PELATIHAN KIE

NOTULENSI
Acara : Pelatihan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Bagi Kader Kampung
KB Tahun 2019
Tempat : Ruang Pertemuan Hotel Anggraeni Jatibarang
Hari/Tanggal : Senin-Rabu, 29-31 Juli 2019
Pukul : 08.00 WIB - Selesai
A. PEMBUKAAN :
Acara dibuka oleh Kabid Dalduk DP3KB Kabupaten Brebes (Dra. Aropah Jubaedah,
M.Si) dan dilanjutkan oleh Kabid Pengendalian Penduduk Dinas DP3KB Provinsi Jawa
Tengah (Heri Kusyanto, MT).
B. URAIAN SINGKAT KEGIATAN :
Kegiatan pelatihan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE) bagi Kader Kampung KB
Tahun 2019 diselenggarankan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan di Hotel
Anggraeni Jatibarang, hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sampai hari Rabu tanggal 31 Juli
2019, jumlah peserta 90 Kader Kampung KB. waktu Pelaksanaan di bagi dua Anggakatan.
Angkatan pertama Hari Senin, Pkl. 08.30 Wib sampai Hari Selasa Pkl. 12.00 WIB. Dengan
peserta 40 orang. Angkatan kedua Hari Selasa, dimulai Pkl. 14.00 Wib, dengan jumlah
peserta 46 orang.
Utusan Kader Kampung KB RW 02 Desa Rengaspendawa, angkatan Pertama saudara
Sekhatul Umamah dari Pokja PIK-R, saudara Siti Rofiqoh Pokja Cinta dan Kasih Sayang.
dari Angkatan kedua Ida Farida Pokja Pokja Sosialisasi dan Pendidikan, Nurohman
mewakili ketua Pengurus Kampung KB RW 02.
Kegiatan Pelatihan KIE bagi Kader Kampung KB diawali dari Pembukaan oleh Kabid
Danduk DP3KB Kabupaten Brebes (Dra. Aropah Jubaedah, M.Si), beliau menyampaikan
bahwa penduduk Kabupaten Brebes saat ini sudah mencapai 1, 8 Juta. Dan jumlah
penduduk termiskin nomor tiga dari bawah 17.17 % jumlah penduduk jawa tengah.
Dengan angka kemiskinan tersebut diharapkan Program Kampung KB dapat dijadikan
program strategis guna menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes.
Nara sumber berikutnya dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah (Heri Kusyanto, MT), beliau
menyampaikan bahwa Kampung KB merupakan pengejawantahan Nawa Cita Program
Presiden Joko Widodo, merupakan program unggulan, membangun mental sumber daya
masyarakat dari daerah pinggiran atau terpencil, guna mewujudkan program yang
berkeadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Adanya program kampong KB merupakan
perisai terbawah untuk mewujudkan pengendalian penduduk melalui keluarga berencana
dan pembangunan keluarga berkualitas. Ungkapnya.

Waktu telah menunjukan Pkl. 17.00 Wib. Saatnya waktu istirahat.
Pkl. 19.00 WIB, acara dimulai kembali, di isi oleh Fasilitator Pelatihan Bahrul Ulum, M.Si
dengan acara Simulasi pelaksanaan KIE bagi Kader Kampung KB. Peserta simulasi di bagi
menjadi lima kelompok, kelompok pertama mensimulasikan Pertemuan Forum tentang
Keluarga Berencana, kelompok dua mensimulasikan tentang kesehatan warga kategori
gisi buruk Stunting, kelompok ketiga mensimulasikan diodrama penarikan anak putus
sekolah (ATS), kelompok empat mensimulasikan Advokasi Kepala Desa terhadap
Kampung KB, Kelompok lima mensimulasikan pertemuan kelompok tentang ASI Esklusif,
Bayi jangan dikasih Pisang.
Dilanjutkan pelatihan Jurnalistik Dasar. Dari cara awal menulis suatu berita sampai
menerbitkannya.
Acara berikutnya sinerjitas program kampung KB dengan program lainya seperti
pemberdayaan program pertanian, peternakan, pendidikan dll.
Penutupan Pelatihan di sampaikan oleh Kepala Dinas DP3KB Kabupaten Brebes dr. Sri
Gunadi Parwoko, M,Kes . beliau menyampaikan, bahwa kita wajib menyampaikan
masalah kependudukan, suatu saat nanti jika tidak dikendalikan akan menjadi masalah
dan ancaman besar (Bonus Demografi). Apalagi ancaman sudah didepan mata
diantaranya alih fungsi lahan, dulunya sawah sekarang menjadi rumah penduduk dan
lain-lain. Kesemangatan, kekompakan dan mengajak berubah menjadi positif jangan
berpikir sulit itu lebih baik, semua masalah pasti ada pemecahan dan solusinya. ungkap
beliau. Kemudian acara ditutup dengan membaca alhamdulilah. Wassalamualaikum
warahmatulloh hiwabarokatuh.

PELATIHAN KIE (KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI)
BAGI KADER KAMPUNG KB TAHUN 2019
A. TUJUAN
Membangun sumber pengetahuan bagi Kader Kampung KB RW 02 Desa
Rengaspendawa;
Meningkatkan pengetahuan, pembinaan bagi masyarakat

Kesimpulan :
Kader Kampung KB :
 Memberikan Konseling terhadap Pengetahuan tentang KB dan kemantapan
dalam pemilihan alat kontrasepsi pada calon Akseptor KB sejumlah 100 orang
Tahun 2019.
 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat tingkat kampong serta
pembangunan sector terkait yang berwawasan lingkungan dengan wujud
gotong royong masyarakat memberiskan lingkungan sebulan satu kali.
 Meningkatkan kesadaran masyarakat berwawasan kependudukan, kesadaran
ber KB yang berkelanjutan. Dengan wujud, peningkatan kepemilikan
administrasi kependudukan warga meliputi dokumen Akte Lahir, KK, KTP dan
lain-lain.
 Meningkatkan ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga
Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Pusat Informasi Komunikasi Remaja.
Dengan wujud peningkatan peran serta warga, meliputi :

o Pembinaan Bina Keluarga Balita sejumlah 100 Keluarga. Pertemuan 3 x
setahun
o Pembinaan Bina Keluarga Remaja sejumlah 100 Keluarga. 3 x setahun
o Pembinaan Bina Keluarga Lansia sejumlah 100 Keluarga. 3 x setahun
o Pembinaan Remaja 50 anak satu tahun sekali
 Melaksanakan program Anak Putus Sekolah (ATS) sejumlah 10 siswa satu
tahun sekali
 Mensosialisasikan bahaya Narkoba terhadap remaja sejumlah 50 anak satu
pertemuan satu tahun sekali.
 Meningkatkan peserta pelanggan sampah sejumlah 100 Keluarga di tahun
2019.
Rengaspendawa, 1 Agustus
2019
Notulen
ttd
Nurohman

NOTULENSI
Perihal : Diseminasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP) Kabupaten Buleleng
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng
Hari/Tanggl : Rabu, 21 April 2010
Pukul : 10.00 WITA - Selesai
C. PEMAPARAN MATERI :
I. PENGANTAR PROGRAM PPSP (PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SANITASI PERMUKIMAN):
 Masalah Layanan Sanitasi di Indonesia:
- Akses terhadap sanitasi setempat yang menggunakan septic tank baru
mencapai 71,06 %(kota) dan 32,47% (desa).

