SlideShare a Scribd company logo
PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
BERBASIS KINERJA BAGI JF
BANJARBARU, 2 FEBRUARI 2023
DISAMPAIKAN OLEH:
ALFIAN ZULKIRAM
AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA
BKN KANREG VIII BANJARAMASIN
Profil Singkat Ulun:
ALFIAN ZULKIRAM,S.Sos,M.AP
BANJARMASIN, 8 NOVEMBER 1979
PENDIDIKAN SD S/d S-2 Di BANJARMASIN SEMUA
S-1 ADM NEGARA FISIP UNLAM & S-2 UNLAM
AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA BKN KANREG VIII
PENATA TINGKAT I/III/D
NO HP: 0813-4974-2160
DASAR HUKUM:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL
PERMENPAN INI BERLAKU
31 JULI 2023
TERDIRI DARI 63 PASAL,
MUN DIBAHAS SEMUANYA
BISA SAMPAI MALAM, SIUP PAMAN
PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
Pasal 35
(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional terdiri atas:
a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi
Ekspektasi;
b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang
meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik
berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
c. penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi evaluasi
kinerja Pejabat Fungsional; dan
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pejabat Fungsional yang
meliputi pemberian penghargaan dan sanksi
(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
a. pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
b. pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
c. dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan
Pejabat Fungsional;
d. pencapaian kinerja organisasi; dan
e. hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional
(3) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pegawai ASN.
Pasal 36
(1) Evaluasi kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf c dilaksanakan secara periodik maupun tahunan.
(2) Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan
dalam Predikat Kinerja periodik Pejabat Fungsional.
(3) Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam Predikat
Kinerja tahunan Pejabat Fungsional.
(4) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdiri atas:
a. sangat baik;
b. baik;
c. cukup/butuh perbaikan;
d. kurang; atau
e. sangat kurang.
(5) Penetapan Predikat Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
Pasal 37
(1) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dikonversikan ke dalam
perolehan Angka Kredit tahunan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif
sebesar 150% (seratus lima puluh persen)
dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai
dengan jenjang JF;
b. baik ditetapkan nilai kuantitatif
sebesar 100% (seratus persen)
dari koefisien Angka Kredit
tahunan sesuai dengan jenjang JF;
c. cukup/butuh perbaikan
ditetapkan nilai kuantitatif
sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari koefisien Angka
Kredit tahunan sesuai dengan
jenjang JF;
d. kurang ditetapkan nilai
kuantitatif sebesar 50% (lima
puluh persen) dari koefisien
Angka Kredittahunan sesuai
dengan jenjang JF; dan
e. sangat kurang ditetapkan
nilai kuantitatif sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari
koefisien Angka Kredit tahunan
sesuai dengan jenjang JF.
(2) Dalam hal Pejabat Fungsional memperoleh ijazah
pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan
Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka
Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1
(satu) kali penilaian.
(3) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat
Kinerja paling rendah baik.
(4) Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi
kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan,
konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung
secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang
berjalan sepanjang terpenuhi Ekspektasi.
(5) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan
penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai
Kinerja.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata
cara penghitungan konversi Predikat Kinerja ke dalam
Angka Kredit diatur dengan peraturan lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara
nasional.
Kenaikan Jenjang Jabatan
Pasal 29
(1) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan Perpindahan Vertikal melalui
kenaikan jenjang JF.
(2) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan:
a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan
c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JF tertentu
yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada JF tersebut.
(4) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja.
Kenaikan Pangkat JF
Pasal 38
(1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan
dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit
Kumulatif kenaikan pangkat.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu.
(3) Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh PyB kepada PPK berdasarkan
pemenuhan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan Tim
Penilai Kinerja PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis Badan
Kepegawaian Negara.
(5) Mekanisme pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kenaikan Pangkat Istimewa
Pasal 40
(1) Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian
kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam
menjalankan tugas JF dapat diberikan
penghargaan berupa kenaikan pangkat
istimewa.
(2) Pemberian kenaikan pangkat istimewa
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 43
Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi persyaratan
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
huruf f apabila:
a. Predikat Kinerja tahunan bagi Pejabat Fungsional
kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan
perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama
6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan
pada JF yang diduduki.
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 55
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat Fungsional yang
diangkat melalui penyetaraan jabatan pada Instansi Pemerintah tanggal 1
Januari 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun
2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang akan naik pangkat pada
periode kenaikan pangkat April dan Oktober 2023 dapat dipertimbangkan
untuk diberikan:
a. kenaikan pangkat reguler satu kali pada pangkat puncak dalam jabatan
administrasinya; atau
b. kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian
Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi
Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1
Januari 2023.
Pasal 63
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2023
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOL
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN
BAPAK DAN IBU
SEMOGA BERMANFAAT
MINTA MAAF KALAU ADA SALAH
KATA DAN SAMPAI KETEMU LAGI
PADA KESEMPATAN LAINNYA

