Konsep dan Tahapan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

1. MEKANISMEPEMBENTUKANKAWASANPERDESAAN
Eko Wahyudi, S.Pi
Pendamping Kawasan Perdesaan

2. PENDAHULUAN
1. Kesenjangan Pembangunan 5. Urbanisasi
2. Alih Fungsi Lahan 6. Kualitas SDM Perdesaan Rendah
3. Kemiskinan di Perdesaan
4. Urban Bias
Pembangunankawasanperdesaan merupakansalahsatupendekatan dalam menyelesaikan
permasalahan desadan kawasan perdesaan
Pembangunankawasanperdesaanmeliputi :
1. Penggunaandan pemanfaatan wilayah Desadalam rangka penetapan kawasanpembangunansesuaidengantata
ruang Kabupaten/Kota;
2. Pelayananuntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakat perdesaan;
3. Pembangunaninfrastruktur, peningkatan ekonomiperdesaan, dan pengembanganteknologi tepat guna; dan
4. Pemberdayaanmasyarakat Desauntukmeningkatkanaksesterhadap pelayanan dan kegiatanekonomi

3. Kesenjangan Pembangunan Alih Fungsi Lahan Kemiskinan di Perdesaan
LATAR BELAKANG
Urban Bias
(Backwash Effect)
Urbanisasi Kualitas SDM
Perdesaan Rendah

4. DASARHUKUMPEMBANGUNANKAWASAN
PERDESAAN
UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa
• DesaMembangun
• Membangun Desa
PP43 Tahun 2014
dan
PP47 Tahun 2015
NAWACITA Ke-3
Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka
negara kesatuan.
Sasaran prioritas
nasional
dalam RPJMN
• Pengurangan 5000 Desa Tertinggal
& penambahan 2000 DesaMandiri
• Pembangunan 40 Kawasan Perdesaan
UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
Amanat penataan ruang kawasan
perdesaan
UU 25 Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Permen DPDTT No. 5
Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan
Perdesaan

5. Kawasan Perdesaan
Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat
desa melalui pendekatan partisipatif dengan
mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana,
program, dan kegiatan para pihak pada kawasan
yang ditetapkan
(Pasal 3 Permendesa 5 Tahun 2016)
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
(RPKP)
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan
Swasta
Desa/Desa Adat
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan
(Pasal 78 UU 6 Tahun 2014)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes)
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan
semangat gotong royong serta memanfaatkan
kearifan lokal dan sumber daya alam Desa
Ruang Lingkup
Tujuan
Acuan
Pelaksana
PENDEKATAN PEMBANGUNAN
DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

6. Memeratakan
Pembangunan
• Menghadirkan negara ke ranah
perdesaan
• Mengurangi ketimpangan dan
urbanisasi dengan memunculkan
pusat-pusat pertumbuhan
• Perubahan pola pembangunan,
dari pendekatan sektoral
menjadi pendekatan keterpaduan
lintas sektoral
• Kerangka gerak lembaga negara
dalam pembangunan kawasan
perdesaan harus dilandasi
peraturan perundangan yang
terintegrasi
Memperkuat Desa
• Kemandirian ekonomi
• Negara wajib melindungi
aset-aset kolektif desa dari
penguasaan swasta
• Formasi pembangunan
partisipatif, yaitu desa
sebagai subjek
• Membangunan kerjasama
antar desa atas kesamaan
kepentingan dan tujuan
• BUMDesa dan BUMDesa
Bersama sebagai otoritas
langsung untuk memiiki dan
mengelola sumberdaya
publik/aset desa
Memberdayakan
Masyarakat
• Mengembangkan
kemampuan, aset dan akses
wirausaha desa
• Pengorganisasian pelaku
ekonomi
• Pengorganisasian kolaborasi
antardesa yang memiliki
potensi dan tujuan yang sama
1 2 3
SPIRIT PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN

7. Prinsip Pembangungan Kawasan Perdesaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Partisipatif
Holistik dan Komprehensif
Berkesinambungan
Keterpaduan
Keadilan
Keseimbangan
Transparan
Akuntabilitas
S
I
N
E
R
G
I
S
M
E

