SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Hotel Grand Mercure
Jakarta, 3-4 Juni 2014
Rapat Kerja Bidang Supervisi KPPN dan
Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN:
Pelaporan Pemantauan
Pengendalian Utama
Penyaji/Narasumber:
Zainuddin Zen
Januarti Tiurmaida
Febriana Ristanti K.
Bagus Ardianzah
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Jenis Laporan PPU
3
Pemantauan
Pengendalian
Utama
Temuan
Laporan
Hasil Pengujian
Pengendalian
Utama
Laporan
Temuan Segera
Laporan
Akhir Triwulanan
Laporan Temuan
Berindikasi Fraud
sering, signifikan,
tindak lanjut segera
rutin
indikasi
fraud
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU)
4
• Tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian
utama suatu kegiatan dalam periode tertentu
• Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam periode
tersebut
• Rekapitulasi tindak lanjut yang belum tuntas dari hasil pemantauan
periode sebelumnya
• Disampaikan minimal dua kali dalam sebulan dengan jangka waktu
yang seimbang antara periode satu dengan periode lainnya
• Batas akhir:dua hari kerja setelah akhir periode
Isi Laporan
Waktu Pelaporan
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU)
5
LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA
[Nama unit]
PERIODE … - … 2013
No
Pengendalian
Utama
Populasi Sampel
Jumlah
Kepatuhan
Tingkat
Kepatuhan (%)
Jumlah
Temuan
Jumlah
Rekomendasi
Jumlah Tindak
Lanjut Belum
Tuntas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Nama Kegiatan:………………………………….(a)
1.
2.
Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b)
Nama Kegiatan:………………………………….(a)
1.
2.
Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b)
Total periode ini (c) (c) (c)
Kumulatif s.d.periode sebelumnya (d) (d) (d)
Total s.d. periode ini (e) (e) (e)
Informasi tambahan:
………………………………………………………………………………………………………………………… (f)
Jakarta, …………..20…
[Pimpinan Pelaksana Pemantauan]
[Nama]
NIP […………………]
Format LHPPU
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU)
6
Contoh LHPPU
LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA
Kanwil DJPb Provinsi ABC
PERIODE 1-15 November 2013
No Pengendalian Utama Populasi Sampel Jumlah Kepatuhan
Tingkat Kepatuhan
(%)
Jumlah Temuan
Jumlah
Rekomendasi
Jumlah Tindak
Lanjut Belum
Tuntas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
Nama Kegiatan: Pengesahan revisi DIPA
1.
5 5 4 80% 1 1 1
2.
5 5 5 100% 0 0 0
Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b)
Nama Kegiatan: Penyusunan LKPP tingkat kanwil
1. DUPU 1 10 10 10 100% 0 0 0
2. DUPU 2..dst 10 10 100 100% 0 0 0
Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b)
Total periode ini 1 1 1
Kumulatif s.d.periode sebelumnya 0 0 0
Total s.d. periode ini 1 1 1
Informasi tambahan:
Kota DEF, 18 November 2013
Kepala Bidang SKKI
Adi D
NIP 0600000
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Temuan Segera
7
Temuan dengan kriteria:
• suatu pengendalian sering tidak dilaksanakan
• berpengaruh tinggi terhadap strategi/aktivitas operasi dan/atau
terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders)
• perlu segera ditindaklanjuti untuk mencegah kegagalan yang lebih
luas
• Satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang bersifat segera
Isi Laporan
Waktu Pelaporan
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Temuan Segera
8
Unit eselon I
Penyusun
Laporan
Penerima Laporan
Tanpa unit
vertikal
Pelaksana
pemantauan
tingkat eselon I
Pimpinan unit eselon II, dan berdasarkan pertimbangan
pelaksana pemantauan dapat dikirim ke pimpinan unit
eselon I
Memiliki unit
vertikal
Pelaksana
pemantauan
tingkat kantor
pelayanan
Kepala kantor pelayanan, dan berdasarkan pertimbangan
pelaksana pemantauan dapat dikirim ke:
1. kepala kantor wilayah, dengan tembusan pimpinan
pelaksana pemantauan tingkat wilayah; dan/atau
2. pimpinan unit eselon I dengan tembusan pimpinan
pelaksana pemantauan tingkat eselon I
Pelaksana
pemantauan
tingkat wilayah
Kepala kantor wilayah, dan berdasarkan pertimbangan
pelaksana pemantauan dapat dikirim ke pimpinan unit
eselon I dengan tembusan pelaksana pemantauan tingkat
eselon I
Pelaksana
pemantauan
tingkat eselon I