- Diare penyebab kedua terbesar kematian batita (46/1000 kelahiran)
dengan Indeks Kemiskinan Manusia Indonesia berada di urutan 41 dan 102
negara berkembang.
- Kerugian ekonomi karena investasi yang rendah mencapai 58 T.
- Kondisi sanitasi Indonesi peringkat 6 dari 9 negara ASEAN di bawah
Vietnam dan diatas Myanmar.
- Alokasi pendanaan sanitasi masih sangat rendah.
 Tantangan Pembangunan Sanitasi:
- Kesadaran masyarakat rendah
- Pelayanan sanitasi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar namun
untuk menunjang pertumbuhan ekonomi/peningkatan daya saing kota.
- Terbatasnya kapasitas perencanaan pelayanan sanitasi multisektoral.
- Masih minimnya daerah yang memiliki renstra, master plan dan dokumen
proyek sehingga terbatasnya akses sumber-sumber pendanaan.
 Arah Pembangunan Sanitasi:
- Perkotaan : Sewerage system, penerapan 3R dan peningkatan sistem
TPA menjadi sanitary landfill, penghilangan genangan pada drainase
perkotaan.
- Perdesaan: akses layanan sanitasi yang aman dan jika memungkinkan
diterapkan sistem komunal.
 Target Program Nasional PPSP (2010-2014):
- Stop buang air besar sembarangan akhir tahun 2014
- Layanan limbah melalui sewerage system meningkat (20% di 16 kota)
- Peningkatan layanan air limbah setempat dan komunal (226 kota)
- Penerapan praktik 3R dan peningkatan sistem TPA sampah menjadi
sanitary landfill (melayani 240 kawasan perkotaan).
- Pengurangan genangan banjir di 100 kawasan strategis
 Pentahapan Program PPSP:
- Tahap 1 : Advokasi
- Tahap 2 : penyiapan kelembagaan
- Tahap 3 : penyusunan rencana strategis
- Tahap 4 : Penyusunan Memorandum Proyek
- Tahap 5 : Implementasi
 Pembiayaan Sanitasi:
- Tanggung jawab semua : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Daerah - Swasta dan Masyarakat – CSR.
 Tujuan Fasilitasi PPSP:
- Membantu pemerintah daerah dalam penyediaan layanan sanitasi yang
berkelanjutan dan pro warga miskin.
- Membantu reformasi kelembagaan untuk memastikan bahwa pembuatan
keputusan dan perencanaan strategis dilaksanakan secara efektif dan
dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan.
 Lingkup Pelaksanaan PPSP di Daerah:
- Penyiapan komunikasi, kelembagaan dan pengaturan
- Penyusunan strategi pembangunan sanitasi permukiman
- Fasilitasi dan penyusunan program memorandum
- Fasilitasi dan pelaksanaan (implementasi)
- Fasilitasi dan pelaksanaan monev.

II. SEPUTAR POKJA SANITASI (POKJA KOTA/KAB. DALAM PELAKSANAAN
PPSP)
 Latar Belakang:
- Ego sektoral
- Peran pemerintah yang masih dominan
- Belum prioritas
- Gap perencanaan – implementasi – monev
- Duplikasi program/kegiatan
 Peran Pokja:
- Koordinator pembangunan sanitasi
 Fungsi Pokja:
- Menyusun buku putih sanitasi
- Menyusun Strategi Sanitasi Kab/Kota
- Koordinasi pembangunan sanitasi
- Melakukan upaya penyadaran pentingnya sanitasi
- Menyampaikan keputusan Pokja ke kepada SKPD
- Mengawal pembanguan sanitasi ke depan
 Keanggotan Pokja:
- Eksekutif  SKPD-SKPD terkait
- Legislatif  komisi kesehatan dan penyehatan lingkungan, panitia
anggaran.
- Masyarakat  tokoh masyarakat, perguruan tinggi, LSM, Pers, PKK, dll.
 Aktivitas Pokja (Aktivitas Teknis dan Strategis)
- Pelaksanaan Survey Sanitasi
- Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota
- Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota
- Integrasi Program dan Kegiatan Sanitasi dalam proses Musrenbang
- Implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kota
- Monev Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kota.
 Struktur Pokja
- Kepala Daerah – Tim Pengarah – Tim Teknis/Pelaksana
 Anggaran Operasional Pokja
- Disesuaikan dengan anggaran daerah.
III. PENGANTAR BUKU PUTIH DAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA
(SSK)
a. Buku Putih:
 Hakekat dan Kegunaan:
- Hakekat : gambaran sanitasi masyarakat saat ini
- Kegunaan : baseline data kondisi sanitasi
 Subtansi Buku Putih:
- Aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek keuangan, aspek komunikasi,
aspek pemberdayaan masyarakat, aspek partisipasi swasta dan lembaga
non pemerintah, akses masyarakat terhadap sarana sanitasi.

 Masukan untuk Buku Putih Sanitasi:
- Data Sekunder: (1) Data populasi dan proyeksi, (2) Kepadatan penduduk,
(3) Kemiskinan dan jumlah keluarga miskin, (4) Kesehatan masyarakat,
(5) Cakupan layanan sanitasi, (6) Sarana dan pra sarana sanitasi, (7)
Pembangunan Kota dan Tren/Kecenderungannya (8) Data kelembangaan,
( 9) Data keuangan, dan (10) lain-lain.
- Data Primer: (1) Survey Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental
Health Risk Assessment/EHRA), (2) Pemetaan Media dan (3) Survey
Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment)
 Proses Penyusunan Buku Putih:
- Lokakarya dan Pelatihan Pokja
- Pengkajian setiap aspek
- Penetapan area beresiko
- Konsultasi publik
- Penyusunan dokumen.
 Struktur Umum Buku Putih Sanitasi:
- Bab 1 : Pendahuluan
- Bab 2 : Gambaran Umum Kota dan Kecenderungan Pembangunan Kota
- Bab 3 : Profil Sanitasi Kota
- Bab 4 : Rencana Program Pengembangan Sanitasi
- Bab 5 : Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi
- Bab 6 : Penutup (Kesimpulan dan Rekomendasi)
b. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
 Hakekat dan Kegunaan:
- Hakekat : rencana pembangunan sanitasi jangka menengah yang
komprehensif
- Kegunaan : acuan sharing, kendali realisasi pembangunan, gambaran
kebutuhan pendanaan.
 Substansi SSK:
- Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi
- Zona dan sistem layanan sanitasi
- Isu-isu strategis
- Strategi pembangunan sanitasi
- Program dan kegiatan
 Prinsip Kerja Penyusunan SSK:
- Skala kota/kab dan multisektor
- Dari, oleh dan untuk Pokja
- Sinkronisasi perencanaan top down dan bottom up
- Berdasarkan data empiris
c. Kaitan Buku Putih dan SSK  saling berkaitan karena tidak bisa menyusun
SSK jika tidak ada Buku Putih.
d. Penyusunan Buku Putih dan SSK Memperkuat proses perencanaan
pembangunan (RPJMD – Renstra SKPD – Renja SKPD)
IV. TAMBAHAN
 Perlu Penyiapan 2 orang tenaga yang akan dilatih di Jakarta
 Tenaga Pencacah diutamakan tenaga sanitarian
 Anggaran Operasional akan disesuaikan dengan kondisi daerah

D. DISKUSI
Beberapa masukan yang diberikan dalam Diseminasi Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Buleleng diantaranya :
I. LSM Bumi Pertiwi :
a. Perlu ada sentuhan sosial budaya yang dimasukkan dalam penyusunan
Program Pembangunan Sanitasi.
b. Data-data yang digunakan harus valid sehingga menghasilkan perencanaan
yang baik
c. Swasta bisa berperan dalam penyusunan program pembangunan sanitasi,
berarti peranan swasta dominan?
Tanggapan dari Fasilitator Pendamping:
a. Sentuhan masalah sosial budaya menyangkut kearifan lokal
b. Pemetaan data sekunder akan dilihat terkait kebijakan daerah setempat untuk
validasi data. Validasi data dapat dilakukan melalui konsultasi publik.
Pendekatan dengan menggunakan kader-kader daerah setempat (pencacah
yang tepat).
Pendekatan dalam pemetaan data untuk validasi data dilakukan dengan 3
langkah:
- data sekunder
- data primer
- persepsi SKPD
Ada badan yang memfasilitasi di tiap SKPD
c. Kelembagaan internasional yaitu dari World Bank.
Tanggapan dari Moderator:
a. Data-data yang valid diharapkan bantuannya dari semua instansi.
b. Intinya peran Pokja harus melibatkan beberapa SKPD yang akan menentukan
arah danitasi di Buleleng.
II. LSM Bumi Pertiwi :
a. Keanggotan Pokja yang terpilih/ditunjuk harus mempunyai waktu dan
komitmen.

a. Keanggotaan Pokja yang ditunjuk harus mempunyi waktu (mau) serta mampu
dan berkomitmen
Tanggapan dari Moderator:
a. Ada 7 SKPD yang akan terlibat langsung dalam pembentukan Pokja.
b. Harapannya segera menyusun Pokja dan Buku Putih, dukungan data yang
valid, serta dukungan dari dana pusat untuk implementasi.
III. LSM Bumi Pertiwi :
a. Daerah-daerah beresiko sanitasi tinggi di Kabupaten Buleleng terutama berada
di wilayah pesisir yang rawan intrusi air laut.
a. Untuk daerah pesisir akan ditangulangi sedemikian khusus, dimana dibangun
pemecah ombak untuk mengurangi intrrusi air laut.
IV. Penutup dari Moderator:
a. RPIJM sudah ada di Kabupaten
b. Dokumen-dokumen sekunder sudah disiapkan
c. Bahan-bahan sudah dibagikan ke Pokja

