7. kup pemeriksaan bukti permulaan
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•1,199 views
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Menguraikan jenis-jenis informasi, data, dan laporan yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan, serta ruang lingkup dan jenis pemeriksaan bukti permulaan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (19)
7. kup pemeriksaan bukti permulaan
- 2. Ketentuan Umum (Pengertian) Bukti Permulaan keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 1 2
- 3. RUANG LINGKUP & JENIS PEMERIKSAAN BUKPER 3
- 4. IDLP IDLP Informasi Data Laporan Pengaduan keterangan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang menjadi dasar pelaporan yang belum dianalisis pemberitahuan mengenai dugaan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 2 4
- 5. Ruang Lingkup IDLP PENGEMBANGAN DAN ANALISIS IDLP DIRJEN PAJAK Masa Pajak Tahun Pajak Bagian Tahun Pajak belum sudah Pemeriksaan / Pemeriksaan Ulang dalam rangka penerbitan SKPKBT Pemeriksaan Bukper Verifikasi/ Pemeriksaan Apakah telah diterbitkan SKP? Intelijen Pengamatan Apakah ada dugaan tindak pidana? YA TIDAK Pasal 2 5
- 6. Perluasan Ruang Lingkup PEMERIKSAAN BUKPER Terdapat data lain diluar pengembangan dan analisis IDLP Ruang Lingkup Pemeriksaan Bukper Diperluas Ruang Lingkup Pemeriksaan Bukper dugaan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan dan modus operandinya Jenis pajak Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 1 2 3 Dengan melakukan pengembangan dan analisis IDLP Tanpa melakukan pengembangan dan analisis IDLP Pasal 3 6
- 7. Jenis Pemeriksaan Bukper Pemeriksaan Bukper Tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak Dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak permohonan Pasal 17B Undang-Undang KUP tindak lanjut dari Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Terbuka Tertutup Apabila terkait: Pasal 4 7