Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak (perjanjian), yang mencakup pengertian perikatan, perjanjian, dan kontrak. Dibahas pula unsur-unsur perjanjian yang sah, subjek hukum, syarat sahnya perjanjian, sistem hukum perjanjian menurut KUHPerdata, asas-asas hukum perjanjian, negosiasi kontrak, dan penyusunan kontrak bisnis.

1. Hukum Kontrak
(Pemahaman Teori)

2. PENGERTIAN PERIKATAN, PERJANJIAN DAN
KONTRAK
Perjanjian
 Perikatan Hukum saja
Hukum Sesuai hukum
Hukum +
Perbuatan manusia
Melawan hukum

3. Fakta Hukum
Tindakan Manusia
Fakta Hukum Semata
 Kelahiran;
 Kematian;
 Persaudaraan.
Tindakan manusia lainnya, Tindakan Materiil
 Perbuatan melawan hukum

4. Fakta Hukum
Tindakan Hukum
Tindakan Hukum Sepihak
 Wasiat;
 Penolakan harta peninggalan
Tindakan Hukum Berganda
 Keputusan rapat
Perjanjian

5. Kontrak

6. Perjanjian (kontrak)
Pasal 1331 KUHPerdata:
 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.”
Subekti:
“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di
mana seorang berjanji kepada seorang lain
atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.”

7. UNSUR-UNSUR PERJANJIAN (KONTRAK)
pihak-pihak yang kompeten;
pokok yang disetujui;
 pertimbangan hukum;
perjanjian timbal balik;
hak dan kewajiban timbal balik.

8. Subjek Hukum dalam Perjanjian
Subjek Hukum adalah pendukung hak dan
kewajiban,
Manusia.
Badan hukum.
Kemampuan dalam membuat perjanjian
dengan menafsirkan Pasal 1330 KUHPerdata
secara “a contrario” (Negatif).
Digolongkan orang-orang yang cakap
(“bekwaamheid”) adalah:
Orang-orang yang sudah dewasa.
Mereka yang tidak di bawah pengampuan.

9. Syarat sahnya suatu perjanjian
 Pasal 1320 KUHPerdata:
 sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 suatu hal tertentu;
 suatu sebab yang halal.

10. Syarat sahnya suatu perjanjian
 Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan
syarat-syarat subjektif (Perjanjian dapat
dibatalkan: Voidable / vernietigbaarheid.
 syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-
syarat obyektif (Perjanjian Batal demi hukum:
Void/ nietig.

11. SISTEM HUKUM PERJANJIAN DALAM
KUHPERDATA
sistem terbuka, artinya memberikan
kebebasan kepada para pihak (dalam hal
menentukan isi, bentuk, serta macam
perjanjian) untuk mengadakan perjanjian
akan tetapi isinya selain tidak bertentangan
dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan
ketertiban umum, juga harus memenuhi
syarat sahnya perjanjian

12. ASAS HUKUM DALAM HUKUM PERJANJIAN
(KONTRAK)
 “konsensualitas” di mana persetujuan-persetujuan
dapat terjadi karena persesuaian kehendak
(konsensus) para pihak;
“kekuatan mengikat persetujuan” menegaskan
bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah
merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam
persetujuan yang mereka adakan;
asas kebebasan berkontrak: di mana para pihak
diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai
dengan pilihan bebas masing-masing.

13. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)
Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi:
Kebebasan untuk menentukan kehendak untuk menutup atau
tidak menutup perjanjian.
Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan ditutup
suatu perjanjian;
Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian;
Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian;
Kebebasan untuk menetapkan cara penutupan perjanjian.
Asas ini tercantum di dalam pasal 1338 KUHPerdata.

14. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Konsensualitas (Consensus)
Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, yang
ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu juga
dikehendaki oleh pihak lainnya.
Asas ini tercantum di dalam pasal 1320 KUHperdata.
Konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 (tiga) hal (pasal 1321
KUHPerdata) yaitu:
.Paksaan (dwang);
.Kekhilafan (dwaling);
.Penipuan (bedrog).

15. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Mengikat sebagai Undang-undang (pacta sunt
servanda)
Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak
seperti mengikatnya sebuah undang-undang (pasal 1338
KUHPerdata)
Asas Itikad Baik (Good Faith)
Black’s Law Dictionary memberikan pengertian itikad baik
adalah:
“in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without
deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or
pretense”.

16. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Itikad Baik (Good Faith)
Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik dalah hukum
perjanjian adalah:
“…. Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu
terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang
sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat,
akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat
kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat
kepentingan pihak lain”

17. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Itikad Baik (Good Faith)
Prof. Subekti, SH merumuskan itikad baik sebagai berikut:
“Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti
kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan
sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan
tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian
hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan”.
Pasal 1338 ayat 3KUHPerdata:
“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

18. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Itikad Baik (Good Faith)
Kesimpulan:
Itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan
manusia yang:
• Jujur;
• Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan);
• Tulus ikhlas;
• Sungguh-sungguh.

19. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Fungsi Itikad Baik dalam kontrak.
Rumusan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, dapat disimpulkan
bahwa itikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan
suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa pada waktu kontrak
dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati oleh para
pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-
ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, itikad baik berfungsi
menambah (aanvullend) ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak di dalam kontrak.

20. Hukum Perjanjian
(Kontrak)
NEGOSIASI KONTRAKNEGOSIASI KONTRAK

21. NEGOSIASI KONTRAK Black’s Law Dictionary: “Negotiation is
process of submission and consideration of
offers until acceptable offer is made and
accepted….”.
 Proses untuk menyerahkan dan
mempertimbangkan penawaran-
penawaran sampai suatu penawaran
diterima. …”

22. Sifat Negosiasi kontrak
Positif: Negosiasi yang kooperatif, jika para pelaku
negosiasi hendak mencapai suatu kontrak yang
bersifat kerjasama. Jadi, sifat positif itu diperoleh
dari maksud orang untuk memulai sesuatu yang
baru dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
Negatif: Negosiasi yang kompetitif, jika para pelaku
negosiasi hendak mencapai suatu perdamaian.
Suatu negosiasi untuk mencapai perdamaian
bersifat negatif karena melalui negosiasi itu orang
hendak mengakhiri sesuatu yang negatif, yaitu
perselisihan atau sengketa itu.

23. KODE ETIK DAN PERILAKU NEGOSIASI
Win-Win Attitude:
Suatu sikap yang dilandasi oleh itikad bahwa
negosiasi kontrak itu sedapat mungkin pada
akhirnya akan menghasilkan suatu kontrak yang
menguntungkan secara timbal balik.
Right or wrong my client/ Gaya Soviet:
Umumnya dilakukan oleh orang berpekara,
walaupun cara ini sebaiknya dihindari. Alasannya
dengan cara seperti ini siapa yang mau berhadapan
dengan orang yang hanya mau menang sendiri, yang
membuat orang enggan untuk bernegosiasi lebih
lanjut.

24. STRATEGI DASAR DALAM TEKNIK NEGOSIASI
Membangun kepercayaan.
Memenangkan commitment.
Mengelola tentangan.
Mengkompromikan jalan keluar.

25. PENYUSUNAN
KONTRAK BISNIS

26. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Pemahaman akan latar belakang transaksi
latar belakang yang merupakan keinginan dari
para pihak untuk mengadakan transaksi yang
akan dirumuskan dalam bentuk kontrak
menetapkan judul atau titel dari suatu kontrak
yang mencerminkan esensi ketentuan-ketentuan
dari kontrak yang bersangkutan

27. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Pemahaman akan latar belakang transaksi
Yang diperlukan adalah:
 .Wawasan bidang transaksi yang akan dirumuskan;
 .Pengetahuan dan kemampuan berpikir secara yuridis.
Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan wawasan
berakibat kerugian yang besar, karena transaksi yang
dituju menjadi bias

28. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Pengenalan dan pemahaman akan para
pihak
harus mengenal mitranya dengan baik.
Pengenalan mitra dengan baik, para pihak akan
mengetahui ‘identifikasi mitra’, sehingga dapat
diketahui apa usaha yang dimilikinya, seberapa
canggih kemampuan profesionalnya, berapa
besar pangsa pasar yang dikuasainya,
pengalamannya.
Dengan mengetahui secara baik, barulah para
pihak dapat bekerjasama.

29. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Pengenalan dan pemahaman akan objek
transaksi
Bisnis apa yang akan dijalani bersama-sama
dengan mitra ?
Prosedur kerja apa yang harus dilalui ?
Bagaimana cara kerja unsur-unsurnya ?
Bagaimana viability atau tingkat kemungkinan
sukses dari bisnis ini ?

30. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Penyusunan garis besar transaksi
skema transaksi yang transparan dan konklusif
Proyek merupakan setimbun tindakan dan
langkah yang harus dilaksanakan itu dirumuskan
dalam kontrak sebagai deretan dari aneka hak
dan kewajiban yang timbal balik sifatnya.

31. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Penyusunan garis besar transaksi
Perlu diketahui mana “hulu” dan “hilir” nya dari
transaksi yang akan dilaksanakan.
Menghindari petualang dalam transaksi bisnis,
sebuah pertanyaan muncul “Do we have a case,
or not ?” (Apakah kita memang menghadapi
kasus, atau sebenarnya tidak terdapat kasus ?).

32. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Perumusan pokok-pokok kontrak
Mana pesan yang menonjol, yang merupakan
pokok dari suatu kontrak.
Dalam keadaan ideal, pesan pokok dari para
pihak bersifat komplementer, dalam arti pesan
pokok dari yang satu mengimbangi pesan pokok
dari pihak yang lain.

33. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Perumusan pokok-pokok kontrak
Contoh: jual beli dengan objek pabrik. Pihak
penjual ingin menjual pabriknya dan
mengharapkan harga yang sepadan dengan nilai
pabrik itu, sementara pihak pembeli ingin
membeli pabrik tersebut dengan nilai yang
dianggapnya sepadan dengan keuntungan yang
bisa diperolehnya melalui pabrik itu.

34. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Perumusan pokok-pokok kontrak
Setelah pesan pokok yang menonjol, kemudian
langkah selanjutnya merumuskan pokok-pokok
dari suatu kontrak

35. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Perumusan pokok-pokok kontrak
Pokok-pokok tersebut harus dirumuskan dengan
cermat dan akurat, karena. Hal ini dikarenakan:
Pertama, rumusan tentang pokok-pokok
kontrak itu menentukan keruntutan
(kesinambungan logis) dari ketentuan-ketentuan
pelaksanaan dari suatu kontrak.

36. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
Perumusan pokok-pokok kontrak
Kedua, keruntutan itu menentukan, apakah
hubungan timbal balik dari berbagai hak dan
kewajiban yang akan berlaku bagi para pihak
ditetapkan secara adil dan masuk akal.
• Keruntutan ini perlu diperhatikan, karena
kadang-kadang dapat terjadi bahwa suatu pihak
memang hendak mempecundangi pihak lain jauh
hari sebelum mereka benar-benar saling
mengikatkan diri.

37. TEKNIK
PERANCANGAN
KONTRAK

38. ANATOMI KONTRAK
Judul Kontrak (Heading/Contract Title)
 Judul kontrak harus dapat mengidentifikasikan inti
kontrak yang syarat-syarat, ketentuan-ketentuan atau
klausula-klausulanya diatur di dalamnya.
 Korelasi dan relevansi antara judul dan isi kontrak.

39. ANATOMI KONTRAK
Tempat dan tanggal penanda-tanganan
kontrak
Standar pembukaan dari kontrak pada umumnya
memuat tempat dan tanggal penanda-tangan
kontrak. Terkadang tunduk pada keharusan
formal tertentu, misal pada akta jual beli tanah,
akta notarial

40. ANATOMI KONTRAK
Tempat dan tanggal penanda-tanganan
kontrak
Tanggal penanda-tanganan kontrak dapat
menentukan keabsahan kapasitas para pihak
serta keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan
yang dicapai oleh para pihak. Alasannya,
kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah bila tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku pada
tanggal penanda-tangan kontrak

41. ANATOMI KONTRAK
KOMPARISI (Belanda : Comparitie, yang berarti
penghadapan).
 Istilah ini sebenarnya digunakan untuk menandai
suatu bagian pembukaan dari akta-akta notaris, dan
karena bagian itu memang menyebutkan pihak-pihak
yang menghadap notaris.
 Komparisi memuat identifikasi dari para pihak yang
melibatkan dan mengikatkan diri di dalam suatu
kontrak

42. ANATOMI KONTRAK
 Yang dapat menjadi pihak dalam kontrak adalah subjek
hukum, yang diklasifikasikan sebagai manusia dan
badan hukum.
 Untuk dapat menjadi subjek hukum, manusia dan badan
hukum harus memenuhi syarat kecakapan bertindak
(bekwaamheid). Kecakapan manusia harus dibuktikan
dengan identitasnya. Akan tetapi untuk menjadi pihak
dalam suatu kontrak, seseorang yang mewakili suatu
badan hukum sebagai subjek hukum harus memenuhi
syarat tambahan, yaitu bahwa dia juga memiliki
wewenang bertindak (bevoegdheid)

43. ANATOMI KONTRAK
RECITALS (Pertimbangan-Pertimbangan Umum
Kontrak).
 Berisikan kondisi umu dari para pihak yang akan
membuat suatu kontrak, berisikan kemampuan
modal, teknologi, pengalaman yang handal, pangsa
pasar dan sebagainya.