Pimpinan unit eselon II, dan berdasarkan pertimbangan
pelaksana pemantauan dapat dikirim ke pimpinan unit
eselon I.
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Temuan Segera
9
LAPORAN TEMUAN SEGERA
KEGIATAN [nama kegiatan yang dipantau]
PADA [nama unit yang dipantau]
NOMOR : ……………………………
TANGGAL : ……………………………
[JUDUL TEMUAN]
GAMBARAN UMUM KEGIATAN
…………………………………………………………………………………………………………………………
TEMUAN
Kondisi
…………………………………………………………………………………………………………………………
Kriteria
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sebab
…………………………………………………………………………………………………………………………
Akibat
…………………………………………………………………………………………………………………………
Upaya yang telah dilakukan (bila ada)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Jakarta, …………. 20….
[Pimpinan Pelaksana Pemantauan]
[Nama]
NIP [……………………..]
Lampiran
………………………………………………………………………………………………………………………
[Disajikan bukti-bukti, data-data, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan temuan]
Format Laporan Temuan Segera
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Temuan Segera
10
LAPORAN TEMUAN SEGERA
Kegiatan Pengadaan Barang Persediaan dengan Penunjukan Langsung
Pada Bagian Umum Kanwil ABC
NOMOR : 1/Kw.0321/20013
TANGGAL : 30 Nopember 2013
Konsep rencana Kebutuhan Barang Persediaan belum dilakukan reviuu berjenjang
GAMBARAN UMUM KEGIATAN
Pengadaan barang persediaan sering dilakukan dan bernilai kecil sehingga dilakukan dengan pengadaan langsung
TEMUAN
Kondisi
Belum dilakukan reviu berjenjang atas penetapan rencana kebutuhan barang
Kriteria
Hal ini belum sesuai dengan ketentuan.....--------……
Sebab
Hal ini terjadi karena konsep surat kebutuhan barang tidak disampaikan kepada Kabag Umum
Akibat
Rencana kebutuhan barang tidak direviu sehingga pnegdaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan
Upaya yang telah dilakukan (bila ada)
Akan dikonfirmasi ulang atas permintaan kebutuhan barang persediaan dan dilakukan reviu ulang oleh Kabag Umum
Kota DEF, 30 Nopember 2013
Kepala UKI-W
Adi D
NIP 060000
Lampiran [Disajikan bukti-bukti, data-data, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan temuan]
Contoh Laporan Temuan Segera
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Temuan Berindikasi Fraud
11
• Adanya indikasi fraud yang dilakukan secara sengaja oleh orang-
orang intern Kementerian Keuangan dengan maksud untuk
mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya dan
merugikan organisasi.
• Satu hari kerja setelah ditemukan temuan berindikasi fraud
Isi Laporan
Waktu Pelaporan
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Temuan Berindikasi Fraud
12
Unit eselon I Penyusun Laporan Penerima Laporan
Tanpa unit
vertikal
Pelaksana pemantauan
tingkat eselon I
Pimpinan unit eselon I dan
Inspektur Jenderal
Memiliki unit
vertikal
Pelaksana pemantauan
tingkat kantor pelayanan
Pimpinan unit eselon I; pelaksana
pemantauan tingkat eselon I; dan
Inspektur Jenderal.
Pelaksana pemantauan
tingkat wilayah
Pimpinan unit eselon I; pelaksana
pemantauan tingkat eselon I; dan
Inspektur Jenderal.
Pelaksana pemantauan
tingkat eselon I
Pimpinan unit eselon I; dan
Inspektur Jenderal.
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Temuan Berindikasi Fraud
13
LAPORAN TEMUAN BERINDIKASI FRAUD
KEGIATAN [nama kegiatan yang dipantau]
PADA [nama unit yang dipantau]
NOMOR : ……………………………
TANGGAL : ……………………………
[JUDUL TEMUAN]
GAMBARAN UMUM KEGIATAN
…………………………………………………………………………………………………………………………
TEMUAN
Kondisi
…………………………………………………………………………………………………………………………
Kriteria
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sebab
…………………………………………………………………………………………………………………………
Akibat
…………………………………………………………………………………………………………………………
Upaya yang telah dilakukan (bila ada)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Jakarta, …………. 20….
[Pimpinan Pelaksana Pemantauan]
[Nama]
NIP [……………………..]
Lampiran
………………………………………………………………………………………………………………………
[Disajikan bukti-bukti, data-data, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan temuan]
Format Laporan Temuan Berindikasi Fraud
14
Laporan Akhir Triwulanan
Laporan yang disusun setiap periode tiga bulanan yang
berisi kompilasi hasil pemantauan pengendalian utama
sampai dengan akhir triwulan tertentu.
