SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
ANALISA
KEBIJAKAN
SYARIFAH SINTA BELLA (19102034)
ILMU PEMERINTAHAN
MEMAHAMI KEBIJAKAN PUBLIK
Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7)
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan
dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Dan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip
Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah
(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau
sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah
tertentu).
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah
tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja
dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang,
suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya
terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan
diantara berbagai alternatif yang ada guna
mencapai maksud dan tujuan tertentu.
Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara,
khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan
tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah suatu
strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki
masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat
yang dicita-citakan.
Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang di
proyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik
tertentu (a projected program of goals, values, and practice). Dan
menurut David easton (1965,212) mendefinisikan sebagai akibat
aktivitas pemerintah (the impact of government activity).
Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan
pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukan untuk
kepentingan masyarakat dan menentukan bentuk suatu kehidupan setiap
bangsa dan Negara.
Semua Negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah
bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut
sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari
Negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka
kebijkan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk
memanajemen kehidupan bersama yang disebut Negara dan bangsa.
Keunggulan setiap Negara semakin ditentukan oleh kemampuan Negara
tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul didalam
negara tersebut. .
ANALISA
KEBIJAKAN
ANALISA KEBIJAKAN
NAH APA YANG DIMAKSUD ANALISIS KEBIJAKAN? DAN KENAPA HARUS ADA
ANALISA KEBIJAKAN???
Edward Schaumberg Quade mengemukakan bahwa asal muasal analisa kebijakan
disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyaknya
kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan
masalah baru. Salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu kebijakan pemerintah
ditahun 2000 untuk membuka hubungan diplomatik secara terbuka dengan israel
yang menghasilkan demonstrasi tanpa henti dijantung jakarta. Dan kebijakan
pemerintah ditahun 2003 untuk menaikkan tarif listrik, telepon, dan BBM membawa
protes yang tidak kunjung henti diseluruh negeri. Maka dari pada itu analisa
kebijakan diperlukan, karena sebagian besar kebijakan yang dibuat oleh
administratur publik tidak memuaskan.
Analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan
kebijakan karena ia memberikan pijakan awal kenapa kebijakan harus
dibuat. Dunn (1992) mendefinisikan analisa kebijakan sebagai disiplin
llmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan,
dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan
secara kritis menaksir, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan.
Analisa kebijakan adalah sebuah bentuk kajian terapan untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam dari isu-isu sosial untuk
dapat dikedepankan sebuah solusi yang lebih baik.
Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky (1993) menjelaskan bahwa
analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah
kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru
sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analis kebijakan adalah
profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pemimpin puncak diberbagai
lembaga administrasi publik, pada setiap jenjang. Dinegara-negara maju,
para kepala negara biasanya didampingi oleh analis-analis kebijakan yang
excellent yang memungkinkan mereka mengambil keputusan atau kebijakan
yang cepat namun efektif.
Di indonesia, analis kebijakan
masih dianggap kurang penting.
Bahkan mereka sering
diidentikkan dengan pakar
sehingga sejak presiden hingga
menteri, yang diambil sebagai
analis kebijakan adalah para
profesor dari perguruan tinggi,
yang tidak semuanya menguasai
analisa kebijakan, melainkan
hanya menguasai riset kebijakan
saja.
peran analis kebijakan adalah
memastikan bahwa kebijakan yang
hendak diambil benar-benar
dilandaskan atas manfaat optimal
yang diterima oleh publik, dan
bukan asal menguntungkan
pengambil kebijakan tersebut.
Pada implementasi kebijakadan lingkungan biasanya dilakukan
evaluasi. namun demikian, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari
analisa kebijakan yang lebih bersifat berkenaan dengan prosedur dan
manfaat dari kebijakan tersebut.
Meski analisa kebijakan lebih fokus kepada perumusan, pada prinsipnya
setiap analisa kebijakan pasti mencankup evaluasi kebijakan. Karena
analisa kebijakan menjangkau sejak awal proses kebijakan , yaitu
menemukan isu kebijakan, menganalisa faktor pendukung kebijakan,
implementasinya, peluang evaluasi, dan kondisi lingkungan kebijakan.
Patton dan Savicky
mengemukakan bahwa analisis
kebijakan dapat dilakukan
sebelum dan sesudah kebijakan.
Analisis kebijakan pasca-
kebijakan biasanya berbentuk
deskriptifdan biasanya di sebut
ex-post (istilah dari Michael
Carley), post-hoc (istilah dari
lineberry), atau retro-spective
(istilah dari William N. Dunn)
Analisis kebijakan yang
dilakukan sebelum kebijakan
disebut ex ante (istilah dari
Carley), pre-hoc (istilah dari
lineberry), anticipatory (istilah
dari Teitz), atau prospective
(istilah dari Dunn).
bentuk analisis ini dibagi menjadi dua,
yaitu prediktif dan preskriptif. Analisis
prediktif merujuk kepada proyeksi kondisi
masa mendatang sebagai hasil dari
adopsi kebijakan. Analisis preskriptif
merujuk pada rekomendasi kebijakan.
Rekomendasi kebijakan yang bersifat
umum dan tidak memberikan fokus
tertentu disebut advis, sementara
rekomendasi yang menekan pembuat
kebijakan agar memilih suatu kebijakan
disebut advis persuasif.
CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icons by Flaticon,
infographics & images by Freepik
Thank you

