KATA PENGANTAR




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 telah
berlangsung empat tahun, dan saa...
DAFTAR ISI




Kata Pengantar ...............................................................................................
BAB I
                                     PENDAHULUAN




1.1.   Latar Belakang dan Tujuan

Pembangunan daerah merupakan ...
Dekonsentrasi (DEKON).

Tujuan yang akan dicapai dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN dalam rentang waktu
2004-2008 di Provins...
•    Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang
              disepakati, dapat berupa pengu...
Gambar 1.1 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi


Mengingat keterbatasan waktu dan sumber d...
Tim Evaluasi Provinsi Kalimantan Barat akan menjelaskan           “How and Why”
        berkaitan dengan capaian pembangun...
(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna
       negatif, maka sebelum dirata-ratakan ...
Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui:

Pengamatan langsung
Pengamatan langsung kepad...
BAB II
                                       HASIL EVALUASI




2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI


Kondisi keam...
(delapan) kabupaten dan satu Kota dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat.
Pemilihan secara kepala daerah seca...
Sedangkan yang terkait dengan prosentase jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki
Perda pelayanan satu atap sampai tahun ...
yang bebas dari KKN. Capaian prosentase ini tentunya tidak terlalu berbeda jauh dengan
capaian Nasional dalam pemberantasa...
dilaporkan dan yang diproses oleh pihak penegak hukum makin meningkat pada tahun
2009 jika dibandingkan dengan tahun 2008....
ini penanganan masalah korupsi di daerah rekatif cukup baik,hal ini dapat terlihat semakin
banyaknya kasus-kasus korupsi y...
serta peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam memberikan
   pelayanan publik.
3. Membangun kesadaran ...
2.2.1. Capaian Indikator



                                                  Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia

      ...
terus meningkat dari tahun 2004 hingg 2009. Pada tahun 2004 APM SD/MI sudah
mencapai 93,1% dan Nasional 93,0%. Lima tahun ...
Kualitas   guru   yang   memenuhi   kualifikasi   mengajar   di   Kalbar   ternyata   cukup
memprihatinkan. Data Dinas Pen...
namun capaian pravalensi gizi buruk masih lebih tinggi dari nasional dan capaian
pravalensi gizi kurang lebih rendah diban...
1. Memprioritaskan peningkatan kualitas tenaga pendidik
   2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
  ...
2.3.1. Capaian Indikator


    30                                                                           0.14


       ...
masih di bawah nasional. Tahun 2007, kontribusinya 18,17% (nasional=27,06%), dan
meningkat menjadi 18,32% (nasional=27,87%...
menyebabkan nilai biaya pembangunan jalan menjadi tinggi, curah hujan yang tinggi yang
menyebabkan siklus umur jalan menja...
Analisis Efektivitas:

Perekonomian Kalimantan Barat sepanjang lima tahun terakhir mengalami peningkatan
dan kemajuan. Fak...
gambaran, output UMKM pada tahun 2004 hanya sebesar 1,64% meningkat menjadi
1,89% pada tahun 2006.

Kebijakan secara berke...
fasilitas PMA maupun PMDN. Namun, pertumbuhan realisasi investasi PMA relatif lebih
baik dibandingkan investasi PMDN.

Pad...
dimungkinkan mengingat secara nasional Kalbar merupakan daerah penghasil karet
terbesar kelima.


Perkembangan volume dan ...
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi khususnya jalan akses
                                ke hinterland...
perlu memperhatikan permasalahan seperti hilangnya kesuburan tanah, dampak erosi
dan gangguan terhadap keseimbangan hidrol...
menjadi 0,04 % dan pada tahun 2008 turun menjadi 0,09 %. Sedangkan di tingkat
nasional terlihat bahwa persentase luas laha...
Pengelolaan kawasan konservasi perairan laut dikembangkan dengan sistem zonasi.
Dalam PP No.60 Tahun 2007, disebutkan bahw...
Kegiatan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi
       perhatian yang sangat penting, sehingga perlu...
18
       16
       14
       12
       10
        8
        6
        4
        2
        0
              2004           ...
Di bidang sosial terlihat menurunnya jumlah wanita penyandang masalah sosial, seperti
berkurangnya jumlah WTS yang pada ta...
AIDS. Eks penderita kusta meningkat dari tahun 2007 berjumlah 590 orang menjadi 1.883
orang tahun 2008. Sedangkan pengidap...
BAB III
                                  KESIMPULAN



Pembangunan di bidang pelayangan publik dan demokrasi sudah menamp...
lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat dinilai cukup baik untuk mengelola sumber
daya alam dan lingkungkungan hidup...
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN

3,951 views

Published on

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Kalimantan Barat oleh Universitas Tanjungpura

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,951
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
110
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN

  1. 1. KATA PENGANTAR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 telah berlangsung empat tahun, dan saat ini sedang memasuki tahun kelima. Dalam empat tahun berjalan, perlu dilakukan suatu evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian program-program yang direncanakan dalam tataran pelaksanaannya, baik nasional maupun di daerah. Buku ini merupakan Laporan Akhir dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hal-hal yang dievaluasi meliputi program pembangunan di semua bidang pembangunan yang dicerminkan dalam lima indikator hasil, yaitu (1) Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi, (2) Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia, (3) Tingkat Pembangunan Ekonomi, (4) Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan (5) Tingkat Kesejahteraan sosial. Dalam penyusunan laporan ini, Tim didukung oleh berbagai pihak antara lain Bappenas, Pemda Provinsi Kalimantan Barat, para Stakeholder, dan masyarakat Kalimantan Barat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga hasil evaluasi ini akan menjadi bahan acuan dalam mencapai pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pontianak, Desember 2009 Universitas Tanjungpura Rektor, Prof. Dr. H. Chairil Effendi, M.S. NIP. 195705091984031007 i
  2. 2. DAFTAR ISI Kata Pengantar .............................................................................................................. i BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Tujuan........................................................................... 1 1.2 Keluaran........................................................................................................ 2 1.2 Metodologi..................................................................................................... 2 1.3 Sistematika Penulisan Laporan..................................................................... 7 BAB II HASIL EVALUASI 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI................................ 8 2.1.1. Capaian Indikator................................................................................ 9 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol............................... 12 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan..................................................................... 13 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.................................... 14 2.2.1. Capaian Indikator.................................................................................. 15 2.2.2. Rekomendasi Kebijakan........................................................................ 18 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI……………………………………… 19 2.3.1. Capaian Indikator.................................................................................. 20 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol................................. 25 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan........................................................................ 26 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM................................ 27 2.4.1 Capaian Indikator.................................................................................. 27 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol................................. 30 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan........................................................................ 30 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT…………………………………… 31 2.5.1 Capaian Indikator ................................................................................ 31 2.5.2 Rekomendasi Kebijakan...................................................................... 34 BAB III. KESIMPULAN………………………………………………………………………. 35 LAMPIRAN ii
  3. 3. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Tujuan Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah kewenangan yang luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dipergunakan dengan baik, apakah sasaran-sasaran program dan kegiatan terpenuhi, serta apakah berbagai permasalahan pembangunan lainnya dapat diatasi, maka pelaksanaan pembangunan di daerah ini perlu dievaluasi secara cermat dan terus-menerus. Dalam hal ini, evaluasi kinerja pembangunan daerah dipandang penting dilakukan sekaligus juga untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di daerah, jika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di tingkat nasional. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola, dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana   1
  4. 4. Dekonsentrasi (DEKON). Tujuan yang akan dicapai dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN dalam rentang waktu 2004-2008 di Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah: 1. Mengumpulkan data dan informasi aktual serta obyektif tentang pelaksanaan, hasil, permasalahan, dan dampak pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. 2. Melakukan analisis dan assesment tentang permasalahan yang dihadapi serta mendapatkan berbagai masukan untuk melakukan perbaikan terencana, terarah, cepat, dan sistematis dalam mengatasi masalah pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. 3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Barat. 1.2. Keluaran Evaluasi Adapun keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi: 1. Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. 2. Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. 1.3. Metodologi 1.3.1 Kerangka Kerja EKPD 2009 Kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu: (1) Penentuan indikator hasil (outcomes) yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) Pemilihan pendekatan dalam melakukan evaluasi; dan (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Ketiga tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes) Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: • Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas; • Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;   2
  5. 5. • Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya; • Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja; • Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator; • Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi: A. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi. B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia. C. Tingkat Pembangunan Ekonomi. D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam. E. Tingkat Kesejahteraan sosial. (2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Gambar 2 yaitu: • Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya. • Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah. • Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs). • Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan. • Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. • Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan. • Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.   3
  6. 6. Gambar 1.1 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009, maka pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian. (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan Tahapan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah. Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian yang dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian. Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif.   4
  7. 7. Tim Evaluasi Provinsi Kalimantan Barat akan menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah. Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. Tahap keenam, Bappenas melakukan perbandingan kinerja terkait hasil evaluasi di atas berupa review dan pemetaan berdasarkan capaian tertinggi sampai terendah. Gambar 1.2 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi 1.3.2. Metode Evaluasi Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut: (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.   5
  8. 8. (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah. (5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: • persentase penduduk miskin • tingkat pengangguran terbuka • persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak • presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia • presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4). Sehingga: Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.   6
  9. 9. Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui: Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi Kalimantan Barat. Pengumpulan Data Primer Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi Kalimantan Barat menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Penulisan laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Tujuan 1.2 Keluaran 1.2 Metodologi 1.3 Sistematika Penulisan Laporan BAB II HASIL EVALUASI Tingkat Pelayanan Publik Dan Demokrasi Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Tingkat Pembangunan Ekonomi Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam 2.5. Tingkat Kesejahteraan Rakyat BAB III. KESIMPULAN   7