Misalnya, Laporan Akhir Triwulan III adalah laporan yang berisi
kompilasi hasil pemantauan pengendalian utama dari Januari
sampai dengan September tahun bersangkutan.
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Laporan Akhir Triwulanan
15
Eselon I
Pelaksana
Pemantauan
Kegiatan Batas Akhir
Tanpa unit
vertikal
UKI-E1 Menyusun Laporan Akhir Triwulanan
berdasarkan LHPPU seluruh unit kerja
eselon I
5 hari kerja setelah
akhir triwulan
Memiliki
unit
vertikal
UKI-P/
UKI-W/
UKI-E1
Menyusun Laporan Akhir Triwulanan Unit
Kerja berdasarkan kompilasi LHPPU unit
kerja masing-masing sampai dengan akhir
triwulan bersangkutan
5 hari kerja setelah
akhir triwulan
UKI-W Menyusun Laporan Akhir Triwulanan
Tingkat Wilayah berdasarkan kompilasi
Laporan Akhir Triwulanan unit kerja kantor
wilayah dan kantor pelayanan di
bawahnya
10 hari kerja
setelah akhir
triwulan
UKI-E1 Menyusun Laporan Akhir Triwulanan
Tingkat Eselon I berdasarkan kompilasi
Laporan Akhir Triwulanan unit kerja kantor
pusat dan seluruh Laporan Akhir
Triwulanan Tingkat Wilayah
15 hari kerja
setelah akhir
triwulan
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Unit Eselon I Memiliki Unit Vertikal
16
LAPORAN AKHIR TRIWULAN…
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA
[Nama unit]
PERIODE … - … 2013
No
Pengendalian
Utama
Populasi Sampel
Jumlah
Kepatuhan
Tingkat
Kepatuhan (%)
Jumlah
Temuan
Jumlah
Rekomendasi
Jumlah Tindak
Lanjut Belum
Tuntas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Nama Kegiatan:………………………………….(a)
1.
2.
Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b)
Nama Kegiatan:………………………………….(a)
1.
2.
Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b)
Total (c) (c) (c)
Jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya:…. (d)
Informasi tambahan:
………………………………………………………………………………………………………………………… (e)
Jakarta, …………..20…
[Pimpinan Pelaksana Pemantauan]
[Nama]
NIP […………………]
Tingkat Unit Kerja:
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Unit Eselon I Memiliki Unit Vertikal
17
Tingkat Wilayah:
LAPORAN AKHIR TRIWULAN ...
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA TINGKAT WILAYAH
KANTOR WILAYAH ...
PERIODE ...-... 2013
TABEL A. REKAPITULASI TINGKAT KEPATUHAN
No Nama Kegiatan
Tingkat Kepatuhan Rata-rata Tingkat
Kepatuhan Per
Kegiatan
Kantor
Wilayah
Kantor
Pelayanan …
Kantor
Pelayanan …
Kantor
Pelayanan …
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rata-rata Tingkat Kepatuhan Per Unit Kerja (a) (a) (a) (a) (b)
TABEL B. REKAPITULASI TEMUAN DAN TINDAK LANJUT
No Nama Kantor
Jumlah Temuan
Periode Sekarang
Jumlah
Rekomendasi
Periode Sekarang
Jumlah Tindak Lanjut
Belum Tuntas
Periode Sekarang
Tahun-tahun
sebelumnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Informasi tambahan:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(c)
Jakarta, …………..20…
[Pimpinan Pelaksana Pemantauan]
[Nama]
NIP […………………]
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Unit Eselon I Memiliki Unit Vertikal
18
Tingkat Wilayah:
LAPORAN AKHIR TRIWULAN III
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA TINGKAT WILAYAH
KANTOR WILAYAH ABC
PERIODE Januari-September 2013
TABEL A. REKAPITULASI TINGKAT KEPATUHAN
No Nama Kegiatan
Tingkat Kepatuhan Rata-rata Tingkat
Kepatuhan Per
Kegiatan
Kantor
Wilayah
KPPN Z KPPN Y KPPN X
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
`1 Pengesahan Revisi DIPA 100% 100%
2
Penerbitan SP2D LS Non
Gaji
100% 96% 96%
97%
Rata-rata Tingkat Kepatuhan Per Unit Kerja (a) (a) (a) (a) (b)
TABEL B. REKAPITULASI TEMUAN DAN TINDAK LANJUT
No Nama Kantor
Jumlah Temuan
Periode Sekarang
Jumlah
Rekomendasi
Periode Sekarang
Jumlah Tindak Lanjut
Belum Tuntas
Periode Sekarang
Tahun-tahun
sebelumnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 KPPN Y 2 1 0 0
2 KPPN X 3 2 0 0
Informasi tambahan:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(c)
Jakarta, …………..20…
[Pimpinan Pelaksana Pemantauan]
[Nama]
NIP […………………]
Unit Kepatuhan Internal
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxRANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxMahyudinnorMahyudinn1
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
 
