Dokumen tersebut membahas perubahan yang terjadi pada pemerintahan dan administrasi publik selama beberapa dekade terakhir akibat perkembangan industri dan ekonomi. Perubahan ini meliputi penurunan hierarki dan sentralisasi pemerintah serta peran sektor swasta yang semakin besar. Hal ini menimbulkan tantangan bagi teori administrasi publik untuk menangkap realitas baru dari pemerintahan. Beberapa pendekatan seperti tata kelola dan New Public Management berupaya

2. Selama seperempat abad terakhir, Dengan
perkembangan industri telah membuat perubahan
mendasar dalam tujuan demokrasi dan metode
pemerintah.
Berbagai elemen dikombinasikan untuk
menghasilkan perubahan ini dengan meningkatkan
defisit, mengatasi stagnasi ekonomi dan meningkat
kesejahteraan.
Merubah karakteristik pembangunan pasca Perang
Dunia II, Pemerintah pada Tahun 1970, 1980, 1990
menjadi kurang hirarki, lebih terdesentralisasi dan
pemerintah berperan sebagai aktor kebijakan
dominan ke sektor swasta (Kettl 2000)

3. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan
tentang ruang lingkup dan sifat Administrasi
publik, baik sebagai profesi dan sebagai
ilmiah. Untuk hampir seluruh abad ke 20,
identik dengan birokrasi, hirarki, dan
akuntabilitas.
Meskipun zaman keemasan hegemoni teoritis
dalam administrasi publik runtuh di Tahun
1950an di bawah serangan gabungan dari
Dwight Waldo, Herbert Simon, dan lainnya,
mundurnya dikotomi administrasi politik
sebagai prinsip inti pengorganisasian disiplin
ini tidak mengubah sifat konstitusional
institusi pemerintah.

4. Teori administrasi publik
berubah, namun kenyataan
profesional dan empirisnya tetap
stabil.
Perubahan ini lebih dari sekadar
mode reformasi administrasi
lainnya.

5. Tidak hanya sifat pemerintahannya
yang dipertanyakan dan diubah, tapi
juga kekuasaan dan tanggung jawab
dari kota, negara, dan bangsa yang
menjadi kurang jelas dan semakin
bergabung dengan yurisdiksi lain dan
sektor swasta.
Perubahan ini menantang banyak
teori administrasi publik yang ada
karena mereka membentuk kembali
konsep tersebut di jantung disiplin.

6. Banyak ilmuwan dengan susah payah berusaha
menangkap tujuan dan prosesnya dari realitas
baru pemerintahan secara teori. Proyek ini
dilakukan dari berbagai sudut pandang dan tradisi
intelektual. Di sini, di bidang yang muncul teori
pemerintahan, cendekiawan administrasi publik
bergulat dengan pertanyaan kunci yang
diciptakan oleh pertumbuhan negara yang
terfragmentasi: Apa peran pemerintah dalam
masyarakat? Bagaimana seharusnya peran ini
harus dipenuhi? Apakah realitas baru
menyediakan pelayanan publik yang cukup
bertanggung jawab terhadap proses demokrasi ?

7. Model Tata Pemerintahan yang
Baru
Di antara kontribusi terpenting bagi literatur
pemerintahan yang baru muncul adalah karya
Laurence E. Lynn Jr., Carolyn J. Heinrich, dan
Carolyn J. Hill (1999, 2001; Heinrich dan Lynn
2000). Pekerjaan mereka merupakan sintesis
ambisius bidang yang mencoba untuk
mengartikulasikan agenda penelitian yang luas
mencapai dan Berikan kerangka kerja yang
diperlukan untuk mewujudkan agenda ini.