  10. 10. BAB II HASIL EVALUASI 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI Kondisi keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat saat ini relatif stabil, hal ini ditandai bahwa dalam empat tahun terakhir ini hampir tidak ada kerusuhan sosial yang bernuansakan SARA dan tindakan pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak keresahan sosial yang bersifat massif. Namun demikian, pelanggaran hukum seperti illegal loging, illegal trading, illegal fishing dan trafficking masih menjadi masalah yang cukup rawan dan potensial di Kalimantan Barat, terlebih daerah ini memiliki perbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia Timur. Dalam kaitannya dengan implementasi dari program untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa di daerah saat ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, diantaranya adalah: Masih belum terwujudnya komitmen untuk menjadikan prinsipi-prinsip good governance sebagai salah satu pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih lemahnya panataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan, walaupun ada perubahan ke arah yang lebih baik namun tingkat pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan pelayanan publik, tidak banyak daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang membuat peraturan daerah tentang pelayanan satu atap. Perkembangan demokrasi lokal dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah, telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dinamika politik di daerah, di mana sudah semakin terbukanya peluang yang sangat besar bagi penguatan kapasitas politik masyarakat. Kemampuan pemerintah Provinsi Kalbar dalam menciptakan stabilitas sosial-politik dalam proses demokrasi di daerah telah menampakan hasilnya. Namun demikian, program- program yang terkait dengan pendidikan politik kepada masyarakat, memfasilitasi peningkatan kualitas, peran dan fungsi Parpol serta Ormas, pendidikan multikulturalisme, dan pembauran bangsa, belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.Sampai saat ini, partisipasi politik masyarakat dalam even-even pesta demokrasi cukup signifikan, terlebih setelah suksesnya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di 8 8
  11. 11. (delapan) kabupaten dan satu Kota dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Pemilihan secara kepala daerah secara langsung Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat pada bulan Nopember 2007 berjalan dengan baik. Begitu juga halnya dengan Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 telah berjalan dengan lancar, aman dan demokratis. 2.1.1. Capaian Indikator 50.00 0.80 45.00 0.70 40.00 0.60 35.00 30.00 0.50 25.00 0.40 20.00 0.30 15.00 0.20 10.00 5.00 0.10 0.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASKI (PROVINSI) TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASKI (NASIONAL) TREN PROVINSI TREN NASIONAL Gambar 2.1. Grafik Capaian Outcome Tingkat Pelayangan Publik dan demokrasi Pelayanan Publik: Terkait dengan penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kalbar, sepanjang tahun 2009 setidaknya ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu berjumlah 33 kasus. Pada tahun 2008 laporan yang masuk dicurigai sebagai tindakan korupsi hanya 29 kasus. Dari 33 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut sebanyak 25 kasus telahpun diproses lewat pengadilan. Sedangkan kasus korupsi yang ditangani oleh pihak Kepolisian Kalimantan Barat tidak terlalu banyak. Namun demikian, secara umum masyarakat masih belum terlalu puas atas penyelesaian bebebrapa kasus korupsi di Kalimantan Barat. 9
  12. 12. Sedangkan yang terkait dengan prosentase jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda pelayanan satu atap sampai tahun 2009 hanya 33,70% saja. Dengan demikian perkembangannya tidak terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan tahun 2004 yang jumlahnya 20,31%. Peraturan Daerah tentang satu atap untuk tingkat Provinsi Kalbar sampai saat ini hanya ada dua saja. Sedangkan untuk level Kabupaten/Kota yang paling banyak dimiliki oleh Kota Pontianak, yaitu ada tiga, disusul Kabupaten Sintang dua, Kota Singkawang 2 dan Kabupaten lainnya di luar Kayong Utara dan Kubu Raya masing- masing satu Perda. Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota membuat Sistem Pelayanan Satu Pintu (SIMPTU) dan Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMPTAP) masih terlalu kecil. Sehingga sistem pelayanan prima yang berasaskan pada efisien, cepat dan memuaskan sulit untuk terwujud saat ini di beberapa Kabupaten/Kota di Kalbar. Demokrasi: Untuk melihat perkembangan demokrasi secara umum dan di daerah pada khususnya adalah dengan melihat tingakt partisipasi politik masyarakat dalam setiap even-even politik penting di daerah. Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada secara langsung di 8 (delapan) Kabupaten dan Kota sejak dari tahun 2005 sampai tahun 2009 rata-rata mencapai 83%, sedangkan dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur pada bulan Nopember 2007 tingkat partisipasi politik masyarakat hanya mencapai 76,87% atau 2.143.614 orang yang menggunakan hak pilihnya dari 2.932.096 total jumlah pemilih yang terdaftar. Pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kalimantan Barat tingkat partisipasi politik masyarakat hanya mencapai 73,36%, Sedangkan pada Pemilu tahun 2004 tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85%. Dengan demikian berarti Pemilu pada tahun 2009 ada penurunan jumlah partisipasi politiknya jika dibandingkan dengan Pemilu pada tahun 2004. Kemudian, untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009, tingkat partisipasi politik masyarakat Kalbar sebesar 71,23%, sedangkan pada Pilpres pada tahun 2004 tingkat partisipasi masyarakat mencapai 82%. Dengan demikian berarti Pilpres pada tahun 2009 juga ada penurunan jumlah partisipasi politiknya jika dibandingkan dengan Pilpres pada tahun 2004. Analisis Relevansi: Penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum di Kalbar yang mencapai, mencapai 75,61% pada tahun 2009 tersebut tentu tidak terlepas dengan adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 10
  13. 13. yang bebas dari KKN. Capaian prosentase ini tentunya tidak terlalu berbeda jauh dengan capaian Nasional dalam pemberantasan Korupsi. Adanya good will dan keberanian aparat penegak hukum pada level pusat dalam pemberantasan korupsi biasanya akan berimplikasi positif kepada aparat penegak hukum di daerah untuk melakukan hal yang sama. Sedangkan prosentase jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda pelayanan satu atap sampai tahun 2009 masih terlalu rendah, dengan demikian perkembangannya tidak terlalu signifikan dan tentunya berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan publik. Di Kalimantan Barat, untuk level pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang paling baik pelayanan dengan sistem satu atap ini adalah pelayanan pengurusan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten/Kota di Kalbar semenjak tahun 2005 sampai tahun 2009 rata-rata mencapai 83%, dan dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur pada 2007 mencapai 76,87%, maka berarti tingkat partisipasi politik masyarakat secara umum cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik secara nasional pada Pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2009 yang hanya berkisar 71%. Pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kalimantan Barat tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 73,36%, dengan demikian ada penurunan tingkat partisipasi jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2004, di mana tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85%. Secara rata-rata nasional tingkat partisipasi politk dalam Pemilu legislatif hanya mencapai 75%. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 di Kalbar, tingkat partisipasi politik masyarakat sebesar 71,23%, hal ini berarti ada penurunan jika dibandingkan dengan Pilpres pada tahun 2004 di mana tingkat partisipasi masyarakat mencapai 82%. Secara rata-rata nasional tingkat partisipasi politik dalam Pemilu Presiden hanya mencapai 71%. Dari gambaran presentase perbandingan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam even-even pesta demokrasi berarti secara umum kuantiítas partisipasi politik masyarakat Kalbar berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, secara kualitatif, tingkat partisipasi politik masyarakat tersebut masih belum diiringi dengan perilaku dan budaya politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan semangat multikulturalisme, sehingga masih mengentalnya fenomena primordialisme dalam proses rekrutmen politik di daerah. Analisis efektivitas: Secara umum kemampuan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum yang terkait dengan penanganan kasus korupsi di daerah (mencapai 75%) telah menununjukkan perkembangan yang cukup baik, walaupun secara umum peningkatan kasus korupsi yang 11
