Dokumen tersebut membahas tentang percepatan pemberantasan korupsi melalui pendidikan bagi CPNS yang baru diangkat. Terdapat indikator keberhasilan yang diharapkan setelah pendidikan, yaitu peserta mampu menguraikan pengertian korupsi, mengidentifikasi tindakan korupsi, menjelaskan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi, dan memberikan latihan analisis kasus korupsi.

1. PERCEPATAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
Disampaikan pada
Diklat Prajabatan CPNS Yang
Diangkat Dari Tenaga Honorer

2. Setelah mengikuti pembelajaran ini,
peserta diharapkan mampu memahami
dan mengetahui tindak pidana korupsi
yang dapat terjadi di unit kerjanya

3. INDIKATOR KEBERHASILAN
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
diharapkan mampu :
1. Menguraikan pengertian dan unsusr-unsur tindak
pidana korupsi;
2. Mengidentifikasi tindakan pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang merupakan tindak
korupsi;
3. Menjelaskan dan melaksanakan peran masyarakat
dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Memberikan latihan tata cara menganalisis suatu
kejadian/feit sebagai tindak pidana korupsi

4. MATERI POKOK
1. PENDAHULUAN;
2. P ENGERTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (TPK);
3. PERATURAN PEMBERANTASAN
KORUPSI;
4. TINDAKAN / KEBIJAKAN YANG
DIANGGAP TPK;
5. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
6. PERCEPATAN PEMBERANTASAN
KORUPSI

5. BAB I

6. INDONESIA
Bumi ciptaan Tuhan
dengan keindahan dan
kekayaan alam yang
luar biasa.

7. PASAL 33 : 3 UUD – 1945
Bumi dan Air dan dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.

8. SUDAH MAKMURKAH
RAKYAT INDONESIA ?

12. MENGAPA KEKAYAAN YANG BEGITU
BERLIMPAH, BELUM MEMBUAT RAKYAT
INDONESIA MAKMUR ?

14. BAB II

15. PENGERTIAN TINDAK PIDANA
Pembentuk undang-undang di Indonesia
menerjemahkan “Straafbaarfeit” (Belanda)
sebagai tindak pidana
Feit, Artinya
”Sebagian dari kenyataan”
Straafbaar artinya
”Dapat dihukum”
Straafbaarfeit => ”Sebagian dari kenyataan yang
dapat dihukum”. Padahal yang dapat dihukum
adalah manusia sebagai pribadi, bukan
kenyataan, perbuatan atau tindakan
Akan tetapi, Sebagian kenyataan, perbuatan atau
tindakan yang dapat dihukum, itu pasti dilakukan
oleh manusia sebagai pribadi

16. Prof. MULJATNO
 Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan
tersebut.
 Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu
diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan
(yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh
kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya
ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.
Unsur Perbuatan Pidana :
 Perbuatan manusia
 Memenuhi rumusan dlm UU (syarat formil)
 Bersifat melawan hukum (syarat materil)

17. UTRECHT
 Straafbaarfeit => Peristiwa Pidana (Delik),
karena peristiwa itu sebagai perbuatan
handelen atau doen (positif), atau suatu
melalaikan (negatif), maupun akibatnya
(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan
atau melalaikan itu).
 Peristiwa pidana merupakan peristiwa
hukum (rechtfeit), yaitu peristiwa
kemasyarakatan yang membawa akibat yang
diatur oleh hukum

18. S I M O N
Tindakan melanggar hukum yang telah
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak
dengan sengaja oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya dan oleh undang-undang
telah dinyatakan sebagai tindakan yang
dapat dihukum

19. UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA
UNSUR SUBJEKTIF
1. Setiap orang ( orang perorangan atau termasuk
korporasi ( pasal 1 angka 3 UU PTKP);
2. Penyelenggara negara ( pasal 1 UU No. 28/1999;
3. Pegawai negeri ( pasal 1 angka 1 UU No. 8/1974 jo UU
No. 43/1999;
4. Korporasi.
UNSUR OBJEKTIF
1. Janji;
2. Kesempatan;
3. Kemudahan;
4. Kekayaan Milik Negara (Uang, Daftar, Surat, Akta, -
Barang