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptx
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptxMembangun Budaya Data di Kemenkeu.pptx
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptxaditiowahyudi
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programReddy Prayudie
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSujatmiko Wibowo
 
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-temanna #LABEDDU
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Struktur skala upah dan upah sundulan
Struktur skala upah dan upah sundulanStruktur skala upah dan upah sundulan
Struktur skala upah dan upah sundulanPutu Sugiarta
 
Lembar evaluasi pelatihan
Lembar evaluasi pelatihanLembar evaluasi pelatihan
Lembar evaluasi pelatihanYayasan TERANGI
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)temanna #LABEDDU
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumSujud Marwoto
 

What's hot (20)

RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxRANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
 
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptx
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptxMembangun Budaya Data di Kemenkeu.pptx
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptx
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Cara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakipCara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakip
 
Penetapan kinerja
Penetapan kinerjaPenetapan kinerja
Penetapan kinerja
 
Struktur skala upah dan upah sundulan
Struktur skala upah dan upah sundulanStruktur skala upah dan upah sundulan
Struktur skala upah dan upah sundulan
 
Lembar evaluasi pelatihan
Lembar evaluasi pelatihanLembar evaluasi pelatihan
Lembar evaluasi pelatihan
 
General Affairs Officer Program
General Affairs Officer ProgramGeneral Affairs Officer Program
General Affairs Officer Program
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Lan manajemen pengawasan
Lan manajemen pengawasanLan manajemen pengawasan
Lan manajemen pengawasan
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
 
Road map
Road mapRoad map
Road map
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
 

Similar to AKSELERASI

Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama
Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utamaMpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama
Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utamaAhmad Abdul Haq
 
