SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Pajak Penghasilan 4 Ayat 2
Nama : Jemima Daya Br Panjaitan
Nim : 2025100429
Definisi PPh 4 Ayat 2
pph merupakan tarif pajak final yang dikenakan bagi Wajib Pajak
Badan. PPh 4 ayat 2 mengenakan pajak bagi badan usaha yang
berbentuk badan hukum yang memperoleh penghasilan, baik
dari dalam maupun luar negeri. tarif pajak ditentukan
berdasarkan aktivitas pajak yang dilakukan.
Pada dasarnya, pasal ini mengakui kewajiban badan usaha
dalam membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang
diperoleh, terlepas dari apakah penghasilan tersebut berasal dari
dalam negeri atau dari luar negeri. Badan usaha yang tercakup
dalam ketentuan ini harus mematuhi kewajiban pelaporan dan
pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Objek Pajak PPh 4 Ayat 2
Peredaran bruto (omzet
penjualan) sebuah usaha
di bawah Rp 4,8 miliar
dalam 1 tahun masa pajak
Bunga dari deposito dan
jenis-jenis tabungan,
bunga dari obligasi dan
obligasi negara, dan
bunga dari tabungan yang
dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota masing-
masing
Hadiah berupa lotere /
undian
Transaksi saham dan
surat berharga lainnya,
transaksi derivatif
perdagangan di bursa,
dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan
ibukota mitra perusahaan
yang diterima oleh
perusahaan modal usaha
Transaksi atas pengalihan
aset dalam bentuk tanah
dan/atau bangunan,
usaha jasa konstruksi,
usaha real estate, dan
sewa atas tanah dan/atau
bangunan
Peredaran bruto
Bunga
Hadiah
Transaksi saham
pengalihan aset
Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro. 20%
Tarif Pajak
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi 10%
Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri
10%
Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri
25%
Transaksi derivatif berupa kontra berjangka yang
diperdagangkan di bursa 2,5%
Transaksi derivatif berupa kontra berjangka yang
diperdagangkan di bursa
0,5%
Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10%
Pengalihan hak atas tanah/bangunan dan RSS dan
Rumah Susun
5%
Peraturan PPh Final 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi :
pelaksana jasa konstruksi kecil
pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi
pelaksana jasa konstruksi sedang dan besar
perancang jasa konstruksi bersertifikasi usaha
2%
4%
3%
4%
PPh 4 Ayat 2
Pemilik Bangunan memiliki sebuah bangunan komersial yang disewakan kepada Penyewa
Bangunan. Total biaya sewa bulanan adalah Rp 50.000.000. Hitung PPh 4 ayat 2 yang harus
dipotong oleh Penyewa Bangunan, serta buatlah jurnal transaksi dari sudut pandang Pemilik
Bangunan dan Penyewa Bangunan.
Menghitung PPh 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh Penyewa Bangunan:
Biaya sewa bulanan: Rp 50.000.000
Tarif PPh Badan (misalnya 10%)
PPh yang harus dipotong: 10% x Rp 50.000.000 =
Pembahasan
Rp 5.000.000
Contoh Soal
Infographic Style
Jurnal
Mencatat pendapatan sewa bangunan:
Kas/Bank Rp 50.000.000
PPh 4 ayat 2 Rp 5.000.000
Pendapatan Sewa Rp 55.000.000
Pemilik Bangunan
Mencatat pembayaran sewa bangunan::
Beban Sewa Rp 55.000.000
Utang PPh 4 ayat 2 Rp 5.000.000
Kas Rp 50.000.000
Penyewa Bangunan
Orang Bijak Taat
Bayar Pajak
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

penjelasan Pph pasal 23
penjelasan Pph pasal 23 penjelasan Pph pasal 23
penjelasan Pph pasal 23 Asep suryadi
 
Akuntansi keuangan I "Persediaan : Masalah Penilaian Tambahan"
Akuntansi keuangan I "Persediaan : Masalah Penilaian Tambahan" Akuntansi keuangan I "Persediaan : Masalah Penilaian Tambahan"
Akuntansi keuangan I "Persediaan : Masalah Penilaian Tambahan" Amrul Rizal
 
Biaya modal ppt ok
Biaya modal ppt okBiaya modal ppt ok
Biaya modal ppt okWirodat Az
 
Ch12 - accounting intermediate - IND
Ch12 - accounting intermediate - INDCh12 - accounting intermediate - IND
Ch12 - accounting intermediate - INDMaiya Maiya
 
Full costing dan variable costing
Full costing dan variable costing Full costing dan variable costing
Full costing dan variable costing Diana Marlyna
 
