Pancasila sebagai dasar negara

1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pancasila adalah jiwa raga seluruh rakyat Indonesia, yang memberikan
kontribusi atau kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing dan
mengajarkan nilai nilai kehidupan yang makin baik untuk menciptakan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur.
Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan telah diterima oleh seluruh
warga negara indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan Undang- Undang
dasar 1945 yaitu merupakan kepribadian negara dan cara pandang hidup bangsa, yang
telah diuji kebenaran, kemampuannya, sehingga tak ada satu kekuatan apapun dan
mananappun juga yang mampu memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan
masyarakat Indonesia.
B. Tujuan
1. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para pemuda dan pemudi Indonesia.
2. Perlunya pemunculan materi tentang ideology negara dalam system pembelajaran.
3. Agar warga negara Indonesia berakhlak mulia, cerdas, artisipatif, dan
bertanggungjawab dengan berlandaskan Pancasila.
C. Manfaat
Supaya masyarakat Indonesia lebih memahami secara mendalam, komitmen,
dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila.
1

2. PEMBAHASAN
A. Pengertian Pancasila
1. Pengertian Pancasila secara etimologis
Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India
(bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta.
Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan “Pancasila”
memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu
“panca” artinya “lima”
“syila” vokal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”
“syiila” vokal i pendek artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting
atau yang senonoh”
Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa
diartikan “susila“ yang memilki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu
secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah adalah istilah “Panca
Syilla” dengan vokal i pendek yang memilki makna leksikal “berbatu sendi lima”
atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”.Adapun istilah “Panca
Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.
2. Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli
a. Notonegoro
Menurut notonegoro pancasila adalah dasar falsafah negara indonesia,
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pancasila merupakan dasar falsafah
dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa
indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta
sebagai pertahanan bangsa dan negara indonesia
b. Muhammad Yamin
Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi,
asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. dengan
demikian pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan
tentang tingkah laku yang penting dan baik.
c. Soekarno
Pancasila adalah isi jiwa bangsa indonesia yang turun temurun yang sekian
abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. dengan demikian,
2

3. pancasila tidak saja falsafah negara. tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah
bangsa indonesia
3. Pengertian Pancasila secara Terminologis
Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara
Republik Indonesia.Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana
lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang.Dalam sidangnya
tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik
Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua
bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37
pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan
terdiri atas 2 ayat.
Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang
Dasar 1945.
Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang
berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945,
tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut
tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4.
Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan
5.
Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
3

4. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang
secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan
oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.
A. PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Keterlibatan Jepang dalam perang dunia ke 2 membawa sejarah baru dalam kehidupan
bangsa Indonesia yang di jajah Belanda ratusan tahun lamanya.Hal ini disebabkan bersamaan
dengan masuknya tentara Jepang tahun 1942 di Nusantara, maka berakhir pula suatu sistem
penjajahan bangsa Eropa dan kemudian digantikan dengan penjajahan baru yang secara
khusus diharapkan dapat membantu mereka yang terlibat perang.
Menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang secara terus menerus menderita
kekalahan perang dari sekutu. Hal ini kemudian membawa perubahan baru bagi pemerintah
Jepang di Tokyo dengan janji kemerdekaan yang di umumkan Perdana Mentri Kaiso tanggal
7 september 1944 dalam sidang istimewa Parlemen Jepang (Teikoku Gikai) ke 85. Janji
tersebut kemudian diumumkan oleh Jenderal Kumakhichi Haroda tanggal 1 maret 1945 yang
merencanakan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI).
Sebagai realisasi janji tersebut pada tanggal 29 April 1945 kepala pemerintahan
Jepang untuk Jawa (Gunseikan) membentuk BPUPKI dengan Anggota sebanyak 60 orang
yang merupakan wakill atau mencerminkan suku/golongan yang tersebar di wilaya Indonesia.
BPUPKI diketuai oleh DR Radjiman Wedyodiningrat sedangkan wakil ketua R.P Suroso dan
Penjabat yang mewakili pemerintahan Jepang “Tuan Hchibangase”. Dalam melaksanakan
tugasnya di bentuk beberapa panitia kecil, antara lain panitia sembilan dan panitia perancang
UUD. Inilah langkah awal dalam sejarah perumusan pancasila sebagai dasar negara. Secara
ringkas proses perumusan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Mr. Muhammad Yamin, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan
rumus asas dan dasar degara sebagai berikut:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.
4

5. Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis
naskah Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu,
tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut :
1.
Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Mr Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain dalam pidatonya menyampaikan
usulan lima dasar negara, yaitu sebagai berikut :
1. Paham Negara Kesatuan
2. Perhubungan Negara dengan Agama
3. Sistem Badan Permusyawaratan
4. Sosialisasi Negara
5. Hubungan antar Bangsa
Catatan :
Mr. Soepomo dalam pidatonya selain memberikan rumusan tentang Pancasila, juga
memberikan pemikiran tentang paham integralistik Indonesia. Hal ini tertuang di dalam
salah satu pidatonya .................., bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia
yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara
kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara
yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya
dalam lapangan apapun.
c. Ir. Soekarno, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan
dasar negara adalah sebagai berikut :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. KeTuhanan yang berkebudayaan.
5

6. Catatan :
Konsep dasar negara yang diajukan oleh Ir. Soekarno tersebut, dapat diperas menjadi Tri
Sila, yaitu : Sila Kebangsaan dan Sila Internasionalisme diperas menjadi Socio
Nationalisme; Sila Mufakat atau Demokratie dan Sila Ketuahanan yang berkebudayaan.
Kemudian Tri Sila tersebut dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu Gotong Royong.
d. Panitia Kecil pada sidang PPKI tanggal 22 Juni 1945, memberi usulan rumusan dasar
negara adalah sebagai berikut :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Catatan :
Paniti kecil mempunyai tugas untuk menggolong-golongkan dan memeriksa catatancatatan tertulis selama sidang. Rapat Panitia Kecil telah diadakan bersama-sama dengan
38 anggota BPUPKI di kantor Besar Jawa Hookookai dengan susunan sebagai berikut :
Ketua
: Ir. Soekarno
Anggota :
1) K.H.A Wachid Hasjim,
2) Mr. Muhammad Yamin,
3) Mr. A.A. Maramis,
4) M. Soetardjo Kartohadikoesoemo,
5) R. Otto Iskandar Dinata,
6) Drs. Mohammad Hatta,
7) K. Bagoes H. Hadikoesoemo.
Selanjutnya, dalam sidang yang dihadiri oleh 38 orang tersebut telah membentuk lagi
satu Panitia Kecil yang anggota-anggotanya terdiri dari : Drs. Mohammad Hatta, Mr.
Muhammad Yamin, Mr. A. Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Ir. Soekarno, Kiai Abdul Kahar
Moezakkir, K.H.A. Wachid Hasjim, Abikusno Tjokrosujoso, dan H. Agus Salim. Panitia
Kecil inilah yang sering disebut sebagai panita 9 (sembilan) yang pada akhirnya
menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
6

7. e. Rumusan Akhir Pancasila yang di tetapkan tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI
memberi rumusan Pancasila sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
/perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar negara, hingga sekarang bahkan
hingga akhir perjalanan Bangsa Indonesia.Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila
sebagai dasar negara tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu.
Jika merubah dasar negara Pancasila sama dengan membubarkan negara hasil proklamasi
(Tap MPRS No. XX/MPRS/1966).
Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia.
a. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara (dasar filsafat negara) dan
ideologi negara.Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan
mengatur
penyelenggaraan
negara.Konsep-konsep
Pancasila
tentang
kehidupan
bernegara yang disebut cita hukum (staatsidee), merupakan cita hukum yang harus
dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara
yang mendasar (fundamental norma). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat
tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil
pemilihan umum.Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental berarti bahwa hukum dasar
tertulis (UUD), hukum tidak tertulis (konvensi), dan semua hukum atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber
dan berada dibawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut.
7