KAI HARI I.pdf
KAI HARI I.pdfKAI HARI I.pdf
KAI HARI I.pdfWakhyudi
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAMLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAMEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTANLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTANEKPD
 
A.14.2 p2 tabk simda bpkp
A.14.2 p2 tabk simda bpkpA.14.2 p2 tabk simda bpkp
A.14.2 p2 tabk simda bpkptedynurul
 
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)Ahmad Abdul Haq
 
Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan. Panduan Operas...
Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan. Panduan Operas...Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan. Panduan Operas...
Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan. Panduan Operas...Oswar Mungkasa
 
Kata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_final
Kata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_finalKata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_final
Kata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_finalSuhardi Bae
 
Tindakan administratif keimigrasian
Tindakan administratif keimigrasianTindakan administratif keimigrasian
Tindakan administratif keimigrasianKhamdan Muhammad
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTAEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRAT
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRATLaporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRAT
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRATEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGMLaporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGMEKPD
 
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPARLaporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAREKPD
 

Similar to AKSELERASI (20)

Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama
Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utamaMpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama
Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama
 
KAI HARI I.pdf
KAI HARI I.pdfKAI HARI I.pdf
KAI HARI I.pdf
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAMLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTANLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
 
A.14.2 p2 tabk simda bpkp
A.14.2 p2 tabk simda bpkpA.14.2 p2 tabk simda bpkp
A.14.2 p2 tabk simda bpkp
 
Panduan pengukuran dampak inovasi
Panduan pengukuran dampak inovasi Panduan pengukuran dampak inovasi
Panduan pengukuran dampak inovasi
 
Controlling Function
Controlling FunctionControlling Function
Controlling Function
 
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)
 
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran KeuanganPengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
 
Pembuatan dupak-daftar-usul
Pembuatan dupak-daftar-usulPembuatan dupak-daftar-usul
Pembuatan dupak-daftar-usul
 
Peraturanbpk01 2007 sa
Peraturanbpk01 2007 saPeraturanbpk01 2007 sa
Peraturanbpk01 2007 sa
 
Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan. Panduan Operas...
Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan. Panduan Operas...Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan. Panduan Operas...
Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan. Panduan Operas...
 
Executive summary
Executive summaryExecutive summary
Executive summary
 
Kata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_final
Kata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_finalKata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_final
Kata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_final
 
Tindakan administratif keimigrasian
Tindakan administratif keimigrasianTindakan administratif keimigrasian
Tindakan administratif keimigrasian
 
Materi training arm
Materi training armMateri training arm
Materi training arm
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRAT
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRATLaporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRAT
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRAT
 
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGMLaporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
 
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPARLaporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK FisikAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Recently uploaded (13)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

