Ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang: Dokumen tersebut membahas pentingnya kebijakan yang mendukung petani dan nelayan perempuan serta pertanian dan kelautan berkelanjutan, dampak negatif dari industrialisasi pertanian, dan langkah yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat desa seperti berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

1. MENDORONG KEBIJAKAN YANG BERPIHAK PADA
PETANI/NELAYAN PEREMPUAN DAN
PERTANIAN/KELAUTAN BERKELANJUTAN
Oleh :
LA ODE ZAITUL RADIO
Disampaikan Pada :
Kegiatan SekolahTani - Program Inklusi
Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Muna Barat
02 Juni 2023

2. Tujuan :
1. Peserta tumbuh kesadaran bahwa isu pangan merupakan isu
strategis di tingkat lokal dan global
2.Peserta memahami pentingnya pertanian/kelautan berkelanjutan
dan dan pentingnya regenerasi petani/nelayan
3.Peserta memahami tentang pentingnya melakukan advokasi
kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada petani/nelayan
perempuan di tingkat desa
Waktu :
120 menit

3. IsuTerkiniTerkait Pangan

4. IsuTerkiniTerkait Pangan

5. Isu StrategisTerkait Pangan

6. IsuTerkiniTerkait Pangan

7. Industrialisasi Pertanian
Industrialisasi pertanian merupakan perubahan
dari pertanian tradisional menuju pertanian
modern yang memiliki nilai tambah.

8. Bentuk-bentuk Industrialisasi Pertanian
1. Masuknya teknologi (Modernisasi)
2. Kebijakan pengadaan benih/bibit yang menyebabkan tergantung pada
benih/bibit dari luar
3. Penyediaan pupuk non organik, obat hama non organik
4. Jenis komoditas disesuaikan dengan kebutuhan industri pertanian
sehingga pada beberapa kasus mengurangi keberadaan tanaman lokal.

9. Dampak industrialisasi pertanian pada pertanian dan kehidupan
petani di desa:
a. Kerusakan tanah dimana tanah semakin tidak subur karena terlalu banyaknya penggunaan
pupuk kimia dalam budidaya pertanian; laut tercemar karena limbah atau ikan punah karena
penggunaan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.
b. Berkurangnya tanaman lokal/ikan jenis lokal.
c. Berkurang atau meniadakan kearifan lokal desa dalam budidaya pertanian/kelautan.
d. Kesejahteraan petani berkurang antara lain karena lahan pertanian semakin sempit, besarnya
biaya budidaya pertanian seperti harga bibit, pupuk, obat, upah tenaga kerja, penggunaan
teknologi, sehingga petani terjerat hutang tengkulak sebagai pengada pupuk dan obat, dan
petani tidak dapat menentukan harga.
e. Ketergantungan petani pada pupuk non organik maupun bibit/benih non organik/ dan obat
hama non organik sehingga kemandirian petani berkurang dan biaya produksi lebih tinggi.
f. Perubahan peran perempuan dalam pertanian, yaitu semakin kecil peran perempuan, upah
petani perempuan penggarap lebih kecil, perempuan tidak memiliki aset tanah pertanian.
g. Kebijakan pemerintah yang berpihak pada industri tetapi tidak berpihak pada petani/nelayan.

10. Dampak buruk dari fenomena tersebut merupakan bagian dari industrialisasi
di sektor pertanian/kelautan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya dengan penggunaan teknologi tetapi tidak mempedulikan
kelestarian lingkungan, kearifan lokal, penentuan komoditas sesuai dengan
kebutuhan pasar dan meniadakan komoditas lokal, menggeser peran-peran
petani/nelayan perempuan yang memiliki kedekatan dalam pelestarian alam
dan penyediaan pangan.
Maka dari itu penting bagi petani/nelayan untuk
melestarikan dan mengembangkan budidaya
pertanian/kelautan yang ramah lingkungan dan
memperhatikan kearifan lokal.