8. 1. Dasar Hukum Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pengertian pancasila sebagai dasar negara, sesuai dengan bunyi Pembukaan
UUD 1945 pada alinea keempat ”…....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia
dalam
suatu
Undang-Undang
Dasar
Negara
Indonesia
yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa;
kemanusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut meskipun tidak tercantum kata
Pancasila, namun bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa lima prinsip yang
menjadi dasar Negara Republik Indonesia disebut Pancasila. Kesepakatan tersebut,
tercantum pula dalam berbagai Ketetapan MPR-RI diantaranya sebagai berikut :
1) Ketetapan MPR – RI No.XVIII/MPR/1998, pada pasal 1 menyebutkan bahwa
“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.
2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, diantaranya menyebutkan : Sumber Hukum
dasar nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusia yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pancasila Memenuhi Syarat Sebagai Dasar Negara
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar negara Pancasila perlu
difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya agar dapat dengan
tepat mengimplementasikannya.Namun sebaiknya perlu diyakini terlebih dahulu
bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan beragam suku, agama, ras dan antar golongan yang ada.
Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut.
1) Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat
Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan. Pada Sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama
8

9. dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada Sila Persatuan Indonesia,
mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa dengan tetap
menghormati sifat masing-masing sepert apa adanya.
2) Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik,
dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan yang disesuaikan
dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan Sila
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3) Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas
ribuan pulau sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia.
4) Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi
manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini, selaras dengan Sila Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5) Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai
dengan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai
tujuan tersebut.
3. Dasar Negara Pancasila Menjadi Sumber Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dalam kedudukan sebagai dasar negara, maka Pancasila menjadi sumber hukum
yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan
harus merupakan penjabaran atau derivasi dari prinsip-prinsip yang terkandung di
dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak kompatibel dan/atau
tidak mengacu pada Pancasila dapat dinyatakan batal demi hukum.
Pancasila sebagai dasar negara ditransformasikan menjadi norma hukum yang
bersifat memaksa, mengikat dan mengandung sanksi. Oleh sebab itu, perlu
diupayakan law enforcement terhadap segala hukum yang merupakan penjabaran dari
dasar negara Pancasila.Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan
Pembukaan UUD 1945 dan berdasarkan Ketetapan MPR No.III/MPR/2003
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini.
9

10. 4. Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu pepatah yang sering kita
dengar yaitu “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian”, yang berarti
“Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”.Pepatah tersebut terkandung
makna bahwa jika kita ingin sukses berprestasi, maka harus dicapai dengan jalan
kerja keras dan usaha tanpa kenal lelah, karena sukses tidak datang dengan
sendirinya.Apabila pepatah tersebut kemudian diyakini, dan kemudian dijadikan
pegangan hidup seseorang, maka berkembanglah menjadi “pandangan hidup” yang
oleh Bung Karno disebut sebagai levensbeschouwing.
Apabila pandangan hidup tersebut memiliki kebenaran dan diyakini dapat
mengantarkan kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia, maka dapat
dikembangkan menjadi pandangan hidup masyarakat, bangsa dan negara, bahkan
dunia
sehingga
disebut Welstanscahuung.
Jerman
masa Hitler mengangkat National-Sozialistische Welstanscahuung sebagai
pada
dasar
negaranya, Jepang (Tennoo Koodoo Seishin), Cina pada masa Sun Yat Sen (San
Min Chui), dan bagi bangsa Indonesia Pancasila Welstanscahuung.
Karena nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak lain adalah
kristalisasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam berbagai pandangan hidup
masyarakat, maka sesungguhnya Pancasila itu sendiri yang mencerminkan
pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut nyata hidup di dalam
masyarakat dan dipergunakan sebagai pegangan dalam bersikap dan bertingkah laku
serta menentukan tindakan dalam menghadapi berbagai persoalan. Dengan kata lain,
Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan
kehidupan di dalam segala bidang. Semua tingkah laku dan perbuatan setiap
manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua Sila-sila
Pancasila.
10

11. B. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara |Pancasila se
bagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (dasar filsafat
negara/philosophische grondslag) dari negara, ideologi negara (staatsidee). Dalam hal ini
Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain,
Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.
Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan
bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan. "Kemudian
daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Norma hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu
dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi
negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah.
Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental.Hal ini
penting sekali karena UUD harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara
yang fundamental itu.
Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan
kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) harus
berdasarkan Pancasila.Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara
Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk
mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR
No.III/MPR/2000 merupakan "sumber hukum dasar nasional".
11

