Dokumen tersebut membahas tentang konteks dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, serta penjelasan mengenai teori-teori dasar pemerintahan seperti pemisahan kekuasaan, demokrasi, negara berdasarkan atas hukum, dan negara berkonstitusi.

1. KONTEKS DASAR SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA
Suatu tatanan/susunan yang
berupa struktur yang terdiri dari
Sistem bagian-bagian /komponen-
komponen yang berkaitan antara
satu dan lainnya secara teratur
dan terencana untuk mencapai
suatu tujuan
Segala bentuk kegiatan atau
/aktifitas penyelenggaraan negara
Pemerintaha yang dilakukan oleh organ-
organ/alat-alat perlengkapan
n negara yang memiliki tugas dan
fungsi sebagaimana digariskan oleh
konstitusi

2. TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN ( SEPARATION
OF POWER) LEGISLATIF
Kekuasaan
membuat UU
EKSEKUTIF
John Lock Kekuasaan untuk
menjalankan Pemerintahan
FEDERATIF
Kekuasaan untuk mengadakan
hubungan dengan bangsa atau
negara lain
Montesquieu TRIAS POLITICA

3. TEORI DEMOKRASI
 Lahir dari pemikiran hubungan antara
negara dan hukum di Yunani Kuno.
 Abraham Lincoln : Pemerintahan dimiliki
dan dijalankan sendiri oleh rakyat ( the
government from the people,by the
people,of the people)

4. TEORI NEGARA BERDASARKAN ATAS HUKUM
(RULE OF LAW)
 immanuel kant :
a. Adanya jaminan terhadap hak asasi
manusia
b. Adanya pemisahan atau pembagian
kekuasaan
c. Pemerintahan yang bedasarkan Atas hukum
d. Setiap orang memiliki kedudukan yang
sama di depan hukum

5. TEORI NEGARA BERKONSTITUSI
 Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia dan warga negara.
 Ditetapkannya susunan ketatanegaraan
suatu negara yang bersifat fundamental.