Dokumen tersebut membahas tentang negosiasi dan mediasi sebagai metode penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan pihak ketiga. Dibahas pula tentang jenis-jenis negosiasi, peran mediator, kendala dan cara mengatasi kendala dalam negosiasi, serta tahapan proses mediasi."
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
DI SUSUN OLEH :
NAMA : WIDYIA ASTUTI
NPM : 1434021395
KELAS : KARYAWAN (SABTU)
NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM
NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
DI SUSUN OLEH :
NAMA : WIDYIA ASTUTI
NPM : 1434021395
KELAS : KARYAWAN (SABTU)
NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM
NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM
Tugas Rangkuman
Judul Buku : Negosiasi (Negotiation)
Pengarang : Roy J Lewijcki
Program Studi: Ekonomi Manajemen
Universitas Krisnadwipayana
Dosen Pengampu : Dr. Eddy Sanusi S, SE. MM
Rapat bisnis (business meeting) dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Studi kasus permasalahan pengambilan keputusan PT Garamsiti nurlaeli
Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan memiliki potensi alam yang melimpah salah satunya dalam produksi garam. Garam lokal sudah biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri aneka pangan ikan, asin, perminyakan kulit, pakan ternak, es, tekstil, dan pengeboran minyak. Petani garam mengklain sebagian besar produiksi garam nasional sudah bisa memenuhi persyaratan kualitas yang dibutuhkan industri. Karenanya, petani menolak upaya pemerintah mengimpor garam sesuai dengan rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Denganan demikian, wacana impor garam dianggap sebagai akal-akalan pengusaha semata.
Industri makanan dan minuman membutuhkan garam dengan kadar alkali yang cukup tinggi sebesar 2,2 juta ton hingga 2,3 juta ton atau lebih. Selain itu, garam yang diperlukan industri makanan dan minuman memiliki kadar NaCL sebesar 97% dengan kadar air maksimum 0,5% sementara, kebanyakan produksi lokal dipandang belum mampu memenuhi syarat garam industri tersebut. Disisi lain dari pihak pelaku industri menyatakan bahwa persoalannya bukan hanya sekedar bisa produksi, faktor penting lain juga ada pada kualitas. Hal ini lah yang memicu PT.Garuda Food menghentikan kegiatan produksinya untuk sementara jika pasokan garam industri tidak segera tersedia dalam waktu dekat.
Kebijakan impor garam pertama kali ditempuh berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produsen garam industri maupun garam konsumsi. Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bahan baku industri serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam perlu mengatur ketentuan garam impor.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka kami merumuskannya dalam 2 pertanyaan, antara lain :
1. Apa yang menjadi penyebab impor garam industri Indonesia semakin meningkat?
2. Bagaimana upaya PT. Garam selaku BUMN yang mengurusi pergaraman menangani tataniaga garam industri?
Kami mengupasnya dalam powerpoint ini.
Analisa Kasus Menggunakan Konsep Negosiasi (BATNA, ZOPA, Reservation Price)asyaboo9
ANALISA KASUS NEGOSIASI PENETAPAN HARGA BAHAN BAKU SUSU OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DAN GABUNGAN KOPERASI SUSU INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP NEGOSIASI (BATNA, ZOPA DAN RESERVATION PRICE)
Tugas Rangkuman
Judul Buku : Negosiasi (Negotiation)
Pengarang : Roy J Lewijcki
Program Studi: Ekonomi Manajemen
Universitas Krisnadwipayana
Dosen Pengampu : Dr. Eddy Sanusi S, SE. MM
Rapat bisnis (business meeting) dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Studi kasus permasalahan pengambilan keputusan PT Garamsiti nurlaeli
Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan memiliki potensi alam yang melimpah salah satunya dalam produksi garam. Garam lokal sudah biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri aneka pangan ikan, asin, perminyakan kulit, pakan ternak, es, tekstil, dan pengeboran minyak. Petani garam mengklain sebagian besar produiksi garam nasional sudah bisa memenuhi persyaratan kualitas yang dibutuhkan industri. Karenanya, petani menolak upaya pemerintah mengimpor garam sesuai dengan rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Denganan demikian, wacana impor garam dianggap sebagai akal-akalan pengusaha semata.
Industri makanan dan minuman membutuhkan garam dengan kadar alkali yang cukup tinggi sebesar 2,2 juta ton hingga 2,3 juta ton atau lebih. Selain itu, garam yang diperlukan industri makanan dan minuman memiliki kadar NaCL sebesar 97% dengan kadar air maksimum 0,5% sementara, kebanyakan produksi lokal dipandang belum mampu memenuhi syarat garam industri tersebut. Disisi lain dari pihak pelaku industri menyatakan bahwa persoalannya bukan hanya sekedar bisa produksi, faktor penting lain juga ada pada kualitas. Hal ini lah yang memicu PT.Garuda Food menghentikan kegiatan produksinya untuk sementara jika pasokan garam industri tidak segera tersedia dalam waktu dekat.