AKSELERASI

  • 1. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Hotel Grand Mercure Jakarta, 3-4 Juni 2014 Rapat Kerja Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  • 2. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan Republik Indonesia PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN: Pelaporan Pemantauan Pengendalian Utama Penyaji/Narasumber: Zainuddin Zen Januarti Tiurmaida Febriana Ristanti K. Bagus Ardianzah
  • 3. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Jenis Laporan PPU 3 Pemantauan Pengendalian Utama Temuan Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama Laporan Temuan Segera Laporan Akhir Triwulanan Laporan Temuan Berindikasi Fraud sering, signifikan, tindak lanjut segera rutin indikasi fraud
  • 4. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) 4 • Tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu • Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam periode tersebut • Rekapitulasi tindak lanjut yang belum tuntas dari hasil pemantauan periode sebelumnya • Disampaikan minimal dua kali dalam sebulan dengan jangka waktu yang seimbang antara periode satu dengan periode lainnya • Batas akhir:dua hari kerja setelah akhir periode Isi Laporan Waktu Pelaporan
  • 5. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) 5 LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA [Nama unit] PERIODE … - … 2013 No Pengendalian Utama Populasi Sampel Jumlah Kepatuhan Tingkat Kepatuhan (%) Jumlah Temuan Jumlah Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Nama Kegiatan:………………………………….(a) 1. 2. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b) Nama Kegiatan:………………………………….(a) 1. 2. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b) Total periode ini (c) (c) (c) Kumulatif s.d.periode sebelumnya (d) (d) (d) Total s.d. periode ini (e) (e) (e) Informasi tambahan: ………………………………………………………………………………………………………………………… (f) Jakarta, …………..20… [Pimpinan Pelaksana Pemantauan] [Nama] NIP […………………] Format LHPPU
  • 6. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) 6 Contoh LHPPU LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA Kanwil DJPb Provinsi ABC PERIODE 1-15 November 2013 No Pengendalian Utama Populasi Sampel Jumlah Kepatuhan Tingkat Kepatuhan (%) Jumlah Temuan Jumlah Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 Nama Kegiatan: Pengesahan revisi DIPA 1. 5 5 4 80% 1 1 1 2. 5 5 5 100% 0 0 0 Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b) Nama Kegiatan: Penyusunan LKPP tingkat kanwil 1. DUPU 1 10 10 10 100% 0 0 0 2. DUPU 2..dst 10 10 100 100% 0 0 0 Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b) Total periode ini 1 1 1 Kumulatif s.d.periode sebelumnya 0 0 0 Total s.d. periode ini 1 1 1 Informasi tambahan: Kota DEF, 18 November 2013 Kepala Bidang SKKI Adi D NIP 0600000
  • 7. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Temuan Segera 7 Temuan dengan kriteria: • suatu pengendalian sering tidak dilaksanakan • berpengaruh tinggi terhadap strategi/aktivitas operasi dan/atau terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) • perlu segera ditindaklanjuti untuk mencegah kegagalan yang lebih luas • Satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang bersifat segera Isi Laporan Waktu Pelaporan
  • 8. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Temuan Segera 8 Unit eselon I Penyusun Laporan Penerima Laporan Tanpa unit vertikal Pelaksana pemantauan tingkat eselon I Pimpinan unit eselon II, dan berdasarkan pertimbangan pelaksana pemantauan dapat dikirim ke pimpinan unit eselon I Memiliki unit vertikal Pelaksana pemantauan tingkat kantor pelayanan Kepala kantor pelayanan, dan berdasarkan pertimbangan pelaksana pemantauan dapat dikirim ke: 1. kepala kantor wilayah, dengan tembusan pimpinan pelaksana pemantauan tingkat wilayah; dan/atau 2. pimpinan unit eselon I dengan tembusan pimpinan pelaksana pemantauan tingkat eselon I Pelaksana pemantauan tingkat wilayah Kepala kantor wilayah, dan berdasarkan pertimbangan pelaksana pemantauan dapat dikirim ke pimpinan unit eselon I dengan tembusan pelaksana pemantauan tingkat eselon I Pelaksana pemantauan tingkat eselon I Pimpinan unit eselon II, dan berdasarkan pertimbangan pelaksana pemantauan dapat dikirim ke pimpinan unit eselon I.