More Related Content

What's hot

Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Joko Riswanto
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Muh Saleh
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara
Ajeng Hayuningtyas
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Ahmad Abdul Haq
 
PPT_ Langkah E KINERJA.pptx
PPT_ Langkah E KINERJA.pptxPPT_ Langkah E KINERJA.pptx
PPT_ Langkah E KINERJA.pptx
SyarifahNurmasyithah1
 
overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxoverview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptx
HandiyanJuansah
 
Overview Orientasi PPPK.pptx
Overview Orientasi PPPK.pptxOverview Orientasi PPPK.pptx
Overview Orientasi PPPK.pptx
SainahBheYee
 
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptxSlide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
anda390184
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
BappedaLampungUtara
 
Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdma
KutsiyatinMSi
 
Materi sakip-rakor-20200212 (1)
Materi sakip-rakor-20200212 (1)Materi sakip-rakor-20200212 (1)
Materi sakip-rakor-20200212 (1)
BappedaLampungUtara
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Muh Saleh
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
def1t
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Ridho Fitrah Hyzkia
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
 
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...
Coach RFIRMANS
 

What's hot (20)

Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
PPT_ Langkah E KINERJA.pptx
PPT_ Langkah E KINERJA.pptxPPT_ Langkah E KINERJA.pptx
PPT_ Langkah E KINERJA.pptx
 
overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxoverview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptx
 
Overview Orientasi PPPK.pptx
Overview Orientasi PPPK.pptxOverview Orientasi PPPK.pptx
Overview Orientasi PPPK.pptx
 
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptxSlide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdma
 
Materi sakip-rakor-20200212 (1)
Materi sakip-rakor-20200212 (1)Materi sakip-rakor-20200212 (1)
Materi sakip-rakor-20200212 (1)
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...
 

Similar to RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx

Sosialisasi KP Jafung oktober.pptx
Sosialisasi KP Jafung oktober.pptxSosialisasi KP Jafung oktober.pptx
Sosialisasi KP Jafung oktober.pptx
PutraMahendra14
 
(20072023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
(20072023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf(20072023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
(20072023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
gongbing6
 
Pokok2 Pengaturan JF Wi Pasca Permenpan 1 Tahun 2023 - Paparan PusbinJF Wi LA...
Pokok2 Pengaturan JF Wi Pasca Permenpan 1 Tahun 2023 - Paparan PusbinJF Wi LA...Pokok2 Pengaturan JF Wi Pasca Permenpan 1 Tahun 2023 - Paparan PusbinJF Wi LA...
Pokok2 Pengaturan JF Wi Pasca Permenpan 1 Tahun 2023 - Paparan PusbinJF Wi LA...
Maya519889
 
pokok2pengaturanjfwipascapermenpan1tahun2023-paparanpusbinjfwilanr-2303020830...
pokok2pengaturanjfwipascapermenpan1tahun2023-paparanpusbinjfwilanr-2303020830...pokok2pengaturanjfwipascapermenpan1tahun2023-paparanpusbinjfwilanr-2303020830...
pokok2pengaturanjfwipascapermenpan1tahun2023-paparanpusbinjfwilanr-2303020830...
hesti34
 