8. Mereka menyarankan tata kelola dari sebuah
konsep yang memiliki potensi untuk menyatukan
pengelolaan publik dan literatur kebijakan publik
yang luas, menginvestasikannya dengan tujuan
penjelas yang umum dan menyoroti kontribusi
penting dari sebuah penelitian besar. Lynn dan
rekan-rekannya berpendapat bahwa pertanyaan
dasar di sentral dari semua pemerintahan
penelitian terkait ini adalah: “Bagaimana rezim
sektor publik, lembaga, program dan kegiatan
diatur dan dikelola untuk mencapai tujuan
umum?”(2001, 1).

9. Masalah mendasar dari kebijakan
publik adalah proses politik yang
inheren. Pemerintahan sebagaimana
digariskan oleh Lynn dkk. mengakui
kenyataan ini bukan menjelaskan
secara sistematis (Ellwood 2000, 329 -
330).

10. Tata kelola sebagai Manajemen
Publik Baru
Kritik terbesar pendekatan Lynn dkk adalah
bahwa hal itu didasarkan pada sebuah definisi
pemerintahan yang begitu luas dan inklusif
sehingga kehilangan makna spesifik. Alternatif
Pendekatan menetapkan batas konseptual yang
lebih kuat dengan menyamakan pemerintahan
dengan New Manajemen Publik (NPM), kadang-
kadang disebut sebagai "manajerialisme baru."

11. NPM mencirikan gerakan reformasi manajemen publik global yang
telah mendefinisikan ulang hubungan antara pemerintah dan
masyarakat.
Gerakan reformasi didasarkan pada pemerintah yang
memanfaatkan mekanisme pasar untuk mengatasi patologi
birokrasi tradisional.
(1) Salah satu objek reformasi yang umum adalah
menghubungkan pemerintah dengan lebih baik dengan warga
negara dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan
pelayanan publik.
(2) Desentralisasi.
Ini bukan sekedar keputusan yang tidak beralasan
membuat kekuatan untuk tingkat yang lebih rendah dalam hirarki
politik atau birokrasi tetapi juga usaha sadar untuk menempatkan
mereka yang membuat keputusan kebijakan sedekat mungkin
dengan orang-orang yang berada akan terpengaruh oleh keputusan
tersebut. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pemerintah warga
negara dan membuatnya lebih sensitif dan responsif terhadap
preferensi mereka.

12. (3) Kebijakan.
Gerakan reformasi berupaya meningkatkan kapasitas
pemerintah untuk menciptakan, menerapkan, dan
mengelola kebijakan publik.
(4) Akuntabilitas.
Gerakan reformasi merupakan upaya untuk membuat
pemerintah menyampaikan apa yang dijanjikannya.
Kettl berpendapat bahwa di jantungnya, gerakan reformasi
manajemen mewakili sebuah perdebatan tentang
pemerintahan: "Apa yang harus pemerintah lakukan?
Bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan ini?
Kapasitas apa yang dibutuhkan untuk melakukannya
dengan baik?

13. Pemerintahan dalam konteks reformasi
manajemen demikian mengacu pada “isu-isu inti
dari hubungan antara pemerintah dan
masyarakat,” dan reevaluasi dan reformasi
Hubungan ini pada inti NPM merupakan
pergeseran mendasar dalam politik dari
administrasi negara.
Kettl berpendapat bahwa ada berbagai alasan
untuk waktu dan motivasinya, dalam
mendebatkan tata kelola di jantung gerakan
manajemen publik.
Ini termasuk stagnasi ekonomi yang dihadapi
oleh banyak negara demokrasi di Tahun 1970an
dan 1980an.

14. Semua elemen ini dikombinasikan untuk
menciptakan dorongan global untuk membentuk
kembali formal dan hubungan informal antara
pemerintah dan masyarakat. Padahal ada banyak
varian NPM, sebagian besar didasarkan pada dua
model :
Yang pertama adalah Barat Model gereja biara, yang
berasal di Selandia Baru pada akhir 1970an dan cepat
menyebar ke negara-negara demokrasi parlementer
lainnya, seperti Australia, Kanada, dan (terutama)
Inggris.
Yang kedua adalah model pemerintah reinventing,
yang datang kemudian dan unik ke Amerika Serikat.