  • 9. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Temuan Segera 9 LAPORAN TEMUAN SEGERA KEGIATAN [nama kegiatan yang dipantau] PADA [nama unit yang dipantau] NOMOR : …………………………… TANGGAL : …………………………… [JUDUL TEMUAN] GAMBARAN UMUM KEGIATAN ………………………………………………………………………………………………………………………… TEMUAN Kondisi ………………………………………………………………………………………………………………………… Kriteria ………………………………………………………………………………………………………………………… Sebab ………………………………………………………………………………………………………………………… Akibat ………………………………………………………………………………………………………………………… Upaya yang telah dilakukan (bila ada) ………………………………………………………………………………………………………………………… Jakarta, …………. 20…. [Pimpinan Pelaksana Pemantauan] [Nama] NIP [……………………..] Lampiran ……………………………………………………………………………………………………………………… [Disajikan bukti-bukti, data-data, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan temuan] Format Laporan Temuan Segera
  • 10. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Temuan Segera 10 LAPORAN TEMUAN SEGERA Kegiatan Pengadaan Barang Persediaan dengan Penunjukan Langsung Pada Bagian Umum Kanwil ABC NOMOR : 1/Kw.0321/20013 TANGGAL : 30 Nopember 2013 Konsep rencana Kebutuhan Barang Persediaan belum dilakukan reviuu berjenjang GAMBARAN UMUM KEGIATAN Pengadaan barang persediaan sering dilakukan dan bernilai kecil sehingga dilakukan dengan pengadaan langsung TEMUAN Kondisi Belum dilakukan reviu berjenjang atas penetapan rencana kebutuhan barang Kriteria Hal ini belum sesuai dengan ketentuan.....--------…… Sebab Hal ini terjadi karena konsep surat kebutuhan barang tidak disampaikan kepada Kabag Umum Akibat Rencana kebutuhan barang tidak direviu sehingga pnegdaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan Upaya yang telah dilakukan (bila ada) Akan dikonfirmasi ulang atas permintaan kebutuhan barang persediaan dan dilakukan reviu ulang oleh Kabag Umum Kota DEF, 30 Nopember 2013 Kepala UKI-W Adi D NIP 060000 Lampiran [Disajikan bukti-bukti, data-data, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan temuan] Contoh Laporan Temuan Segera
  • 11. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Temuan Berindikasi Fraud 11 • Adanya indikasi fraud yang dilakukan secara sengaja oleh orang- orang intern Kementerian Keuangan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya dan merugikan organisasi. • Satu hari kerja setelah ditemukan temuan berindikasi fraud Isi Laporan Waktu Pelaporan
  • 12. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Temuan Berindikasi Fraud 12 Unit eselon I Penyusun Laporan Penerima Laporan Tanpa unit vertikal Pelaksana pemantauan tingkat eselon I Pimpinan unit eselon I dan Inspektur Jenderal Memiliki unit vertikal Pelaksana pemantauan tingkat kantor pelayanan Pimpinan unit eselon I; pelaksana pemantauan tingkat eselon I; dan Inspektur Jenderal. Pelaksana pemantauan tingkat wilayah Pimpinan unit eselon I; pelaksana pemantauan tingkat eselon I; dan Inspektur Jenderal. Pelaksana pemantauan tingkat eselon I Pimpinan unit eselon I; dan Inspektur Jenderal.
  • 13. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Temuan Berindikasi Fraud 13 LAPORAN TEMUAN BERINDIKASI FRAUD KEGIATAN [nama kegiatan yang dipantau] PADA [nama unit yang dipantau] NOMOR : …………………………… TANGGAL : …………………………… [JUDUL TEMUAN] GAMBARAN UMUM KEGIATAN ………………………………………………………………………………………………………………………… TEMUAN Kondisi ………………………………………………………………………………………………………………………… Kriteria ………………………………………………………………………………………………………………………… Sebab ………………………………………………………………………………………………………………………… Akibat ………………………………………………………………………………………………………………………… Upaya yang telah dilakukan (bila ada) ………………………………………………………………………………………………………………………… Jakarta, …………. 20…. [Pimpinan Pelaksana Pemantauan] [Nama] NIP [……………………..] Lampiran ……………………………………………………………………………………………………………………… [Disajikan bukti-bukti, data-data, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan temuan] Format Laporan Temuan Berindikasi Fraud