More Related Content

What's hot

Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikPeran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Materi kebijakan pert 1 15
Materi kebijakan pert 1 15Materi kebijakan pert 1 15
Materi kebijakan pert 1 15idi dimyati
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefTri Widodo W. UTOMO
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikMuh Firyal Akbar
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Erta Erta
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikPeran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
 
The Policy Brief
The Policy BriefThe Policy Brief
The Policy Brief
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Materi kebijakan pert 1 15
Materi kebijakan pert 1 15Materi kebijakan pert 1 15
Materi kebijakan pert 1 15
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan Publik
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
 
Politik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publikPolitik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publik
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 

Similar to ANALISA KEBIJAKAN

Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1hoyin rizmu
 
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikanalisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikAfif Alfianto
 
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikTEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikYafiAlghifari
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Kasmiah Ali
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktklailashare
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraKasmiah Ali
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
Konsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publikKonsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publikMuhammadRosidi9
 
Public Policy
Public Policy Public Policy
Public Policy Nur Asda
 
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-20192019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019TaufiqurokhmanTaufiq
 
Nasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revisedNasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revisedNasrun Annahar
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
Presentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPresentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPoinid
 
KEBIJAKSANAAN PUBLIK
KEBIJAKSANAAN PUBLIKKEBIJAKSANAAN PUBLIK
KEBIJAKSANAAN PUBLIKSiswanda1996
 

Similar to ANALISA KEBIJAKAN (20)

Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikanalisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
 
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikTEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktk
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
Kebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaranKebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaran
 
Kebijakan pablik
Kebijakan pablikKebijakan pablik
Kebijakan pablik
 
Konsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publikKonsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publik
 
5 bab ii
5 bab ii5 bab ii
5 bab ii
 
Public Policy
Public Policy Public Policy
Public Policy
 
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-20192019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
 
Nasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revisedNasrun public policy-revised
Nasrun public policy-revised
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Presentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPresentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptx
 
KEBIJAKSANAAN PUBLIK
KEBIJAKSANAAN PUBLIKKEBIJAKSANAAN PUBLIK
KEBIJAKSANAAN PUBLIK
 
W hat is public policy
W hat is public policyW hat is public policy
W hat is public policy
 
kebijakan dan perencanaan sosial
 kebijakan dan perencanaan sosial kebijakan dan perencanaan sosial
kebijakan dan perencanaan sosial
 

Recently uploaded

BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 

Recently uploaded (20)

BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 

ANALISA KEBIJAKAN

  • 1. ANALISA KEBIJAKAN SYARIFAH SINTA BELLA (19102034) ILMU PEMERINTAHAN
  • 2. MEMAHAMI KEBIJAKAN PUBLIK Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan- kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah tertentu).
  • 3. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.
  • 4. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah suatu strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang di proyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practice). Dan menurut David easton (1965,212) mendefinisikan sebagai akibat aktivitas pemerintah (the impact of government activity).
  • 5. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukan untuk kepentingan masyarakat dan menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara. Semua Negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari Negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka kebijkan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanajemen kehidupan bersama yang disebut Negara dan bangsa. Keunggulan setiap Negara semakin ditentukan oleh kemampuan Negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul didalam negara tersebut. .
  • 7. ANALISA KEBIJAKAN NAH APA YANG DIMAKSUD ANALISIS KEBIJAKAN? DAN KENAPA HARUS ADA ANALISA KEBIJAKAN??? Edward Schaumberg Quade mengemukakan bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyaknya kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru. Salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu kebijakan pemerintah ditahun 2000 untuk membuka hubungan diplomatik secara terbuka dengan israel yang menghasilkan demonstrasi tanpa henti dijantung jakarta. Dan kebijakan pemerintah ditahun 2003 untuk menaikkan tarif listrik, telepon, dan BBM membawa protes yang tidak kunjung henti diseluruh negeri. Maka dari pada itu analisa kebijakan diperlukan, karena sebagian besar kebijakan yang dibuat oleh administratur publik tidak memuaskan.
  • 8. Analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena ia memberikan pijakan awal kenapa kebijakan harus dibuat. Dunn (1992) mendefinisikan analisa kebijakan sebagai disiplin llmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan secara kritis menaksir, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisa kebijakan adalah sebuah bentuk kajian terapan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari isu-isu sosial untuk dapat dikedepankan sebuah solusi yang lebih baik.
  • 9. Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky (1993) menjelaskan bahwa analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analis kebijakan adalah profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pemimpin puncak diberbagai lembaga administrasi publik, pada setiap jenjang. Dinegara-negara maju, para kepala negara biasanya didampingi oleh analis-analis kebijakan yang excellent yang memungkinkan mereka mengambil keputusan atau kebijakan yang cepat namun efektif.
  • 10. Di indonesia, analis kebijakan masih dianggap kurang penting. Bahkan mereka sering diidentikkan dengan pakar sehingga sejak presiden hingga menteri, yang diambil sebagai analis kebijakan adalah para profesor dari perguruan tinggi, yang tidak semuanya menguasai analisa kebijakan, melainkan hanya menguasai riset kebijakan saja.
  • 11. peran analis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan tersebut.
  • 12. Pada implementasi kebijakadan lingkungan biasanya dilakukan evaluasi. namun demikian, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari analisa kebijakan yang lebih bersifat berkenaan dengan prosedur dan manfaat dari kebijakan tersebut. Meski analisa kebijakan lebih fokus kepada perumusan, pada prinsipnya setiap analisa kebijakan pasti mencankup evaluasi kebijakan. Karena analisa kebijakan menjangkau sejak awal proses kebijakan , yaitu menemukan isu kebijakan, menganalisa faktor pendukung kebijakan, implementasinya, peluang evaluasi, dan kondisi lingkungan kebijakan.
  • 13. Patton dan Savicky mengemukakan bahwa analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan. Analisis kebijakan pasca- kebijakan biasanya berbentuk deskriptifdan biasanya di sebut ex-post (istilah dari Michael Carley), post-hoc (istilah dari lineberry), atau retro-spective (istilah dari William N. Dunn)
  • 14. Analisis kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan disebut ex ante (istilah dari Carley), pre-hoc (istilah dari lineberry), anticipatory (istilah dari Teitz), atau prospective (istilah dari Dunn).
  • 15. bentuk analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu prediktif dan preskriptif. Analisis prediktif merujuk kepada proyeksi kondisi masa mendatang sebagai hasil dari adopsi kebijakan. Analisis preskriptif merujuk pada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang bersifat umum dan tidak memberikan fokus tertentu disebut advis, sementara rekomendasi yang menekan pembuat kebijakan agar memilih suatu kebijakan disebut advis persuasif.
  • 16. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik Thank you