1. PerBKN 3_2023 THT_GBG_PMPN1_tmg_dikbud.pptx
1. PerBKN 3_2023 THT_GBG_PMPN1_tmg_dikbud.pptx1. PerBKN 3_2023 THT_GBG_PMPN1_tmg_dikbud.pptx
1. PerBKN 3_2023 THT_GBG_PMPN1_tmg_dikbud.pptx
ngrampal
 
Matriks Perubahan PermenPANRB 13.pdf
Matriks Perubahan PermenPANRB 13.pdfMatriks Perubahan PermenPANRB 13.pdf
Matriks Perubahan PermenPANRB 13.pdf
HeelohsSinatra
 
Sosialisasi PerBAN 3 Thn 2023 Kab Jember.pdf
Sosialisasi PerBAN 3 Thn 2023 Kab Jember.pdfSosialisasi PerBAN 3 Thn 2023 Kab Jember.pdf
Sosialisasi PerBAN 3 Thn 2023 Kab Jember.pdf
erinkadewanti
 
PPT Sosialisasi Perhitungan Angka Kredit.pptx
PPT Sosialisasi Perhitungan Angka Kredit.pptxPPT Sosialisasi Perhitungan Angka Kredit.pptx
PPT Sosialisasi Perhitungan Angka Kredit.pptx
alirusmana311
 
BABAK BARU JABATAN FUNGSIONAL ERA MENPAN RB NOMOR I 2023
BABAK BARU JABATAN FUNGSIONAL ERA MENPAN RB NOMOR I 2023BABAK BARU JABATAN FUNGSIONAL ERA MENPAN RB NOMOR I 2023
BABAK BARU JABATAN FUNGSIONAL ERA MENPAN RB NOMOR I 2023
baharuddinTolis1
 
Slide - Penilaian Angka Kredit Januari s.d Juni 2023.pdf
Slide - Penilaian Angka Kredit Januari s.d Juni 2023.pdfSlide - Penilaian Angka Kredit Januari s.d Juni 2023.pdf
Slide - Penilaian Angka Kredit Januari s.d Juni 2023.pdf
ktkspengawasan
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
YOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
transformasi JF.pptx
transformasi JF.pptxtransformasi JF.pptx
transformasi JF.pptx
SeptianaDwi12
 
Penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi .pptx
Penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi .pptxPenyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi .pptx
Penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi .pptx
WAYANDARSANA1
 
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdfPerban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
danawanbimantoro
 
Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2023 teknis
Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2023 teknisPeraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2023 teknis
Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2023 teknis
BUdi222978
 
Babak Baru JF pasca terbit PermenpanRB 1 Tahun 2023 (Eva Fadella, S.IP., M.Si...
Babak Baru JF pasca terbit PermenpanRB 1 Tahun 2023 (Eva Fadella, S.IP., M.Si...Babak Baru JF pasca terbit PermenpanRB 1 Tahun 2023 (Eva Fadella, S.IP., M.Si...
Babak Baru JF pasca terbit PermenpanRB 1 Tahun 2023 (Eva Fadella, S.IP., M.Si...
Casmito Panji
 
PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesiaPERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
smpnegerisatutulunga
 
SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx
SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptxSOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx
SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx
WayanSudante
 
4 Okt Pembinaan pola karier JF Perancang.pptx
4 Okt Pembinaan pola karier JF Perancang.pptx4 Okt Pembinaan pola karier JF Perancang.pptx
4 Okt Pembinaan pola karier JF Perancang.pptx
ssuser38f0471
 
PPT Jabatan Fungsional (Permenpanrb 12023 _ PerBKN 3 2023).pdf
PPT Jabatan Fungsional (Permenpanrb 12023 _ PerBKN 3 2023).pdfPPT Jabatan Fungsional (Permenpanrb 12023 _ PerBKN 3 2023).pdf
PPT Jabatan Fungsional (Permenpanrb 12023 _ PerBKN 3 2023).pdf
Neinei20
 

Similar to RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx (20)

Sosialisasi KP Jafung oktober.pptx
Sosialisasi KP Jafung oktober.pptxSosialisasi KP Jafung oktober.pptx
Sosialisasi KP Jafung oktober.pptx
 
