Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, termasuk konsep, kerangka hukum dan kebijakan, komponen, tata kelola, dan upaya percepatan penerapannya. SPBE bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Pendekatan 6 komponen untuk mengimplementasikan SPBE (Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik) dan SATU DATA di lembaga pemerintahan.
a. Strategi - Kebijakan
b. Organisasi
c. Proses
d. Arsitektur
e. SDM
f. Manajemen Perubahan
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pendekatan 6 komponen untuk mengimplementasikan SPBE (Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik) dan SATU DATA di lembaga pemerintahan.
a. Strategi - Kebijakan
b. Organisasi
c. Proses
d. Arsitektur
e. SDM
f. Manajemen Perubahan
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Evaluasi spbe fd-2020
1.
2. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
MATERI PAPARAN
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Konsep Tata Kelola dan Manajemen SPBE
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
• Konsep Evaluasi SPBE dan Hasil Evaluasi SPBE
1
2
3. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
4. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KONDISI SAAT INI : KEBIJAKAN
APLIKASI / DATABASE
INFRASTRUKTUR
user
K/L/D
K/L/D
K/L/D
APLIKASI / DATABASE
INFRASTRUKTUR
user
K/L/D
K/L/D
K/L/D
APLIKASI / DATABASE
INFRASTRUKTUR
user
K/L/D
K/L/D
K/L/D
UU 14/2008
Keterbukaan Informasi Publik
Sistem Informasi dan
Dokumentasi
UU 25/2009
Pelayanan Publik
Sistem Informasi
Pelayanan Publik
UU 23/2014
Pemerintahan Daerah
Sistem Pembangunan
Daerah
UU 43/2009
Kearsipan
Sistem Informasi
Kearsipan
APLIKASI / DATABASE
INFRASTRUKTUR
user
K/L/D
K/L/D
K/L/D
Pembangunan SPBE bersifat Sektoral
Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
5. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KONDISI SAAT INI : PEMBANGUNAN SPBE
6. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
PERPRES NOMOR 95/2018 TENTANG SPBE
Tujuan
adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan
layanan kepada pengguna SPBE
SPBE
Platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE
di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
7. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
LAYANAN SPBE
Pemerintah
ASN
Pelaku
Usaha
Masyarakat
Layanan
PBE
Layanan:
• e-Office
• e-Planning
• e-Budgeting
• e-Monev
Layanan:
• e-Procurement
• e-Perijinan
Layanan:
• e-Kepegawaian
• e-Pensiun
Layanan:
• e-Pengaduan
• e-Kesehatan
• e-Pendidikan
G2B
G2E
G2G G2C
8. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KERANGKA PERATURAN PRESIDEN
Tata Kelola SPBE
Kerangka kerja yang
memastikan terlaksananya
pengaturan, pengarahan, dan
pengendalian dalam penerapan
SPBE secara terpadu
Manajemen SPBE
Melaksanakan pengelolaan unsur-
unsur SPBE secara efisien, efektif,
dan berkesinambungan
Manajemen
Risiko
Manajemen
Keamanan
Informasi
Manajemen
Data
Manajemen
Aset TIK
Manajemen
Layanan
Manajemen
Pengetahuan
Manajemen
Perubahan
Manajemen
SDM 1
2
3
4
5
6
7
Layanan
SPBE
Data dan
Informasi
Infrastruktur
SPBE
Aplikasi SPBE
Keamanan
SPBE
Rencana
Anggaran
Rencana Induk
dan
Arsitektur
SPBE
Proses Bisnis
Audit TIK
Percepatan Penerapan SPBE
Implementasi SPBE yang
terintegrasi meliputi:
• Integrasi perencanaan,
penganggaran, pengadaan
• Integrasi data kepegawaian
• Integrasi kearsipan
• Integrasi pengaduan publik
• Pembangunan Pusat Data
Nasional
Penyelenggara SPBE
• Tim Koordinasi SPBE Nasional
• Pelaksana SPBE di Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah
9. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
UNSUR-UNSUR SPBE
Peta
Rencana
SPBE
Proses
Bisnis
SPBE
Rencana dan
Anggaran
SPBE
Pusat Data
Terpadu
Jaringan Intra
Pemerintah
Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah
Aplikasi SPBE
Data dan
Informasi
Keamanan SPBE
Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Arsitektur
SPBE
Rencana
Induk SPBE
Nasional
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Layanan
Menteri PANRB
Menteri Kominfo
Menteri
PPN/Bappenas
Menteri Keuangan
Menteri Dagri
Kepala BSSN
10. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KETERPADUAN ANTAR UNSUR SPBE
Infrastruktur PBE
Arsitektur
SPBE
Nasional
Rencana dan
Anggaran
SPBE
Proses
Bisnis SPBE
Aplikasi
SPBE
Data dan
Informasi
Keamanan
SPBE
Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Layanan Publik Berbasis
Elektronik
Pusat Data
Nasional
Jaringan
Nasional Intra
Pemerintah
Sistem
Penghubung
Layanan
Pemerintah
berdasarkan berdasarkan
berdasarkan
berdasarkan
berdasarkan
Rencana
Induk SPBE
Nasional
11. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL
Menteri
PANRB
Menteri Dagri
• Mengoordinasikan proses
bisnis Pemda
• Mengoordinasikan
penerapan SPBE di Pemda
Menteri PPN/ Bappenas
• Mengoodinasikan perencanaan
SPBE K/L dan Nasional
• Mengoordinasikan tata kelola
data dan manajemen data
Menteri Keuangan
• Mengoordinasikan
penganggaran SPBE K/L dan
Nasional
Menteri Kominfo
• Mengoordinasikan
pembangunan aplikasi
• Mengoordinasikan
pembangunan infrastruktur TIK
• Kebijakan umum audit TIK
• Melaksanakan manajemen
aset TIK dan Layanan
Kepala BPPT
• Melaksanakan audit
Infrastruktur SPBE Nasional dan
Aplikasi Umum
• Menetapkan manajemen
pengetahuan dan alih teknologi
Kepala BSSN
• Melaksanakan pengamanan SPBE
• Menyusun standar keamanan
SPBE Nasional
• Menetapkan manajemen dan
melaksanakan audit keamanan
SPBE
Menteri
Dagri
Menteri
Kominfo
Menteri
Keuangan
Menteri
PPN/
Bappenas
Kepala
BSSN
Kepala
BPPT
Menteri PANRB
• Ketua Tim Koordinasi
SPBE Nasional
• Mengoordinasikan seluruh
aktivitas SPBE Nasional
• Mengoordinasikan proses
bisnis pemerintahan
• Menetapkan aplikasi umum
• Menetapkan manajemen
risiko, SDM, perubahan
12. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Koordinator SPBE Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah
• Setiap Pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
menetapkan kebijakan Penyelenggaraan SPBE.
• Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Kepala Daerah
adalah Sekretaris
• Tugas Koordinator SPBE adalah melakukan
koordinasi penerapan kebijakan dan
penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah masing-masing.
K/L
Kota
Kab
Prov
KOORDINASI KETERPADUAN ANTAR K/L/D
K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
13. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
MODEL GENERIK: TIM KOORDINASI SPBE K/L/D
Sekretaris
Organisasi dan
Tata Laksana
• Mengoordinasikan integrasi
proses bisnis di K/L/D
• Mengelola arsitektur bisnis
• Mengelola layanan
Perencanaan
• Mengoodinasikan perencanaan
SPBE di K/L/D
• Mengoordinasikan tata kelola
data dan manajemen data
Keuangan
• Mengoordinasikan
penganggaran SPBE Pemda
TIK / Kominfo
• Mengelola Arsitektur SPBE
• Mengoordinasikan
pembangunan aplikasi dan
infrastruktur TIK
• Penerapan keamanan SPBE
• Melaksanakan manajemen
aset TIK dan Layanan
• Wali data
Dewan TIK Daerah/
Perguruan Tinggi
• Memberikan rekomendasi arah
pembangunan TIK
• Optional
Unit Sektor
• Menyampaikan kebutuhan layanan
SPBE di K/L/D
• Mengelola kebutuhan layanan
SPBE
Ortala
TIK/
Kominfo
Keuangan
Perenca-
naan
Unit Sektor
Wantikda
Perguruan
Tinggi
Sekretaris
• Mengoordinasikan
penerapan kebijakan SPBE
di K/L/D
• Mengoordinasikan layanan
pemerintahan
• Mengoordinasikan SPBE
dengan instansi pusat dan
pemda lain
14. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
MANAJEMEN SPBE
Serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan
berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas
Manajemen Risiko
Kemen PANRB
Manajemen
Keamanan Informasi
BSSN
Manajemen Data
KemenPPN/Bappenas
Manajemen Aset TIK
Kemenkominfo
Manajemen SDM
SPBE
KemenPANRB
Manajemen
Pengetahuan
BPPT
Manajemen Layanan
Kemenkominfo
Manajemen
Perubahan
KemenPANRB
15. o Integrasi naskah dinas elektronik
(kearsipan)
o Koordinator: Menteri PANRB
o Integrasi data kepegawaian antara
BKN dan Instansi Pemerintah
o Koordinator: Menteri PANRB
o Integrasi pengaduan pelayanan publik
o Koordinator: Menteri PANRB
o Integrasi perencanaan,
penganggaran, dan pengadaan
o Koordinator: Menteri PPN/Bappenas
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
PERCEPATAN PENERAPAN SPBE
Rp
o Integrasi infrastruktur PBE (Pusat
Data Nasional, Jaringan Nasional
Intra Pemerintah)
o Koordinator: Menteri KOMINFO
16. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
17. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TUJUAN EVALUASI SPBE
Menjamin kualitas
penyelenggaraan
SPBE Instansi
Pemerintah
Memberikan saran
perbaikan untuk
peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
SPBE
Mengetahui
capaian tingkat
kematangan
penyelenggaraan
SPBE di Instansi
Pemerintah
18. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
ASPEK PENILAIAN
Tata Kelola
• Kelembagaan
• Strategi dan
Perencanaan
• TIK
Layanan
• Administrasi
Pemerintahan
• Pelayanan
Publik
Kebijakan
• Tata Kelola
• Layanan
“Aspek merupakan area spesifik penyelenggaraan SPBE yang dinilai”
Total: 37 Indikator yang diukur tingkat kematangannya
19. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
PENGUKURAN PROSES TATA KELOLA
• Proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc.Rintisan
• Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah
didefinisikan dan didokumentasikan.Terkelola
• Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.Terstandar
• Proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.Terintegrasi
• Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara
berkesinambungan.Optimalisasi
20. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
PENGUKURAN LAYANAN
• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.Informasi
• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.Interaksi
• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.Transaksi
• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.Kolaborasi
• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan
eksternal.Optimalisasi
21. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
NILAI INDEKS SPBE
NO NILAI INDEKS KATEGORI
1 4,2 – 5,0 Memuaskan
2 3,5 – < 4,2 Sangat Baik
3 2,6 – < 4,5 Baik
4 1,8 – < 2,6 Cukup
5 1 – < 1,8 Kurang
22. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
HASIL EVALUASI SPBE KOTA AMBON
0
1
2
3
4
Kebijakan Tata Kelola
Kebijakan Layanan
Kelembagaan
Strategi dan
Perencanaan
TIK
Layanan Adpem
Layanan Publik
Nilai Indeks Aspek SPBE
Nilai Target
Nilai Capaian
Nilai Target
(Indeks SPBE 2,6)
2,86
2,10
2,50
3,00
3,00
3,00
3,33
23. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
AREA PENINGKATAN PENERAPAN SPBE
• Kebijakan bidang Tata Kelola
• Kebijakan bidang LayananKebijakan
• Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota
• Perencanaan dan Penganggaran TerpaduTata Kelola
• Layanan terpadu/terintegrasi
• Dukungan infrastruktur dan aplikasiLayanan
Indeks
2,41
Indeks
2,86
Indeks
3,12
24. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
RENCANA KEGIATAN SPBE 2019
• 616 K/L/D
• 28 Maret 2019
Hasil Evaluasi
• Perpres 95/2018
• Juni 2019
Sosialisasi
• 53 Pemda yang
belum
dievaluasi 2018
• April – Juli 2019
Evaluasi
• Bimtek/Piloting
• 623 K/L/D
• Juli 2019
Asistensi
• Evaluasi Mandiri
• 623 K/L/D
• Oktober 2019
Pemantauan
25. Terima Kasih Atas Perhatiannya
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A