konsep pembiayaan pembangunan

1. Pembiayaan Pembangunan

2. Pengertian Pembiayaan Pembangunan dalam
arti sempit, yaitu:
• Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan melalui APBN/D
dengan cara menutup defisit anggaran. Implikasi pengertian ini adalah bahwa pemerintah
melakukan usaha untuk menutup defisit anggaran untuk membiayai pembangunan dari sumber
utang dan non-utang.
• Pembiayaan utang dilakukan dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN) baik yang
konvensional berupa Surat Utang Negara (SUN) berbentuk obligasi, ataupun yang berlandaskan
syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan berupa pinjaman baik berupa
program maupun proyek yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
• pembiayaan non-utang berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber pembiayaan anggaran
dan fiscal buffer, dana investasi pemerintah, penyertaan modal negara (PMN) terhadap BUMN
maupun Organisasi/ Badan Usaha Internasional, dana bergulir, pembentukan cadangan untuk
pengembangan pendidikan, serta penjaminan proyek-proyek tertentu yang memerlukan
dukungan pemerintah. Semua fungsi dan kegiatan diatas merupakan bagian dari kewenangan
Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai UU No. 1 Tahun 2004.

3. Pengertian Pembiayaan Pembangunan dalam
arti luas, yaitu:
• Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai
pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari
pendapatan (revenue), utang (debt), dan kekayaan (equity) yang bersifat
konvensional atau non-konvensional. Pengertian ini memiliki implikasi
bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup
hanya dari APBN/D saja, juga harus melibatkan aktor lain di luar
pemerintah bahkan asing.
• Pembiayaan pembangunan model ini bisa berasal dari APBN dan diluar
APBN.
• Pembiayaan bentuk lain: Coporate Social Responsibility (CSR),
pembiayaan Public Private Partnership (PPP), Availibility Payment, Kawasan
Ekonomi Khusus, Debt Nature Swap (DNS)

4. Dalam sistem keuangan dan administrasi negara modern, anggaran
untuk perencanaan dan pembiayaan pembangunan mempunyai fungsi
dan peran penting, antara lain :
(1) Sebagai peralatan kebijaksanaan yang multi fungsional, yang
semuanya dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan berbagai
tujuan negara dan bangsa yang bersangkutan.
(2) Merupakan realisasi konkrit dari “politik pembangunan” yang akan
menentukan kua;litas hidup dan kehidupan bangsa ini sekarang dan
masa yang akan datang.
(3) Sebagai alat untuk mencegah keuangan dan kekayaan negara
disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sah.

5. Fungsi dan peran P3:
(1) Sebagai peralatan kebijaksanaan yang multi fungsional, untuk
mencapai cita-cita dan berbagai tujuan negara dan bangsa yang
bersangkutan.
(2) Merupakan realisasi konkrit dari “politik pembangunan” yang akan
menentukan kualitas hidup dan kehidupan bangsa ini sekarang dan
masa yang akan datang.
(3) Sebagai alat untuk mencegah keuangan dan kekayaan negara
disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sah

6. kronologis pertumbuhan system P3
• Incremental Budgeting atau Line-item / Object Expenditures Budget,
• Performance Budgeting System,
• Program Budgeting Syatem,
• Programing and Budgeting System (PPBS)
• Sistem ZBB (Zero Base Budgeting).

7. Sistem Tradisional : Incremental Budgeting atau Line-item /
Object Expenditures Budget
• adalah sistem anggaran yang mengacu pada Undang-undang
Perbendaharaan Indonesia(Indische Compabilities Wet / ICW ).
• ciri-ciri pokok dari sistem tradisional adalah :
Berorientasi kepada pertanggung jawaban (accounting).
Berdasarkan objek-objek pengeluaran (object or expenditure atau input).
Berpangkal kepada satuan-satuan organisasi (Organization units)
Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa “tugas pokok dan fungsi” suatu
badan serta berbagai kegiatan pokok yang sedang berjalan adalah tetap.
Mengutamakan pembiayaan yang marginal dan berorientasi pada hal-hal
yang bersifat taktis dan berjangka pendek.

8. Performance Budgeting System
• Sistem Program Budgeting (Program Budgeting Syatem).
• ciri-ciri antara lain :
Berorientasi kepada penata-laksanaan (management control).
Memusatkan perhatian pada program dan kegiatan pada instansi
pemerintah dan atas dasar itu dilakukan klasifikasi anggaran.
Berdasarkan pendayagunaan (efficiency) dari hasil-hasil pelaksanaan
(outputs) dan effisiensi dalam alokasi.
Menekankan keterkaitan antara input dan output, serta penilaian cost
benefit.

9. Planning Programing and Budgeting Syatem (PPBS)
• diIndonesia dikenal dengan nama Sistem Perencanaan , Pembuatan
Program Dan Anggaran (SIPPA)
• merupakan perkembangan lebih lanjut dari Performace & Program
Budgeting.
• ciri-ciri utamanya adalah :
Berorientasi kepada perencanaan strategis
Tekanan pokoknya tertuju pada tiga hal : tujuan output yang
terukur, dan dampak
Menekankan pemanfatan cost benefit dan cost effectiveness,
berorientasi jangka panjang.

10. Sistem ZBB (Zero Base Budgeting)
• Sistem ini berpangkal pada PPBS dan MBO (Management By Objectives).
• Sistem ini mengkaitkan proses perencanaan, penganggaran, dan pengkajian-ulang
berbagai kegiatan program, baik yang lama (sedang berjalan) ataupun yang baru (dimasa
depan).
• ZBB mempunyai ciri-ciri :
1) Identifikasi yang jelas tentang maksud dan tujuan serta tentang faktor-faktor organisasi,
prosedur, dan faktor-faktor operasional lainnya.
2) Penilaian dan pencocokan berbagai kebutuhan dengan sumber-sumber yang tersedia
untuk membantu proses realokasi yang rasional.
3) Identifikasi yang sistematis dari alternatif-alternatif, pelaksanaan berbagai pos
pengeluaran atau pembiayaan berbagai program dan kegiatan
4) ZBB secara terpadu menggunakan teknik-teknik penentuan tujuan, analisa incremental,
analisa berbagai alternatif dancost-benefit, serta pengukuran performance.

11. Modal bagi pembiayaan pembangunan
• pemerintah (public),
• swasta (private),
• gabungan antara pemerintah dengan swasta

12. jenis Instrumen Keuangan untuk Modal pembiayaan
pembangunan ada 3 (tiga) macam, yaitu :
• Pembiayaan Melalui Pendapatan (revenue financing) yang dapat
bersifat konvensional maupun non-konvensiona
• Pembiayaan Melalui Hutang, yang dapat bersifat konvensional
maupun non-konvensiona
• Pembiayaan Melalui Kekayaan yang dapat bersifat non-konvensional