44. ANATOMI KONTRAK
RECITALS (Pertimbangan-Pertimbangan Umum
Kontrak). Contoh Kontrak Franchise
a.tempat dimana franchisor membangun sistem
yang unik dan berhasil bertahan untuk
mengoperasikan bisnis, identifikasi dari bisnis
serta sistem franchise
b.menggambarkan merek dagang, jasa, dan
tanda-tanda lain, copy rights, logo, pembeda
lannya.

45. ANATOMI KONTRAK
RECITALS (Pertimbangan-Pertimbangan Umum
Kontrak). Contoh Kontrak Franchise
c.menggambarkan seluruh tanda pembeda
yang tergambar dalam bangunan milik franchisor
d.menggambarkan sistem franchise yang ada,
serta atribut bisnis

46. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
KONTRAK
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK. Hubungan
antara hak dan kewajiban, serta hubungan antara
perangkat hak dan kewajiban di antara para
pihak seyogyanya merupakan hubungan yang
logis

47. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG
KONTRAK
Pernyataan dan jaminan.
Masa berlakunya kontrak, berupa:
 Titik awal masa laku ditentukan berdasarkan dua
kemungkinan berikut ini:tanggal penanda tangan
kontrak; atau tanggal dipenuhinya syarat-syarat
tertentu (conditions precedent).
 Titik akhir masa laku: titik akhir masa laku dapat
ditentukan berdasarkan:
.

48. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG
KONTRAK
Akhir masa laku yang disepakati (agreed expiry).
Berakhirnya masa laku suatu kontrak pada tanggal
yang disepakati biasanya didasarkan pada anggapan
bahwa pada saat tersebut tujuan kontrak telah
tercapai.
Pengakhiran (termination). Pengakhiran suatu
kontrak bisa juga dilakukan sebelum berakhirnya
masa laku dari kontrak tersebut pada tanggal yang
semula disepakati bersama.

49. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG
KONTRAK
 .Pengakhiran yang bersifat mendahului ini dapat
dikembalikan pada tiga sebab berikut ini:
 Cedera janji (default) yang dilakukan oleh salah satu
pihak yang memberi alasan kepada pihak lainnya
untuk mengakhiri atau membatalkan berlakunya
kontrak;
 Keadaan kahar (force majeure) yang dialami oleh salah
satu atau semua pihak pada suatu kontrak dan yang
berlangsung secara berkepanjangan sehingga
mendorong para pihak untuk sepakat mengakhiri
kontrak yang mengikat mereka;

50. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG
KONTRAK
 .Pengakhiran yang bersifat mendahului ini dapat
dikembalikan pada tiga sebab berikut ini:
 Ketentuan hukum yang mengatasi kehendak dan
kesepakatan para pihak, yang dapat terjadi jika
misalnya pada suatu ketika lahir undang-undang yang
melarang dibuatnya kontrak-kontrak tertentu.

51. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG
KONTRAK
 Hukum yang dipilih oleh para pihak.
 Forum yang dipilih.
 Bahasa resmi yang digunakan untuk penafsiran
kontrak.
 Pemberitahuan atau komunikasi.

52. LAMPIRAN- LAMPIRAN KONTRAK
 Annex: lampiran.
 Schedule: jadual pelaksanaan kontrak.
 Supplement: ketentuan-ketentuan tambahan untuk
pelaksanaan kontrak.
 Exhibits: berisi jadual, spesifikasi teknis, desain-
desain, peta lokasi,
 dan sebagainya.

53. AMANDEMEN
Amandemen adalah perubahan yang dilakukan
terhadap perubahan suatu kontrak yang telah
berlaku dan mengikat para pihak karena telah
mereka tanda tangani dan/atau telah memenuhi
syarat-syarat berlakunya (conditions precedent).

54. AMANDEMEN
Oleh karenanya amandemen itu dapat
mengakibatkan perubahan-perubahan berikut ini:
Perubahan dari para pihak yang terlibat pada kontrak, dan
karena itu boleh disebut sebagai “perubahan subjektif” atau
‘contract assignment’ (pengalihan kontrak.
Perubahan dari isi kontrak, dan dengan demikian meliputi
perubahan dari hak dan kewajiban, serta bisa juga
perubahan dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
yang ditetapkan dalam kontrak, dan karena itu disebut
sebagai ‘perubahan objektif’.

55. AMANDEMEN
♦ Instrumen amandemen:
Suatu amandemen hanya berlaku jika disepakati
oleh para pihak, kesepakatan itu perlu ditegaskan
juga. Karena itu dalam praktik, suatu
amandemen selaku ditegaskan secara tertulis
yang dapat mengambil bentuk:
Lampiran tambahan pada kontrak.
Kontrak tambahan yang menjadi bagian dari kontrak
utama; atau
Mengganti seluruh naskah kontrak.