11. Petani/Nelayan memiliki peran penting dalam penyediaan
pangan, apalagi kerawanan pangan saat ini menjadi masalah di
tingkat lokal maupun global seiring dengan perubahan iklim yang
berdampak pada cuaca dan mempengaruhi pertanian dan
kelautan. Sedangkan jumlah penduduk dunia terus bertambah,
ketersediaan lahan menyempit, laut tercemar, menurunnya
kesuburan tanah, berkurangnya komoditas ikan, berkurangnya
ketersediaan sumber air, perubahan iklim yang menyebabkan
gagal panen/nelayan gagal mencari ikan dan minimnya
regenerasi petani/nelayan muda membuat problem ketersediaan
pangan menjadi isu yang harus mendapat perhatian.

12. Diperlukan kebijakan yang berpihak pada petani termasuk petani
perempuan, yang dapat diupayakan dengan melakukan advokasi
kebijakan dan penganggaran pembangunan dan perempuan
petani/nelayan terlibat dalam pengambilan kebijakan dan
penganggaran.
Advokasi sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan
kebijakan/penganggaran/sumber daya lainnya agar terwujud
kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada rakyat, khususnya
dalam hal ini adalah petani/nelayan.
Untuk mempengaruhi kebijakan dan penganggaran, kita perlu
memahami siklus perencanaan pembangunan setidaknya di tingkat
desa.
Upaya yang dapat dilakukan

13. Mempengaruhi Kebijakan dan
Penganggaran di Desa
“Masyarakat dalam hal ini petani/nelayan dapat
mempengaruhi kebijakan dan penganggaran di
Desa hanya dengan cara turut berpartisipasi dan
terlibat dalam Perencanaan pembangunan
desa.”

14. Perencanaan pembangunan desa adalah
proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh pemerintah Desa dengan melibatkan
Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.

15. Sumber Daya Desa dalam Pembangunan Desa
•Sumber Daya Alam (SDA)
•Sumber Daya Manusia (SDM)
•Sumber Daya Anggaran (APBDes)

16. Perencanaan Pembangunan Desa
•Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa)
•Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP)  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

17. RPJMDesa
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.
• Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
• Tahapan Penyusunan RPJMDes.mp4

19. RKP Desa
• Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Disusun
mulai bulan Juli - September
• Daftar Usulan RKP (DU-RKP) Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang
menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
• RKP Desa menjadi dasar penyusunan APBDesa sebagai rencana keuangan
tahunan Desa
• Tahapan penyusunan RKP Desa.mp4

21. • SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa
peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan,
Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya
untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam bahasa kerennya Sustainable Development
Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan
berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan
Dana Desa.
Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis
SDGs Desa

22. Dana Desa sangat berpihak pada
Petani/Nelayan dan Perempuan di Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya selain
diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan
program prioritas nasional juga diarahkan untuk pencapaian
18Tujuan SDGs Desa yang ditargetkan hinggaTahun 2030

23. 18Tujuan SDGs Desa
1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan Desa berkualitas;
5. Keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai
kebutuhan;
10.Desa tanpa kesenjangan;
11.Kawasan permukiman Desa aman dan
nyaman;
12.Konsumsi dan produksi Desa sadar
lingkungan;
13.Desa tanggap perubahan iklim;
14.Desa peduli lingkungan laut;
15.Desa peduli lingkungan darat;
16.Desa damai berkeadilan;
17.Kemitraan untuk Pembangunan Desa;
dan
18.Kelembagaan Desa dinamis dan
budaya Desa adaptif.
Salah Satu Prioritas penggunaan Dana Desa
Tahun 2023 adalah Ketahanan Pangan
Nabati dan Hewani
Permendesa Nomor-8-Tahun-2022-Tentang-
Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2023.pdf

24. LangkahYang Dapat Dilakukan
• Berkelompok
• Menggali dan merumuskan gagasan kelompok
• Menyusun rencana dan Kebutuhan kelompok
• Mengusulkan kepada pemangku kepentingan (Pemdes/Pemda)
• Mengawal usulan dengan turut aktif berpatisipasi dan mengikuti
tahapan perencanaan pembangunan baik di Desa maupun
Kabupaten.

25. Terimakasih