NOTULENSI
LOKAKARYA PENILAIAN DAN PEMETAAN SITUASI SANITASI KABUPATEN BULELENG
Buleleng, 6 – 7 Mei 2010
HARI I (6 MEI 2010):
Pembukaan Oleh Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda ( Ir, Nyoman Genep. MT )
Materi I. Alur Lokakarya PPSP
Penjelasan materi alur Lokakarya disampaikan oleh CF, materi yang disampaikan
selama dua hari.
Tujuan Lokakarya
- Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan khususnya pada level
pengambil keputusan demi kelancaran pekerjaan Tim Pokja Sanitasi
Kabupaten Buleleng, pekerjaan akan tidak terasa semakin berat manakala
segala potensi yang ada bisa dimanfaatkan
- Segala macam dukungan akan diberikan kepada Pokja baik berupa Buku-
buku manual, Rapat-rapat dan pertemuan rutin secara periodik demi
pemahaman kepada Pokja dalam penyusunan buku Putih dan Penilaian
serta Pemetaan situasi Sanitasi Kabupaten.
- Pembagian Tugas adalah sangat penting diantara para Tim Pokja, karena
disamping kesibukan tugas sehari-hari di masing-masing SKPD agar Focus
penyelesaian penyusunan Buku Putih dan SSK bisa lebih Efektif dan
efisien
Hasil Yang diharapkan

- Pokja mampu memberikan advokasi kepada SKPD terkait dengan
pembangunan sanitasi sehingga dukungan terhadap kerja Pokja akan
semakin meningkat
- Pokja bisa memahami bahwa Dalam penyusunan Buku Putih dan SSK
perlu mengutamakan Suatu tahapan Proses yang nyata, sehingga dengan
adanya kondisi yang betul-betul awal atau asli ( Existing ) maka isu-isu
sanitasi akan terwujud
- Setiap anggota pokja bisa menjadi representatif dari Instansinya
Sesi perkenalan dengan cara melempar bola ke Peserta dimana peserta yang
mendapat bola akan memperkenalkan diri dari Nama, dari instansi mana dengan
mengungkapkan bagaimana PPSP ke depan biar bisa berjalan dengan baik dan
sukses.
Bola I ( Ketut Yasa, Kabid Cipta Karya PU )
Agar PPSP memperluas informasi dan sosialisasi di seluruh lapisan masyarakat
Bola II ( Ketut Suseni KLH )
Agar anggota Pokja di beri sosialisasi di masing-masing SKPD nya khususnya
tentang Tupoksi Pokja
Bola III ( Ketut Sugiana Kasie Penanganan Sampah )
Diharapkan anggota Pokja bisa saling bersinergi agar pelaksanaan PPSP bisa
berjalan dengan baik
dan sukses
Bola IV ( Nyoman Artawan, Kasie Penyehatan Linkungan )
Adanya komitmen dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang terdekat terhadap
Sanitasi sehingga dalam menjalankan Program PPSP bisa maksimal
Bola V ( Agustianti P dari BPMPD )
Akan berpartisipasi dan mendkung penuh program PPSP
Bola VI ( Mad Era Oktarini , Kasubbid SDA Bappeda )
Akan mendukung penuh PPSP dan akan berjalan dengan baik apabila didukung
dengan perencanaan yang baik dan ditunjang oleh data-data yang baik dengan
melibatkan seluruh steakholder yang ada
Seluruh bola dilempar kepada semua peserta sehingga tidak ada satupun yang
terlewati sehingga masing-masing peserta bisa saling memperkenalkan dirinya
dan Komitmenya terhadap PPSP.
MATERI SELANJUTNYA
Peserta menuliskan diatas kertas Meta Plan dan Ditempel di Kertas CD Plano di
depan kelas tentang HARAPAN terhadap PPSP dan KEKHWATIRAN terhadap
PPSP
Meta Plan Warna Biru ( HARAPAN THDP PPSP )
- Prasarana sarana Sanitasi dimanfaatkan dengan baik, Derajat kesehatan
masyarakat bisa meningkat
- PPSP bisa berkesinambungan dan Terwujudnya perubahan perilaku
- Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat
- PPSP berhasil sesuai dengan tujuan
- Adanya komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan PPSP
- Dengan adanya PPSP diharapkan bisa berguna bagi semua steak Holder
dan mampu menumbuhkan kesadaran ke masyarakat khususnya tentang
sanitasi
- Sosialisasi harap disampaikan mulai dari Kabupaten sampai desa

- Program ini bisa melekat di hati masyarakat
- PPSP bisa menjadi PIONER dalam pembangunan sanitasi di tempat lain
- PPSP agar didukung oleh semua pihak dan adanya payung hukum yang
jelas
- Tidak bertentangan dengan kondisi adat ( Sosial Budaya )
- Terwujudnya keterpaduan antar SKPD
- Hasil dari PPSP diharapkan masyarakat terbebas dari penyakit dan
Bencana yang diakibatkan dari Sanitasi yang Buruk
- PPSP menjadi sebuah program yang sustainable
- PPSP menjadi suatu adat istiadat pada masyarakat Buleleng
- PPSP ( Sanitasi ) dapat dijadikan salah satu mata ajar dalam kurikulum di
sekolah
Kertas Meta Plan Warna Merah ( Ke Khawatiran terhadap PPSP )
- PPSP gak berjalan dengan baik, karena masing2 sibuk dengan urusannya
sendiri
- Kurangnya dukungan dari berbagai pihak
- Isu negatif tentang sanitasi dibuka secara Vulgar, tetapi perlu penanganan
dengan cepat
- Komitmen berubah ubah seiring bergantinya jabatan
- Pembangunan sanitasi tdk bisa dilaksanakan secara maksimal
- Pendanaan kurang memadahi
- Kurangnya kemampuan dan Kesadaran ditingkat pengambil keputusan
tentang sanitasi
- Belum menjadi Prioritas pembangunan di daerah
- Silang kepentingan dengan kepentingan Industri
- Program PPSP hanya semacam Wacana
- Perkembangan dunia Industri, menjadai halangan pembangunan Sanitasi
- Program PPSP tidak berlanjut hanya mengikuti Trend yang bersifat
Sentralistik
- Dukungan Pendanaan kurang memadai
HARI II (7 MEI 2010):
Pembukaan Oleh Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda ( Ir, Nyoman Genep. MT )
Presentasi Materi Pengantar Perencanaan Strategis dan Koteks Buku Putih Sanitasi
serta Cakupan SSK ( Oleh PF Prov Bali NTB )
Presentasi Tujuan dan Manfaat Pemetaan dan Penilaian Situasi Sanitasi Kabupaten (
Oleh CF Kab Buleleng )
Presentasi Kompilasi dan Analisa awal Data Sekunder tentang : Aspek Umum, Teknis
Sanitasi, dan Aspek pendukung untuk pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten
Telah tersepakati 4 Kecamatan akan menjadi Lokasi study EHRA, yaitu ;
1. Kec Buleleng
- Jumlah Penduduk : 120.228
- Luas wilayah : 46.94 Km2
- Jumlah KK : 30.784 KK
- Kepadatan Penduduk : 2.561
2. Kec Seririt
- Jumlah Peenduduk : 75.969
- Luas Wilayah : 111.78 Km2
- Kepadatan Penduduk : 680
3. Kec Gerogak

4. Kec Sawan
RKTL
1. Pasca Lokakarya, Pokja akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan / Desa untuk melibatkan kader2 yang ada dalam study
EHRA
2. Akan melakukan pertemuan secara periodik minimal seminggu sekali antara
anggota Pokja dalam rangka penyusunan Buku Putih dan melakukan studi studi
lapangan
3. Akan mulai dalam penyusunan BAB I dan BAB II buku Putih dalam Minggu kedua
bulan Mei 2010
4. Akan merumuskan untuk menambah anggaran Operasional Pokja dalam Rapat di
APBD

NOTULENSI
Acara : Penetapan Awal Daerah Beresiko berdasarkan data sekunder dan
Persiapan studi EHRA, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) Kabupaten Buleleng
Hari/Tanggl : Jumat, 4 Juni 2010
E. PEMBUKAAN :
Acara dibuka dan dipandu oleh Kabid Ekonomi dan Penanaman Modal Bappeda, Kab.
Buleleng (Gede Suardika, SE).
F. PEMAPARAN MATERI :
 Riview Pelaksanaan Sanitasi (Penyusunan Buku Putih yang datanya bersumber
dari data sekunder, data primer dan persepsi SKPD).
 Penetapan Daerah Beresiko di Kabupaten Buleleng
 Persiapan Pelaksanaan Studi EHRA
G. DISKUSI/MASUKAN
Beberapa masukan yang diberikan dalam rapat ini adalah :
 Dinas PU:
Daerah beresiko prioritas di Kabupaten Buleleng:
I. Celukanbawang
II. Kampung Baru, Kampung Anyar, Kaliuntu, Baktiseraga, Pemaron.
 Kasubid Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Bappeda Kab.
Buleleng:
- Pada waktu lokakarya sudah pernah ada kesepakatan daerah beresiko
berdasarkan kesepakatan anggota rapat.
- Dana untuk jumlah daerah beresiko yang dipilih apakah mencukupi?
 DKP:

Kesepakatan hari kumpul/pertemuan anggota Pokja secara periodik.
H. KESIMPULAN:
Kesimpulan akhir dari rapat ini adalah:
 Kesepakatan lokasi daerah beresiko di Kabupaten Buleleng yaitu:
I. Kecamatan Buleleng, meliputi: 29 Desa/Kelurahan
II. Kecamatan Seririt, meliputi: Kel. Seririt, Desa Bubunan, Desa Pengastulan.
III. Kecamatan Gerokgak, meliputi: Desa Celukanbawang
IV. Kecamatan Sawan, meliputi Desa Sangsit.
 Kekurangan data sekunder akan dikoordinasikan ke masing-masing SKPD.
 Koordinasi penyusunan Buku Putih (Bab 3 – Bab 6)
Bab 3  dikoordinir oleh DKP
Bab 4  dikoordinir oleh Dinas PU
Bab 5  dikoordinir oleh Dinas Kesehatan
Bab 6  Semua SKPD
Masing-masing Bab, anggotanya mencakup seluruh Pokja.
 Untuk pertemuan anggota Pokja secara periodik tetap akan disampaikan lewat
surat.
 Data Primer (Studi EHRA) akan dirembugkan pada pertemuan selanjutnya.

NOTULENSI
Acara : - Penetapan Indikator dan Pembobotan untuk Area Beresiko
- Persiapan Study EHRA
Hari/Tanggl : Kamis, 10 Juni 2010
I. PEMBUKAAN :
Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Kab. Buleleng (Ir. Gde Darmaja, M.Si) yang
mengawali dengan pemaparan gambaran pekerjaan sanitasi secara keseluruhan
sampai proses pekerjaan penyusunan Buku Putih dan SSK yang sedang berjalan di
Kabupaten Buleleng.
J. MATERI DAN DISKUSI
 Beberapa point penting sebelum masuk ke materi dan diskusi, yaitu:
- Proses yang lebih diutamakan dalam penyusunan Buku Putih dan SSK.
- SK keanggotaan Pokja menunjuk fungsi-fungsi yang jelas dalam SKPD
sehingga orang-orangnya tetap.
 Penentuan Area Beresiko di Kabupaten Buleleng diciutkan menjadi 26
Desa/Kelurahan dari kesepakatan sebelumnya (34 Desa/Kelurahan).
1. Kecamatan Buleleng: 17 Kelurahan, 3 Desa (Pemaron, Anturan dan
Baktiseraga).
2. Kecamatan Seririt (tetap) : 3 Kelurahan/Desa (Kel. Seririt, Desa Bubunan dan
Pengastulan).
3. Kecamatan Gerokgak (tetap): 1 Desa (Celukanbawang).
4. Kecamatan Sawan : 2 Desa (Desa Sangsit dan Kerobokan).
 Penentuan Indikator didukung oleh data-data yang ada pada masing-masing
SKPD. Indikator-indikator yang disepakati oleh anggota Pokja:
1. Kepadatan penduduk : jiwa/luas wilayah

2. Cakupan Pelayanan Air minum : (jumlah SR + Jumlah sumur) / KK
3. Jumlah KK Miskin : KKM/ Jumlah KK
4. Angka Diare : jiwa
5. sampah terangkut : m3
/hari
6. Sanimas : jumlah pengguna/jumlah penduduk
7. Jamban
8. Genangan : luas genangan/luas wilayah
9. Persentase wilayah terbangun : luas terbangun/luas wilayah.
 Pembobotan dari indikator-indikator berdasarkan kesepakatann anggota Pokja:
No. Indikator Bobot (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kepadatan penduduk
Cakupan Pelayanan Air minum
Jumlah KK Miskin
Angka Diare
sampah terangkut
Sanimas
Jamban
Genangan
Persentase wilayah terbangun
:
:
:
:
:
:
:
:
:
20
10
10
20
15
5
10
5
5
 Persiapan Pelaksanaan Studi EHRA:
- Jadwal  awal Juli
- Anggaran  masih dibicarakan (± 50 juta)
- Pelaksana  masih dibicarakan melalui rapat intern.
Enumerator  2 orang per Kel./Desa, 1 Orang Enumerator : 20 Responden.
Responden  Ibu Rumah Tangga
- Pelatihan EHRA di Kabupaten  2 hari, pertengahan Juni.
K. KESIMPULAN:
Kesimpulan akhir dari rapat ini adalah:
 Kesepakatan area beresiko di Kabupaten Buleleng : 26 Desa/Kelurahan.
 Kesepakatan Indikator Area Beresiko Sanitasi : 9 indikator
 Kesepakatan Pembobotan dari anggota Pokja
 Pertemuan selanjutnya, anggota Pokja sudah memmbawa data-data sekunder
yang masih kurang.

NOTULENSI
Acara : - Penetapan Area Beresiko Sanitasi berdasarkan persepsi SKPD
- Konsolidasi Study EHRA
Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Buleleng
Hari/Tanggal : Jumat, 25 Juni 2010
L. PEMBUKAAN :
Acara dibuka oleh Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Buleleng (Ir. Nyoman
Genep, MT) menjelaskan tentang proses-proses yang sudah dilakukan dalam
penyusunan Buku Putih dan memaparkan proses-proses selanjutnya yang akan
dilakukan.
M. DISKUSI
 Penentuan Area Beresiko dilakukan melalui:
1. Data sekunder  berdasarkan indikator yang sudah disepakati
2. Data persepsi SKPD  gambaran masing-masing SKPD, bisa berdasarkan
indikator-indikator dalam data sekunder atau pengamatan, tergantung
kesepakatan anggota Pokja dalam rapat ini.
3. Data primer  melalui studi EHRA.
 Dalam studi EHRA dibutuhkan 52 enumerator untuk 26 Desa/Kelurahan yang ada
di Kabupaten Buleleng. Dari kesepakatan anggota Pokja maka kebutuhan tenaga
enumerator disepakati disediakan oleh masing-masing SKPD sebagai anggota
Pokja.
Kesepakatan dalam penyediaan tenaga enumerator dari masing-masing anggota
Pokja:
1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan : 2 orang
2. Kantor Lingkungan Hidup : 2 orang
3. Dinas Kesehatan : 2 orang

4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan : 2 orang
5. Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng : 2 orang
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa : 2 orang
7. Dinas Pekerjaan Umum : 2 orang
8. Bagian Ekbang dan Kesra Setda Kab. Buleleng : 2 orang
9. Dinas Komunikasi dan Informatika : 2 orang
10. Dinas Pertanian dan Peternakan : 2 orang
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan : 2 orang
12. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian : 2 orang
Kekurangannya akan diusahakan oleh Bappeda.
Sementara masing-masing SKPD baru menyepakati menyediakan tenaga 2 orang,
penambahan dan pengurangannya akan dipaparkan kembali dalam rapat
selanjutnya setelah anggota Pokja berkoordinasi dengan masing-masing pimpinan
SKPD nya.
 Penentuan persepsi SKPD (form terlampir) ditentukan oleh masing-masing
anggota Pokja pada 26 Desa/Kelurahan yang sudah disepakati dan ditentukan
berdasarkan 9 indikator yang telah ditentukan dalam rapat sebelumnya. Contoh
perhitungan:
1. Desa Anturan.
No. SKPD
Indikator (Score)
Kepadatan
Penduduk
Air
Minum
KK
Miskin
Angka
Diare
Indikator
selanjutnya...
1. KLH 3 1 3 2
2. DPU 3 2 3 2
3. Diskes 1 2 2 1
4. DKP 3 2 2 2
5. KBPP 2 2 3 2
6. BPMPD 2 2 2 2
7. Bappeda 3 2 2 1
8. Kominfo 3 2 2 1
9. Distanak 2 2 1 1
10. Hukum 3 2 2 2
11. Hutbun 3 2 2 2
12. Ekbang 3 3 2 1
Score 3:
Score 2:
Socre 1:
Kesimpulan:
8
3
1
Score 3
1
10
1
Score 2
3
8
1
Score 2
-
7
5
Score 2
Ket:
Score 3 : Resiko Sanitasi Menengah
Score 2 : Sanitasi kurang beresiko
Score 1 : Sanitasi tidak beresiko
Perhitungan selanjutnya dilanjutkan oleh masing-masing anggota Pokja (form
dibagikan ke masing-masing anggota Pokja).