8. Sustainable food
security
Mempertahankan
kawasan lahan pertanian
pangan
Balancing
linkages
Menjaga keseimbangan
pembangunan
desa - kota
Infrastructure improvement
Meningkatkan kualitas
sarana prasarana
perdesaan
(Economic)
livelihood
improvement
Meningkatkan kualitas
kehidupan sosial dan
ekonomi
Cultural
preservation
Menjaga
warisan budaya
lokal
PEMBANGUNAN
KAWASAN
PERDESAAN
BERKELANJUTAN
Konservasi & peningkatan
kualitas lingkungan
Environmental
securIty
Energy SecureCommunity
empowerment
Meningkatkan
kualitas SDM
perdesaan
Menjaga dan
memanfaatkan energi
Perencanaan Yang
Berkesinambungan
8
8 KOMPONEN INTI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

9. • Memperluas skala
ekonomi dengan
memproduksi
komoditas
unggulan kawasan
Nilai Tambah&
SkalaEkonomi
• Desamenjadi
penentu harga
(price- maker)
bukan hanya
penerima harga
(price-taker)
PosisiDayaTawar
yang lebih besar
• Kolaborasi
antardesa dalam
sebuah
pembangunan
kawasanperdesaan
yang solid
Kolaborasi &
mencegah
kanibalisasi
DIMENSI
PENYANG
GA
Konsens
us Antar
Desa
Keterpadu
an
(hulu-
hilir)
Kelemb
a-
gaan
Komunit
as
Keberlanjut
an
RELEVANSIKAWASAN DIMENSIPENYANGGA
FUNGSIKAWASAN
8
KERANGKADASARPEMBANGUNANKAWASAN
PERDESAAN

10. G E R A K A N
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Meningkatkan
kualitas SDM
kawasan
perdesaan
Meningkatkan
kualitas sarana
prasarana
kawasan
perdesaan
Meningkatkan
kualitas
kehidupan
sosial dan
ekonomi
Pengembanga
n SDA &
peningkatan
kualitas
lingkungan
EMBUNGBUMDESMA RAGADESAPRUKADES
KEGIATAN PRIORITAS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

11. PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Prakarsa
Pemdes
• PP
47/2015
Pasal
124
• Permend
es 5/
2016
Pasal 5
Pengusulan
Kawasan
Perdesaan
(Pasal 5
Permendes
5/2016)
Prakars
a Pem
Kab/Ko
t
Permende
s 5/ 2016
Psl 5
Dilakukan secara
Partisipatif
1
Pelaksanaan
Pembangunan
Kawasan
Perdesaan
(Pasal 10-12
Permendes 5/2016)
Dilaksanakan
oleh:
•Pemerintah
•Pemda
Provinsi
•Pemda
Kab/Kota
•Pemdes
• Swasta
•Masyarakat
4
Penetapan
Kawasan
Perdesaan
(Pasal 6-9
Permendes
5/2016)
Ditetapkan
Bupati/
Walikota
• PP 47/2015
Pasal 124
• Permendes
5/ 2016 Psl
5
2
Pelaporan
dan
Evaluasi
(Pasal 13
Permendes
5/2016)
Dilaksanakan
oleh:
•Pemerintah
•Pemda
Provinsi
•Pemda
Kab/Kota
•Pemdes
5
Perencanaan
Pembangunan
Kawasan
Perdesaan
(Masterplan)
RPJMD
& RKPD
Kab/Kota
Kab/Kota
Kabupate
n/
Kota
Desa/
Kawasan
RUTRD
Kab/Kot
a
Aspirasi
Masyarak
at dan
Swasta
Perencanaan
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(Masterplan)
(Pasal 6 – 9
Permendesa 5/2016)
RPJMD
& RKPD
Kab/Kot
a
Kab/
Kota
RTRW
Kab/Kota
Aspirasi
Masyara
kat dan
Swasta
3Penilaian/
Kajian atas
Usulan KP
oleh
PemKab/Ko
t
(Pasal 124 PP
43/2014)

12. PROSES PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
Pengusulan
Kawasan
Perdesaan
Secara partisipatif
melalui :
• Prakarsa Pemdes
/masyarakat
melalui BKAD
• Prakarsa
Pemkab/kota
Penetapan
Kawasan
Perdesaan
Diproses dan dikaji
oleh TKPKP dan
ditetapkan oleh
Bupati/Walikota
Perencanaan
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Mengacu pada RPJMD, RTRW
dan Program Sektoral Kab/Kota
dan RPJMDes dan Aspirasi
Masyarakat Desa
Pelaksanaan
Pembangunan
Kawasan
Perdesaan
Dilaksanakan
oleh TKPKP
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Dilaksanakan
secara berjenjang
oleh:
TKPKP Kawasan,
Kabupaten, Provinsi,
Pusat
I
II
III
IV
V

