ppt teori kebijakan publik

1. Konsep, Teori-Teori,
dan Ruang Lingkup
Kebijakan
KELOMPOK 1

2. Anggota Kelompok
Raja Aisha
Kencanadewi
NIM 2105020001
Halisa Putri
NIM 2105020002
Lilis Sukmawati
NIM 2105020024
Amanda Lovita
NIM 2105020006
Abdurrahman Al Haz
NIM 2105020032

3. Hal-hal yang akan dibahas
01 03
02
Tipologi Kebijakan
Publik
Kebijakan Publik dan
Kepentingan Publik
Definisi dan Makna
Kebijakan Publik

4. Definisi dan Makna Kebijakan Publik
Menurut Thomas R. Dye (1992) yang
dimaksud dengan kebijakan publik adalah
Public policy is whatever governments
choose to do or not to do? (Kebijakan
publik adalah apa saja yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau untuk
tidak dilakukan).
Easton memberikan definisi kebijakan
publik sebagai the authoritative
allocation of values for the whole society
atau sebagai pengalokasian nilai-nilai
secara paksa kepada seluruh anggota
masyarakat
Secara terminology
pengertian kebijakan
publik (public policy)
itu ternyata banyak
sekali, tergantung
dari sudut mana kita
mengartikannya.
Secara singkat atau
sederhana kebijakan
public dapat
diartikan sebagai
tindakan yang
dilakukan oleh
pemerintah.

5. Pendapat ahli lain,
yaitu :
Menurut William J. mendefinisikan public policy as a set of interrelated
decisions taken by a political actor or group od actors concerning the
selection of goals and the means of achieving them within a specified
situation where those decision should, in principle, be within the power
of those actor to achieve atau kebijakan publik adalah serangkaian
keputusan yang dibuat oleh seorang aktor atau sekelompok aktor
politik mengenai pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai
tujuan dalam suatu situasi tertentu di mana keputusan-keputusan
tersebut secara prinsip masih berada dalam kekuasaan-kekuasaan
aktor tersebut untuk mencapainya.

6. Kebijakan Publik dan Kepentingan Publik
Kepentingan publik memiliki hubungan yang erat dengan
kebijakan public. Di mana kebijakan public yang baik
adalah kebijakan yang dirumuskan dengan berorientasi
kepada kepentingan public.
Dengan cara demikian maka kebijakan tersebut akan
mudah diterima oleh masyarakat dan akan
mendapatkan partisipasi dalam tahap pelaksanaanya.
Kepentingan publik adalah segala sesuatu
yang diperuntukkan bagi upaya pemenuhan
kebutuhan orang banyak atau masyarakat
secara umum.

7. Kebijakan Publik dan Kepentingan Politik
Kebijakan publik yang baik atau pro publik
mensyaratkan terpenuhinya instrument-instrumen
penunjang dan disusun secara sistematis melalui
tahapan-tahapan.
Kebijakan publik yang pro publik memiliki kriteria
harus melibatkan publik dalam setiap tahapan
penyusunan, realistik, transparan, jelas tolok ukur
keberhasilan, jelas target atau sasaran, jelas dasar
hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang
tindih atau bertentangan

8. Tipologi Kebijakan Publik
Para ilmuwan politik dan ilmuwan
Administrasi Publik telah
mengembangkan sejumlah bentuk
(tipologi) umum untuk
mengelompokkan kebijakan-kebijakan
publik.
Pengembangan pemahaman bentuk
kebijakan publik sangat diperlukan
oleh karena akan membantu kita
dalam mengetahui beberapa
perbedaan antara kebijakan (policies)
dan penggeneralisasikan kebijakan
Ada tipologi tradisional telah banyak
digunakan, meliputi:
• Kebijakan Substansif (misalnya:
kebijakan perburuhan,
kesejahteraan, hak-hak sipil,
utusan luar negeri)
• Kebijakan Institusional (kebijakan
legislatif, kebijakan yudikatif,
kebijakan antar departemen),
• Kebijakan Time Period (era
perjanjian baru, kebijakan Pasca-
Perang Dunia II) (Anderson, 1979:126)

9. Tipologi Kebijakan
Seiring perubahan sosial berubah secara naik
turun, pendekatan tradisional ini tidak lagi
menjadi perhatian cukup serius. Dibawah ini
dipaparkan 7 bentuk kebijakan public yang
memiliki maksudnya masing-masing sesuai
dengan guna melekat dalam dirinya.
Kebijakan substansial meliputi
kebijakan yang akan dilakukan
pemerintah, seperti: pendidikan,
kesehatan, bantuan bagi usaha
kecil dan menengah, atau
pembayaran keuntungan bagi
kesejahteraan rakyat, dan lain-
lain.
Kebijakan procedural, kebijakan
tentang siapa yang akan terlibat
dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan tersebut
serta bagaimana kebijakan itu
hendak dilaksanakan.
01
Kebijakan Substansial
02
Kebijakan Prosedural

10. Tipologi Kebijakan Publik
03 Kebijakan Patronase dan
promotional
Kebijakan yang dimaksudkan
untuk memberikan insentif bagi
individu-individu atau
perusahaan untuk melakukan
sesuatu yang sebenarnya
enggan dilakukan kecuali jika
diberi hadiah atau insentif
04
Kebijakan Regulator
Kebijakan untuk mengatur
atau mengendalikan tindakan
individu atau kelompok.
Kebijakan ini dimaksudkan
untuk mengurangi
kebebasa/dikresi, keleluasaan
dalam bertindak dari mereka
yang diatur atau hendak
dikendalikan perilakunya.

11. 05 06
07
Kebijakan Self Regulatory
Kebijakan tipe ini sama saja
seperti kebijakan regulator,
yang membendakan adalah
kebijakan jenis ini lebih
banyak di cari dan didukung
oleh mereka yang menjadi
sasaran kebijakan ini. Untuk
melindungi diri atau
meningkatkan tercapainya
kepentingannya sendiri.
Kebijakan Distributif
Kebijakan ini untuk
memberikan atau
mendistribusikan pelayanan
atau keuntungan tertentu
kepaa kelompok penduduk
tertentu misalnya indvidu,
masyarakat, atau
perusahanaan dana
daripemerintah
Kebijakan Redistributif
Kebijakan untuk mengalokasikan kembali
kekayaan atau kemakmuran ekonomi atau hak-
hak, dari satu kelompok kepada kelompok lain.

12. Terima
Kasih!