15. Peters dan Pierre (1998) berpendapat bahwa elemen
dasar ciri diskusi pemerintahan.
1)Dominasi jaringan.
Alih-alih kebijakan formal membuat
institusi, tata kelola didominasi oleh pengaruh atas
apa dan bagaimana barang dan jasa publik akan
diproduksi.
2) Kapasitas negara menurun untuk kontrol
langsung.
Meski pemerintah tidak lagi Mempraktekkan
kontrol terpusat atas kebijakan publik, mereka
tetap memiliki kekuatan untuk memengaruhinya.

16. (3) Penggunaan beberapa instrumen.
Ini berarti kemauan yang meningkat
ingness untuk mengembangkan dan
menggunakan metode
nontradisional dalam membuat dan
menerapkan kebijakan publik.

17. Jika unsur-unsur ini mendefinisikan
Pemerintahan, Peters dan Pierre (1998)
mengamati bahwa NPM dan
pemerintahan jelas memiliki banyak
kesamaan. Kedua model tersebut
mengecilkan peran tradisional dan
tanggung jawab pejabat terpilih.

18. Kesamaan lain antara mekanisme
pencegahan nasional dan
pemerintahan adalah keduanya
didasarkan dengan asumsi bahwa
pemerintah terlalu jauh dari warga
dan masyarakat, sehingga
pelayanan tidak efisien (Peters dan
Pierre 2000b).

19. Akhirnya, baik tata kelola dan NPM
merangkul konsep kemudi. David
Osborne dan Ted Gaebler (1992)
bahwa pemerintah harus
"mengarahkan daripada mendayung,"
di mana kemudi berarti pengaturan
Tujuan kebijakan yang luas dan
mendayung berarti benar-benar
mengambil tindakan yang harus
dilakukan tujuan tersebut.

20. Kerangka Administrasi Publik?
 H. George Frederickson ( 1999) mengacu pada
pencarian ini sebagai reposisi administrasi publik.
Reposisi administrasi publik, Frederickson
menyarankan, sesuatu dari era DAS untuk
administrasi publik. Setengah abad setelah
runtuhnya hegemoni teoritis dalam administrasi
publik, setelah puluhan tahun kolonisasi oleh
teori-teori yang berasal dari disiplin lain
(terutama ekonomi, kebijakan analisis, dan teori
organisasi), gerakan reposisi adalah membina
garis pemikiran teoritis yang asli untuk umum
administrasi. Ini asli kontribusi langsung
mengatasi masalah pemerintahan dalam keadaan

21. Inti dari argumen reposisi Frederickson ini dapat
digambarkan oleh membandingkan orientasi teoritis
untuk ilmu politik,
Yang terakhir ini pada dasarnya bagaimana
Frederickson mendefinisikan Pemerintahan.
Pemerintahan mengacu pada hubungan lateral dan
interinstitutional dalam administrasi dalam konteks
penurunan kedaulatan, penurunan pentingnya
perbatasan yurisdiksi, dan fragmentasi kelembagaan
umum. Dari unsur-unsur dasar, yang paling penting
untuk praktek dan teori administrasi publik adalah
hubungan menurun antara yurisdiksi politik dan
manajemen publik.

22. Tren ini menyajikan tantangan yang cukup besar
untuk praktek dan teori umum administrasi.
Bagaimana mendefinisikan dan memahami
manajemen publik ketika yurisdiksi politik yang
kurang relevan? Bagaimana mendefinisikan dan
memahami masyarakat manajemen ketika kedaulatan
ada di keraguan besar? Bagaimana konsep demokrasi
perwakilan di mana keputusan yang mempengaruhi
tidak terkontrol, bahkan mungkin tidak dipengaruhi
oleh mereka yang mewakili?