20. UNSUR SUBJEKTIF
PERORANGAN
1. PRIBADI;
2. FIRMA
3. CV (COMANDITER VENONSCHAP);
4.KARYAWAN
A

21. PENYELENGGARA
NEGARA
B
Pejabat negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau jufdikatif, dan
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1
UU No 28 Tahun 1999 – Penyelenggaraan
Negara yg bersih dan bebas KKN)

22. PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 1 UU No 28 Tahun 1999
1. Pejabat Negara dalam Lembaga Negara,
2. Menteri,
3. Gubernur atau wakil pemerintah pusat di
Daerah,
4. Hakim, di semua tingkat pengadilan,
5. Pejabat Negara yang lain : Dubes, Wk
Gubenur, dan Bupati/Walikota, dan Pejabat
yang memiliki fungsi strategis,
6. Pejabat yang memiliki fungsi strategis

23. PENYELENGGARA NEGARA
6. Yang rawan praktek KKN;
 Direktur/Komisaris, dan pejabat
struktural lainnya di BUMN/BUMD,
 Pimpinan BI,
 Pimpinan Perguruan Tinggi,
 Pejabat Eselon I,
 Jaksa,
 Panitera Pengadilan, dan
 Pimpinan, Bendaharawan Proyek
(Pasal 2 UU No 28 Tahun 1999)

24. PEGAWAI NEGERIC
1. Setiap WNI yg telah memenuhi syarat yg ditentukan,
diangkat oleh pejabat yg berwenang dan diserahi tugas
dlm suatu jabatan negeri/diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perUU yg berlaku.
 PNS Pusat & Daerah,
 Anggota TNI& POLRI,
2 Pgw Ngr sebagaimana dimaksud dlm UU Hkm Pidana.
3. Orang yg menerima gaji/upah dri Negara/Daerah.
4. Orang yg menerima gaji dri Korporasi yg menerima
bantuan dari keuangan Negara/Daerah, atau
5. Orang yg menerima gaji/upah dri Korporasi lain yg
mempergunakan modal/fasilitas Negara/Masyarakat.

25. D
1. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi baik
yang berbentuk badan hukum;
2. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang
bukan berbentuk badan hukum;
3. Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan
hukum
4. Kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan berbentuk
badan hukum
5. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk
badan hukum
6. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan
berbentuk badan hukum
KORPORASI

26. DEFINISI KORUPSI
KORUPSI berasal dari kata Latin Corruptio, yg
diadopsi oleh berbabagai negara, Indonesia mengadopsi
dari bahasa Belanda Corruptie, yg merujuk kepada
Perbuatan rusak, busuk, tidak jujur yg
dikaitkan dgn keuangan. (SUDARTO, 1976)
KORUPSI adalah perbuatan yg dilakukan dgn
maksud utk memberikan suatu keuntungan yg
tdk resmi dgn hak2 dri pihak lain secara salah
menggunakan jabatannya atw karakternya utk
mendptkan keuntungan tuk dirinya sendiri atw
orang lain, berlawanan dgn kewajibannya dan
hak2 drp pihak2 lain.
(Black’s Law Dictionary 1990)

27. BEBERAPA TERMINOLOGI
 Korup = Busuk, palsu, suap (Kamus Besar
Bahasa Indonesia, 1991);
 Korup = Suka menerima uang sogok,
menyelewengkan uang/barang milik
perusahaan atau negara, menerima uang
dengan menggunakan jabatan untuk
kepentingan pribadi (Kamus Hukum,
2002);
 Korup = Kebejatan, ketidakjujuran, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian
(The Lexicon Webster Dictionary, 1978)

28. BAB IV

29. JENIS KORUPSI
UU No. 31 / 1999 Jo. UU No. 20 / 2001
30 diklasifikasi => 7 TPK
 Kerugian Keuangan Negara
 Suap-Menyuap
 Penggelapan dalam Jabatan
 Pemerasan
 Perbuatan Curang
 Benturan Kepentingan
dalam PBJ
 Gratifikasi

30. 6 Tindakan lain => berkaitan TPK
 Merintangi proses pemeriksaan perkara
Korupsi,
 Tidak memberi keterangan/Keterangan tidak
benar,
 Bank yang tidak memberikan keterangan
NOREK Tersangka.
 Saksi/Ahli yg tidak memberi keterangan/
keterangan palsu,
 Orang yg memegang rahasia jabatan tidak
memberikan keterangan/keterangan palsu
 Saksi yang membuka identitas Pelapor.