Kebijakan impor garam pertama kali ditempuh berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produsen garam industri maupun garam konsumsi. Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bahan baku industri serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam perlu mengatur ketentuan garam impor.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka kami merumuskannya dalam 2 pertanyaan, antara lain :
1. Apa yang menjadi penyebab impor garam industri Indonesia semakin meningkat?
2. Bagaimana upaya PT. Garam selaku BUMN yang mengurusi pergaraman menangani tataniaga garam industri?
Kami mengupasnya dalam powerpoint ini.
Analisa Kasus Menggunakan Konsep Negosiasi (BATNA, ZOPA, Reservation Price)asyaboo9
ANALISA KASUS NEGOSIASI PENETAPAN HARGA BAHAN BAKU SUSU OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DAN GABUNGAN KOPERASI SUSU INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP NEGOSIASI (BATNA, ZOPA DAN RESERVATION PRICE)
R A N G K U M A N
BUKU : NEGOSIASI EDISI 6 BUKU 1
PENULIS : ROY J. LEWICKI
BRUCE BARRY
DAVID M. SAUNDERS
DISUSUN OLEH :
Nama : Hidayatullah
Ruang : 306
NIK : 1634.025.037 / Kelas Sabtu
DOSEN : Dr. Edy Sanusi, SE, MM
Tugas Rangkuman
Judul Buku : The Power of Negotiating
Pengarang : Asti Musman
Program Studi: Ekonomi Manajemen
Universitas Krisnadwipayana
Dosen Pengampu : Dr. Eddy Sanusi S, SE. MM
TUGAS TEKNIK NEGOSIASI
Diajukan untuk memenuhi penilaian Uas Semester VI
Nama : Susanti Nurandini 1534024074
Penerbit : Salemba Humanika
Negosiasi ( EDISI 6 | BUKU 1)
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen
Universitas Krisnadwipayana
Jakarta
Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi. Baik negosiasi secara formal maupun negosiasi non formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan.
Seperti untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi juga tidak hanya dilakukan oleh dua pihak saja. Di dalam negosiasi, bisa dilakukan oleh banyak pihak.
Berikut penjelasan mengenai pengertian, tujuan, jenis, dan tahapan negosiasi.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. 2
GAMBARAN KONFLIK
• Konflik terjadi di mana saja, di masyarakat konflik
dapat terjadi secara tersembunyi, terselubung atau
terbuka.
• Dalam hubungan pribadi, konflik dapat terjadi pada
saudara kandung, suami/istri, orang tua dan anak-
anak, teman-teman dan tetangga, teman kerja,
teman usaha, dan lainnya.
• Konflik atau perselisihan dengan orang dekat sering
mengakibatkan kerusakan hubungan penting dalam
jangka waktu yang lama.
3. 3
Konflik di Organisasi
• Pada organisasi-organisasi sosial, sering juga
terjadi atau berpotensi perang dan emosi
tinggi, dan menjurus pada konflik.
• Seperti tempat ibadah, rumah tangga,
organisasi masyarakat, organisasi profesi,
organisasi politik, organisasi kepemuda- an,
organisasi pekerja, organisasi pengu- saha dan
lainnya semuanya telah menjadi ajang
perkelahian atau konflik.
4. 4
Konflik di Tempat Kerja
• Tempat kerja sering menjadi ajang konflik, antara
rekan kerja, manajer dan pengawas, atasan dan
pegawai, dan kadang-kadang direktur, staf eksekutif,
atau direktur utama. serikat pekerja, dan lainnya.
• Banyak perusahaan yang harus mengeluarkan biaya
proses pengadilan yang besar, karena berusaha
menyelesaikan konflik di dalam atau di luar
perusahaan.
5. 5
Konflik Di Sektor Umum
• Di sektor umum perselisihan antar indus- tri,
antar kelompok kepentingan umum, lembaga
pemerintah terjadi secara teratur, demikian
juga perselisihan antar negara.
• Banyak perselisihan tersebut yang merusak
kesehatan mental, kehilangan sumber energi,
membuang waktu dan uang, serta kerugian
fisik.
6. Negosiasi - Pengertiannya
Metode penyelesaian sengketa yang paling dasar, sederhana, dan tidak
formal.
Suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain (Goodpaster,
1993).
Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada
saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda,
tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, baik pihak ketiga yang tidak
berwenang mengambil keputusan (mediator) atau pihak ketiga yang
berwenang mengambil keputusan (ajudikator)(Fisher & Ury, 1991).