  • 14. 14 Laporan Akhir Triwulanan Laporan yang disusun setiap periode tiga bulanan yang berisi kompilasi hasil pemantauan pengendalian utama sampai dengan akhir triwulan tertentu. Misalnya, Laporan Akhir Triwulan III adalah laporan yang berisi kompilasi hasil pemantauan pengendalian utama dari Januari sampai dengan September tahun bersangkutan.
  • 15. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Laporan Akhir Triwulanan 15 Eselon I Pelaksana Pemantauan Kegiatan Batas Akhir Tanpa unit vertikal UKI-E1 Menyusun Laporan Akhir Triwulanan berdasarkan LHPPU seluruh unit kerja eselon I 5 hari kerja setelah akhir triwulan Memiliki unit vertikal UKI-P/ UKI-W/ UKI-E1 Menyusun Laporan Akhir Triwulanan Unit Kerja berdasarkan kompilasi LHPPU unit kerja masing-masing sampai dengan akhir triwulan bersangkutan 5 hari kerja setelah akhir triwulan UKI-W Menyusun Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Wilayah berdasarkan kompilasi Laporan Akhir Triwulanan unit kerja kantor wilayah dan kantor pelayanan di bawahnya 10 hari kerja setelah akhir triwulan UKI-E1 Menyusun Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Eselon I berdasarkan kompilasi Laporan Akhir Triwulanan unit kerja kantor pusat dan seluruh Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Wilayah 15 hari kerja setelah akhir triwulan
  • 16. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Unit Eselon I Memiliki Unit Vertikal 16 LAPORAN AKHIR TRIWULAN… PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA [Nama unit] PERIODE … - … 2013 No Pengendalian Utama Populasi Sampel Jumlah Kepatuhan Tingkat Kepatuhan (%) Jumlah Temuan Jumlah Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Nama Kegiatan:………………………………….(a) 1. 2. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b) Nama Kegiatan:………………………………….(a) 1. 2. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (b) Total (c) (c) (c) Jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya:…. (d) Informasi tambahan: ………………………………………………………………………………………………………………………… (e) Jakarta, …………..20… [Pimpinan Pelaksana Pemantauan] [Nama] NIP […………………] Tingkat Unit Kerja:
  • 17. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Unit Eselon I Memiliki Unit Vertikal 17 Tingkat Wilayah: LAPORAN AKHIR TRIWULAN ... PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA TINGKAT WILAYAH KANTOR WILAYAH ... PERIODE ...-... 2013 TABEL A. REKAPITULASI TINGKAT KEPATUHAN No Nama Kegiatan Tingkat Kepatuhan Rata-rata Tingkat Kepatuhan Per Kegiatan Kantor Wilayah Kantor Pelayanan … Kantor Pelayanan … Kantor Pelayanan … (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rata-rata Tingkat Kepatuhan Per Unit Kerja (a) (a) (a) (a) (b) TABEL B. REKAPITULASI TEMUAN DAN TINDAK LANJUT No Nama Kantor Jumlah Temuan Periode Sekarang Jumlah Rekomendasi Periode Sekarang Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas Periode Sekarang Tahun-tahun sebelumnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) Informasi tambahan: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(c) Jakarta, …………..20… [Pimpinan Pelaksana Pemantauan] [Nama] NIP […………………]
  • 18. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Unit Eselon I Memiliki Unit Vertikal 18 Tingkat Wilayah: LAPORAN AKHIR TRIWULAN III PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA TINGKAT WILAYAH KANTOR WILAYAH ABC PERIODE Januari-September 2013 TABEL A. REKAPITULASI TINGKAT KEPATUHAN No Nama Kegiatan Tingkat Kepatuhan Rata-rata Tingkat Kepatuhan Per Kegiatan Kantor Wilayah KPPN Z KPPN Y KPPN X (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) `1 Pengesahan Revisi DIPA 100% 100% 2 Penerbitan SP2D LS Non Gaji 100% 96% 96% 97% Rata-rata Tingkat Kepatuhan Per Unit Kerja (a) (a) (a) (a) (b) TABEL B. REKAPITULASI TEMUAN DAN TINDAK LANJUT No Nama Kantor Jumlah Temuan Periode Sekarang Jumlah Rekomendasi Periode Sekarang Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas Periode Sekarang Tahun-tahun sebelumnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 KPPN Y 2 1 0 0 2 KPPN X 3 2 0 0 Informasi tambahan: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(c) Jakarta, …………..20… [Pimpinan Pelaksana Pemantauan] [Nama] NIP […………………]