31. Tugas Kelompok
(Masing-masing kelompok mendiskusikan 1 tugas)
1. Jelaskan 4 masa Peraturan Pemberantasan Korupsi
sejak tahun 1957 sampai saat ini
2. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan
Negara
3. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap
4. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam
Jabatan
5. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan
6. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang
7. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Benturan
Kepentingan dalam Pengadaan
8. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

32. 1957
KEBIJAKAN TERKAIT
PEMBERANTASAN KORUPSI
Per Penguasa
Militer
No.
PRT/PM/06/19
57
1960
UU No.
24/PRP/1960
Pengusutan,
Penuntutan dan
Pemeriksaan
TIPIKOR
1971
UU No. 3/1971
Pemberantasa
n TIPIKOR
1999
UU No. 31/1999
TIPIKOR

33. 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 2009 2011 2012 2013
TAP MPR XI
Penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih
& bebas KKN
UU No. 28
Penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih &
bebas KKN
UU No. 31
Tipikor
PP No. 71
Peran serta masyarakat &
penghargaan dlm pencegahan &
pemberantasan TPK
UU No. 20
Tipikor
UU No. 30
KPK
INPRES No.24
Percepatan
Pemberantasan
Korupsi
UU No. 7
Ratifikasi UNCAC
2003
UU No. 46
Pengadilan Tipikor
INPRES No.9
Rencana Aksi cegah
berantas TPK 2011
INPRES No.17
Aksi cegah berantas
TPK 2012
INPRES No.55
Stranas cegah
berantas TPK 2012-
2025
INPRES No.1
Aksi cegah berantas
TPK 2013
KEBIJAKAN TERKAIT
PEMBERANTASAN KORUPSI

34. UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001
 Terdapat 30 Jenis TPK, yg bisa di pidana mati,
pidana penjara dan pidana denda karena Korupsi.
 Terdapat 6jenis TP lain yg berkaitan dengan
perkara Korupsi
 .2 Delik = Merugikan Keuangan
Negara/Perekonomian Negara.
 .28 = Perilaku Penyelenggara negara yg
terkait dengan kekuasaannya.

35. TINDAK PIDANA
KORUPSI
A

36. TPK Terkait Kerugian Negara
UU No. 31 / 1999 Jo. UU No. 20 / 2001
Pasal 2 (1):
Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00.
1

37. Pasal 3 :
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20
tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000,00 dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00.

38. TPK Terkait Suap Menyuap
UU No. 31 / 1999 Jo. UU No. 20 / 2001
Pasal 5 : 1
 Memberi/menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dgn maksud supaya pegawai
negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atw
tdk berbuat sesuatu dlm jabatannya, yang bertentangan
dgn kewajibannya
 Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dgn kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatan.
2

39.  Memberi Hadiah kepada pegawai negeri ( Psl 13 UUPTPK ),
 Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima suap (Psl
5 : 2; Psl 12 a; Psl 12 b; UUPTPK),
 Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima hadiah yg
berhubungan dengan jabataannya (Psl 11 UUPTPK),
 Menyuap Hakim (Pasal 6 : 1 a UUPTPK),
 Menyuap Advokad (Pasal 6 : 1 b UUPTPK),
 Hakim dan Advokad menerima suap (Pasal 6 : 2 Psl 12 c;
Psla 12 d UUPTPK),

40. TPK Terkait Penggelapan
Dalam Jabatan
 Pegawai Negeri menggelapkan uang / membiarkan
penggelapan (Pasal 8 UUPTPK);
 Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan
administrasi (Pasal 9 UUPTPK);
 Pegawai Negeri merusakkan barang bukti (Pasal 10 a
UUPTPK);
 Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
(Pasal 10 a UUPTPK);
 Pegawai Negeri membantu orang lain merusakkan barang
bukti (Pasal 10 a UUPTPK);
3