7. Prasyarat negosiasi yang efektif
Kemauan (willingness): mau menyelesaikan masalah dan
bernegosiasi secara sukarela;
Kesiapan (preparedness): siap melakukan negosiasi;
Kewenangan (authoritative): mempunyai wewenang mengambil
keputusan;
Keseimbangan kekuatan (equal bargaining power): memiliki
kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling
ketergantungan;
Keterlibatan seluruh pihak terkait (stakeholdership): dukungan
seluruh pihak terkait dalam proses negosiasi;
Holistik (comprehensive): pembahasan permasalahan secara
menyeluruh.
8. KAREKTERISTIK DARI NEGOSIATOR YANG EFEKTIF
• Persiapan dan kemampuan perencanaan.
• Pengetahuan tentang materi yang dirundingkan.
• Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal.
• Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi
dibawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas).
• Kemampuan dan ketrampilan mendengarkan (cepat, tepat,
menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematisasikan).
• Intelegensia Umum dan ketrampilan mengambil keputusan.
• Integritas tinggi.
• Kemampuan mempengaruhi.
• Sabar.
• Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan diri lawan.
9. Strategi dan Teknik Bernegosiasi
James G Patterson dalam bukunya How to Become a Better Negotiator
sebagaimana dukutip oleh Joni Emirzon(2001,57-59),menjelaskan ada lima
strategi dalam melakukan negosiasi,yaitu ;
• Withdrawall/Avoidance, yaitu strategi menghindar atau melarikan diri
dari persoalan yang sedang dihadapi,strategi ini dapat digunakan
dalam hal :
– apabila permasalahan sederhana;
– bila pihak-pihak yamg terlibat dalam konflik tidak mampu memberikan
tawaran win-win solution;
– bila potensi kekalahan dalam konflik berat (berdasarkan analisis cost
benefit);
– bila tidak cukup waktu untuk menyelesaikan konflik
10. • Smoothing /Accommodation, strategi ini merupakan
strategi negosiasi untuk menyelesaikan konflik dengan
menjaga agar setiap orang merasa senang ,dengan
mengakomodasi kepentingan-kepentingan bersama yang
lebih komprehensip. Strategi ini tepat digunakan apabila :
– permasalahan yang menjadi sumber konflik bersifat kecil;
– kerugian yang timbul dari konflik akan diderita oleh semua pihak
yang terlibat dalam konflik;
– ada pengurangan tingkat konflik agar mendapatkan informasi lebih
banyak;
– sifat melunak diantara para pihak yang konflik juga berkembang.
11. • Compromise , strategi ini merupakan strategi penyelesaian
sengketa yang lebih mengedepankan penyelesaian sengketa
untuk menemukan solusi bersama yang saling
menguntungkan kedua belah pihak ,para pihak mempunyai
kesempatan yang berimbang dalam menyampaikan
pendapatnya. Strategi ini dapat dilakukan dalam hal :
– kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang sama dalam
dalam kompromi;
– apabila solosi edial tidak dapat diujutkan;
– apabila diperlukan solusi sementara untuk masalah yang sangat
komplek;
– apabila kedua belah pihak memiliki kemampuan dan kekuatan yang
sama.
12. • Force/competition, strategi ini menempatkan kedudukan dari
para pihak saling berhadap-hadapan sebagai lawan untuk
mempertahankan hak yang bersifat menang- kalah (win- lose).
Strategi ini dapat digunakan dalam hal :
- konflik memerlukan penyelesaian yang sifatnya segera;
- para pihak yang bersengketa mengharapkan dan senang
dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan;
- semua pihak dalam konflik mengerti dan menerima hubungan
kekuasaan diantara mereka.
13. • Problem solving , strategi ini menempatkan keterbukaan
dan kejujuran dari para pihak untuk secara bersama-sama
menemukan penyelesaian secara adil melalui konsensus-
konsensus yang mereka bangun bersama. Strategi ini akan
efektif digunakan apabila :
- para pihak yang bersengketa sudah terbiasa dan terlatih
menggunakan metode pemecahan masalah;
- para pihak memiliki pemahaman dan tujuan yang sama
dalam penyelesaian konflik;
- konflik yang terjadi timbul karena adanya perbedaan
pendapat dalam menafsirkan sesuatu.
14. Kendala Dan Cara Mengatasinya
Kendala Cara Mengatasi
1. Reaksi mereka Tidak bereaksi
“Go to the balcony”
2. Emosi mereka (marah, takut,
curiga)
jangan melakukan kontra
serangan
“Step to the their
side ”
3. Posisi mereka Coba memahami keinginan pihak
lawan
“Reframe”
15. Kendala Dan Cara Mengatasinya (Cont’d...)
Kendala Cara Mengatasi
4. Ketidakpuasan mereka 1. Identifikasi kepentingan mereka,
terutama kepentingan yang bersifat
substantif, prosedural dan psikologis.
