2. DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
3. DESA (UU No 6 ttg Desa)
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Perencanaan pembangunan desa
adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatandan pengalokasian
sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa
5. SDGs !!!
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)
yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk
mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi
planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan
kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa
peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan,
Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
6. Prinsip utama
dalam pelaksanaan SDGs
1.Universal : umum atau berlaku untuk semua
orang atau untuk seluruh dunia
2.Integrasi : satu kesatuan
3.Inklusif : tindakan mengajak atau
mengikutsertakan
"No-one Left Behind".
7. Tiga elemen inti dalam SDGs
Pertumbuhan ekonomi,.
Inklusi sosial
Perlindungan lingkungan hidup.
8. Contoh penerapan pembangunan
berkelanjutan didesa
Penghematan sumber listrik.
Peningkatan produktifitas, kualitas, dan kuantitas
suatu negara negara.
Peningkatan pendidikan dengan menambah fasilitas
pendidikan pada sekolah.
Penggunaan bahan ramah lingkungan.
Pelestarian hutan.
9. Sasaran SDGs 15
1. Tersedianya Perdes / SK Kades tentang Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Bid
1. SB. Tata Praja Pemerintahan Desa)
2. Luas Kawasan Lahan terbuka minimal 33 % dari Luas desa (Bid 2 SB. Kehutanan
dan Lingk Hidup)
3. Luas Lahan Hutan Rusak dan lahan kritis dihutan mencapai 0 %, Pemanfaatan
jkayu dari hutan yang direstorasi Bid 2 SB. Kehutanan dan Lingk Hidup)
4. Peningkatan Satwa yang terancam punah > 50% Bid 2 SB. Kehutanan dan Lingk
Hidup)
10. Rekomendasi Kegiatan
Tersedianya Perdes / SK Kades tentang Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Bid 1.
SB. Tata Praja Pemerintahan Desa)
1.Perdes / Keputusan Kades tentang
keanekaragaman Hayati Desa
2.Sosialisasi Perdes / Keputusan Kades
tentang keanekaragaman Hayati Desa
11. Rekomendasi Kegiatan
Luas Kawasan Lahan terbuka minimal 33 % dari Luas desa (Bid 2 SB. Kehutanan dan Lingk
Hidup)
1.Pengadaan / Pembangunan Ruang Terbuka
Hijau
2.Pengadaan / Pembangunan Taman Desa
3.Pengadaan / Pembangunan Ruang bermain
anak didesa
4.Pembangunan Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Lindung (Kawasan
Hijau Didesa)
12. Rekomendasi Kegiatan
Luas Lahan Hutan Rusak dan lahan kritis dihutan mencapai 0 %, Pemanfaatan
1.Perdes ttg Pemeliharaan dan Pemanfaatan
Hutan Desa
2.Sosialisasi Perdes ttg Pemeliharaan dan
Pemanfaatan Hutan Desa
3.Penguatan Satlinmasmenjaga hutan desa
4.Peningkatan Kapasitas Masya. Tentang
pemeliharaan dan pemanfaatan hutan desa
13. Rekomendasi Kegiatan
Peningkatan Satwa yang terancam punah > 50%
1.Perdes ttg Pemeliharaan Satwa Desa yang
terancam punah
2.Sosialisasi Perdes ttg Pemeliharaan Satwa
Desa yang terancam punah
3.Pelibatan LKD dalam pemeliharaan Satwa
Desa yang terancam punah
4.Bantuan Operasional untuk pemeliharaan
Satwa Desa yang terancam punah
14. Alur Pikir Penyusunan Perencanaan Desa Berbasis SDGs Desa & IDM
RPJMDes
Arah Kebijakan
Pembangunan dengan
Program Kerjanya
Kondisi Terkini
Masalah Sosial
Ekonomi
Kebijakan Supra Desa
+
Potensi Anggaran
+
Paparan Kepala Desa
ttg Arah Kebijakan
Pembangunan
+
Pandangan & Pokok2
Pikiran BPD
Aspirasi
Warga
Kerangka Program Kerja :
Pengentasan Kemiskinan
Pelayanan Publik
Prioritas Supra Desa sesuai
Kewenangan Desa (Cth
Pencegahan Stunting di Desa)
Program Kerja Lainnya sesuai
dengan Potensi SDA dan SDM
desa
Tugas Tim Penyusun RKPDes dlm
Pencermatan RPJMDes
Rancangan RKPDes