PPN Fasilitas
PPN  FasilitasPPN  Fasilitas
PPN Fasilitaskaromah95
 
BMP EKMA4313 Akuntansi Keuangan Menengah II
BMP EKMA4313 Akuntansi Keuangan Menengah IIBMP EKMA4313 Akuntansi Keuangan Menengah II
BMP EKMA4313 Akuntansi Keuangan Menengah IIMang Engkus
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakanisa93
 
88594031 makalah-arus-kas
88594031 makalah-arus-kas88594031 makalah-arus-kas
88594031 makalah-arus-kasjuwis123
 
7. kup pemeriksaan bukti permulaan
7. kup pemeriksaan bukti permulaan7. kup pemeriksaan bukti permulaan
7. kup pemeriksaan bukti permulaanMochamad Nurudin
 
Tax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran UsahaTax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran Usahapuspa
 
solusi manual advanced acc zy Chap005
solusi manual advanced acc zy Chap005solusi manual advanced acc zy Chap005
solusi manual advanced acc zy Chap005Suzie Lestari
 
5. Analisa Penilaian Surat Berharga Pasar Modal.ppt
5. Analisa Penilaian Surat Berharga Pasar Modal.ppt5. Analisa Penilaian Surat Berharga Pasar Modal.ppt
5. Analisa Penilaian Surat Berharga Pasar Modal.pptWiraCiptaOriza1
 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahPenataan Ruang
 

What's hot (20)

penjelasan Pph pasal 23
penjelasan Pph pasal 23 penjelasan Pph pasal 23
penjelasan Pph pasal 23
 
Kup pemeriksaan pajak
Kup pemeriksaan pajakKup pemeriksaan pajak
Kup pemeriksaan pajak
 
Akuntansi keuangan I "Persediaan : Masalah Penilaian Tambahan"
Akuntansi keuangan I "Persediaan : Masalah Penilaian Tambahan" Akuntansi keuangan I "Persediaan : Masalah Penilaian Tambahan"
Akuntansi keuangan I "Persediaan : Masalah Penilaian Tambahan"
 
Perencanaan Laba
Perencanaan LabaPerencanaan Laba
Perencanaan Laba
 
Biaya modal ppt ok
Biaya modal ppt okBiaya modal ppt ok
Biaya modal ppt ok
 
Ppt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasionalPpt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasional
 
Ch12 - accounting intermediate - IND
Ch12 - accounting intermediate - INDCh12 - accounting intermediate - IND
Ch12 - accounting intermediate - IND
 
Full costing dan variable costing
Full costing dan variable costing Full costing dan variable costing
Full costing dan variable costing
 
PPN Fasilitas
PPN  FasilitasPPN  Fasilitas
PPN Fasilitas
 
BMP EKMA4313 Akuntansi Keuangan Menengah II
BMP EKMA4313 Akuntansi Keuangan Menengah IIBMP EKMA4313 Akuntansi Keuangan Menengah II
BMP EKMA4313 Akuntansi Keuangan Menengah II
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajak
 
Ch04
Ch04Ch04
Ch04
 
88594031 makalah-arus-kas
88594031 makalah-arus-kas88594031 makalah-arus-kas
88594031 makalah-arus-kas
 
7. kup pemeriksaan bukti permulaan
7. kup pemeriksaan bukti permulaan7. kup pemeriksaan bukti permulaan
7. kup pemeriksaan bukti permulaan
 
Pertemuan 06 persamaan non linear ii
Pertemuan 06 persamaan non linear iiPertemuan 06 persamaan non linear ii
Pertemuan 06 persamaan non linear ii
 
Tax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran UsahaTax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran Usaha
 
Waran ppt
Waran pptWaran ppt
Waran ppt
 
solusi manual advanced acc zy Chap005
solusi manual advanced acc zy Chap005solusi manual advanced acc zy Chap005
solusi manual advanced acc zy Chap005
 
5. Analisa Penilaian Surat Berharga Pasar Modal.ppt
5. Analisa Penilaian Surat Berharga Pasar Modal.ppt5. Analisa Penilaian Surat Berharga Pasar Modal.ppt
5. Analisa Penilaian Surat Berharga Pasar Modal.ppt
 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 

Similar to pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 accounting

Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMIMeysi Resyanti
 
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMIakutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMInoval dwi ridzkiana
 
PPh final - Riki ardoni
PPh final  - Riki ardoniPPh final  - Riki ardoni
PPh final - Riki ardoniRiki Ardoni
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan finalDuni Rusnercih
 
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)Dudi Wahyudi
 
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Yesica Adicondro
 
3.-PPh-Pasal-23-4-2-dan-26 (2).ppt
3.-PPh-Pasal-23-4-2-dan-26 (2).ppt3.-PPh-Pasal-23-4-2-dan-26 (2).ppt
3.-PPh-Pasal-23-4-2-dan-26 (2).pptIputuEka
 
