2. Definisi PPh 4 Ayat 2
pph merupakan tarif pajak final yang dikenakan bagi Wajib Pajak
Badan. PPh 4 ayat 2 mengenakan pajak bagi badan usaha yang
berbentuk badan hukum yang memperoleh penghasilan, baik
dari dalam maupun luar negeri. tarif pajak ditentukan
berdasarkan aktivitas pajak yang dilakukan.
Pada dasarnya, pasal ini mengakui kewajiban badan usaha
dalam membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang
diperoleh, terlepas dari apakah penghasilan tersebut berasal dari
dalam negeri atau dari luar negeri. Badan usaha yang tercakup
dalam ketentuan ini harus mematuhi kewajiban pelaporan dan
pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
3. Objek Pajak PPh 4 Ayat 2
Peredaran bruto (omzet
penjualan) sebuah usaha
di bawah Rp 4,8 miliar
dalam 1 tahun masa pajak
Bunga dari deposito dan
jenis-jenis tabungan,
bunga dari obligasi dan
obligasi negara, dan
bunga dari tabungan yang
dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota masing-
masing
Hadiah berupa lotere /
undian
Transaksi saham dan
surat berharga lainnya,
transaksi derivatif
perdagangan di bursa,
dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan
ibukota mitra perusahaan
yang diterima oleh
perusahaan modal usaha
Transaksi atas pengalihan
aset dalam bentuk tanah
dan/atau bangunan,
usaha jasa konstruksi,
usaha real estate, dan
sewa atas tanah dan/atau
bangunan
Peredaran bruto
Bunga
Hadiah
Transaksi saham
pengalihan aset
4. Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro. 20%
Tarif Pajak
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi 10%
Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri
10%
Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri
25%
Transaksi derivatif berupa kontra berjangka yang
diperdagangkan di bursa 2,5%
Transaksi derivatif berupa kontra berjangka yang
diperdagangkan di bursa
0,5%
Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10%
Pengalihan hak atas tanah/bangunan dan RSS dan
Rumah Susun
5%
Peraturan PPh Final 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi :
pelaksana jasa konstruksi kecil
pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi
pelaksana jasa konstruksi sedang dan besar
perancang jasa konstruksi bersertifikasi usaha
2%
4%
3%
4%
PPh 4 Ayat 2
5. Pemilik Bangunan memiliki sebuah bangunan komersial yang disewakan kepada Penyewa
Bangunan. Total biaya sewa bulanan adalah Rp 50.000.000. Hitung PPh 4 ayat 2 yang harus
dipotong oleh Penyewa Bangunan, serta buatlah jurnal transaksi dari sudut pandang Pemilik
Bangunan dan Penyewa Bangunan.
Menghitung PPh 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh Penyewa Bangunan:
Biaya sewa bulanan: Rp 50.000.000
Tarif PPh Badan (misalnya 10%)
PPh yang harus dipotong: 10% x Rp 50.000.000 =
Pembahasan
Rp 5.000.000
Contoh Soal
6. Infographic Style
Jurnal
Mencatat pendapatan sewa bangunan:
Kas/Bank Rp 50.000.000
PPh 4 ayat 2 Rp 5.000.000
Pendapatan Sewa Rp 55.000.000
Pemilik Bangunan
Mencatat pembayaran sewa bangunan::
Beban Sewa Rp 55.000.000
Utang PPh 4 ayat 2 Rp 5.000.000
Kas Rp 50.000.000
Penyewa Bangunan