  14. 14. dilaporkan dan yang diproses oleh pihak penegak hukum makin meningkat pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan tahun 2008. hal ini menunjukkan, sebenarnya kasus- kasus korupsi di daerah masih cukup tinggi. Sedangkan yang terkait dengan pelayanan satu atap efektivitasnya di daerah masih belum tercapai dengan baik. Hal ini terlihat, bahwa bidang-bidang perizinan yang memerlukan pelayanan yang cepat, murah, transparan dan akuntabel masih belum memuaskan masyarakat, terutama para pelaku ekonomi. Kesadaran pemerintah daerah untuk membangun sistem pelayanan yang prima dalam prakteknya masih belum memuaskan masyarakat. Terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi aparatur pemerintah daerah dan penerimaan PNS yang berijazah S1 sampai tahun 2009 makin meningkat yaitu mencapai 30,99%. Hal ini terkait bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan aparatur pemerintahan daerah yang handal dan profesional. Kondisi politik masyarakat saat ini di daerah masih menunjukkan mengentalnya fenomena primordialisme dalam proses rekrutmen politik di daerah. Permasalahan lain yang dihadapi di bidang politik di Kalbar juga menunjukan, bahwa budaya demokrasi belum sepenuhnya menjadi referensi perilaku elit politik dan masyarakat di daerah. Dinamika budaya politik saat ini menunjukkan kecenderungan sikap dan perilaku politik masyarakat yang mudah terprovokasi, sehingga berimpilkasi pada kurang sehatnya bagi pembangunan demokrasi di daerah. Proses penyelenggaraan Pilkada di beberapa Kabupaten/Kota sejak dari tahun 2005-2009 dan pada level Provinsi (Pilgub pada November 2007) tersebut secara umum berjalan dengan cukup baik, namun demikian suatu hal fenomena etnis atau primordialisme dalam even politik lokal tersebut. Namun demikian, saat ini peningkatan peran dan fungsi partai politik, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai mitra Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah makin meningkat, peran dan fungsi pers di daerah sebagai media interaktif dalam pelaksanaan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat juga makin meningkat. Komunikasi politik dalam rangka transparansi dan demokratisasi juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik terlebih dengan adanya perangkat hukum di daerah dalam bentuk Perda yang mengatur tentang transparansi. 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Hal-hal yang menonjol yang terkait dengan penanganan masalah korupsi di daerah saat ini adalah terkait dengan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat pemerintahan, pengelolaan anggaran proyek pembangunan yang tidak semestinya, dan hal-hal yang terkait dengan illegal loging yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Sampai saat 12
  15. 15. ini penanganan masalah korupsi di daerah rekatif cukup baik,hal ini dapat terlihat semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang di bawa sampai ke pengadilan, walaupun dari segi prosentase atau jumlah orang yang dilaporkan di duga melakukan korupsi juga punya kecenderungan meningkat. Namun demikian, untuk kasus-kasus pelanggaran hukum illegal logging yang melibatkan aparat penegak hukum sudah mengalami penurunan. Sedangkan yang terkait dengan pelayanan publik, sampai saat ini kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan dengan sistem satu atap masih belum optimal, hanya beberapa Kabupaten/Kota yang terus memperbaiki perangkat hukum, sistem dan infrastrukturnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan satu atap tersebut. Dalam hubungannya dengan perkembangan demokrasi di daerah saat ini yang cukup singnifikan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Pilkada langsung di beberapa daerah Kabupaten/Kota termasuk Pilkada Gubernur dan pemilihan umum juga berjalan dengan demokratis. Pemilu legislatif dan Pilpres 2009 di wilayah Kalbar juga berjalan dengan demokratis, aman dan lancar. Kondisi ini sudah barang tentu akan dapat memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan nilai-nilai budaya politik yang demokratis ditengah masyarakat Kalimantan Barat yang heterogen, sehingga diharapkan fenomena etnisitas atau primordialisme dalam even politik lokal dengan sendirinya akan berkurang. 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan Penangan masalah korupsi di daerah saat ini memang sudah mengalami kemajuan walaupun belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan masyarakat dan pelayanan publik saat ini pun masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Walaupun tingkat partisipasi politik masyarakat Kalimantan Barat dalam even-even pesta demokrasi secara kuantitatif berada di atas rata-rata nasional, pada masa mendatang perlu untuk terus ditingkatkan tidak hanya prosentasenya, akan tetapi kualitas dan tingkat pemahaman politik masyarakat harus juga ditingkatkan, sehingga ada kemandirian dan kesadaran politik yang lebih rasional. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan pelayanan publik dan demokrasi di Kalbar sepatutnya disertai dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Perlu ada peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam penanganan masalah korupsi di daerah. 2. Perbaikan pelayanan publik dalam bentuk system pelayanan satu atap perlu untuk terus ditingkatkan, oleh karena itu ke depan yang diperlukan selain adanya payung hukum dalam bentuk Perda dan juga perlu diiringi dengan infrastruktur yang memadai 13
  16. 16. serta peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. 3. Membangun kesadaran baru kepada masing-masing kelompok etnis agar bisa melakukan revitalisasi budaya etnisnya yang mampu menyerap nilai-nilai eksternal universal seperti demokrasi, perdamaian, kontekstual dengan kondisi struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Kalimantan Barat; 4. Peningkatan pemahaman pelaksanaan demokrasi dan persatuan dan kesatuan bangsa; 5. Membuka kesempatan agar publik dapat memperoleh akses-akses pokok berkaitan dengan rencana dan kebijakan yang strategis. 6. Pemerintah daerah dan segala perangkatnya harus membuka diri terhadap kritik, masukan dan saran yang disampaikan oleh publik. Menyediakan daya dukung dan kesempatan yang luas sehingga memungkinkan formulasi kebijakan yang partisipatif dan demokratis; 7. Meningkatkan kemampuan kemandirian partai politik di daerah sehingga mampu melaksanakan peran dan fungsinya (artikulasi, agregasi, dan rekrutmen dan sebagainya) dengan baik. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Pembangunan Sumberdaya Manusia di Kalimantan Barat menunjukkan hasil positif. Merujuk pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan sejak 2004 – 2008, tampak ada peningkatan kualitas SDM. Meskipun meningkat, namun capaian indikator tersebut masih di bawah capaian nasional. Beberapa indikator SDM seperti APM dan tingkat pemahaman siswa mengalami peningkatan. Sementara di sisi lain tingkap APS juga meningkat yang disebabkan adanya kesulitan ekonomi. Capaian parameter di bidang pendidikan secara umum mengalami peningkatan. 14
  17. 17. 2.2.1. Capaian Indikator Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia 81.00 0.04 80.00 0.04 0.03 Tren Capaian Indikator Outcomes 79.00 Capaian Indikator Outcomes 0.03 78.00 0.02 77.00 0.02 76.00 0.01 75.00 0.01 74.00 0.00 73.00 -0.01 72.00 -0.01 2004 2005 2006 2007 2008 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA NASIONAL TREN TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI TREN TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA NASIONAL Gambar 2.2. Grafik Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Analisis Relevansi a. Pendidikan Kinerja pembangunan pendidikan diukur dari capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata nilai akhir, Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pembangunan pendidikan dapat dinilai berhasil jika terdapat peningkatan pada capaian masing-masing indikator. APM menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah (6-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun) yang terserap di masing-masing jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA). Dalam kurun waktu 2004 – 2008, APM SD/MI cenderung turun, sedangkan APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA meningkat terus. Angka Partisipasi Murni (APM) Kalbar meskipun menunjukkan peningkatan namun pencapaiannya masih di bawah APM Nasional yang 15
  18. 18. terus meningkat dari tahun 2004 hingg 2009. Pada tahun 2004 APM SD/MI sudah mencapai 93,1% dan Nasional 93,0%. Lima tahun berikutnya (2008) APM SD/MI turun sebesar 3,2% menjadi 89,9% sedangkan APM Nasional bertambah sebesar 0,9% menjadi 93,9%. APM SMP/MTs Kalbar terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2004 (53,3%) sampai dengan 2008 (61,7%). Demikian juga halnya dengan APM SMA/SMK/MA terus meningkat dari 31,5% (2004) ingá 45,5% (2008). Walaupun dalam kurun waktu lima tahun terus meningkat, Namun capaian APM Kalbar di semua jenjang pendidikan masih lebih rendah dari capaian APM nasional. Indikator pemahaman siswa atas mata pelajaran yang diajarkan di bangku sekolah dapat dilihat dari capaian rata-rata nilai akhir. Rata-rata nilai akhir sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 capainnya bervariasi (turun-naik). Rata-rata nilai akhir SMP/MTs meningkat dari 6,1 (2004) menjadi 6,5 (2009). Demikian juga rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA meningkat dari 6,5 (2004) menjadi 6,8 (2009). Angka Putus Sekolah (APS) di Kalbar menunjukkan kecenderungan yang berbeda. APS SD/MI cenderung turun, sedangkan APS SMP/MTs dan SMA/SMK/MA cenderung naik. Pada tahun 2004, APS SD/MI sebesar 1,2%. Lima tahun berikutnya (2008), turun sedikit menjadi 1,1%. Penurunan ini merupakan bukti dari keberhasilan program wajib relajar. Sementara itu pada periode yang sama, APS SMP/MTs meningkat dari 1,6% menjadi 1,7% dan APS SMA/SMK/MA bertambah cukup besar dari 1,5% menjadi 3,5%. Pertambahan APS SMA/SMK/MA diduga karena kesulitan ekonomi. Indikator keberhasilan wajib belajar tampak dari capaian Angka Melek Huruf (AMH). AMH ini merupakan salah satu unsur untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah/negara. AMH usia 15 tahun ke atas dalam lima tahun terakhir (2004 – 2008) meningkat terus namun capainnya masih lebih rendah dari AMH nasional. Pada tahun 2004, AMH Kalbar adalah 85,7% (Nasional 89,0%). Lima tahun berikutnya (2008) AMH Kalbar meningkat 5,8% menjadi 91,5% (Nasional 93,3%). Ini berarti masih terdapat 8,5% penduduk Kalbar usia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis alias buta huruf. Dari aspek pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya ditentukan oleh capaian AMH, tetapi juga capaian rata-rata lama sekolah (RLS). Tingkat pendidikan penduduk Kalimantan Barat meningkat terus dari tahun ke tahun, namun masih tergolong rendah. Pada tahun 2004 penduduk Kalbar rata-rata berpendidikan kelas 6 SD (RLS = 6,4). Pada tahun 2009, RLS penduduk Kalbar bertambah menjadi 7,0 (rata-rata berpendidikan kelas 1 SMP). 16