13. SKEMA PENGUSULAN DAN
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN
Negosiasi/
Rembug
Pemerintah Kab/Kota
(Via TKPKP Kab/Kota)
Bupati/Walikot
a
Usulan
Penetap
an
Oleh
TKPKP
Kab/Kota
DR
OP
YaForum
Kecamat
an
De
sa
De
sa
Forum
Kecamat
an
Inisiatif Masyarakat/Desa-
Desa
De
sa
De
sa
Penilai
an:
Oleh
TKPKP
Kab/K
ota
Tidak
Bersyarat
Bersyarat
Surat
Keputus
an
1
2
3
4
2
Pengusulan didahului Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan

14. TAHAP PENGUSULAN DAN
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN
Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan
Pengusulan
Penilaian (Kajian) Usulan
Penetapan Kawasan Perdesaan
1
2
3
4

15. Tema Kawasan
fokus penanganan
kawasan dengan
pertimbangan potensi dan
masalah
Komoditas
Unggulan
dirumuskan sesuai tema,
RTRW, aspirasi
masyarakat, dan peluang
pasar
Nama Kawasan
mewakili desa-desa yang
membentuk kawasan
dengan memperhatikan
kearifan lokal
Delineasi Kawasan
batas imajiner kawasan,
baik secara
fungsional/administrasi
yang terdiri atas
sejumlah desa
google.co
INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI KAWASAN

16. PENGUSULAN KAWASAN PERDESAAN
2. Diusulkan oleh SKPD Kabupaten
dengan memperhatikan aspirasi
masyarakat desa.
1. Diusulkan oleh beberapa desa yang
tergabung dalam Badan Kerjasama
Antar Desa (BKAD) dengan atau
tanpa didampingi oleh pihak ketiga.
Kawasan Perdesaan dapat diusulkan melalui
dua pihak, yaitu:
Pengusulan disertai surat usulan ditujukan kepada Bupati dengan tembusan TKPKP
dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.
google.com

17. PENILAIAN (KAJIAN) USULAN
KAWASAN PERDESAAN
Syarat kawasan yang lolos penilaian,
setelah melalui kajian meliputi :
• Memiliki potensi komoditas unggulan/masalah
yang urgen
• Pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan
dokumen rencana yang telah ada (RTRW Kab/Kota
dan/atau Provinsi, RPJMD Kab/Kota dan Provinsi)
• Disepakati oleh Desa-Desa, BKAD, dan pihak-
pihak terkait.
• Memiliki peluang untuk memperoleh dukungan
program dari sektor-sektor dan atau SKPD
terkait sesuai kebutuhan, untuk menjamin
keberlanjutan pembangunan.
• Pembangunan kawasan dilakukan dengan
memperhatikan kearifan lokal dan eksistensi

18. PENETAPAN KAWASAN
PERDESAAN
Contoh Potongan Format SK Bupati Tentang
Penetapan Kawasan Perdesaan
Penetapan kawasan
di sahkan melalui
Surat Keputusan
Bupati/Walikota.

19. Identifikasi
Kondisi Lokasi
Pembuatan Peta
Delineasi dan
Susunan Fungsi
Kawasan
Integrasi
Penyusunan
RPKP dengan
Proses
Perencanaan
serta Analisis
sinergisme
Penyusunan Matrik
Kegiatan/Program Penetapan
dokumen RPKP
PERENCANAAN DAN PENETAPAM PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN (RPKP)

20. IDENTIFIKASI KONDISI LOKASI
1
2
3
4
5
Meliputi aspek kondisi
fisik lahan, kependudukan
dan sosial budaya, serta
sarana dan prasarana
kawasan.
Penekanan deskripsi kondisi lokasi
disesuaikan dengan masing- google.com
Ba

21. PEMBUATAN PETA DELINEASI DAN
SUSUNAN FUNGSI KAWASAN
1
2
3
4
5
Fungsi pusat
kawasan
Pusat layanan
sosial, ekonomi,
dan/atau industri
yang melayani
desa-desa di
Fungsi Desa-Desa
pendukung
Produksi komoditas
primer dan komoditas
lainnya sesuai dengan
tema
OBYEK/ATR
AKSI
WISATA
UTAMA
Desa A:
Basis Wisata
- Atraksi
- Home
Stay
Desa B:
Basis Wisata
- Bahari
- Warun
g
Desa C:
Produksi
- Kerajinan
- Makanan
Desa D:
- Pertanian
- Tanaman
Bunga
KAWASAN
PERDESAAN
Kota
google.com
Ba

