Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, bentuk dan jenis korupsi menurut undang-undang, data korupsi di Indonesia, dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

1. BERAKSI MELAWAN
KORUPSI

2. AGENDA HARI
INI…
Mengenal KPK Tugas KPK dalam
Pencegahan
Korupsi di
Sekitar Kita
Potensi Mahasiswa Peran Mahasiswa

3. INDONESIA LUAR BIASA

4. INDONESIA LUAR BIASA
Kekayaan
Indonesia

5. INDONESIA LUAR BIASA…. Tapi…

6. Negara kaya raya,
tapi rakyatnya masih banyak
yang miskin
Kok bisa yaa?
MENGAPA ?!?

7. KORUPSI ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA

8. 1. Berpotensi dilakukan oleh setiap
orang
2. Random target/victim
3. Kerugiannya besar dan meluas
4. Terorganisasi atau oleh organisasi
Bersifat Lintas Negara
(Korupsi, TPPU, Terorisme, Pelanggaran Berat HAM dan
Narkotika)
Kejahatan Luar Biasa

9. Struktur KPK
Pimpinan
Deputi Pencegahan Deputi Penindakan Deputi Informasi & Data Deputi PIPM Sekretariat Jenderal
Direktorat
Gratifikasi
Direktorat
Pendidikan &
Pelayanan
Masyarakat
Direktorat
Penelitian
dan
Pengembangan
Direktorat
Pendaftaran &
Pemeriksaan
LHKPN
Unit Koordinasi &
Supervisi Bidang
Pencegahan
Penasihat

10. TUGAS DAN WEWENANG KPK (Pasal 6)
KOORDINASI
Koordinasi dengan
instansi yang
berwenang melakukan
pemberantasan tindak
pidana korupsi
PASAL 7
SUPERVISI
Supervisi terhadap
instansi yang berwenang
melakukan
pemberantasan tindak
pidana korupsi
PASAL 8
PENYELIDIKAN,
PENYIDIKAN,
PENUNTUTAN
Melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan
penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi
PASAL 11
PENCEGAHAN
Melakukan tindakan
pencegahan tindak pidana
korupsi
PASAL 13
MONITOR
Melakukan monitor
terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara
PASAL 14

11. WEWENANG
PENCEGAHAN
KPK
• Pendaftaran dan Pemeriksaan (LHKPN)
• Pelaporan Gratifikasi
• Pendidikan Antikorupsi
• Sosialisasi Pemberantasan Korupsi
• Kampanye Antikorupsi
• Kerjasama dalam Pemberantasan Korupsi
(Pasal 13 UU No 30 Tahun 2002)

12. Kewenangan Penindakan KPK
UU No.30/2002
Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara
negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan
Tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara;
Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat;
dan/atau
Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1M.

13. 13
Menimbulkan rasa takut untuk
korupsi
PENINDAKAN
Tidak bisa korupsi.
PERBAIKAN SISTEM
Tidak mau korupsi.
EDUKASI DAN KAMPANYE
STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

14. Sumber gambar: detikNews
Korupsi di Indonesia

15. KORUPSI ADALAH
Ada 13 pasal dalam UU 31 Tahun
1999 yang diperbaharui dengan UU
20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Korupsi
Corruptio (latin) dari kata
kerja corrumpere busuk,
rusak, menggoyahkan,
memutar balik
Arti harfiah: kebusukan,
keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, dapat
disuap, tidak bermoral
Korupsi berarti
Penyelewengan atau penyalahgunaan
jabatan, demi kepentingan pribadi atau
orang lain, termasuk keluarga dan
kerabat
13 pasal ini mengatur setidaknya 30 bentuk
tindak pidana korupsi
dan 7 tindak pidana lain yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi

16. KORUPSI ADALAH KEJAHATAN
LUAR BIASA
Unsur Korupsi secara garis besar memenuhi:
1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. Merugikan keuangan atau perekonomian negara