  19. 19. Kualitas guru yang memenuhi kualifikasi mengajar di Kalbar ternyata cukup memprihatinkan. Data Dinas Pendidikan Nasional Kalbar pada Maret 2006 menyebutkan, Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 dan D-4 hanya mencapai 2,43 persen. Sementara guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi mengajar sebanyak 37,18 persen dan guru SMA/SMK/MA berjumlah 56,74 persen. Sedangkan guru TK/RA/BA yang memenuhi kualifikasi tersebut berjumlah 7,56 persen. b. Kesehatan Kinerja pembangunan kesehatan diukur dari capaian indikator Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Pravalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang. Pembangunan kesehatan dapat dinilai berhasil jika terdapat penurunan pada capaian masing-masing indikator, kecuali UHH (harus semakin meningkat). UHH akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan sosial ekonomi. Kemajuan IPTEK di bidang kesehatan disertai dengan peningkatan pendapatan dan pendidikan berpengaruh positip terhadap penambahan UHH. Secara teoritis dinyatakan bahwa UHH akan bertambah 2,5 tahun dalam kurun waktu lima tahun. UHH penduduk Kalbar pada tahun 2004 adalah 64,8 tahun, lima tahun kemudian bertambah menjadi 67,3 tahun. Faktor sosial ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan kesehatan lingkungan, kepercayaan, nilai-nilai, dan kemiskinan merupakan faktor individu dan keluarga, mempengaruhi mortalitas dalam masyarakat. Tingginya kematian ibu dan bayi merupakan cerminan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibu hamil dan pencegahan terjadinya komplikasi kehamilan. AKB menunjukkan trend menurun dari 37 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 29 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2008. Walaupun menunjukkan trend yang menurun, namun capaiannya masih lebih besar dari capaian nasional pada periode yang sama. AKI di Kalbar semakin menurun dari 566 per 100.000 kelahiran hidup (2004) menjadi 350 per 100.000 kelahiran hidup (2008). Capaian ini masih jauh dari sasaran Millenium Development Goals (MDGs) untuk menurunkan AKI sebesar 124 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Pravalensi gizi buruk dan gizi kurang (GK) selama lima tahun berturut-turut (2004-2009) menunjukkan penurunan. Pravalensi gizi buruk menurun dari angka 11,6% pada tahun 2004 menjadi 7,0% tahun 2009. Demikian juga halnya dengan pravalensi gizi kurang, menurun dari 22,1% (2004) menjadi 10,0% (2009). Meskipun menunjukkan penurunan, 17
  20. 20. namun capaian pravalensi gizi buruk masih lebih tinggi dari nasional dan capaian pravalensi gizi kurang lebih rendah dibanding capaian nasional. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kalimantan Barat relatif lambat (masih di bawah 2,0%). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2004/2005 adalah 1,62% dan pada tahun 2008/2009 melambat menjadi 1,46%. Lambatnya LPP ini erat kaitannya dengan keberhasilan Program Keluarga Berncana (KB). Saat ini (2009) keikutsertaan penduduk dalam ber-KB sudah mencapai 75,2%. Bertambah 3,7% dibanding tahun 2004 (71,5%). Analisis Efektifitas a. Pendidikan Penurunan APM SD/MI besar kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya penduduk usia 6 – 12 tahun sebagai dampak dari keberhasilan program Keluarga Berencana. Selain itu tingginya komitmen masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menjadikan pendidikan sebagai urusan wajib. Peningkatan APM SMP dan SMA dikarenakan semakin meratanya persebaran gedung sekolah dan revitalisasi gedung dan bertambahnya jumlah guru yang mengajar. Tingkat kesadaran measyarakat akan pentingnya pendidikan cenderung meningkat Penurunan Angka Putus Sekolah SD/MI merupakan bukti dari keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Sementara itu, pertambahan APS SMA/SMK/MA diduga karena kesulitan ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi dan daya serap investasi yang rendah. Laju kenaikan biaya pendidikan jauh lebih tinggi dari laju kenaikan penghasilan. Perubahan indikator guru layak mengajar menjadi S-1 atau D-4 menyebabkan jumlah guru SD/MI yang layak mengajar menjadi rendah. b. Kesehatan Angka kematian bayi dan angka kematian ibu masih tinggi. Ini dikarenakan keterbatasan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, belum meratanya persebaran tenaga kesehatan antar Kabupaten/Kota, keterbatasan anggaran pembangunan kesehatan, masih rendahnya kinerja layanan kesehatan, dan kurang mendukungnya prilaku hidup masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat. 2.2.2. Rekomendasi Kebijakan a. Pendidikan 18
  21. 21. 1. Memprioritaskan peningkatan kualitas tenaga pendidik 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 3. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan. 4. Menyelenggarakan dan menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 5. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan. untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. b. Kesehatan 1. Perluasan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan, seperti membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang refresentatif, penambahan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan (seperti pengadaan Dokter Spesialis Dasar); 3. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; 4. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat dan bersih; 5. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; 6. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI Beberapa program pembangunan bidang ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat selama ini diyakini cukup efektif untuk menggerakkan perekonomian daerah. Namun demikian, permasalahan dan tantangan utama pembangunan ekonomi masih dihadapkan pada persoalan berupa minimnya insentif investasi, dukungan infrastruktur yang masih terbatas, belum mantapnya pasokan bahan baku dan rekayasa teknologi bagi pengembangan industri pengolahan berbasis agro, terbatasnya produk ekspor yang berasal dari sektor manufaktur, dan kurangnya kemampuan UMKM dalam pengembangan usaha. 19
  22. 22. 2.3.1. Capaian Indikator 30 0.14 0.12 25 0.1 0.08 20 0.06 15 0.04 0.02 10 0 -0.02 5 -0.04 0 -0.06 2004 2005 2006 2007 2008 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL TREN PROVINSI TREN NASIONAL Gambar 2.3. Grafik Tingkat Pembangunan Ekonomi Analisis Relevansi: Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada keunggulan daerah telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2004, capaian pertumbuhan ekonomi Kalbar cenderung di atas laju pertumbuhan nasional (kecuali tahun 2008). Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45% (nasional=5,19%), dan tahun 2007 meningkat menjadi 6,03% (nasional=5,63%). Capaian pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2008 sedikit mengalami penurunan yakni 5,42% (nasional=6,30%). Pada sisi lain, output manufaktur dalam struktur perekonomian (PDRB) menunjukkan trend capaian di bawah capaian nasional. Kontribusi output manufaktur pada tahun 2004 sebesar 19,92% (nasional=28,07%) dan cenderung menurun sampai tahun 2006 (kasus yang sama terjadi di tingkat nasional). Periode 2007-2008 perkembangannya cukup membaik, namun secara kualitas peningkatan output manufaktur dalam PDRB Kalbar 20
  23. 23. masih di bawah nasional. Tahun 2007, kontribusinya 18,17% (nasional=27,06%), dan meningkat menjadi 18,32% (nasional=27,87%) pada tahun 2008. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih relatif kecil dalam struktur perekonomian Kalbar. Selama tahun 2004-2008, kontribusi output UMKM Kalbar dan menunjukkan trend capaian yang sangat jauh dibandingkan dengan nasional. Pada tahun 2004, kontribusi output UMKM dalam PDRB hanya sebesar 1,64% (nasional=55,40%). Selama periode 2007-2008 peran UMKM menunjukkan sedikit peningkatan, meski di bawah 2%. Kontribusi output UMKM tahun 2007 sebesar 1,93% (nasional=53,60%), dan meningkat menjadi 1,98% (nasional=52,70%) pada tahun 2008. Meski pencapaian pertumbuhan ekonomi Kalbar cenderung di atas nasional, namun pendapatan per kapita Kalbar masih di bawah angka nasional. Tahun 2004, pendapatan per kapita Kalbar sebesar Rp 7,37 juta (nasional=Rp 10,61 juta). Pada tahun 2007-2008, pendapatan per kapita Kalbar sudah berada di atas Rp 10 Juta, yakni namun pada saat yang sama pendapatan per kapita nasional jauh lebih besar dibandingkan Kalbar. Selanjutnya, inflasi menjadi persoalan makroekonomi yang cukup krusial dalam konteks pembangunan Kalbar, mengingat sejak tahun 2004 kecenderungan/trend inflasi Kalbar selalu di atas inflasi nasional (kecuali tahun 2006). Tahun 2004, inflasi di Kalbar mencapai 6,60% (nasional=6,10%), dan tahun berikutnya kenaikan harga yang tidak terkendali menjadikan Kalbar mengalami inflasi sebesar 14,43% (nasional=10,50%). Periode 2007- 2008, menempatkan Kalbar menghadapi tekanan inflasi yang cukup berat dibandingkan nasional. Tahun 2007, angka inflasi sebesar 8,56% (nasional=6,00%) dan meningkat lebih dari dua poin pada tahun 2008 yakni sebesar 11,19% (nasional 11,06%). Pengaruh inflasi yang tinggi juga berimbas pada upaya peningkatan sektor riil. Iklim investasi di Kalbar menjadi kurang kondusif. Pergerakan investasi swasta yang mendapatkan fasilitas pemerintah (PMA dan PMDN) belum menampakkan perkembangan yang menggembirakan. Selama tahun 2004-2008, pertumbuhan realisasi investasi PMA di Kalbar menampakkan trend capaian lebih rendah dibandingkan nasional (kecuali pada tahun 2006 dan 2008). Sementara untuk investasi PMDN secara keseluruhan menunjukkan capaian yang jauh di bawah nasional. Prasarana jalan sebagai infrastruktur utama penunjang kegiatan ekonomi di provinsi Kalimantan Barat masih sangat terbatas. Faktor utama lemahnya di bidang infrastruktur jalan adalah disebabkan oleh minimnya dana infrastruktur pembangunan jalan dibandingkan dengan luasnya wilayah pembangunan, faktor geografis yang berat yang 21