N. PENUTUP:
 Pertemuan selanjutnya, masing-masing anggota Pokja sudah membawa hasil data
persepsi SKPD yang sudah dilakukan pembobotan.
-----------
NOTULENSI
Acara : Koordinasi Rutin dan Sharing Pembelajaran Study EHRA
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juli 2010
O. PEMBUKAAN :
Genep, MT) yang mengawali dengan pemaparan singkat proses Penyusunan Buku
Putih yang sudah berlanjut pada pertemuan sebelumnya. Dan kemudian menjelaskan
bahwa tenaga enumerator yang akan dipakai dalam study EHRA kemungkinan akan
menggunakan tenaga Penyuluh Lapangan KB yang sudah ada di SKPD Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KB-PP) serta diberitahukan
kepada anggota Pokja yang belum mengumpulkan data persepsi SKPD agar segera
mengumpulkannya.
P. PEMAPARAN MATERI DAN DISKUSI
PEMAPARAN MATERI:
 Fasilitator memaparkan materi tentang Study EHRA dari pengertian, tujuan dan
manfaat, apa yang akan disurvey serta pembahasan kusioner yang memuat
mengenai aturan/tata cara bertanya yang bagus dalam pelaksanaan survey di
lapangan (Studi EHRA).
 Penentuan sampling didasarkan atas 1 Kelurahan/Desa terdiri dari 8 RT yang
diambil 40 responden. Sehingga untuk wilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri
dari 26 Desa/Kelurahan terpilih, membutuhkan 1.040 responden.
1 Kelurahan/Desa terdiri dari 2 orang tenaga enumerator, sehingga jumlah tenaga
enumerator yang dibutuhkan untuk 26 Desa/Kelurahan yaitu 52 orang.
Data entry terdiri dari 5 orang dengan asumsi 1 orang menginput ± 200 kuisioner

 Kebutuhan waktu untuk pelaksanaan study EHRA ± 52 hari.
DISKUSI:
 Penentuan sampling responden apakah bisa ditentukan dari data yang ada di
BPS?? Agar lebih obyektif dalam menggambarakan kondisi eksisting sanitasi di tiap
desa/kelurahan yang akan disurvey?
 Penentuan sampling responden didasarkan atas penilaian kepala desa/lurah tetapi
ditentukan yang memenuhi kriteria.
 Responden diharapkan merata terutama mata pencahariannya/pekerjaannya
sehingga mempermudah dalam pelaksanaan survey.
 Jika ada Kelurahan/Desa yang kurang dari 8 Lingkungan, penentuan samplingnya
seperti apa? Minimal 1 Desa/Kelurahan terdiri dari 40 responden.
 Tahapan kegiatan studi EHRA bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi di
lapangan?
Di akhir materi dan diskusi, tenaga fasilitator meminta kepada anggota Pokja untuk
memetakan permasalahan sanitasi yang ada di Kabupaten Buleleng dari segi teknis,
ekonomi, lingkungan, finansial, kelembagaan, sosial, kebijakan dan tata ruang.
Q. PENUTUP
 Dalam pelaksanaan pelatihan enumerator dan data entry untuk studi EHRA,
tenaga pelatih harus didampingi ( ± 2 orang).
 Koordinasi persiapan-persiapan untuk pelaksanaan study EHRA serta membentuk
Tim Panitia Kecil.
 Kesepakatan penggunaan tenaga penyuluh lapangan KB sebagai tenaga
enumerator.
 Tahap selanjutnya mengundang kepala desa/kelurahan untuk menentukan
responden.
=========

NOTULENSI
Acara : Koordinasi Pelaksanaan Study EHRA di Kabupaten Buleleng
R. PEMBUKAAN :
Genep, MT) yang memaparkan perkenalan singkat tentang Program PPSP (Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman) di Kabupaten Buleleng kepada Kepala
Desa/Lurah pada lokasi terpilih di Kabupaten Buleleng.
S. PEMAPARAN MATERI DAN DISKUSI
PEMAPARAN MATERI:
Pemaparan tentang Program PPSP (gambaran sanitasi dan responden yang dipilih)
kepada Kepala Desa/Lurah di 26 Desa/Kelurahan terpilih di Kabupaten Buleleng, yang
mencakup:
- Perkenalan singkat tentang PPSP yang mencakup 3 subsektor yaitu subsektor air
limbah, persampahan dan drainase.
- Sasaran PPSP yang mencakup:
 Stop Air Besar (BAB) Sembarangan
 Pengurangan timbulan sampah
 Pengurangan genangan
- Pelaksanaan PPSP dengan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi
Kota (SSK).
- Penyusunan Buku Putih Sanitasi yang merupakan gambaran karakteristik dan
kondisi sanitasi eksisting yang dicatat dari hasil pengamatan baik langsung dan tak
langsung. Pengamatan tak langsung dari data sekunder dan persepsi SKPD
(mengacu pada Tupoksi SKPD terkait tentang pembangunan SKPD). Pengamatan

langsung dengan menggunakan data primer dari Studi EHRA (Environmental and
Health Risk Assessment)
- Survey EHRA  menggunakan kuisoner/lembar pertanyaan seputar kondisi
sanitasi rumah tangga, dengan responden utama ibu rumah tangga usia, 18 - 60
tahun. Survey EHRA mencakup 26 Desa/Kelurahan di Kabupaten Buleleng yang
mencakup Kecamatan Buleleng: 20 Desa/Kelurahan, Kecamatan Seririt: 3
Desa/Kelurahan, Kecamatan Gerokgak: 1 Desa, dan Kecamatan Sawan: 2 Desa.
Responden dipilih secara acak/random, dengan kriteria umum memiliki
pengetahuan yang cukup baik tentang kondisi sanitasi di lingkungan rumah
tangganya serta kooperatif dan jujur dalam menjawab setiap pertanyaan. 1
Kelurahan/Desa terdiri dari 40 responden yang tersebar merata di Desa/Kelurahan
tersebut.
- Oleh sebab itu maka dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari Kepala Desa/Lurah
yang terpilih untuk memilih responden yang betul-betul mewakili sehingga
diperoleh gambaran kondisi sanitasi di wilayah tersebut secara merata.
DISKUSI:
- Kelurahan Kaliuntu:
Apakan tenaga pencacah disiapkan dahulu sebelum menentukan responden?
- Kelurahan Kampung Singaraja:
Sebaiknya ada surat untuk menentukan/menunjuk responden sebagai tertib
administrasi serta ada kriteria untuk menunjuk responden.
- Kelurahan Penarukan:
Responden yang tidak mau dicacah tolong dilaporkan ke kelurahan.
- Kelurahan Kampung Baru:
Kriteria responden dari tingkat pendidikannya bagaimana? Apakah bisa diacak?
- Pemimpin Rapat:
 Tenaga Pencacah sudah disiapkan dari tenaga PL-KB dari Badan KB-PP.
Responden yang ditunjuk harus bisa mewakili kondisi sanitasi di wilayahnya.
 Karena keterbatasan waktu maka langsung saja ditentukan responden
berdasarkan kesepakatan/penjelasan dalam rapat ini.
 Responden bisa diacak tetapi yang betul-betul bisa mewakili kondisi sanitasi di
wilayah tersebut.
T. PENUTUP
 Diminta kepada masing-masing Kepala Desa/Lurah untuk memilih 40 responden
yang bisa mewakili kondisi sanitasi di wilayahnya sehingga mendapatkan data
kondisi sanitasi yang valid.

