Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan, termasuk definisi, tujuan, dan jenis-jenis analisis kebijakan seperti analisis ex ante dan ex post. Analisis kebijakan bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dengan mempelajari faktor-faktor pendukung dan dampak dari kebijakan yang ada."

1. ANALISA
KEBIJAKAN
SYARIFAH SINTA BELLA (19102034)
ILMU PEMERINTAHAN

2. MEMAHAMI KEBIJAKAN PUBLIK
Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7)
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan
dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Dan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip
Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah
(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau
sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah
tertentu).

3. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah
tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja
dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang,
suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya
terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan
diantara berbagai alternatif yang ada guna
mencapai maksud dan tujuan tertentu.

4. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara,
khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan
tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah suatu
strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki
masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat
yang dicita-citakan.
Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang di
proyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik
tertentu (a projected program of goals, values, and practice). Dan
menurut David easton (1965,212) mendefinisikan sebagai akibat
aktivitas pemerintah (the impact of government activity).

5. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan
pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukan untuk
kepentingan masyarakat dan menentukan bentuk suatu kehidupan setiap
bangsa dan Negara.
Semua Negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah
bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut
sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari
Negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka
kebijkan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk
memanajemen kehidupan bersama yang disebut Negara dan bangsa.
Keunggulan setiap Negara semakin ditentukan oleh kemampuan Negara
tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul didalam
negara tersebut. .

6. ANALISA
KEBIJAKAN

7. ANALISA KEBIJAKAN
NAH APA YANG DIMAKSUD ANALISIS KEBIJAKAN? DAN KENAPA HARUS ADA
ANALISA KEBIJAKAN???
Edward Schaumberg Quade mengemukakan bahwa asal muasal analisa kebijakan
disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyaknya
kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan
masalah baru. Salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu kebijakan pemerintah
ditahun 2000 untuk membuka hubungan diplomatik secara terbuka dengan israel
yang menghasilkan demonstrasi tanpa henti dijantung jakarta. Dan kebijakan
pemerintah ditahun 2003 untuk menaikkan tarif listrik, telepon, dan BBM membawa
protes yang tidak kunjung henti diseluruh negeri. Maka dari pada itu analisa
kebijakan diperlukan, karena sebagian besar kebijakan yang dibuat oleh
administratur publik tidak memuaskan.

8. Analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan
kebijakan karena ia memberikan pijakan awal kenapa kebijakan harus
dibuat. Dunn (1992) mendefinisikan analisa kebijakan sebagai disiplin
llmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan,
dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan
secara kritis menaksir, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan.
Analisa kebijakan adalah sebuah bentuk kajian terapan untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam dari isu-isu sosial untuk
dapat dikedepankan sebuah solusi yang lebih baik.

9. Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky (1993) menjelaskan bahwa
analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah
kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru
sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analis kebijakan adalah
profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pemimpin puncak diberbagai
lembaga administrasi publik, pada setiap jenjang. Dinegara-negara maju,
para kepala negara biasanya didampingi oleh analis-analis kebijakan yang
excellent yang memungkinkan mereka mengambil keputusan atau kebijakan
yang cepat namun efektif.

10. Di indonesia, analis kebijakan
masih dianggap kurang penting.
Bahkan mereka sering
diidentikkan dengan pakar
sehingga sejak presiden hingga
menteri, yang diambil sebagai
analis kebijakan adalah para
profesor dari perguruan tinggi,
yang tidak semuanya menguasai
analisa kebijakan, melainkan
hanya menguasai riset kebijakan
saja.

11. peran analis kebijakan adalah
memastikan bahwa kebijakan yang
hendak diambil benar-benar
dilandaskan atas manfaat optimal
yang diterima oleh publik, dan
bukan asal menguntungkan
pengambil kebijakan tersebut.

12. Pada implementasi kebijakadan lingkungan biasanya dilakukan
evaluasi. namun demikian, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari
analisa kebijakan yang lebih bersifat berkenaan dengan prosedur dan
manfaat dari kebijakan tersebut.
Meski analisa kebijakan lebih fokus kepada perumusan, pada prinsipnya
setiap analisa kebijakan pasti mencankup evaluasi kebijakan. Karena
analisa kebijakan menjangkau sejak awal proses kebijakan , yaitu
menemukan isu kebijakan, menganalisa faktor pendukung kebijakan,
implementasinya, peluang evaluasi, dan kondisi lingkungan kebijakan.

13. Patton dan Savicky
mengemukakan bahwa analisis
kebijakan dapat dilakukan
sebelum dan sesudah kebijakan.
Analisis kebijakan pasca-
kebijakan biasanya berbentuk
deskriptifdan biasanya di sebut
ex-post (istilah dari Michael
Carley), post-hoc (istilah dari
lineberry), atau retro-spective
(istilah dari William N. Dunn)

14. Analisis kebijakan yang
dilakukan sebelum kebijakan
disebut ex ante (istilah dari
Carley), pre-hoc (istilah dari
lineberry), anticipatory (istilah
dari Teitz), atau prospective
(istilah dari Dunn).

15. bentuk analisis ini dibagi menjadi dua,
yaitu prediktif dan preskriptif. Analisis
prediktif merujuk kepada proyeksi kondisi
masa mendatang sebagai hasil dari
adopsi kebijakan. Analisis preskriptif
merujuk pada rekomendasi kebijakan.
Rekomendasi kebijakan yang bersifat
umum dan tidak memberikan fokus
tertentu disebut advis, sementara
rekomendasi yang menekan pembuat
kebijakan agar memilih suatu kebijakan
disebut advis persuasif.

16. CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icons by Flaticon,
infographics & images by Freepik
Thank you