22. DELINEASI KAWASAN PERDESAAN
Desa A
Desa D
Desa C
Desa E
Desa F
Desa G
Desa H
Desa B
1
2
3
4
5

23. PEMILIHAN KOMODITAS UNGGULAN
Ketersediaan
Bahan Baku
Ketersediaan
SDM
Ketersediaan
Sarana Prasarana
Pasar Jangka
Pendek dan
Jangka Panjang
Pasar Domestik
dan Ekspor
Keterlibatan
Masyarakat
Kesesuaian dengan
Regulasi
Aspek
Lingkungan
Lamanya Masy. dalam
melakukan Usaha tsb.
1 2 3 4 5
6 7 8 9

24. ILUSTRASI
KERUANGAN -
KETERPADUAN
HORIZONTAL
Dan VERTICAL
Pusat Kawasan
1.Pusat informasi, komunikasi
dan Administrasi Kawasan
2.Pusat pemasaran
3.Sentra Pengembangan
Pasar, Kemitraan antara
Investor dan Peternak
4.Pusat Pelatihan Peternak
Desa “A”
Desa “B”
Desa “C” Desa “D”
Desa “E”
Kota otonom terdekat
Klaster Sapi
Klaster Sapi
Klaster Jagung
Klaster Jagung

25. ILUSTRASI KOMODITAS - KETERPADUAN HORIZONTAL (antar
klaster) Dan VERTICAL (intra klaster)
Budidaya
Sapi
Daging Susu Kulit
Kerajinan
Kerupuk
Kotoran
Biogas
Pupuk
Budidaya
Jagung
Batang dan
Daun
Pakan
Ternak
Kerajinan
Biji
Tepung
Mie
Emping
Cake
Jeli
Dodol SirupKLASTER SAPI
KLASTER JAGUNG

26. SKEMA PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)

27. PENYUSUNAN RENCANA AKSI
(INDIKASI PROGRAM)
SUMBER PENDANAAN :
PEMERINTAH
1. Pemerintah Desa (APBDes)
2. Pemerintah Kab/Kota (APBD Kab/Kota)
3. Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi)
4. Pemerintah Pusat (APBN : TP, DEKON, DAK, DD)
NON PEMERINTAH
1. CSR
2. Bantuan Luar Negeri
3. Swadaya Masyarakat
4. Sumber Lain yang Sah dan Tdk Mengikat
No Program/Kegiatan Lokasi Tahun Indikator
Kinerja
Instansi Penanggung-
jawab/Sumber Dana2018 2019 2020 2021 2022
A. Pengembangan Ekonomi Kawasan Desa dan
Kecamatan
(Juta Rupiah) Dunia Usaha/
Masyarakat/Donors
1. Investasi Dunia Usaha dan Masyarakat
a. Investasi pertanian/perkebunan/tambak uas ,,,,, ha
a. Investasi pengolahan pertanian/perkebunan/tambak Luas…. ha
a. Investas kawasan wisata luas …… ha
a. Investasi hotel bintang …. Jumlah kamar ……
a. Investasi resort …. Jumlah kamar/resort
2 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan
a. Peningkatan kapasitas SDM petani/nelayan dalam aspek ,,,,,
a. Peningkatan kapasitas SDM petani nelayandalam aspek …….
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan klaster dalam aspek …….
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan klaster dalam aspek …….

28. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Pelaksanaan Perencanaan Pendanaan
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Koordinasi dengan TKPKP
sesuai Lingkupnya
Sebagai
AcuanIntegrasi
Masukan
Untuk
SPPN (UU 25 Tahun 2004)
RPJMN
TKPKP Pusat
RKP
RAPBN
RPJMD
TKPKP Provinsi
RKPD
RAPBD
RPJMD
RKPD
RAPBD
RPJMDes
RKPDes
RAPBDes
RPKP
RKT
Penganggaran
TKPKP Kab/Kota TKPKP Provinsi
TKPKP Provinsi
TKPKP Pusat
TKPKP Pusat
UU Desa
PusatProvinsiKab/KotaDesa
TKPKP Kab/KotaTKPKP Kab/Kota
TKPKP Kab/Kota
TKPKP Kab/Kota TKPKP Kab/Kota