 Kesepakatan dalam pengumpulan data responden yang menyangkut nama, alamat
dan no telepon, diserahkan paling lambat Kamis, 22 Juli 2010, di Sekretariat
(Bappeda).
=========
NOTULENSI
Acara : Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan Study EHRA dan Pengarahan
Pokja Pusat
U. PEMBUKAAN :
Acara dibuka oleh Kabid Sosbud Bappeda Kab. Buleleng (Sri Ambarawati) yang
memaparkan proses/kegiatan PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)
di Kabupaten Buleleng yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, mulai dari
pembentukan Pokja, pemaparan mengenai program PPSP, pengumpulan data
sekunder dan persepsi SKPD, pemaparan mengenai Studi EHRA sampai pada
pengumpulan responden dan tenaga enumerator untuk studi EHRA.
V. PEMAPARAN MATERI DAN DISKUSI
PEMAPARAN MATERI:
Pemaparan materi oleh Pokja Pusat (Bapak Dang Uro) yang memaparkan tentang :
 Koordinasi KMW-Pokja Sanitasi
 Gambaran tentang kegiatan PPSP, yaitu tentang kegiatan yang sudah
dilaksanakan PPSP (lokakarya penjaringan minat PPSP 2010, Pelatihan EHRA,
advokasi dan klinik PPSP di City Sanitation Summit VII di Bukit Tinggi) serta
kegiatan yang akan dilaksanakan.
 Orientasi hasil PPSP yaitu ownership, kualitas proses, dan kualitas produk yang
merupakan satu kesatuan.
DISKUSI:

Setelah memaparkan materi tentang PPSP maka selanjutnya dilakukan kegiatan
diskusi yang pada intinya lebih banyak merupakan sharing tentang program sanitasi
yang dilakukan tiap anggota Pokja (di SKPD).
 Diskes : contoh buku putih yang masuk kriteria dan pengolahan limbah secara
komunal?
 LSM : teknis rapat (pertemuan rutin)
 DKP: kegiatan sanitasi yang sudah dilakukan di Kab. Buleleng (persampahan yang
sudah menerapkan konsep 3R, pegolahan limbah  sanimas)
 Bappeda: penggunaan data-data yang valid (akurat) ?
 Kantor LH : program Adi Wiyata yang sudah dilakukan bekerjasama dengan Dinas
Pendidikan  implementasi, serta air limbah IRT dan swasta yang belum ada
penanganan  tempat pengolahan?
 Diskopdagprin : sarana sanitasi untuk industri RT sudah pernah ada kajian
lingkungan, seperti industri tahu tempe di Kel. Kampung Baru  limbah langsung
dibuang ke laut.
 Bag. Hukum  informasi tentang kebutuhan payung hukum.
W. PENUTUP
 Acara diskusi ditutup, selanjutnya dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan oleh
anggota Pokja bersama-sama dengan Pokja Pusat dan fasilitator kabupaten dan
provinsi yaitu ke Tempat Pengomposan Sampah di Jagaraga, TPA di Bengkala,
IPAL di Bengkala, Sanimas di Kelurahan Br. Bali, lokasi genangan di Jalan Anggrek
serta permukiman kumuh di Kampung Bugis.
 Kesimpulan dari pertemuan ini, Pokja pusat lebih banyak memberi masukan dan
arahan untuk kesempurnaan Buku Putih Sanitasi sehingga Buku Putih Sanitasi di
Kabupaten Buleleng yang dihasilkan layak untuk “dijual”.
=========

NOTULENSI
Acara : Pelatihan Studi EHRA
Hari/Tanggal : Kamis - Jumat, 5 – 6 Agustus 2010
HARI I – 5 AGUSTUS 2010
X. PEMBUKAAN :
Acara Pelatihan dibuka oleh Kabid Sosbud Bappeda Kab. Buleleng (Sri Ambarawati)
yang memaparkan tentang gambaran umum tentang program PPSP di Kabupaten
Buleleng serta kegiatan yang sudah berjalan dan dilanjutkan dengan pemaparan
gambaran singkat pelatihan yang akan dilakukan oleh Tenaga Enumerator.
Y. PELATIHAN
Materi Pelatihan yang disampaikan pada Hari I :
1. KONTRAK BELAJAR
Disampaikan oleh Fasilitator Kabupaten (Bpk. Budi Rianto) yang memaparkan
mengenai:
 Narasumber pelatihan
 Kepanitiaan Pokja PPSP
 Tata Tertib Pelatihan yang memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan
peserta pelatihan .
 Pembentukan Slogan EHRA : Energik, Humoris, Ramah dan Agresif.
2. PENGANTAR PROGRAM PPSP
Disampaikan oleh Bpk. Singgih Pribadi selaku Fasilitator Provinsi yang memaparkan
secara garis besar tentang:

 Perkenalan singkat tentang PPSP yang mencakup 3 subsektor yaitu subsektor air
limbah, persampahan dan drainase.
 Sasaran PPSP yang mencakup:
 Stop Air Besar (BAB) Sembarangan
 Pengurangan timbulan sampah
 Pengurangan genangan
 Pelaksanaan PPSP dengan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi
Kota (SSK).
 Penyusunan Buku Putih Sanitasi yang merupakan gambaran karakteristik dan
kondisi sanitasi eksisting yang dicatat dari hasil pengamatan baik langsung dan tak
langsung. Pengamatan tak langsung dari data sekunder dan persepsi SKPD
(mengacu pada Tupoksi SKPD terkait tentang pembangunan SKPD). Pengamatan
langsung dengan menggunakan data primer dari Studi EHRA (Environmental and
Health Risk Assessment)
 Survey EHRA  menggunakan kuisoner/lembar pertanyaan seputar kondisi
sanitasi rumah tangga, dengan responden utama ibu rumah tangga usia 18 - 60
tahun. Survey EHRA mencakup 26 Desa/Kelurahan di Kabupaten Buleleng yang
mencakup Kecamatan Buleleng: 20 Desa/Kelurahan, Kecamatan Seririt: 3
Desa/Kelurahan, Kecamatan Gerokgak: 1 Desa, dan Kecamatan Sawan: 2 Desa.
Nama-nama responden sudah disampaikan oleh masing-masing Kepala
Lurah/Desa masing-masing wilayah dimana 1 Kelurahan/Desa terdiri dari 40
responden yang tersebar merata di Desa/Kelurahan tersebut.
Pada sesi ini juga diadakan sesi diskusi mengenai kondisi sanitasi secara umum pada
cakupan wilayahnya masing-masing.
3. APA ITU EHRA DAN METODOLOGI EHRA
Pada sesi ini disampaikan oleh Bpk. Budi Rianto dan Bpk. Singgih yang menjelaskan
secara detail tentang :
 Apa itu EHRA
 Mengapa EHRA
 Tujuan dan Manfaat Studi EHRA
 Apa yang disurvey
 Apa yang akan ditanya dan dilihat
 Pembahasan awal kuisioner (Persetujuan Responden, Aturan Bertanya serta
menangkap jawaban responden).
4. PENGORGANISASIAN STUDI EHRA
Pada sesi ini dipaparkan tentang persiapan, tranning enumerator, pelaksanaan survey
dan pelaporan studi EHRA serta kebutuhan tenaga Supervisor yang akan melakukan
pengecekan data dari enumerator.

Z. PENUTUP
Setelah 4 materi selesai disampaikan, maka acara pelatihan hari I ditutup yang
selanjutnya materi pelatihan akan dilanjutkan besoknya.
------------
HARI II – 6 AGUSTUS 2010
Materi pelatihan pada hari II yaitu:
A. RIVIEW PELATIHAN HARI I:
Sebelum dilakukan riview pembelajaran pada Hari I maka terlebih dahulu dilakukan
pembagian Supervisor masing-masing Tenaga Enumerator.
Setelah itu maka dilakukan riview pembelajaran Hari I yang menyangkut point-point
materi yang diterima pada pelatihan Hari I yaitu seputar aturan bertanya kuisioner.
B. PEMBAHASAN KUISONER (SIMULASI SAMPLING DAN ENTRY DATA)
Pada sesi ini dilakukan pembahasan dan tata cara pembacaan kuisioner
dengan cara, tenaga enumerator membaca satu persatu secara bergiliran yang
selanjutnya akan dievaluasi oleh tenaga pelatih tentang mana cara membaca
yang benar atau tidak tepat.
C. PENUTUP
 Acara pelatihan ditutup oleh Kepala Bappeda dengan penyampaian
beberapa kata penutup untuk tenaga enumerator serta penyerahan
sombolis surat tugas dan perelengkapan survey kepada wakil dari tenaga
enumerator.
 Pembagian surat tugas dan perlengkapannya kepada tenaga enumerator
yang lainnya.
=========

