercantum rumusan lima asas dasar negara
yang rumusannya adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kebangsaan Persatuan Indonesia
Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

18. Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengucapkan
pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam
Pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan lima
asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan
dibentuknya. Rumusannya adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau Perikemanusiaan
Mufakat atau Demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Ketuhanan Yang Berkebudayaan

19. Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang
jugatokoh Dokuritsu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan
untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara
yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik.
Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan nama “Panitia
Sembilan” yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun
sebuah naskah yang disebut dengan “Piagam Jakarta” yang
didalamnya memuat Pancasila sebagai kesepakatan pertama kali
oleh sidang.

20. Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam
Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

21. Rumusan Pancasila dalam
Pembukaan UUD 1945
1.
2.
3.
4.
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawartan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

22. TERIMA KASIH