17. JENISTIPIKOR (UU NO.31/1999 JO.UU NO.20/2001)
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar.

18. PAHAMI
BEDANYA
• Berhubungan dengan jabatan
• Bersifat tanam budi
• Tidak membutuhkan
kesepakatan
• Ada kesepakatan
• Biasanya dilakukan secara
rahasia dan tertutup
• Ada permintaan sepihak dari
penerima (pejabat)
• Bersifat memaksa
• Penyalahgunaan kuasa
Contoh:
Pengusaha memberi hadiah
voucher belanja kepada PNS
karena merasa terbantu
dalam pengurusan perizinan
Contoh:
Pejabat memaksa calon peserta tender
untuk memberikan sejumlah uang
dengan ancaman akan menggugurkan
calon peserta tersebut
Contoh:
Pengusaha menyuap pejabat
pemerintah untuk
mendapatkan proyek

19. MUDA-MUDA KORUPSI
Zumi Zola (38) Wa Ode Nurhayati (30)M. Nazarudin (33)
Eka Dharma Putra (32) M. Faizal Azwani (31) Agung Purno Sarjono (35)
Fahd El Fouz (29)

20. Fakta Korupsi 2009-2013

21. PELAKU KORUPSI BERDASARKAN LATAR
BELAKANG PENDIDIKAN
0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
S3 S2 S1 D3/ D4 s.d. SMA Unknown
Hingga 2015,
86% pelaku Tindak
Pidana Korupsi adalah
lulusan perguruan
tinggi.
Sumber: www.acch.kpk.go.id, Agustus 201821

22. JABATAN JUMLAH
ANGGOTA DPR DAN DPRD 247
GUBERNUR 20
WALIKOTA/ BUPATI DAN
WAKIL
101
KOMISIONER 7
KEPALA
LEMBAGA/KEMENTERIAN
26
ESELON I, II, DAN III 199
HAKIM 22
SWASTA 238
JAKSA 7
POLISI 2
PENGACARA 11
KORPORASI 5
DUTA BESAR 4
LAIN-LAIN 109
JUMLAH 998
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan
sumber: acch.kpk.go.id/31 Desember 2018

23. PERKARA JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa 188
Perijinan 23
Penyuapan 564
Pungutan 25
Penyalahgunaan Anggaran 46
TPPU 31
Merintangi Proses KPK 10
Jumlah Total 887
SUAP / PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENJADI MAYORITAS
sumber: acch.kpk.go.id/31 Desember 2018

24. B ERMULA DARI P ENJ ARA..... B ERAKHI R J ADI P EJ AB AT NEGARA
DULU

25. BERMULA DARI PEJABAT
NEGARA..
....DAN BERAKHIR DI PENJARA
SEKARANG

26. BERMULA DARI PEJABAT NEGARA..
....DAN BERAKHIR DI PENJARA
Pernah lihat
wajah-wajah
ini?

28. KORUPSIKEPALA DAERAH
22DARI 34
PROVINSI
Kepala Daerahnya Terjerat
KORUPSI
2004-2018
95 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi
(Data yang ditangani KPK per 31 Desember 2018)
Gubernur
50
Bupati
22
2
1
20
Wakil
Bupati
Walikota Wakil
Walikota
DITANGANI KPK 2004 – 2018 Berdasarkan Sektor dan Modus
188 Perkara Pengadaan Barang & Jasa
46 Perkara Pengelolaan Anggaran
564 Perkara Penyuapan
31 Perkara TPPU
Perkara Penyalahgunaan
Kewenangan 3
23 Perkara Perijinan
Perkara Pemerasan 2
sumber: acch.kpk.go.id/ 31 Desember 2018