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 3 Telp. 0362 - 21149
S I N G A R A J A
LAPORAN
Kepada Yth : Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng
Dari : Kabid. Fisik dan prasarana Bappeda kab. Buleleng
Prihal : Training of Trainer Study Pemberdayaan Masyarakat Gender dan
Kemiskinan komunikasi media dan Partisipasi Sektor Swasta
Tanggal : 23- 24 September 2010
Menunjuk Surat Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan Nomor : 005/1140/Bappeda
Tanggal 21 September 2010 Perihal Undangan, Training Of Trainer Study Pemberdayaan
Masyarakat Gender dan Kemiskinan Komunikasi Media dan Partisipasi Sektor Swasta
dengan ini kami laporkan sebagai berikut :
1. Pelatihan Study Pemberdayaan Masyarakat Gender dan kemiskinan (PMJK) di buka
Kepala Bidang Prasarana Wilayah pada Bappeda Kabupaten Tabanan dengan
peserta pelatihan terdiri dari : Pokja Sanitasi Kabupaten Tabanan, Pokja Sanitasi
Kabupaten Buleleng, Fasilitator PPSP Kabupaten Tabanan, Fasilitator PPSP
Kabupaten Buleleng dan Tim Pokja AMPL Provinsi Bali dengan narasumber dari
Tim Pembangunan Sanitasi Pusat dan USDP.
2. Seyiap tahapan dan proses kerja dalam PPSP yang berlangsung di Kabupaten/Kota
dijalankan oleh Pokja dengan bantuan Fasilitator. Dalam tahap ketiga program
PPSP dilakukan penyusunanStrategi Sanitasi Kabupaten/kota (SSK). Untuk
merumuskan SSK secara optimal perlu ketersediaan Buku Putih Sanitasi yang
berkualitas, Buku Putih yang berkualitas harus mampu menjelaskan secara
komprehensif berbagai kondisi yang ada termasuk study dari aspek non teknis
lainnya seperti aspek Komunikasi. Aspek Komunikasi pembangunan dan kebijakan
merupakan aspek penting dalam penyusunan Buku Putih atau dengan kata lain
hasil studi dan pemetaan merupakan proses penting untuk melakukan identifikasi,
kajian permasalahan komunikasi dan analisa awal yang akan dirangkum dalam
Buku Putih, untuk memaksimalkan pengembangan strategi komunikasi yang akan
dituangkan dalam SSK (Strategi Sanitasi Kota).
3. Pemberdayaan Masyarakat dengan pelibatan Gender dan Kemiskinan (PMJK)
adalah penilaian tentang kondisi sanitasi masyarakat yang tanggap terhadap

kebutuhan dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang
mengadopsi alat partisipatif untuk semua tingkatan yang juga memperkenalkan
pentingnya aspek gender dan keberpihakan pada kaum miskin serta memberikan
analisa yang holistic dalam hubungannya dengan foktor-fktor yang ada ditingkat
masyarakat.
4. Manfaat studi PMJK untuk program pembangunan sanitasi :
a. Terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat,tokoh masyarakat dan
pemerintah Kabupaten/Kota baik laki-laki dan perempuan mengenai kondisi
dan seriusnya masalah sanitasi dan kemiskinan.
b. Munculnya kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin
disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program
sanitasi.
c. Teridentifikasinya daerah setingkat kelurahan yang berpotensi.
d. Hasil survey digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih
sanitasi Kota dan penyusunan strategi Kota (SSK).
5. Tujuan studi PMJK adalah untuk memberikan gambaran tentang
program/proyek/layanan apa yang sudah terkait sanitasi dan hygiene dengan
pelibatan gender dan kemiskinan oleh :
a. Dinas-dinas, program-program dan layanan yang ada
b. LSM local
c.Kelurahan, kecamatan dan kelompok masyarakat (misalnya kegiatan atas
inisiatif masyarakat sendiri)
d. Sector swasta baik formal maupun non formal
6. untuk PPSP di Kabupaten Buleleng, Tim Pokja Sanitasi sekarang ini dalam tahap
penyusunan Buku Putih.
Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan mohon petunjuk Bapak lebih
lanjut.
Singaraja 27 September 2010
An Pelapor,
Ir. Nyoman Genep,MT
Nip. 19621121 199303 1 003

NOTULENSI
Acara : Pelatihan Pemetaan Media, Partisipasi Sektor Swasta dan PMJK
Hari/Tanggal : Rabu 6 Oktober 2010
HARI I – 6 OKTOBER 2010
A. PEMBUKAAN :
Acara Pelatihan dibuka oleh Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Buleleng (Bpk. Gede
Suardika) yang memaparkan tentang latar belakang dan tujuan pelatihan yang akan
dilaksanakan oleh Anggota Pokja serta kegiatan tambahan yang berupa Review Buku
Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng.
B. KEGIATAN
1. Review Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng.
Sebelum dimulai dengan acara pelatihan maka terlebih dahulu dilakukan
kegiatan Review Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng dengan
pembentukan kelompok-kelompok untuk membahas beberapa bab yang
masih belum fiks seperti:
- Bab III dikoordinir oleh DKP
Anggota : - BPMPD
- Kominfo
- Ekbang
- Bab IV dikoordinir oleh Diskes
Anggota : - PU
- KBPP
- Hutbun

- Bab V dikoordinir oleh Diskopdagprin
Anggota : - Distanak
- LH
- Bab VI dikoordinir oleh Bappeda
Materi Pelatihan yang disampaikan pada Hari I yaitu:
Studi Pemetaan Media dan Komunikasi
Tujuan :
 Peserta memahami tentang konsep dan metode yang digunakan dalam studi
pemetaan media.
 Peserta memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam studi pemetaan
media.
 Peserta memahami kaitan studi pemetaan media dengan studi lainya dalam
penyusunan Buku Putih Sanitasi.
Pada sesi ini dilakukan diskusi kelompok untuk penyusunan panduan wawancara dan
pembagian tugas pelaksanaan studi.
Kelompok dibagi 2 untuk melakukan diskusi tentang:
 Siapa yang menjadi implementor dalam pembangunan sanitasi
 Apa pesan yang disampaikan
 Media apa yang yang digunakan
 Siapa tagret sasarannya
C. PENUTUP
Setelah acara diskusi selesai maka, pelatihan pada hari I ditutup yang selanjutnya
materi pelatihan akan dilanjutkan besoknya.

NOTULENSI
Acara : Persiapan Studi PMJK dan SSA
Hari/Tanggal : Selasa 12 Oktober 2010
D. PEMBUKAAN :
Rapat dibuka oleh Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Buleleng (Bpk. Nyoman
Genep) yang memaparkan tentang proses yang akan dilakukan selanjutnya dalam
penyusunan Buku Putih.
E. MATERI
1. Pembentukan Tim Penanggung Jawab Studi PMJK dan SSA dengan pembagian
sebagai berikut:
- Studi PMJK : BPMPD, Diskes, Dinas PU
- Studi Media Komunikasi : Diskominfo
- Keterlibatan Sektor Swasta : Diskopdagprin, Ekbang, KB-PP
2. Pembahasan bahan/kuisioner untuk Studi PMJK yang meliputi pembahasan kriteria
untuk studi PMJK seperti:
- Pemberdayaan Masyarakat:
 Seberapa jauh program bisa memberdayakan masyarakat:
- Ada sosialisasi program
- Ada musyawarah membentuk program
- Pada saat pelaksanaan melibatkan masyarakat
- Ada penerima manfaat
- Tim pengelola dari masyarakat
- Ada swadaya masyarakat
 Siapa yang diberdayakan dan apa tujuannya:
- Ibu Rumah Tangga/anak sekolah masyarakat miskin
- Meningkatkan derajat kesehatan pemetaan sanitasi

 Apakah hanya gotong royong atau lebih dari itu
- kontribusi
 Tahap apa saja masyarakat dapat berperan:
- Semua tahapan
 Bagiamana kontribusi masyarakat dari program itu
- 0 < 25% : rendah
- 2 < 50% : sedang
- > 50% : tinggi
 Bagaimana keberlanjutan program itu:
- Ada tujuan
- Ada kontribusi
- Ada administrasi
- Pelibatan Jender
 Laki-laki dan perempuan telah diberdayakan dan dapat memberikan atau
menyampaikan pendapatnya secara seimbang:
- Prosentase kehadiran masyarakat mulai dari pelaksanaan > 30% dari
undangan
- Struktur organisasi melibatkan kelompok perempuan
- Dari semua tahapan diikutsertakan.
- Pelibatan MBR/Kemiskinan
 Akses, pengaruh, manfaat yang diperoleh rumah tangga miskin
- Keterlibatan masyarakat (MBR) dalam berbagai kegiatan
- Sarana dan prasarana tidak berfungsi
- Ya/tidak (prosentase kehadiran)
- Daftar hadir kerja
A. PENUTUP
 Pelaksanaan studi PMJK direncanakan di Kelurahan Kampung Baru yang memiliki
program Sanimas.
 Studi SSA yang melibatkan sektor swasta dilakukan melalui wawancara dengan
pengepul sampah yang berada di Kelurahan Kampung Anyar dan Penarukan.
=========