(20072023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
(20072023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf(20072023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
(20072023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
 
Pokok2 Pengaturan JF Wi Pasca Permenpan 1 Tahun 2023 - Paparan PusbinJF Wi LA...
Pokok2 Pengaturan JF Wi Pasca Permenpan 1 Tahun 2023 - Paparan PusbinJF Wi LA...Pokok2 Pengaturan JF Wi Pasca Permenpan 1 Tahun 2023 - Paparan PusbinJF Wi LA...
Pokok2 Pengaturan JF Wi Pasca Permenpan 1 Tahun 2023 - Paparan PusbinJF Wi LA...
 
pokok2pengaturanjfwipascapermenpan1tahun2023-paparanpusbinjfwilanr-2303020830...
pokok2pengaturanjfwipascapermenpan1tahun2023-paparanpusbinjfwilanr-2303020830...pokok2pengaturanjfwipascapermenpan1tahun2023-paparanpusbinjfwilanr-2303020830...
pokok2pengaturanjfwipascapermenpan1tahun2023-paparanpusbinjfwilanr-2303020830...
 
1. PerBKN 3_2023 THT_GBG_PMPN1_tmg_dikbud.pptx
1. PerBKN 3_2023 THT_GBG_PMPN1_tmg_dikbud.pptx1. PerBKN 3_2023 THT_GBG_PMPN1_tmg_dikbud.pptx
1. PerBKN 3_2023 THT_GBG_PMPN1_tmg_dikbud.pptx
 
Matriks Perubahan PermenPANRB 13.pdf
Matriks Perubahan PermenPANRB 13.pdfMatriks Perubahan PermenPANRB 13.pdf
Matriks Perubahan PermenPANRB 13.pdf
 
Sosialisasi PerBAN 3 Thn 2023 Kab Jember.pdf
Sosialisasi PerBAN 3 Thn 2023 Kab Jember.pdfSosialisasi PerBAN 3 Thn 2023 Kab Jember.pdf
Sosialisasi PerBAN 3 Thn 2023 Kab Jember.pdf
 
PPT Sosialisasi Perhitungan Angka Kredit.pptx
PPT Sosialisasi Perhitungan Angka Kredit.pptxPPT Sosialisasi Perhitungan Angka Kredit.pptx
PPT Sosialisasi Perhitungan Angka Kredit.pptx
 
BABAK BARU JABATAN FUNGSIONAL ERA MENPAN RB NOMOR I 2023
BABAK BARU JABATAN FUNGSIONAL ERA MENPAN RB NOMOR I 2023BABAK BARU JABATAN FUNGSIONAL ERA MENPAN RB NOMOR I 2023
BABAK BARU JABATAN FUNGSIONAL ERA MENPAN RB NOMOR I 2023
 
Slide - Penilaian Angka Kredit Januari s.d Juni 2023.pdf
Slide - Penilaian Angka Kredit Januari s.d Juni 2023.pdfSlide - Penilaian Angka Kredit Januari s.d Juni 2023.pdf
Slide - Penilaian Angka Kredit Januari s.d Juni 2023.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
transformasi JF.pptx
transformasi JF.pptxtransformasi JF.pptx
transformasi JF.pptx
 
Penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi .pptx
Penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi .pptxPenyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi .pptx
Penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi .pptx
 
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdfPerban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
Perban 3 Tahun 2023 teknis.pdf
 
Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2023 teknis
Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2023 teknisPeraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2023 teknis
Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2023 teknis
 
Babak Baru JF pasca terbit PermenpanRB 1 Tahun 2023 (Eva Fadella, S.IP., M.Si...
Babak Baru JF pasca terbit PermenpanRB 1 Tahun 2023 (Eva Fadella, S.IP., M.Si...Babak Baru JF pasca terbit PermenpanRB 1 Tahun 2023 (Eva Fadella, S.IP., M.Si...
Babak Baru JF pasca terbit PermenpanRB 1 Tahun 2023 (Eva Fadella, S.IP., M.Si...
 
PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesiaPERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
PERBKNindonesiaindonesiaindonesiaindonesia
 
SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx
SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptxSOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx
SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx
 
4 Okt Pembinaan pola karier JF Perancang.pptx
4 Okt Pembinaan pola karier JF Perancang.pptx4 Okt Pembinaan pola karier JF Perancang.pptx
4 Okt Pembinaan pola karier JF Perancang.pptx
 
PPT Jabatan Fungsional (Permenpanrb 12023 _ PerBKN 3 2023).pdf
PPT Jabatan Fungsional (Permenpanrb 12023 _ PerBKN 3 2023).pdfPPT Jabatan Fungsional (Permenpanrb 12023 _ PerBKN 3 2023).pdf
PPT Jabatan Fungsional (Permenpanrb 12023 _ PerBKN 3 2023).pdf
 

Recently uploaded

Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
projecttomarss
 

Recently uploaded (7)

Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
 

RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx

  • 1. PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BERBASIS KINERJA BAGI JF BANJARBARU, 2 FEBRUARI 2023 DISAMPAIKAN OLEH: ALFIAN ZULKIRAM AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA BKN KANREG VIII BANJARAMASIN
  • 2. Profil Singkat Ulun: ALFIAN ZULKIRAM,S.Sos,M.AP BANJARMASIN, 8 NOVEMBER 1979 PENDIDIKAN SD S/d S-2 Di BANJARMASIN SEMUA S-1 ADM NEGARA FISIP UNLAM & S-2 UNLAM AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA BKN KANREG VIII PENATA TINGKAT I/III/D NO HP: 0813-4974-2160
  • 3. DASAR HUKUM: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
  • 4. PERMENPAN INI BERLAKU 31 JULI 2023 TERDIRI DARI 63 PASAL, MUN DIBAHAS SEMUANYA BISA SAMPAI MALAM, SIUP PAMAN
  • 5. PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL Pasal 35 (1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional terdiri atas: a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi; b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pejabat Fungsional; c. penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi evaluasi kinerja Pejabat Fungsional; dan d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi
  • 6. (2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada: a. pengembangan kinerja Pejabat Fungsional; b. pemenuhan Ekspektasi Pimpinan; c. dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat Fungsional; d. pencapaian kinerja organisasi; dan e. hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional (3) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pegawai ASN.
  • 7. Pasal 36 (1) Evaluasi kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilaksanakan secara periodik maupun tahunan. (2) Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Predikat Kinerja periodik Pejabat Fungsional. (3) Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam Predikat Kinerja tahunan Pejabat Fungsional. (4) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdiri atas: a. sangat baik; b. baik; c. cukup/butuh perbaikan; d. kurang; atau e. sangat kurang. (5) Penetapan Predikat Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
  • 8. Pasal 37 (1) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;
  • 9. b. baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;
  • 10. c. cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;
  • 11. d. kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredittahunan sesuai dengan jenjang JF; dan
  • 12. e. sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF.
  • 13.
  • 14. (2) Dalam hal Pejabat Fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian. (3) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah baik. (4) Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi Ekspektasi.
  • 15. (5) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
  • 16. Kenaikan Jenjang Jabatan Pasal 29 (1) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan Perpindahan Vertikal melalui kenaikan jenjang JF. (2) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan; b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JF tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada JF tersebut. (4) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja.
  • 17. Kenaikan Pangkat JF Pasal 38 (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat. (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu. (3) Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh PyB kepada PPK berdasarkan pemenuhan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara. (5) Mekanisme pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 18. Kenaikan Pangkat Istimewa Pasal 40 (1) Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa. (2) Pemberian kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 19. Pasal 43 Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f apabila: a. Predikat Kinerja tahunan bagi Pejabat Fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki.
  • 20. KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 55 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan pada Instansi Pemerintah tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April dan Oktober 2023 dapat dipertimbangkan untuk diberikan: a. kenaikan pangkat reguler satu kali pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya; atau b. kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 21. KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023.
  • 22. Pasal 63 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2023 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOL
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27. TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN BAPAK DAN IBU SEMOGA BERMANFAAT MINTA MAAF KALAU ADA SALAH KATA DAN SAMPAI KETEMU LAGI PADA KESEMPATAN LAINNYA