Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem pengukuran kinerja pemerintah yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan."
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang efektif dan efisien guna memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Presentasi Direktur Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum pada saat Konsultasi Regional 2013.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang efektif dan efisien guna memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Presentasi Direktur Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum pada saat Konsultasi Regional 2013.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
Slide ini berisi rancangan indikator kinerja Percepatan Peningkatan Penggunan Produk Dalam Negeri (P3DN) beserta pengawasan kolaboratifnya versi 21 Juni 2023.
Silahkan diberikan tanggapan jika Anda tertarik.
Membuat laporan suatu kegiatan memerlukan ketelitian, kecermatan, dan kelengkapan dokumen agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait (MW 2020)
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
5. A. PERENCANAAN KINERJA
PEMENUHAN RPJMD/RENSTRA
-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah disusun
-Renstra SKPD telah disusun
-RPJMD/Renstra telah memuat tujuan
-Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan
(indikator)
-Tujuan telah disertai target keberhasilannya
-Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat sasaran
-Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran
-Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat target tahunan
-RPJMD/Renstra telah menyajikan IKU
-RPJMD/Renstra telah dipublikasikan
PERENCANAAN STRATEGIS
6. KUALITAS RPJMD/RENSTRA
-Tujuan telah berorientasi hasil
-ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria
ukuran keberhasilan yang baik
-Sasaran telah berorientasi hasil
-Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria
indikator kinerja yang baik
-Target kinerja ditetapkan dengan baik
-Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil
program/hasil kegiatan
-Dokumen RPJMD/Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/RPJMD
-Dokumen RPJMD/Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya
ditetapkan
A. PERENCANAAN KINERJA
PERENCANAAN STRATEGIS
7. IMPLEMENTASI RPJMD/RENSTRA
-Dokumen RPJMD/Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen
rencana kinerja tahunan
-Target jangka menengah dalam RPJMD/Renstra telah dimonitor
pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
-Dokumen RPJMD/Renstra telah direviu secara berkala
A. PERENCANAAN KINERJA
PERENCANAAN STRATEGIS
8. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN
-Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun
-Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun
-PK telah menyajikan IKU
-PK telah dipublikasikan
PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN
A. PERENCANAAN KINERJA
9. PEMENUHAN KUALITAS KINERJA PENGUKURAN
-Sasaran telah berorientasi hasil
-Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi
kriteria indikator kinerja yang baik
-Target kinerja ditetapkan dengan baik
-Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran
-Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang
memadai
-Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra
-Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam
kontrak kinerja/tugas fungsi)
-Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada
-Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas
kinerja
-Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci
setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja
PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN
A. PERENCANAAN KINERJA
10. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA PENGUKURAN
-Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
-Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur
keberhasilan
-Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala
-Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian
kegiatan
-Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja
sampai kepada tingkat eselon III dan IV
PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN
A. PERENCANAAN KINERJA
12. B. PENGUKURAN KINERJA
PEMENUHAN PENGUKURAN
-Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara
formal
-Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja
atasannya
-Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
-Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan
-Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu
13. B. PENGUKURAN KINERJA
KUALITAS PENGUKURAN
-IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik
-IKU telah cukup untuk mengukur kinerja
-IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP
-Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator
kinerja yang baik
-Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja
atasannya
-Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU
unit kerja organisasi/atasannya
-Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang
-Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan
-Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala
(bulanan/triwulanan/semester)
-Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi
14. B. PENGUKURAN KINERJA
IMPLEMENTASI PENGUKURAN
-IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran
-IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
-Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya
-Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah
dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward &
punishment
-IKU telah direviu secara berkala
-Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan
pemantauan kinerja secara berkala
16. C. PELAPORAN KINERJA
PEMENUHAN PELAPORAN
-Laporan Kinerja telah disusun
-Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu
-Laporan Kinerja telah di upload kedalam website
-Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP
-Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU
17. C. PELAPORAN KINERJA
PENYAJIAN INFORMASI KINERJA
-Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi
outcome
-Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah
diperjanjikan
-Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
-Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara
realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain
yang diperlukan
-Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan
sumber daya
-Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan
pencapaian sasaran kinerja instansi
-Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan
18. C. PELAPORAN KINERJA
PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA
-Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja
-Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan
-Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki
pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
-Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja
-Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja telah digunakan untuk
penilaian kinerja
20. D. EVALUASI INTERNAL
PEMENUHAN EVALUASI
-Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal
-Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
-Evaluasi program telah dilakukan
-Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan
-Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan
-Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan
-Evaluasi akuntabilitas kinerja atas kabupaten/kota telah dilaksanakan
(pertanyaan ini hanya berlaku untuk Provinsi)
21. D. EVALUASI INTERNAL
KUALITAS EVALUASI
-Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan
pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi
Menpan dan RB
-Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten
-Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik
melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap
-Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang
dievaluasi
-Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi
perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan
-Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
-Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan
perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
-Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan
kinerja yang dapat dilaksanakan
-Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
-Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat
dilaksanakan
-Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode
22. D. EVALUASI INTERNAL
PEMANFAATAN EVALUASI
-Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan
perencanaan
-Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan
penerapan manajemen kinerja
-Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur
keberhasilan unit kerja
-Kualitas implementasi sakip kabupaten/kota telah mengalami peningkatan
(pertanyaan ini hanya berlaku untuk Provinsi)
-Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan
program di masa yang akan datang
-Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-
langkah nyata
24. E. PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)
-Target dapat dicapai
-Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
-Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)
-Target dapat dicapai
-Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
-Analisis kinerja memadai
-Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan
25. DATA DUKUNG
• RPJMD/Renstra
• RKPD/RENJA
• PK
• IKU
• REVIU ATAS
PELAPORAN KINERJA
• RKT
• PK
• LAKIP
• PEDOMAN EVALUASI
• EVALUASI PROGRAM
Indikator
Kinerja
26. E. PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI
BENCHMARK KINERJA
-Kinerja Bidang Kesehatan
-Kinerja Bidang Pendidikan
-Kinerja Bidang Ketenagakerjaan
-Kinerja Bidang Sosial
-Kinerja Bidang Ekonomi
BENCHMARK KINERJA
-Inisiatif dalam pemberantasan korupsi
-Inovasi dalam manajemen kinerja
-Penghargaan-penghargaan lainnya
27. PENILAIAN A/B/C/D/E
Jawaban Kriteria Nilai
A
Memenuhi hampir semua kriteria
1
(lebih dari 80% s/d
100% )
lebih dari 95/d
B
Memenuhi sebagian besar kriteria
0,75
(lebih dari 60% s/d
80% )
(lebih dari 80% s/d
95% )
C
Memenuhi sebagian kriteria
0,50
(lebih dari 40% s/d
60%)
(lebih dari 40% s/d
80%)
D
Memenuhi sebagian kecil kriteria
(lebih dari 20% s/d 40%)
0,25
E
Sangat kurang memenuhi kriteria
(kurang dari 20% ) 0
28. PENYIMPULAN HASIL AKHIR
No. Predikat
Nilai
absolut
Interpretasi Interpretasi
1. AA >90-100 Sangat Memuaskan
2. A >80-90 Memuaskan memimpin perubahan berkinerja tinggi dan sangat
akuntabel
2. BB >70-80 Sangat Baik Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal
3. B >60-70 Baik Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem
yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan
perlu sedikit perbaikan.
4. CC >50-60 Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat
kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung
jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
5. C >30-50 Kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki
sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak
perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
6. D 0-30 Sangat Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk
manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian
perubahan yang sangat mendasar.
29. Gambaran Umum Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja
• Perencanaan Kinerja
– Renstra belum berorientasi hasil (hanya
merencanakan output dari kegiatan2);
– Renstra tidak dilengkapi indikator kinerja;
– Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan
– Dokumen perencanaan tidak dimanfaatkan dalam
penganggaran;
– Belum seluruh (unit kerja) menyusun Penetapan
Kinerja;
– Penetapan Kinerja (PK) tidak digunakan untuk
penilaian kinerja unit kerja.
30. • Pengukuran Kinerja
– Tidak ada Indikator Kinerja Utama (IKU);
– Indikator kinerja tidak "SMART";
– Tidak terdapat sistem pengumpulan data kinerja
• Pelaporan Kinerja (LAKIP)
– Belum menyajikan informasi kinerja;
– Tidak terdapat pembandingan data kinerja yg
memadai;
– Lebih bersifat formalistik, tidak dimanfaatkan
dalam keputusan manajemen;
• Evaluasi Kinerja Internal
– Belum dilakukan.
31. Kendala Saat Ini
• Dokumen perencanaan kinerja belum
“evaluable”;
• Aplikasi perencanaan dan penganggaran
belum terpadu;
• Sistem perencanaan, penganggaran dan
pelaporan belum sepenuhnya terintegrasi;
• Perlu perubahan “mind set”.