29. PusatProvinsi
TKPKP (Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan
Perdesaan)
Kabupaten/Kota
TKPKP Kabupaten (Permanen)
Ketua: Sekretaris Daerah
Anggota:
 Kepala Bappeda
 Kepala SKPD yang menangani perdesaan
TKPKP Kawasan (sesuai kebutuhan)
Ketua : Bappeda
Koordinator klaster : SKPD sesuai klaster
Anggota :
 SKPD (sesuai kebutuhan)
 Badan Usaha
 Camat, Kepala BKAD
 Kepala Desa
 Perwakilan masyarakat (pengelola lembaga dan tokoh masyarakat)
Ketua:
Kepala Bappeda
Anggota:
 Kepala SKPD
terkait
Ketua:
Menteri DPDTT
Anggota:
 Unsur
Kementerian /
Lembaga
terkait
Pendamping Kawasan
KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN KAWASAN

30. TUGAS TKPKP
TKPKP Kabupaten/Kota
 Fasilitasi pengusulan
 Penilaian (Kajian) Usulan
 Mengawal proses penetapan
 Monevlap
TKPKP Kawasan
 Menyusun RPKP
 Melaksanakan PKP
 Monevlap
Kabupaten/Kota
TKPKP Provinsi
 Sosialisasi penyelenggaraan pembangungan
kawasan perdesaan
 Pembinaan TKPKP di tingkat Kabupaten/
 Fasilitasi pelaksanaan PKP di Kabupaten
 Monevlap
TKPKP Pusat
 Sosialisasi penyelenggaraan pembangungan
kawasan perdesaan
 Membina TKPKP di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota
 Fasilitasi pelaksanaan PKP di Kabupaten/Kota
 Monevlap
Koordinasi
Provinsi Pusat
KoordinasiKoordinasiKoordinasi

31. Tahapan Pendirian Bumdesa Bersama
MUSDES
• Perdes tentang kerja sama antar desa
• Kerjasama Desa melalui BUM Desa Bersama
• Delegasi Desa
MAD
• Kerjasama antar-Desa
• Badan Kerjasama antar-Desa.
• Pendirian BUM Desa Bersama.
PerBerKaDes
• AD/ART BUM Desa Bersama
- Modal Usaha
- Organisasi Pengelola
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
Klaster
A Klaster
B
Klaster
C
BUMDES Bersama
BUMDES
Bersama
Klaster
C
Klaster
B
Klaster
A
1
2

32. PENENTUAN KEY STAKEHOLDER
Pemerintah Masyarakat
Pengusaha
Perguruan
Tinggi, LSM
Stakeholder
Stakeholder adalah para
pihak yang memiliki
pengaruh/kekuasaan
dan/atau kepentingan
terhadap suatu
kebijakan.
Jadi siapa saja key stakeholder?

33. 1. KawasanPerdesaan terdiri dari
beberapa desa yang memiliki
karakteristik dan potensi yang sama.
2. Pengembangan kawasan perdesaan
mendorong keterkaitan antar desa
dalam satu kawasan atau
antarkawasan perdesaan, dengan
menyiapkan kelembagaan dan
rencana pembangunan kawasan
Peternakan
Pesisir
Persawahan
Perhutanan
Desa A
Desa C
Desa D
Desa B
ILUSTRASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

34. Desa1
Desa 2
Desa 3
= jalan kabupaten
= jalan desa
= batas desa
PERMUKIMAN
PELAYANAN
SOSIALKEGIATAN
EKONOMI
KAWASAN
PERDESAAN LAINNYA
ILUSTRASI INTERAKSI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
34

35. Pusat Agropolitan
Pusat Sentra Produksi
Pusat Pengumpul
Penghasil Bahan Baku
Contoh Pengembangan Kawasan Perdesaan secara terpadu
sebagai Kawasan Agropolitan

36. Pembangunan Kawasan Perdesaan
Memfasilitasi pengembangan satu produk
yang menjadi unggulan kawasan
perdesaan
PRODUK
PRODUK
PRODUK
PRODUK
ILUSTRASI PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN
PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN

37. ILUSTRASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
SECARA TERPADU – KAB. KARANGANYAR