NOTULENSI
Acara : Pembekalan Penyusunan Strategi Sanitasi Kota
Hari/Tanggal: Kamis, 21 Oktober 2010
1. Dalam dokumen perencanaan daerah, BPS & SSK merupakan program
pembangunan daerah yang berada pada posisi terukur yang setara dengan dokumen
RPIJM, maupun renstra SKPD. Oleh sebab itu diharapkan nantinya dokumen BPS
dan SSK mempunyai legalitas minimal berupa Peraturan Bupati.
2. Alur PSSP diantaranya Penyusunan BPS (Identifikasi & perumusan masalah),
penyusunan SSK (cara & langkah pemecahan masalah) yang akan menjadi masukan
dalam RENSTRA , RENJA & RKA-SKPD yang kemudian dituangkan dalam APBD.
3. Beberapa output penting yang wajib tercantum dalam produk BPS diantaranya :
 Komponen Studi EHRA : Fakta kondisi dampak layanan sanitasi
 Studi Aspek Teknis : Permasalahan teknis & tingkat layanan
 Studi Kelembagaan & Kebijakan Publik : Permasalahan dukungan kelembagaan
dan kebijakan lokal
 Studi Keuangan : Kapasitas fiskal daerah dan Belanja sanitasi perkapita
 Studi Komunikasi : Permasalahan & kendala komunikasi dengan stake holder
 Studi PMJK : Permasalahan peran masyarakat & peta kemiskinan daerah
4. Terkait dengan penyusunan BPS, diharapkan pada akhir Oktober 2010, dokumen
telah dapat diselesaikan sesuai dengan outline dan hasil review dokumen yang telah
dilakukan oleh KMW II, sehingga anggota Pokja yang bertanggung jawab dalam
memberikan input data segera dapat menyerahkan data ke Bappeda Buleleng.
5. Penyusunan SSK dijadwalkan hingga akhir Desember 2010, dengan outline yang
telah disusun oleh KMW II Pusat.
6. Pelaksanaan studi PMJK yang direncanakan dilaksanakan di Kel. Kampung Anyar
akan segera dijadwal ulang setelah mendapat kepastian kesiapan masyarakatnya.
7. Direncanakan Tim Pokja Provinsi akan mengunjungi Kab Buleleng tanggal 26 Oktober
2010 dengan agenda koordinasi PSSP dan terkait dengan rencana memorandum
program sanitasi tahun 2011.

NOTULENSI
Acara : Rapat Rutin Pokja
Hari/Tanggal : Kamis, 11 Nopember 2010
F. PEMBUKAAN :
Genep) yang memaparkan agenda rapat yang akan dilakukan serta riview kegiatan
yang sudah dilakukan Pokja sebelumnya.
G. AGENDA RAPAT
 Pada acara ini dilakukan penyempurnaan Buku Putih Sanitasi dengan
pengumpulan data-data yang masih kurang sesuai dengan hasil riview dari KMW,
diantaranya data-data:
- dana untuk sanitasi
- kualitas udara
- data persampahan (pengelola)
- data limbah cair
- masterplan drainase
- rumah potong hewan
- sentra industri kecil dan menengah
- dll
B. PENUTUP
 Anggota Pokja diharapkan mengumpulkan data-data yang masih kurang sesuai
dengan bagian-bagiannya untuk penyempurnaan Buku Putih Sanitasi.
=========

NOTULENSI
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Nopember 2010
H. PEMBUKAAN :
Genep) yang memaparkan agenda rapat yaitu perumusan visi dan misi sanitasi serta
persiapan konsultasi regional yang akan dilakukan di Denpasar.
I. AGENDA RAPAT
 Perumusan visi dan misi kabupaten dengan penjaringan visi dan misi dari semua
anggota Pokja yang hadir, seperti:
Visi:
 Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya layanan sanitasi yang berwawasan lingkungan dengan
mengedepankan pola budaya hidup bersih dan sehat
 Dinas Pekerjaan Umum
Terciptanya sistem sanitasi dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan
berkelanjutan.
 Dinas Pertanian dan Peternakan
Terwujudnya lingkungan Kabupaten Buleleng yang berkualitas yang dilandasi
sikap dan prilaku yang sesuai falsafah Tri Hita Karana
 Bagian Hukum Setda
Terwujudnya peningkatan kesehatan lingkungan melalui pengelolaan sanitasi
untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng yang dilandasi falsafah
Tri Hita Karana
 Dinas Kesehatan
Terwujudnya lingkungan Kabupaten Buleleng yang sehat melalui
pembangunan berwawasan lingkungan yang partisipatif berlandaskan falsafah
Tri Hita Karana
 Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian
Terwujudnya Buleleng sebagai kota pelajar yang bersih, sehat, sejahtera, dan
lestari berdasarkan falsafah Tri Hita Karana
 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
 Mewujudkan masyarakat yang sehat, bebas dari kemiskinan
 Tarap hidup masyarakat akan lebih meningkat setelah adanya Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP)

 Kantor Lingkungan Hidup
Terwujudnya lingkungan hidup Buleleng yang bersih, sehat, nyaman,
lestari dan indah
 Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda
 Terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, untuk semua lapisan
masyarakat.
 Terciptanya Buleleng bebas dari BAB dan buang sampah sembarangan
untuk mencapai target MDG’S tahun 2014
Misi:
 Dinas Komunikasi dan informatika
Mendorong ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan
sanitasi.
 Dinas Pekerjaan Umum
 Menjaga keseimbangan sanitasi melalui perencanaan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
 Membuat kebijakan system drainase yang optimal
 Penyaluran dan pengembangan system drainase pada permukiman
masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
 Dinas Pertanian dan Peternakan
 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan,
mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan
 Meningkatkan kualitas lingkungan menuju kehidupan yang aman, nyaman,
bersih dan sehat
 Bagian Hukum Setda
 Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan.
 Meningkatkan pengelolaan kebersihan, keasrian dan kenyamanan.
 Mengembangkan kemitraan dalam pengelolaan persampahan
 Menetapkan kawasan rawan dan potensi sanitasi
 Dinas Kesehatan
 Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi,
pemberdayaan kesehatan jender dan kebersamaan dalam pembangunan
sanitasi
 Meningkatkan ualitas lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana
air bersih, air limbah, sampah dan drainase.
 Kantor Lingkungan Hidup
 Meningkatkan keasadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan
sampah
 Mewujudkan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
 Menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, lestari dan indah
 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di
Kabupaten Buleleng sampai tahun 201
 Membuat kebijakan sistem sanitasi yang bebas dari kemiskinan.
 Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian

 Meningktkan pembngunan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan
dan perekonomian masyarakat
 Meningktakan peran serta organisasi sosial masyarakat desa dan adat
untuk peduli tentang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial
 Mendorong peranan SKPD untuk ikut membangun sarana dan prasarana
sanitasi lingkungan di bidang sanimas drainase dan penanganan sampah /
limbah.
Kesepakatan:
Visi: “Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat berdasarkan falsafah Tri
Hita Karana”
Misi:
1. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan
2. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah
3. Meningkatkan cakupan pelayanan drainase
 Persiapan Konsultasi Regional dengan agenda:
i. perumusan prioritas sanitasi untuk 3 sub sektor sanitasi, dengan prioritas
sebagai berikut persampahan, air limbah dan drainase.
ii. perumusan rencana strategis yang berkaitan dengan isu sanitasi dari prioritas
santasi yang disepakati.
iii. Pemilihan anggota Pokja yang rencananya ikut serta dalam konsultasi regional
yaitu dari Bappeda, KLH, Diskopdagprin, Dinas PU dan Diskes.
C. PENUTUP
a. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten dimasukkan dalam Buku Putih Sanitasi di Bab IV
b. Rapat Konsultasi Regional rencananya akan dilakukan Senin, 28 Nopember 2010
=========

NOTULENSI
Hari/Tanggal : Kamis, 2 Desember 2010
A. PEMBUKAAN :
Rapat dibuka oleh PPTK Kegiatan PPSP (Ibu Era Oktarini) yang memaparkan agenda
rapat mengenai hasil konsultasi regional (pembahasan Buku Putih Sanitasi).
B. AGENDA RAPAT
 Pembahasan bab-bab dalam Buku Putih Sanitasi yang perlu direvisi dan
pembagian tugas untuk tiap-tiap anggota Pokja dalam merevisi. Tiap bab
dikoordinir oleh satu anggota Pokja, seperti:
Bab 1 – Bappeda
Bab II – Bappeda
Bab III – DKP
Bab IV – Dinas Kesehatan
Bab V – Diskopgaprin
Bab VI – Bappeda
Masing-masing Bab ini tetap dibantu oleh anggota Pokja yang lain.
 Pembahasan mengenai penyusunan SSK
Penyusunan SSK dikoordinir oleh anggota Pokja dari Dinas PU dan dibantu ioleh
angota Pokja yang lainnya.
D. PENUTUP
Mengingat waktu yang sangat singkat dalam pengumpulan Buku Putih maka revisi
Buku Putih Sanitasi dan penyusunan SSK harus dilaksanakan secepatnya oleh anggota
Pokja sesuai dengan pembagian tugas yang telah diputuskan bersama.

PELATIHAN KIE

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to PELATIHAN KIE

Similar to PELATIHAN KIE (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (19)

PELATIHAN KIE