29. No Provinsi
Jumlah
Perkara
1 DI Aceh 2
2 Bengkulu 2
3 Jawa Barat 12
4 Jawa Tengah 6
5 Jawa Timur 8
6 Kalimantan Selatan 1
7 Kalimantan Tengah 1
8 Kalimantan Timur 6
9 Maluku Utara 3
10 Nusa Tenggara Barat 3
11
Nusa Tenggara
Timur
2
No Provinsi
Jumlah
Perkara
12 Papua 5
13 Riau 5
14 Kep. Riau 2
15 Sulawesi Selatan 2
16 Sulawesi Tengah 1
17 Sulawesi Tenggara 5
18 Sulawesi Utara 5
19 Sumatera Selatan 6
20 Sumatera Utara 9
21 Jambi 1
22 Lampung 1
PROVINSI VS
KORUPSI

30. PERCAYA GAK, KALAU KITA JUGA
BISA MENJADI PELAKU KORUPSI?

31. Perilaku
Koruptif

32. BENIH PERILAKU KORUPTIF
32

33. Perilaku
Menyontek
Membolos
Tawuran
Melanggar Lalu Lintas
Terlambat
Mark up uang buku
Koruptif
Berbohong pada orang tua
/ guru
Gratifikasi ke guru
Kuitansi/Nota Palsu
Penyalahgunaan dana
beasiswa
Plagiat/Copy Paste tugas
Dll.

34. CPI INDONESIA 2018?

35. 38
89
Rank
Score
No
Data
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
90-100
80-89
Highly
Corrupt
Very
CleanIndonesia’s CPI 2018
www.ti.or.id

36. ASEAN CPI 2018
85 Singapore
CountryCPI 2018Rank CPI 2017
84
Brunei Darussalam
Malaysia
Timor Leste
Indonesia
Thailand
Myanmar
Laos
Cambodia
Vietnam
62
47
37
34
37
35
38
28
29
21
63
47
38
36
36
33
35
29
29
20
3
31
61
89
99
99
117
105
132
132
161
Philippines
www.ti.or.id

37. CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2018
37

38. Pasal 13 huruf C UU KPK:
“KPK berwenang menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan.”
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Pendidikan Anak
Usia Dini
Pendidikan Dasar
Pendidikan
Menengah
Pendidikan Tinggi Masyarakat Umum
38

39. INTEGRITAS
39
Mulai dari
diri sendiri
Pantang terlibat
korupsi, baik
sebagai pelaku
maupun korban
Terlibat dalam
gerakan
pemberantasan
korupsi

40. CONTOH AKSI KAMPANYE INTEGRITAS
40
BUTUHNYA 50 MINTANYA 300
YAKIN TEGA?
ANTI

41. 41
Kamu Juga Bisa Ikut
mengampanyekan
antikorupsi dengan
caramu!

42. 42

43. ANTI CORRUPTION CLEARING HOUSE
ACCH.KPK.GO.ID
43

44. 4 2
1
3
DATANG LANGSUNG
KIRIM SURAT
Telp : 021-2557 8389
SMS : 0855-8-575-575
081-195-9575
Fax : 021-2557 8415
TELP, SMS & FAX
E-mail : pengaduan@kpk.go.id
KWS : https://kws.kpk.go.id
ON LINE
Alamat:
Direktorat Pengaduan
Masyarakat KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Jakarta Selatan 12920
PO BOX 575 Jakarta 10120
EMAIL
KWS
TELEPON
SMS
FAX
Media Penyampaian
Laporan Pengaduan

45. Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:
Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta 10120
Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 08558 575 575, 0811 959 575
Email: pengaduan@kpk.go.id
Pelaporan Gratifikasi:
Direktorat Gratifikasi
Telp: (021) 2557 8440
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
Pelayanan Informasi Publik:
Hubungan Masyarakat:
Telp: (021) 2557 8498
Faks: (021) 5290 5592
Email: informasi@kpk.go.id
Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN):
Direktorat LHKPN
Telp: (021) 2557 8396
Email :informasi.lhkpn@kpk.go.id