Pajak penghasilan pasal 23
Pajak penghasilan pasal 23Pajak penghasilan pasal 23
Pajak penghasilan pasal 23Renhard Harve
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph finalarnisyah
 
pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26muh wilyam
 
Daftar objek dan tarif pajak penghasilan
Daftar objek dan tarif pajak penghasilanDaftar objek dan tarif pajak penghasilan
Daftar objek dan tarif pajak penghasilanmoderat
 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isianisa_13
 
Group 9 perpajakan
Group 9 perpajakanGroup 9 perpajakan
Group 9 perpajakanhaningtia
 
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.pptperpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.pptAdeliaFebrianti4
 
Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009Kppkp Bangil
 

Similar to pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 accounting (20)

Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
 
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMIakutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
PPh pasal 4 ayat 2
PPh pasal 4 ayat 2PPh pasal 4 ayat 2
PPh pasal 4 ayat 2
 
PPh final - Riki ardoni
PPh final  - Riki ardoniPPh final  - Riki ardoni
PPh final - Riki ardoni
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final
 
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
 
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
 
3.-PPh-Pasal-23-4-2-dan-26 (2).ppt
3.-PPh-Pasal-23-4-2-dan-26 (2).ppt3.-PPh-Pasal-23-4-2-dan-26 (2).ppt
3.-PPh-Pasal-23-4-2-dan-26 (2).ppt
 
Pajak penghasilan pasal 23
Pajak penghasilan pasal 23Pajak penghasilan pasal 23
Pajak penghasilan pasal 23
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
 
pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26
 
Daftar objek dan tarif pajak penghasilan
Daftar objek dan tarif pajak penghasilanDaftar objek dan tarif pajak penghasilan
Daftar objek dan tarif pajak penghasilan
 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isi
 
PPh Final.pptx
PPh Final.pptxPPh Final.pptx
PPh Final.pptx
 
Group 9 perpajakan
Group 9 perpajakanGroup 9 perpajakan
Group 9 perpajakan
 
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.pptperpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
 
Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009
 

Recently uploaded

Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxzulfikar425966
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).pptAchmadHasanHafidzi
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 

Recently uploaded (20)

Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 

pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 accounting

  • 1. Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 Nama : Jemima Daya Br Panjaitan Nim : 2025100429
  • 2. Definisi PPh 4 Ayat 2 pph merupakan tarif pajak final yang dikenakan bagi Wajib Pajak Badan. PPh 4 ayat 2 mengenakan pajak bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memperoleh penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri. tarif pajak ditentukan berdasarkan aktivitas pajak yang dilakukan. Pada dasarnya, pasal ini mengakui kewajiban badan usaha dalam membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh, terlepas dari apakah penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Badan usaha yang tercakup dalam ketentuan ini harus mematuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • 3. Objek Pajak PPh 4 Ayat 2 Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing- masing Hadiah berupa lotere / undian Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan Peredaran bruto Bunga Hadiah Transaksi saham pengalihan aset
  • 4. Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro. 20% Tarif Pajak Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi 10% Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 10% Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 25% Transaksi derivatif berupa kontra berjangka yang diperdagangkan di bursa 2,5% Transaksi derivatif berupa kontra berjangka yang diperdagangkan di bursa 0,5% Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10% Pengalihan hak atas tanah/bangunan dan RSS dan Rumah Susun 5% Peraturan PPh Final 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi : pelaksana jasa konstruksi kecil pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi pelaksana jasa konstruksi sedang dan besar perancang jasa konstruksi bersertifikasi usaha 2% 4% 3% 4% PPh 4 Ayat 2
  • 5. Pemilik Bangunan memiliki sebuah bangunan komersial yang disewakan kepada Penyewa Bangunan. Total biaya sewa bulanan adalah Rp 50.000.000. Hitung PPh 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh Penyewa Bangunan, serta buatlah jurnal transaksi dari sudut pandang Pemilik Bangunan dan Penyewa Bangunan. Menghitung PPh 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh Penyewa Bangunan: Biaya sewa bulanan: Rp 50.000.000 Tarif PPh Badan (misalnya 10%) PPh yang harus dipotong: 10% x Rp 50.000.000 = Pembahasan Rp 5.000.000 Contoh Soal
  • 6. Infographic Style Jurnal Mencatat pendapatan sewa bangunan: Kas/Bank Rp 50.000.000 PPh 4 ayat 2 Rp 5.000.000 Pendapatan Sewa Rp 55.000.000 Pemilik Bangunan Mencatat pembayaran sewa bangunan:: Beban Sewa Rp 55.000.000 Utang PPh 4 ayat 2 Rp 5.000.000 Kas Rp 50.000.000 Penyewa Bangunan
  • 7. Orang Bijak Taat Bayar Pajak Terima Kasih