41.  Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara memeras (Pasal 12
e; Psl 12 g UUPTPK),
 Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara memeras Pegawai
Negeri lain (Pasal 12 f ; Psl 12 g UUPTPK),
TPK Terkait
Perbuatan Pemerasan
4

42. TPK Terkait
Perbuatan Curang
 Pemborong berbuat curang (Pasal 7 : 1 a UUPTPK);
 Pengawas Proyek membiarkan perbuatan curang
(Pasal 7 : 1 b UUPTPK);
 Rekanan TNI/POLRI berbuat curang (Pasal 7 : 1 c
UUPTPK);
 Pengawas Rekanan TNI/POLRI berbuat curang (Pasal 7
: 1 d UUPTPK);
 Penerima Barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan
curang (Pasal 7 : 2 UUPTPK);
 Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara menyererobot
tanah negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12
UUPTPK),
5

43.  Pegawai Negeri turut serta dalam Pengadaan yang
diurusnya (Pasal 12 i UUPTPK),
TPK Terkait
Benturan Kepentingan
Dlm Pengadaan
6

44. 7
Pasal 12 B UUPTPK
• Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik
yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri
dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik.

45. TPK TERKAIT TINDAK
PIDANA LAIN
B

46. TPK Terkait Tindak Pidana Lain
 Merintangi proses pemeriksaan perkara Korupsi (Pasal 21
UUPTPK);
 Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai harta
kekayaannya (Pasal 22 UUPTPK);
 Bank tidak memberikan keterangan rekening Tersangka
(Pasal 22 UUPTPK);
 Saksi/Ahli tidak memberikan keterangan/ memberikan
keterangan palsu (Pasal 10 a UUPTPK);
 Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan
keterangan/memberikan keterangan palsu (Pasal 22
UUPTPK);
 Saksi yang membuka identitas Pelapor (Pasal 24 UUPTPK).

47. PERAN SERTA
MASYARAKAT
C

48. BAB V UUPTPK
 Hak mencari, memperoleh dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi TPK;
 Hak memperoleh pelayanan dlm mencari,
memperoleh dan memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi TPK kepda Penegak hukum
yg menangani TPK tsb;
 Hak menyampaikan saran pendapat bertanggung
jwb kepada Penegak hukum yg menangani TPK
tsb;
MEMBERI KESEMPATAN MASYARAKAT
UNTUK TURUT BERPERAN SERTA
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

49.  Hak utk memperoleh jawaban atas pertanyaan
tentang laporannya yg diberikan kepada Penegak
hukum dlm waktu 30 hari,
 Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
dalam hal :
o Melaksanakan haknya
o Diminta hadir dalam proses penyelidikan,
penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai
saksi pelapor. Saksi atau Saksi Ahli sesuai dgn
ketentuan peraturan perUan yg berlaku.

50. BAB V

51. LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
SEBELUM KPK
TIM PEMBERANTASAN KORUPSI.
 Dibentuk Thn 1967, Keppres 228/1967, Ketua :
Jaksa Agung, Tugas : Membantu Pemerintah
memberantas korupsi sec preventif dan represif.
KOMITE ANTI KORUPSI.
 Dibentuk Thn 1970, Pelaksana : Angkatan 66
Akbar Tanjung Dkk.

52. LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
SEBELUM KPK
KOMITE 4.
 Dibentuk Thn 1970, Keppres 12/1970, Ketua :
Wilopo, SH, Tugas : Menghubungi Pejabat Sipil,
Militer dan Swasta, Pum Pusat/Daerah.
OBSTIB.
 Inpres 9/1977 Pelaksana : Koordinator Menpan,
Operasional Pangkopkamti.

53. LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
SEBELUM KPK
TIM PEMBERANTASAN KORUPSI
 Thn 1982, TPK yg pernah dibentuk Thn 1967,
dihidupkan kembali,
KPKPN.
 Dibentuk dgn UU No. 28/1999 dan KEPRES No.
27/1998. Tugas : Mengungkap kasus2 Korupsi yg
sulit ditangani KEJAGUNG.

