Dokumen ini menjelaskan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan PP 30 Tahun 2019 yang bertujuan untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas dalam pembinaan PNS melalui sistem kinerja yang sistematis. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian sasaran kerja, perilaku, dan melibatkan masukan dari rekan kerja. Hasil penilaian berfungsi sebagai dasar pengembangan karier dan dapat dikenakan sanksi bagi PNS yang tidak mencapai target.

1. PENILAIAN KINERJA PNS
Berdasarkan PP 30 Tahun 2019

2. REFORMASI BIROKRASI
.... UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DI
MASA DEPAN

3. Amanat UU ASN
Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin
objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem
prestasi dan sistem karier.
Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat
unit atau organisasi, dengan memperhatikan target,
capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS.
Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Pasal 75 dan 76

4. Amanat UU ASN
Penilaian kinerja PNS dapat mempertimbangkan
pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk
menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan
dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan
jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan.
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target
kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan
pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.Pasal 77

5. SIAPA YANG HARUS MENGETAHUI
PENILAIAN KINERJA PNS INI?
YOUR SITE HERE
Semua PNS harus mengetahui dan memahami proses
penilaian kinerja ini.
BUKAN HANYA PENILAI, TETAPI SEMUA

6. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari
perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan
pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut;
dan sistem informasi kinerja.
Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat
SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan
dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap
tahun.

7. APAKAH PENILAIAN KINERJA PNS?
PROSES PENILAIAN SECARA SISTEMATIS TERHADAP
SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA PNS
Biro Kepegawaian, Kemdikbud
.....yang dinilai?
Apakah Sasaran Kerja
Pegawai tercapai?
Apakah Perilaku Kerja
Pegawai baik?
1
2

8. Apakah Prinsip Dasar dalam PK PNS?
1. Objektif
2. Terukur
3. Akuntabel
4. Partisipasi
5. Transparan
Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh penilaian
subjektif pribadi dari penilai
Dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif.
Seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan
Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara
pejabat penilai dengan PNS yang dinilai
Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak
bersifat rahasia

9. SIAPA PENILAI PERILAKU?
PNS
Atasan
Langsung
Pejabat Yang
ditugaskan
menjadi atasan
langsung
Rekan Kerja
Bawahan
Langsung

10. Penilaian Kinerja PNS dilakukan dalam suatu
Sistem Manajemen Kinerja PNS
Pelaksanaan
Kinerja
Pelaksanaan,
Pemantauan
dan Pembinaan
PenilaianTindak Lanjut
Sistem
Informasi
Kinerja

11. APAKAH SASARAN KERJA PEGAWAI?
SKP = RENCANA KERJA DAN TARGET YG AKAN DICAPAI OLEH
SEORANG PNS.
SKP DISEPAKATI OLEH PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN
DENGAN PEJABAT PENILAI KINERJA PNS SETELAH DIREVIU
OLEH PENGELOLA KINERJA
SKP memuat:
KINERJA UTAMA
KINERJA TAMBAHAN
KINERJA UTAMA DAN KINERJA
TAMBAHAN MEMUAT :
1. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
2. TARGET KINERJA

12. Kriterian Indikator Kinerja
Spesifik
Terukur
Realistis
Memiliki batas waktu
Menyesuaikan Kondisi Internal dan Eksternal

13. Target Kinerja Meliputi Aspek
Kuantitas
Kualitas
Waktu
Biaya

14. PREDIKAT PENILAIAN KINERJA
YOUR SITE HERE
SEBUTAN
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
ANGKA
110 -120
90 -110
70 -90
50 -70
<50

15. KUALITAS WAKTUKUANTITAS
Bobot penilaian SKP adalah 60% -70%, meliputi Aspek
BIAYA

16. SANKSI
Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat
fungsional yang tidak memenuhi Target kinerja dapat dikenakan
sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
Pejabat pimpinan tinggi yang tidak
memenuhi Target kinerja yang
diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada
suatu jabatan, yang diberikan penilaian
kinerja Cukup, Kurang, atau Sangat
Kurang diberikan kesempatan selama 6
(enam) bulan untuk memperbaiki
kinerjanya.
Pejabat Administrasi atau Pejabat
Fungsional yang mendapatkan penilaian
kinerja dengan predikat Kurang atau
Sangat Kurang diberikan kesempatan
selama 6 (enam) bulan untuk
memperbaiki kinerjanya.