  24. 24. menyebabkan nilai biaya pembangunan jalan menjadi tinggi, curah hujan yang tinggi yang menyebabkan siklus umur jalan menjadi lebih pendek dibandingkan rencana, dan penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas rencana. Total panjang jalan provinsi dan kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Barat adalah 12.631,58 km. Panjang jalan dalam kondisi baik 40% (4972.91 km), kondisi sedang 35% (4.492,34 km) dan kondisi buruk 25% (3166.33 km). Sedangkan total panjang jalan nasional yang ada di provinsi Kalimantan Barat adalah 1484,87 km dimana 47% (687,12 km) dalam kondisi baik, 31% (458,12 km) dalam kondisi sedang, dan 28% (339,63) dalam kondisi rusak. Perkembangan jalan provinsi dan kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan Barat tidak begitu signifikan dalam 3 tahun terakhir ini seperti terlihat dalam grafik di bawah ini. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penambahan panjang jalan rata-rata 726,4 km/tahun sedangkan dalam tiga tahun terakhir hanya 216 km/tahun. Kondisi Jalan Provinsi dan Kabupaten di Wilayah Kalimantan Barat 2004-2008 100% 90% 3166.333685 80% 2049.48 3735.87 6114.25 6279.66 70% 60% 4492.338136 50% 1985.79 3084.62 40% 3081.53 30% 2616.98 20% 4972.908179 1477.2 2686.52 3066.35 10% 2229.53 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi § Baik § Sedang § Buruk Gambar 2.5. Grafik Perkembangan Jalan di Wilayah Kalimantan Barat Secara geografis, wilayah Kalimantan Barat memiliki perbatasan darat dengan negara Malaysia dimana terdapat 5 titik pintu masuk utama yaitu Entikong, Aruk, Jagoi Babang, Jasa dan Badau. Dari kelima titik strategis tersebut, akses jalan yang sudah mantap adalah jalan menuju PPLB Entikong. Sedangkan akses menuju keempat pintu masuk lainnya hingga tahun 2008 masih dalam kondisi belum mantap bahkan belum bisa dilalui ketika musim hujan karena sebagian besar badan jalan masih berpermukaan tanah. 22
  25. 25. Analisis Efektivitas: Perekonomian Kalimantan Barat sepanjang lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan kemajuan. Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi adalah kebijakan pembangunan yang mengacu pada potensi daerah untuk mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Pembangunan ekonomi berhasil menggerakkan komponen-komponen ekonomi daerah untuk bersinergi dalam mengembangkan potensi daerah. Kinerja pertumbuhan ekonomi Kalbar terus membaik sejak tahun 2004-2007. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 4,79%, meningkat menjadi 4,69% tahun 2005. Periode 2006-2007, Kalbar berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23% tahun 2006 berhasil ditingkatkan menjadi 6,02% pada tahun 2007. Sementara, pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami penurunan yakni 5,42%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 dikarenakan perekonomian Kalbar mengalami lonjakan inflasi yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi output manufaktur Kalbar selama periode 2004-2008 menunjukkan indikasi penurunan. Meski demikian, yang cukup membanggakan adalah beberapa sub sektor manufaktur di Kalbar menampakkan adanya peningkatan. Kontribusi output manufaktur dalam struktur perekonomian Kalbar pada tahun 2004 sebesar 19,92%, turun menjadi 19,03% pada tahun 2005. Penurunan yang sama terjadi pada tahun 2006 dan 2007, meski dalam porsi yang sedikit lebih rendah dari periode sebelumnya. Sub sektor industri barang dari karet, makanan dan minuman menampakkan perkembangan aktivitas pada tahun 2008, sehingga kedua sub sektor ini cukup diandalkan dalam menopang kontribusi output manifaktur terhadap PDRB Kalbar. Ekspansi output kelompok industri tersebut menjadikan kontribusi output manufaktur mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebesar 18,32% (tahun 2007=18,17%). Peran manufaktur yang cukup besar dalam struktur perekonomian Kalbar ternyata belum dikuti oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selama tahun 2004-2008, UMKM belum berperan secara optimal dalam menggerakkan perekonomian Kalbar. Terbatasnya kemampuan kewirausahaan UMKM termasuk koperasi merupakan kendala dalam upaya meningkatkan kontribusi output UMKM terhadap PDRB Kalbar. Meski kontribusinya relatif masih rendah dan jauh dari yang diharapkan, namun dari tahun 2004 sampai tahun 2008 terjadi peningkatan kontribusi output UMKM. Sebagai 23
  26. 26. gambaran, output UMKM pada tahun 2004 hanya sebesar 1,64% meningkat menjadi 1,89% pada tahun 2006. Kebijakan secara berkesinambungan untuk memajukan UMKM terus dilakukan sebagai perwujudan komitmen pembangunan daerah yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Beberapa program pembinaan dan pengembangan M yang dilakukan cukup berhasil mendorong aktivitas UMKM. Selama periode 2007-2008, output UMKM menunjukkan adanya peningkatan meski dalam jumlah yang relatif kecil. Kontribusi output UMKM meningkat dari 1,93% tahun 2007 menjadi 1,98% pada tahun 2008. Perkembangan perekonomian Kalbar selama periode 2004-2008 yang ditandai dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat ternyata secara signifikan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kalbar. Semula, pendapatan per kapita sebesar Rp 7,37 Juta pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 9,16 Juta pada tahun 2006. Dalam dua tahun terakhir, peningkatan pendapatan per kapita Kalbar berhasil menembus angka > Rp 10 Juta. Pada tahun 2007, pendapatan per kapita sekitar Rp 10,17 Juta, dan meningkat menjadi Rp 11,39 Juta pada tahun 2008. Secara relatif, perubahan demikian menjadikan kesejahteraan masyarakat Kalbar mulai menampakkan adanya peningkatan. Dalam hal penciptaan stabilitas ekonomi di daerah, tingkat inflasi di Kalbar sejak tahun 2004 relatif cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Inflasi pada tahun 2004 sebesar 6,60%. Kenaikan harga yang tidak terkendali pada tahun berikutnya menjadikan angka inflasi Kalbar sangat fantastis menembus dua digit yakni sebesar 14,43%. Kejadian yang sama terulang kembali periode 2007-2008. Kenaikan harga pada periode ini menempatkan perekonomian Kalbar menghadapi tekanan inflasi yang cukup berat. Tahun 2007, angka inflasi sebesar 8,56%, meningkat 11,19% pada tahun 2008. Trend inflasi yang cukup tinggi di Kalbar mengindikasikan bahwa perekonomian Kalbar masih berhadapan dengan gejolak kenaikan harga, sehingga kurang kondusif bagi upaya pemulihan makro ekonomi (sektor riil) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar. Kegiatan investasi swasta yang berstatus PMA maupun PMDN di Kalbar belum menampakkan peningkatan secara signifikan. Sebagian besar kegiatan investasi terkonsentrasi pada sub sektor perkebunan (sektor hulu). Dilihat dari akumulasi nilai investasi, secara kuantitas investasi di Kalbar mengalami peningkatan, baik investasi 24
  27. 27. fasilitas PMA maupun PMDN. Namun, pertumbuhan realisasi investasi PMA relatif lebih baik dibandingkan investasi PMDN. Pada tahun 2004, realisasi investasi PMA sebesar USD 433,13 Ribu, meningkat menjadi USD 611,00 Ribu tahun 2006. Namun pada periode 2007-2008 terjadi penurunan. Investasi PMA tahun 2007 sebesar USD 725,00 Ribu menurun menjadi USD 618,32 Ribu. Sementara untuk investasi PMDN pada tahun 2004 sebesar Rp 4.400 Juta menurun menjadi Rp 4.250 Juta pada tahun 2006. Sebagaimana halnya investasi PMA, pada periode 2007-2008 investasi PMDN di Kalbar mengalami penurunan. Pada tahun 2007, investasi PMDN sebesar Rp 4.580 Juta menurun menjadi Rp 4.290 Juta. Meski terjadi penurunan secara proporsional, namun pertumbuhan realisasi investasi PMA di Kalbar relatif lebih baik dibandingkan investasi PMDN. 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Perkembangan Nilai Ekspor Karet Provinsi Kalimantan Barat 800.00 700.00 S ) 600.00 N i E s o (J ta U $ 500.00 ila k p r u 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 EKSPOR KARET KALBAR (JUTA US $) TOTAL EKSPOR KALBAR (JUTA US $) Gambar 2.6. Perkembangan Nilai Ekspor Karet Provinsi Kalimantan Barat Ekspor non migas Kalbar sejak tahun 2004-2008 menunjukkan perkembangan yang cukup membanggakan, khususnya bila dicermati pada komoditas utama ekspor daerah. Selama ini, andalan ekspor Kalbar berasal dari hasil industri karet olahan dan hasil hutan/kayu. Sejak pasokan bahan baku berupa log semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir ini, menjadikan share utama ekspor Kalbar berubah dari produk industri kayu kepada industri karet olahan. Peningkatan ekspor karet olahan dari Kalbar 25