54. Dasar Pembentukan : UU No. 30/2002
TUGAS POKOK :
1. Melakukan Koordinasi dgn Instansi berwenang
menindak TIPIKOR,
2. Melaksanakan supervisi terhdp Instansi
berwenang melakukan pemberantasan TIPIKOR,
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan
terhdp TIPIKOR,
4. Melakukan tindak pencegahan TIPIKOR,
5. Melakukan monitor terhadap pelanggaran
pemerintahan negara.

55. WEWENANG :
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan TIPIKOR,
2. Menetapkan sistim pelaporan dalam kegiatan
pemberantasan TIPIKOR,
3. Meminta informasi tentang kegiatan
pemberantasan TIPIKOR kpda Inst terkait,
4. Melaksanakan dengar pendapat / pertemuan dgn
Inst yg berwenang melakukan pemberantasan
TIPIKOR,
5. Meminta laporan Inst terkait mengenai
pencegahan TIPIKOR,
6. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dlm Psl
12, 13, 14 UU No. 30/2002 - KPTPK

56. Kewenangan : Penyelidikan, Penyidikan dan
Penuntutan TIPIKOR , meliputi TIPIKOR yg :
1. Melibatkan Aparat Penegak Hukum,
Penyelenggaran Negara, Orang lain yg ada
kaitannya dgn TIPIKOR yg dilakukan oleh aparat
penegak hukum/penyelenggara negara,
2. Mendapat perhatian dan yang meresahkan
masyarakat, dan atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit
Rp 1.000.000.000,-

57. BAB VI

58. INPRES No. 24/2004
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
INPRES Ini ditujukan kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu,
2. Jaksa Agung Republik Indonesia,
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia,
4. Kepala Kepolisian negara Republik
Indonesia,
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen,
6. Para Gubernur,
7. Para Bupati dan Walikota

59. Juga kepada :
1. Seluruh Pej. Pem. termsk Peny Neg menyampaikan laporan harta
kekayaannya kpd KPK,
2. Membantu KPK dlm rangk penyelenggaraan pelaporan,
pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungannya.
3. Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya sec
berjenjang,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,
5. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi,
6. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara konsisten untuk
mencegah kebocoran dan pemborosan,
7. Menerapkan kesederhanaan dalam pribadi dan kedinasan,
8. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pemberantasan
korupsi (percepatan informasi berkaitan TPK dan mempercepat
pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi / tersangka),
9. Melakukan kerjasama dengan KPK, menelaah dan mengkaji
sistem-sistem yang menimbulkan TPK,
10. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur
untuk meniadakan perilaku koruptif dilingkungannya.

60. INSTRUKSI KHUSUS KEPADA
1. Menko Bidang Ekonomi, Menteri Keuangan, dan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
/ Kepala BAPPENAS melakukan kajian-kajian dan uji
coba pelaksanaan sistem E-Procurement yang dapat
dipergunakan bersama instansi pemerintah,
2. Instruksi khusus kepada Menteri Keuangan, Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala
BAPPENAS, Menteri Negara PAN, Menteri Hukum
dan HAM, Menteri Negara BUMN, Menteri Diknas,
Menkominfo, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Gubernur,
Bupati / Walikota, yang padaintinya melaksanakan
upaya-upaya percepatan pemberantasan tindak
pidana korupsi sesuai dengan bidang masing-masing.

61. Skala Internasional
Meratifikasi Konvensi PBB Tahun 2003 Ttg
Konvensi Anti Korupsi (UNCAC),
melalui penerbitan UU No. 7/2006 tentang
Ratifikasi UNCAC

62. 1. Memajukan dan memperkuat tindakan-
tindakan memberantas korupsi yang lebih
effektif;
2. Memajukan, memfasilitasi dan mendukung
kerjasama internasional dan bantuan teknis
dalam mencegah dan memerangi korupsi,
termasuk pengembalian asset;
3. Memajukan integritas, akuntabilitas, dan
manajemen yang seharusnya dalam soal-soal
publik dan harta publik.
MAKSUD DAN TUJUAN KONVENSI

63. TERIMA KASIH