17. BAGAIMANA BENTUK FORMULIR SKP?
NO 1. PEJABAT YANG MENILAI NO 2. PNS YANG DINILAI
1 Nama 1 Nama
2 NIP 2 NIP
3 Pangkat/Gol. Ruang 3 Pangkat/Gol.
Ruang
4 Jabatan 4 Jabatan
5 Unit Kerja 5 Unit Kerja
NO
3. KEGIATAN TUGAS
JABATAN
TARGET
KUANTITAS
(OUTPUT)
KUALITAS
(MUTU)
WAKTU BIAYA

18. TUGAS TAMBAHAN
disepakati antara pimpinan Unit Kerja atau Pejabat
Penilai Kinerja PNS dengan yang bersangkutan;
diformalkan dalam surat keputusan;
di luar tugas pokok jabatan;
sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang
bersangkutan; dan/ atau
terkait langsung dengan tugas atau output
organisasi

19. BAGAIMANA PENILAIAN PENCAPAIAN SKP?
PENILAIAN SKP DILAKUKAN DENGAN CARA
MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KERJA
DENGAN TARGET DARI ASPEK KUANTITAS,
KUALITAS, WAKTU DAN/ATAU BIAYA, DIKALIKAN
DENGAN BOBOT KEGIATAN.
BILA REALISASI KERJA MELEBIHI DARI TARGET
MAKA CAPAIAN SKP DAPAT LEBIH DARI 100
(SERATUS)
BILA SKP TIDAK TERCAPAI YG DIAKIBATKAN OLEH
FAKTOR DI LUAR KEMAMPUAN INDIVIDU PNS,
MAKA PENILAIAN DIDASARKAN PD
PERTIMBANGAN KONDISI PENYEBABNYA
REALISASI
TARGET

20. APAKAH PERILAKU KERJA PEGAWAI?
SETIAP TINGKAH LAKU,
SIKAP ATAU TINDAKAN
YANG DILAKUKAN OLEH
PNS ATAU TIDAK
MELAKUKAN SESUATU
YANG SEHARUSNYA
DILAKUKAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN
PERUNDANG-
UNDANGAN.
Bobot Perilaku Kerja
PNS adalah 30% - 40%.

22. BAGAIMANA PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS?
PENILAIAN PKP DILAKUKAN MELALUI PENGAMATAN TERHADAP
PNS YANG BERSANGKUTAN SESUAI KRITERIA YANG DITENTUKAN
PEJABAT PENILAI DAPAT MEMPERTIMBANGKAN MASUKAN DARI
PEJABAT PENILAI LAIN YANG SETINGKAT DI LINGKUNGAN UNIT
KERJA MASING-MASING
NILAI PKP DAPAT DIBERIKAN PALING TINGGI 100 (SERATUS)
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KRITERIA PENILAIAN
PERILAKU KERJA DIATUR DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

23. BAGAIMANA MENGHITUNG PRESTASI KERJA PNS?
NO NILAI KUALIFIKASI
1 91 – ke atas Sangat baik
2 76 – 90 Baik
3 61 – 75 Cukup
4 51 – 60 Kurang
5 50 – ke bawah Buruk
Bobot SKP Bobot PKP

24. PENUTUP
Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untuk
mewujudkan PNS yang profesional dan berkinerja
dalam rangka mendukung reformasi birokrasi
Penilaian Prestasi Kerja PNS akan diterapkan/
diimplementasikan setelah 2 Tahun PP ditetapkan.
Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif,
diharapkan pimpinan instansi menerapkan langkah-langkah
yang diperlukan
Penilaian Prestasi Kerja dilakukan dengan cara
menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku
kerja
Sebelum diberlakukan, saat ini setiap instansi dapat mulai
melakukan simulasi dan mewajibkan PNS di lingkungannya
untuk mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

25. TERIMA KASIH!