  28. 28. dimungkinkan mengingat secara nasional Kalbar merupakan daerah penghasil karet terbesar kelima. Perkembangan volume dan nilai ekspor karet olahan Kalbar dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2004, nilai ekspor industri karet olahan Kalbar mencapai USD 206,34 Juta (35,90% dari total nilai ekspor Kalbar), kemudian meningkat menjadi USD 224,32 Juta (38,30% nilai ekspor). Selanjutnya, pada periode 2007-2008, kontribusi nilai ekspor karet olahan menunjukkan peningkatan cukup taham. Pada tahun 2007, devisa ekspor karet olahan mencapai USD 361,54 Juta (49,61% nilai ekspor) dan meningkat menjadi USD 447,82 Juta (50,07% nilai ekspor). Mengingat peran yang demikian besar, maka komoditi karet telah ditetapkan sebagai komoditi unggulan daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagai implementasinya, kegiatan peremajaan karet telah diformulasikan dalam program pengembangan agribisnis berbasis karet rakyat (Probangkara) dengan target 1,2 juta ha sampai dengan tahun 2025. 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Kalimantan Barat di masa mendatang perlu semakin dipicu perkembangannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan ekonomi daerah perlu difokuskan pada kebutuhan riil daerah serta disenergikan dengan program nasional pembangunan bidang ekonomi. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan bidang ekonomi Kalbar sepatutnya disertai dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut: Peningkatan pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal dalam kegiatan usaha yang produktif dan efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Pengembangan potensi unggulan daerah perlu didukung dengan penumbuhan dan peningkatan kegiatan di sektor hilir/industri pengolahan. Perbaikan sistem perizinan investasi dalam bentuk pelayanan perizinan terpadu (satu pintu) untuk membuka peluang usaha dan kenyamanan berinvestasi di Kalbar. Peningkatan infrastruktur perdagangan untuk menunjang kegiatan ekspor daerah. Menumbuhkan kewirausahaan bagi UMKM dalam lingkup pemberdayaan ekonomi secara terintegrasi. 26
  29. 29. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi khususnya jalan akses ke hinterland pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah perbatasan. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.4.1. Capaian Indikator 18.00 2.00 Tren Capaian Indicator Outcomes 16.00 Capaian Indicaot Outcomes 1.50 14.00 12.00 1.00 10.00 0.50 8.00 6.00 0.00 4.00 -0.50 2.00 0.00 -1.00 2004 2005 2006 2007 2008 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (PROVINSI) KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (NASIONAL) TREN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ( PROVINSI) TREN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (NASIONAL) Gambar 2.7. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Analisis Relevansi dan Efektifitas Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang lima tahun terakhir cukup baik, hal ini terlihat dari berbagai indikator seperti persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, rehabilitasi lahan luar hutan, luas kawasan konservasi, jumlah tindak pidana perikanan, dan luas kawasan konservasi laut. Kesemuanya indikator tadi menunjukkan perbaikan pengelolaannya mengalami peningkatan dan kemajuan. Luas Kawasan Konservasi Dari data yang ada terlihat bahwa Kalimantan Barat trennya lebih tinggi dibandingkan dengan tren nasional dalam upaya mengrehabilitasi lahan luar hutan, terutama pada tahun 2008 mencapai 14.277 Ha. Kenaikkan ini cukup tinggi karena pada tahun 2007 hanya 410 Ha. Rehabilitasi lahan luar hutan mempunyai potensi nilai komersial disamping manfaat penting lainnya bagi lingkungan hidup. Proses permudaan 27
  30. 30. perlu memperhatikan permasalahan seperti hilangnya kesuburan tanah, dampak erosi dan gangguan terhadap keseimbangan hidrologi serta fungsi-fungsi ekologis lainnya. Upaya pemecahannya meliputi berbagai macam praktek seperti mempercepat proses permudaan alam, tanaman perkayaan, pergantian siklus rotasi, budidaya jenis-jenis cepat tumbuh, penggunaan cadangan genetik unggul, mengurangi dampak pembalakan dan pembangunan tegakan campuran menggunakan jenis-jenis cepat tumbuh dan jenis tanaman yang tahan hidup dibawah naungan. Luas Kawasan Konservasi Kawasan konservasi merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Oleh karenanya keberadaan fungsi-fungsi keanekaragaman hayati tersebut sangatlah penting. Secara umum indicator hasil capaian untuk luas kawasan konservasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat cukup menonjol disbanding dengan rata-rata nasional. Berdasarkan capaian hasil selama 4 tahun terakhir di wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlihat bahwa luas kawasan konservasi relatif tidak berubah, sampai pada tahun 2007 luas kawasan konservasi Kalimantan Barat seluas 1.456.236.30 Ha akan tetapi pada tahun 2008 luas kawasan konservasi menjadi1.645.580.00 Ha. Sedikit berbeda dengan perkembangan luas kawasan konservasi nasional, luas kawasan konservasi nasional tidak berubah dari tahun 2007 sampai tahun 2009 yaitu 20.040.048,01 Ha. Secara nasional sampai saat ini, sejumlah kawasan konservasi telah ditetapkan yang jumlahnya mencapai 28,166,580.30 ha (mencakup 237 Cagar Alam, 77 Suaka Marga Satwa, 50 Taman Nasional, 119 Taman Wisata Alam, 21 Taman Hutan Raya, 15 Taman Buru). Persentase Luas Lahan Rehabilitasi Dalam Hutan terhadap Lahan Kritis Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mereherabilitasi Dalam Hutan sudah cukup optimal, akan tetapi laju lahan kritis yang terjadi relatif lebih tinggi, hal ini menyebabkan persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis semakin rendah. Pada tahun 2006 persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis 0,15 % akan tetapi pada tahun 2007 turun 28
  31. 31. menjadi 0,04 % dan pada tahun 2008 turun menjadi 0,09 %. Sedangkan di tingkat nasional terlihat bahwa persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis juga menunjukkan tren yang sama. Pada tahun 2006 persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis 0,83 % dan pada tahun 2008 dan tahun 2009 turun menjadi 0,26 %. Dari data tersebut dapat menggambarkan bahwa setiap tahun terdapat kecenderungan meningkatnya luas lahan kritis. Jumlah Tindak Pidana Perikanan Tindak pidana perikanan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat relatif lebih tinggi dari rata-rata jumlah tindak pidana nasional. Perairan laut Cina Selatan merupakan salah satu perairan laut yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan, hal inilah yang diduga banyaknya kapall-kapal nelayan asing tak berizin yang memasuki dan menangkap ikan secara illegal di perairan laut wilayah Provinsi Kalimantan Barat.. Jumlah tindak pidana perikanan Provinsi Kalimantan Barat relatif bervariasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2004 tercatat 11 kasus dan pada tahun 2006 turun menjadi 7 kasus, akan tetapi pada tahun 2007 meningkat menjadi 22 kasus, sedangkan pada tahun 2008 turun. Terdapat perbedaan tren tindak pidana perikanan antara Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Tindak pidana perikanan nasional menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2008. Perikanan dan kelautan merupakan sektor penting yang belum optimal pengelolaannya. Pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia merupakan suatu sistem pembangunan yang memanfaatkan ekosistem laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Akan tetapi dengan maraknya pencurian ikan di banyak kawasan di Indonesia menyebakan berkurangnya potensi perikanandan kelautan. Banyaknya tindak pidana perikanan disebabkan masih lemahnya sarana dan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas dan efektifitas monitoring dan pengawasan menjadi berkurang. Luas Kawasan Konservasi Laut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan berbagai wilayah untuk dijadikan kawasan konservasi laut. Data yang dapat dihimpun tentang luas kawasan konservasi laut dimulai pada tahun 2006, dimana luas kawasan ini cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 luas kawasan mencapai 210.000 Ha dan menurun pada tahun 2007 dengan luas kawasan 77.100 Ha, sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi 183.885 Ha. Penetapan kawasan konservasi laut adalah upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan Nelayan. 29
  32. 32. Pengelolaan kawasan konservasi perairan laut dikembangkan dengan sistem zonasi. Dalam PP No.60 Tahun 2007, disebutkan bahwa pembagian ruang pengelolaan sesuai dengan peruntukan kawasan, di mana salah satu zona dapat dikembangkan di dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) laut berupa zona perikanan berkelanjutan (diatur dalam PP No.60 Tahun 2007) yang peruntukannya guna mengakomodasikan kepentingan atau mata pencaharian nelayan setempat. Tanggung jawab pengelolaan Kawasan Konservasi ini juga berbagi kewenangan dengan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya,dengan pertimbangan yang utuh mengenai pengembangan lingkungan, dan sekaligus mempertimbangkan secara signifikan aspek sosial dan ekonomi. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa pembangunan kawasan konservasi laut yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. 2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Walaupun secara umum capaian kualitas pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan capaian kualitas pengelolaan sumber daya alam nasional, namun untuk indikator luas lahan konservasi, Kalimantan Barat cukup menonjol terutama dengan ditetapkannya Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Terdapat 2 Taman Nasional di Kabupaten Kapuasl Hulu, yaitu Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Kedua Taman Nasional ini mempunyai keunikan dan keragaman jenis dan spesies yang tinggi. Di Taman Nasional Danau Sentarum memiliki keunikan dan kelangkaan jenis ikan air tawar. Dari banyak spesies ikan yang terdapat di Danau Sentarum yang paling menonjol adakah ikan Arawana super merah (Super Red Arawana) yang masuk dalam golongan appendix 1. Sedangkan pada Taman Nasional Betung Kerihun adalah banyaknya jenis tumbuhan dan satwa yang unik dan langka. Dari jenis tumbuhan, beberapa spesies anggrek dan nephentes termasuk jenis tumbuhan yang unik dan langka, sedangkan dari jenis satwa yang paling menonjol adalah orang hutan. 2.4.3. Rekomendasi Sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kalbar sepatutnya disertai dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 30