12. C. SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA
Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan
pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
yaitu :
Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei1945.
Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan,
Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa
kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup
ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam
memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.[1]
Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni1945 dalam pidato
spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Sukarno
mengemukakan
dasar-dasar
sebagai
berikut:
Kebangsaan;
Internasionalisme;
Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama
Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu,
katanya:
Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan,
dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya
namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah
Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita
mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.
Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen
penetapannya ialah :
Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni1945
Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus1945
Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27
Desember1949
Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15
Agustus1950
12

13. Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk
Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
D. BUTIR-BUTIR PENGAMALAN PANCASILA
Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan
kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi
pelaksanaan Pancasila.
36 BUTIR-BUTIR PANCASILA/EKA PRASETIA PANCA KARSA
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganutpenganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara
sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia,
karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan
bangsa lain.
13

14. c. Sila Persatuan Indonesia
1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan
negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka
Tunggal Ika.
d. Sila
Kerakyatan
yang
Dipimpin
oleh
Hikmat
Kebijaksanan
dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan
1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil
musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang
luhur.
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Bersikap adil.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
14

15. 7. Tidak bersifat boros.
8. Tidak bergaya hidup mewah.
9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras.
11. Menghargai hasil karya orang lain.
12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan
sosial.
Ketetapan ini kemudian dicabut dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 dengan 45
butir Pancasila. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini
benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.
Sila pertama
Bintang
1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk
agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
kepada orang lain.
15

16. Sila kedua
Rantai
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia,
tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Sila ketiga
Pohon Beringin.
1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan
bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan
golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila
diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
16

17. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila keempat
Kepala Banteng
1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai
kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil
keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai
kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan
bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan
pemusyawaratan.
17

18. Sila kelima
Padi Dan Kapas
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap
orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya
hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan
kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan
berkeadilan sosial.
E. FUNGSI-FUNGSI PANCASILA
Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai Dasar Negara. Selain fungsi pokok
tersebut, masih ada fungsi lainnya yaitu :
Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata “Idea” yang
berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita – cita dan logos berarti ilmu. Jadi
Ideologi dapat diartikan sebagai Ilmu tentang ide atau gagasan yang bersifat
mendasar. Ideologi ialah seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu
bangsa dan digunakan untuk menata masyarakatnya. Pancasila sebagai ideologi
nasional merupakan kumpulan nilai yang diyakini kebenarannya oleh Bangsa
Indonesia dan digunakan untuk menata masyarakat.
Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan pedoman bagi Bangsa Indonesia
dalam mencapai kesejahteraannya lahir dan batin.
18

19. Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia. Menurut Von Savigny bahwa setiap bangsa
punya jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa
Bangsa. Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan adanya
Bangsa Indonesia sendiri yaitu sejak jaman dahulu kala. Menurut Prof. Mr. A.G.
Pringgodigdo bahwa Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya Bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila lahir bersama
dengan lahirnya Bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas Bangsa Indonesia dalam
sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakannya dengan
bangsa lain.
Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya Pancasila telah disepakati secara nasional
sebagai dasar negara, pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau
tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai Bangsa Indonesia, yaitu
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil maupun
spiritual, berdasarkan Pancasila.
Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia. Pancasila
merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. karena
Pancasila adalah palsafah hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung
nilai-nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil,
bijaksana dan tepat untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.
Melihat besarnya fungsi Pancasila, maka sebagai generasi muda yang akan
meneruskan perjuangan bangsa Indonesia kelak, perlu memelihara dan melestarikannya
dengan menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
19

20. KESIMPULAN
Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik
Indonesia.Pancasila telah melekat dan men-darah daging pada masyarakat Indonesia.Maka
masyarakat Indonesia menjadika Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan
Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat banggsa Indonesia.Oleh karena itu, setiap
warga negara mulai menerapkan nilai- nilai pada Pancasila tersebut baik di daerah maupun di
pusat.
20

21. DAFTAR PUSTAKA
http://denyangga.blogspot.com/
http://stiebanten.blogspot.com/2011/05/kedudukan-pancasila-bagi-bangsa.html
http://mentarivision.blogspot.com/2011/12/fungsi-fungsi-pancasila.html
http://citadastmikpringsewu.wordpress.com/mata-kuliah/pancasila/pengertian-pancasilasecara-etimologis-historis-terminologis-hakikat-pancasila/
http://www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
Sunarso, M.Si. , dkk, 2013.Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY PRESS
Budiyanto.2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Erlangga
21