Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di desa
Disampaikan saat kuliah Online Akademi Desa 4.0
Hari Jumat, 3 April 2020
pukul 16:00 - 17:00
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di desa
Disampaikan saat kuliah Online Akademi Desa 4.0
Hari Jumat, 3 April 2020
pukul 16:00 - 17:00
Stunting merupakan persoalan serius yang mengancam generesai penerus bangsa dan masih banyak terjadi di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 mencatat bahwa terdapat ± 9 juta atau 37,2% dari jumlah balita di Indonesia menderita stunting. Dengan angka yang demikian, Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kelima di dunia dengan angka kasus stunting terbanyak. Parahnya di Indonesia, stunting tak hanya dialami oleh keluarga kurang mampu saja, tetapi juga dialami oleh balita dari keluarga yang mampu karena penerapan pola asuh yang tidak tepat.
Stunting merupakan persoalan serius yang mengancam generesai penerus bangsa dan masih banyak terjadi di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 mencatat bahwa terdapat ± 9 juta atau 37,2% dari jumlah balita di Indonesia menderita stunting. Dengan angka yang demikian, Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kelima di dunia dengan angka kasus stunting terbanyak. Parahnya di Indonesia, stunting tak hanya dialami oleh keluarga kurang mampu saja, tetapi juga dialami oleh balita dari keluarga yang mampu karena penerapan pola asuh yang tidak tepat.
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanMuh Saleh
Bangun Mandar Bidang Kesehatan merupaka intervensi program kesehatan pada lokus desa bangunmandar yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012-2017
MAD Sosialisasi PNPM Generasi Kec. Kubu Kubu Raya KALBARRidho Hudayana
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM MPd GSC) di Kecamatan KUBU. PNPM Generasi sehat dan cerdas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan derajad kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP). PNPM Generasi Per- bulan Agustus, tahun 2014 ini di kecamatan kubu adalah tahun pertama program ini dilaksanakan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat.
untuk mengetahui pembelajran terkait dengan pelaksnaan kampung diperlu dilakukan beberapa langkah-langkah demi mewujukan pembangunan keluarga yang sejahtera
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOfirii JB
Desa Siaga program is an effort to achieve Healthy Indonesia 2015 program. This program is successful if 80% of villages have become desa siaga in 2015. In 2011, 58% of the villages in the Situbondo are still included in the inactive desa siaga category. This research was conducted to identify factors that cause a high percentage of inactive desa siaga, started from October 5th until December 5th 2012, using an observational descriptive design with applying cross sectional approach. Interviews using a questionnaire conducted in 30 inactive desa siaga, with respondents consisting of 30 facilitators and 30 cadres were using purposive sampling. Independent variables were the facilitator factors include technical skill and motivation, cadre factors include education level, technical skills, motivation, perception of distance and ease of transport and support from the chief village and the implementation of the eight desa siaga indicators include forum villagers, primary health care, community based health efforts, community-based surveilance, coaching PKM PONED, disaster alert system, community-based health financing and environmental assessment based on PHBS. The result of this research were facilitators factor and cadres factor were low and the implementations of eight indicators for desa siaga was not in accordance with existing guidelines. The conclusion of this research was the technical ability, education levels and motivation which are low, that can contribute to the desa siaga program not working properly. Perception about distance traveled, and a difficult transport also affecting the performance of cadres. The main causative factor was the lack of support from the chief village. There is no operational funds and lack of infrastructure programs is also an obstacle factor. Advice that can be given is to provide training and socialization to the facilitator and cadres and approaches to the village chief with across sectors activities and programs in each of working areas.
Keywords : Desa Siaga indicator, Inactive Desa Siaga, Empowerment
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
( KPM)
Disampaikan Oleh : SALIM, S.Ag
Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar
Kab. Padang Lawas Utara
Tahun 2019
2. KPM adalah kader masyarakat
terpilih yang mempunyai
kepedulian dan bersedia
mendedikasikan diri untuk
ikut berperan dalam
pembangunan manusia di
Desa, terutama dalam
monitoring dan fasilitasi
konvergensi penanganan
stunting
3. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Permendagri No. 7 Tahun 2007 Tentang
Tentang
Kader Pemberdayaan Masyarakat.
Permendes No. 3 Tahun 2015
Pendampingan Desa
4. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas
sumber daya manusia di perdesaan.
• Meningkatkan kepedulian serta pemahaman
masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
penanganan dan pencegahan masalah
stunting di tingkat Desa.
• Mempromosikan pengukuran panjang/tinggi
atau panjang badan balita sebagai deteksi
dini stunting.
• Meningkatkan konvergensi dan koordinasi
lintas sektor dalam penanganan stunting di
tingkat Desa.
• Meningkatkan alokasi APBDes untuk
kegiatan terkait gizi dan penanganan
stunting
Tujuan Adanya KPM ;
5. Memfasilitasi pemetaan sosial untuk
mengidentifikasi status intervensi gizi-spesifik dan
gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki Ibu
hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan.;
• Memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas
permasalahan stunting di desa sampai dengan
penyusunan kegiatan penanganan stunting
dalam RKP dan APBDes.
• Memfasilitasi pengukuran
panjang/panjang/tinggi badan balita sebagai
deteksi dini stunting.
• Memonitor dan memastikan rumah tangga yang
memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia
0-23 bulan mendapatkan 5 paket pelayanan
utama dalam penangan stunting di desa
TUGAS SEORANG KPM ;
6. 1. Layanan Kesehatan dan Gizi Ibu danAnak (KIA)
2. Layanan Konseling kesehatan dan Gizi.
3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi yang baik.
4. Layanan Jaminan Sosial/Kesehatan.
5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. • Mengajak peran serta atau partisipasi
masyarakat dan lembaga dalam proses
perencanaan, pelaksanaan kegiatan
dan pemantauan;
• Berkoordinasi dengan pelaku program
dan lembaga lainnya seperti bidan
desa, petugas puskesmas lainnya (ahli
gizi, sanitarian), guru PAUD dan aparat
atau lembaga desa;
Prinsip Kerja KPM :
8. Penegasan …..
1. KPM memiliki peran penting untuk penanganan
stunting, namun kapasitas, pengalaman,
motivasinya kemungkinan masih belum memadai.
2. Kunci sukses dari KPM terletak pada proses seleksi
dan peningkatan kapasitas.
3. Mengingat peran strategis KPM,maka pemilihan
KPM perlu dilakukan dengan baik dan memenuhi
kriteria yang dipersyaratkan.
4. Pelatihan secara berkelanjutan perlu diupayakan.
Desa tidak mempu sendiri melakukan, untuk itu
perlu difasilitasi supaya mendapatkan dukungan
dari kecamatan dan kabupaten.
5. Selama bertugas, KPM perlu bimbingan. Tujuan
utama bimbingan adalah untuk menyemangati
KPM dan mendiskusikan penyelesaian masalah
yang ditemukan dilapangan.