  33. 33. Kegiatan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi perhatian yang sangat penting, sehingga perlu meningkatkan koordinasi antara pihak terkait dengan masyarakat. Dinas kehutanan juga perlu mempersiapkan SDM yang handal sehingga mampu melaksanakan fungsi tugas secara cepat, tepat dan efektif. Untuk itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta paket teknologi yang dapat diterapkan sesuai fungsi dan penggunaannya Pengaturan lingkungan hidup harus dilakukan secara terintegrasi diberbagai daerah, sehingga dengan demikian akan lebih mengoptimalkan hasil yang dicapai. Melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi, baik itu akibat kebakaran hutan maupun pencemaran udara dan air. Pengelolaan sumber daya alam dititikberatkan pada pengelolaan pertambangan, pengembangan kapasitas pengelolaan serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di masa yang akan datang diupayakan komitmen dan upaya yang lebih keras yang diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Disamping itu juga diperlukan upaya untuk mengendalikan degradasi terumbu karang di kawasan pesisir dan laut mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati laut. 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT Pembangunan ekonomi yang berkualitas adalah pembangunan yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran. Dalam lima tahun pelaksanaan RPJM Nasional di daerah Kalimantan Barat, tampak hasil positip dari pelaksanaan pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan yang menurun 2.5.1. Capaian Indikator Pada tahun 2005, persentase penduduk miskin adalah 14,24%, lima tahun kemudian berkurang menjadi 10,74%. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan penurunan dari 8,84% tahun 2005 menjadi 7,14% tahun 2009. 31
  34. 34. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 Persentase penduduk miskin (Provinsi) Persentase penduduk miskin (Nasional) Tingkat pengangguran terbuka (Provinsi) Tingkat pengangguran terbuka (Nasional) Gambar 2.8. Grafik Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Analisis Relevansi dan Efektifitas Keberhasilan mengurangi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka erat kaitannya dengan pelaksanaan program-program nasional didukung dengan peran serta masyarakat. Program-program kemiskinan yang dijalankan, selain memperluas lapangan kerja, pemberian bantuan modal melalui kredit mikro, juga menjalankan program penanggulangan kemiskinan nasional di tingkat daerah (desa), seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin), Pembangunan Desa Tertinggal, Pengembangan Usaha Agrpbisnis Pedesaan (PAUP), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Peran serta masyarakat tampak dari pertumbuhan Credit Union (CU) yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Secara kuantitaif ada perbaikan dalam kemiskinan, tetapi secara kualitatif masih banyak permasalahan yang harus diatasi. Sekitar 91 persen penduduk miskin berpendidikan rendah (Tidak sekolah, Tamat SD/SLTP). Penduduk miskin yang buta huruf relatif tinggi (13,9%). Terkait dengan keadaan ini, angka putus sekolah (APS) penduduk miskin usia SD sekitar 2,5%, dan usia SMP sekitar 18%. Dari fakta ini dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi APS. Jika hal ini tidak segera diatasi, kualitas pendidikan penduduk miskin tidak menunjukkan peningkatan yang pada gilirannya kaum miskin sulit keluar dari kemiskinannya. 32
  35. 35. Di bidang sosial terlihat menurunnya jumlah wanita penyandang masalah sosial, seperti berkurangnya jumlah WTS yang pada tahun 2005 dan 2006 dalam posisi stagnan yaitu berjumlah 2.778, sedangkan tahun 2007 berkurang menjadi 2.497 (menurun 11,69%), dan tahun 2008 menurun sebesar 63,75% menjadi 905 orang. Rehabilitasi anak asuh meningkat sebanyak 30.018 jiwa dari 2.385 tahun 2007 menjadi 32.403 jiwa tahun 2008. Gambar 2.9. Grafik Penanganan Masalah Anak Asuh dan WTS Selain itu juga terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga di Kalimantan Barat. Indikator keberhasilan ini terlihat pada grafik berikut ini:   Gambar 2.10. Grafik Komposisi Tingkat Kesejahteraan Keluarga   Berkenaan dengan penyakit yang diderita, tampaknya penyandang tiga jenis penyakit yang mengalami peningkatan di tahun 2008, yaitu penderita eks kusta (lepra) HIV dan 33
  36. 36. AIDS. Eks penderita kusta meningkat dari tahun 2007 berjumlah 590 orang menjadi 1.883 orang tahun 2008. Sedangkan pengidap HIV meningkat sebanyak 394 orang (30,59%), yaitu dari 1.288 orang tahun 2007 menjadi 1.682 orang tahun 2008.   Gambar 2.11 Grafik Komposisi Penderita Penyakit 2.5.2. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan di bidang kesejahteraan yang merata merupakan salah satu pilar konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. Oleh karena itu masalah ini harus mendapatkan perhatian yang utama. Untuk waktu singkat pembangunan di bidang ini hendaknya diarahkan kepada mengurangi dan melenyapkan situasi dan kondisi ketidakberuntungan, ketidakberdayaan, dan kesenjangan sosial yang dapat melahirkan disharmoni dan sikap frustrasi yang merata pada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berpihak kepada mereka. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya kesenjangan sosial yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat baik secara ekonomi maupun teritorial atau kawasan. Ketegasan sikap pemerintah dalam menegakkan aturan agar tidak terjadi eksploitasi masyarakat bawah dan kaum lemah demi untuk kepentingan politik praktis perlu diwujudkan secara konsisten. 34
  37. 37. BAB III KESIMPULAN Pembangunan di bidang pelayangan publik dan demokrasi sudah menampakan hasil. Peran DPRD dan lembaga-lembaga sosial dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin nampak. Begitu juga halnya dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di beberapa Kabupaten/Kota dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur juga berjalan dengan aman, lancar dan demokratis. Kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan dengan tidak adanya konflik horizonal yang bernuansakan SARA merupakan sebuah keberhasilan, namun pada sisi lain trend tindakan kriminalitas dengan modus operandi baru terus kian meningkat. Pembangunan Sumberdaya Manusia di Kalimantan Barat menunjukkan hasil positif. Merujuk pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan sejak 2004 – 2008, tampak ada peningkatan kualitas SDM. Meskipun meningkat, namun capaian indikator IPM tersebut masih di bawah capaian nasional. Beberapa indikator SDM seperti APM dan tingkat pemahaman siswa mengalami peningkatan. Sementara di sisi lain tingkap APS juga meningkat yang disebabkan adanya kesulitan ekonomi. Capaian parameter di bidang pendidikan secara umum mengalami peningkatan. Beberapa program pembangunan bidang ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat selama ini diyakini cukup efektif untuk menggerakkan perekonomian daerah. Untuk memecahkan masalah sosial ekonomi yang mendasar, maka membangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat diarahkan pada peningkatan kegiatan investasi, peningkatan kegiatan industri pengolahan berbasis bahan baku lokal, pengembangan perdagangan dan peningkatan ekspor produk unggulan daerah, serta pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, secara umum capaian sejalan dengan capaian pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat cukup baik, walaupun di beberapa tempat dan wilayah mengalami tekanan, seperti penebangan hutan secara illegal, penambangan emas tanpa izin, kebakaran hutan, banjir, abrasi pantai, konversi lahan, dan lain-lain. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tekanan lingkungan tersebut. Beberapa program pembangunan bidang pengelolaan sumber daya alam dan 35
  38. 38. lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat dinilai cukup baik untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungkungan hidup. Pembangunan ekonomi yang berkualitas adalah pembangunan yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran. Dalam lima tahun pelaksanaan RPJM Nasional di daerah Kalimantan Barat, tampak hasil positip dari pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan di bidang kesejahteraan yang merata merupakan salah satu pilar konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. Oleh karena itu masalah ini harus mendapatkan perhatian yang utama. Untuk waktu singkat pembangunan di bidang ini hendaknya diarahkan kepada mengurangi dan melenyapkan situasi dan kondisi ketidakberuntungan, ketidakberdayaan, dan kesenjangan sosial yang dapat melahirkan disharmoni dan sikap frustrasi yang merata pada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berpihak kepada mereka. 36

×