2. Gambarkan hasil yang akan
mencerminkan keberhasilan mereka.
“build them a golden
bridge”
5. Kekuatan mereka Meyakinkan mereka bahwa “harga”
(keinginan “mengalahkan” yang harus
mereka bayar akan “win pihak lain –
loose” lebih “mahal” dibandingkan
apabila mereka berhasil mencapai
kesepakatan
“Use power to educate”
16. NEGOTIATION
DISTRIBUTIVE
apa yang didapatkan
pihak yang satu merupakan
pengeluaran bagi pihak lain
INTEGRATIVE
kedua pihak bekerja sama
secara maksimal dengan
memadukan kepentingan
mereka dalam kesepakatan
Jenis Negosiasi (Perolehan Para Pihak)
17. BATNA
• BATNA= Best alternative to a negotiated
agreement
• Mengetahui BATNA anda, berarti
mengetahui tentang apa yang anda
lakukan, konsekuensi apa yang akan
terjadi pada anda bila negosiasi gagal
mencapai kesepakatan
17
18. Kapan Negosiasi Tidak Perlu Dilakukan ?
1. Tidak mempunyai kewenangan memutuskan
2. Mempunyai power sangat kuat untuk memaksakan
kehendak*
3. Tidak ada waktu cukup untuk mempersiapkan negosiasi
4. Tidak bersedia melakukan gain-gain solution atau
sharing the pain
5. Tidak mengetahui teknik bernegosiasi
Bila salah satu atau para pihak:
19. MEDIASI
• Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang
melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian
mengenai prosedur mediasi yang efektif dan
dapat membantu dalam situasi konflik untuk
mengkoordianasikan aktifitas mereka sehingga
lebih efektif dalam proses tawar menawar …….
Bila tidak ada negosiasi ……. Tidak ada mediasi.
• (Moore C.W, “The Mediation Process”. 1986 Hal
14).
20. MEDIATION
• DEFINISI
– Upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada
keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) , yang secara
aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai
suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak
(MEDIASI).
– Kovach
• Facilitated negotiation. It is a process by which a neutral
third party, the mediator, assist disputing parties in
reaching a mutually satisfactory resolution.
– Nolan Haley
• A short term, structured, task, oriented, participatory
intervention process. Disputing parties work with a
neutral third party, the mediator, to reach a mutually
acceptable agreement
22. Tugas Mediator
Tugas mediator sebagai pihak ketiga yang netral adalah membantu para
pihak dalam menyelesaikan sengketa,oleh karena itu mediator dapat bertindak
sebagai :
• Katasilator, untuk mendorong penyelesaian sengketa yang kondusif diantara
para pihak yang bersengketa
• Pendidik , mediator harus memahami kehendak,keinginan dan aspirasi dari
semua pihak yang bersengketa.
• Nara sumber, mediator adalah tempat para pihak untuk bertanya tentang
sengketa yang mereka hadapi,sebagai pihak pemberi saran dan sumber
informasi yang dibutuhkan oleh para pihak.
• Penyampai pesan, mediator juga berperan sebagai penyampai pesan dari para
pihak untk dikomunikasikan pada pihak lainnya,oleh karena itu seorang
mediator juga harus mampu membuka jalur komunikasi dengan para pihak yang
bersengketa.
• Pemimpin, mediator juga harus mampu mengambil inisiatif untuk mendorong
agar proses perundingan dapat berjalan secara prosedural sesuai dengan
kerangka waktu yang sudah dirancang.
23. PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI
• Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
• Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosaisi
• Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan
diantara para pihak.
• Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam
komunikasi yang baik.
• Menguatkan suasana komunikasi.
• Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan
kenyataan.
• Memfasilitasi creative problem solving diantara para pihak.
• Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.
24. MEDIATOR SKILLS
1. Sebagai pendengar aktif (Active Listening)
2. Mempunyai emphaty
3. Komunikasi verbal dan non verbal
4. Refraining dan Reframing
5. Toleransi terhadap emosi
6. Tidak bersifat mengadili orang lain (Non Judgemental)
7. Menyiapkan rangkuman (Summarizing)
8. Menyusun pertanyaan-pertanyaan (Questioning)
9. Menahan diri dalam memberikan solusi
10. Berpikir kreatif
11. Menyiapkan dokumen
25. 25
Persiapan
Sambutan mediator
Presentasi para pihak
Identifikasi kesepahaman
Mendefinisikan & mengagendakan
masalah
Negosiasi Para Pihak
Pertemuan Terpisah (bila perlu)
Keputusan Para Pihak
Pencatatan Keputusan (Mediator)
Closing
Pembuatan Dokumen
Tahapan Mediasi
Segitiga Mediasi
Tahap pendefinisian masalah
Tahap penyelesaian masalah Boulle, Mediation:
Principles, Process, Practice
(Bitterworths 1966)