Sub pokok bahasan ini menguraikan pengertian, dasar hukum, jenis, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan antar kelembagaan desa

1. SPB.2.2. KELEMBAGAAN DESA
Deskripsi Singkat:
Sub pokok bahasan ini menguraikan pengertian, dasar hukum,
jenis, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan antar
kelembagaan desa
Tujuan Instruksional Khusus:
Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1) Menjelaskan Pengertian, Dasar Hukum Dan Jenis Kelembagaan Desa
2) Menjelaskan Kedudukan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Desa
3) Menjelaskan hubungan antar kelembagaan desa
Waktu: 1 Jam Pelajaran @ 45 Menit = 45 Menit

3. ALUR PENYAJIAN MATERI
CURAH
PENDAPAT
PEMAPARAN
MATERI
DISKUSI
DAN TANYA
TAJAWAB
UMPAN BALIK
KESIMPULAN
DAN PENUTUP
SESI
PENJELASAN
SESI/SPB.

4. Catatan Pendapat Peserta
Ada berapa jenis kelembagaan Desa
Apa aja dan jelaskan ?

5. PENGERTIAN, DASAR HUKUM
DAN JENIS KELEMBAGAAN DESA
Pengertian
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, terdapat 6 (enam) lembaga desa, yakni:
(a) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
(b) Badan Permusyawaratan Desa;
(c) Lembaga Kemasyarakatan;
(d) Lembaga Adat
(e) Kerjasasama Antar Desa; dan
(f) Badan Usaha Milik Desa.
Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa mendayagunakan lembaga lembaga
tersebut di atas dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

6. Dasar Hukum
1.Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa
2.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

7. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KELEMBAGAAN DESA
DAN PEMERINTAHAN DESA
A. Kedudukan Pemerintah Desa
1. Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang bersama-sama
dengan BPD menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
2. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah Desa sebagai penyelenggara utama
tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat,
pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa.
3. Pemerintah Desa terdiri dari: (a) Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa; dan (b) Perangkat
Desa selaku perangkat pembantu tugas-tugas Kepala Desa.
4. “Perangkat Desa” terdiri dari:
(a) unsur staf (Sekretariat Desa);
(b) unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan
(c) unsur kewilayahan (para Kepala Dusun).

8. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG KEPALA DESA
B. Kedudukan Kepala Desa
“Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa”.
Tugas dan Wewenang Kepala Desa:
1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (UU. No. 6/2014 Pasal 26 ayat 1).
2. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa mempunyai wewenang:
1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2) mengajukan rancangan peraturan desa;
3) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan
bersama BPD;
5) membina kehidupan masyarakat desa;
6) membina perekonomian desa;
7) mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. KEWAJIBAN KEPALA DESA
1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme;
6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9) Melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan desa;
10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

10. LARANGAN BAGI KEPALA DESA
1) Menjadi Pengurus Partai Politik;
2) Merangkap Jabatan Sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga
kemasyarakatan di desa bersangkutan;
3) Merangkap Jabatan Sebagai Anggota DPRD;
4) Terlibat Dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Dan Pemilihan
Kepala Daerah;
5) Merugikan Kepentingan Umum, Meresahkan Sekelompok masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
6) Melakukan Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, Menerima Uang, barang dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;
7) Menyalahgunakan Wewenang; Dan
8) Melanggar Sumpah/Janji Jabatan.
Kepala Desa dilarang:

11. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
1) Penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya
sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa
ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa.
3) Penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit sama dengan Upah
Minimum Regional Kabupaten/Kota.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang sekurang-
kurangnya memuat: (1) rincian jenis penghasilan; (2) rincian jenis
tunjangan; dan (c) penentuan besarnya dan pembebanan pemberian
penghasilan dan/atau tunjangan.

12. PP Nomor 43 Tahun 2014 ttg Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6
tahun 2014
Pasal 81
Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
menggunakan penghitungan sebagai berikut:
a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh
perseratus);
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

13. Ayat 4 ; Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
a. kepala Desa;
b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh
perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
Ayat 5; Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan
bupati/walikota.

14. 1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana kewilayahan; dan
3. Pelaksana teknis.
Perangkat Desa terdiri atas:
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan
dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
PERANGKAT DESA

15. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
1)Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;
2)Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3)Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

16. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
1) Menggali aspirasi masyarakat;
2) Menampung aspirasi masyarakat;
3) Mengelola aspirasi masyarakat;
4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa
antarwaktu;
9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10)Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11)Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12)Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga
Desa lainnya; dan
13)Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

17. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Anggota Badan Permusyawaratan Desa, adalah:
1.Merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2.Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6
(enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3.Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling
banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut

18. Badan Permusyawaratan Desa berhak:
1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada Pemerintah Desa;
2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa; dan
3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2) Mengajukan pertanyaan;
3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4) Memilih dan dipilih; dan
5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

19. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)
 Dibentuk atas prakarsa Pemerintah
Desa dan masyarakat.
 Pembentukan LKD dengan memenuhi
persyaratan:
1. Berasaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berkedudukan di Desa setempat;
3. Keberadaannya bermanfaat dan
dibutuhkan masyarakat Desa;
4. Memiliki kepengurusan yang tetap;
5. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
dan
6. Tidak berafiliasi kepada partai politik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
Pembentukan LKD diatur dengan Peraturan
Desa.
Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa antara
lain :
1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan
pembangunan desa;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

20. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)
Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa
antara lain:
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2.Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan
kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan
Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
4. Menyusun rencana, melaksanakan,
mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan
hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan
menggerakkan Prakarsa, partisipasi, swadaya, serta
gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa
terdiri atas:
1.Rukun Tetangga;
2.Rukun Warga;
3.Permberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
4.Karang Taruna;
5.Pos Pelayanan Terpadu; dan
6.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

21. LEMBAGA ADAT DESA (LAD)
Lembaga Adat Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
Persyaratan Pembentukan LAD adalah:
1. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak
bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
3. Berkedudukan di Desa setempat; keberadaannya bermanfaat dan
dibutuhkan masyarakat Desa;
4. Memiliki kepengurusan yang tetap;
5. Memiliki pendidikan yang bersifat tetap; dan
6. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

22. LEMBAGA ADAT DESA (LAD)
a. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
b. TUGAS LAD membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan,
melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat
istiadat masyarakat Desa.
c. Dalam melaksanakan tugas, LAD berfungsi:
1) Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk
kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
2) Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk
sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
3) Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
4) Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan
konflik dalam interaksi manusia;
5) Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat
Desa;
6) Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan pendidika, pendidikan masyarakat, seni dan budaya,
lingkungan, dan lainnya.

23. Tanya Jawab
• Bapak/Ibu, demikian pemaparan materi Pengertian dan Dasar
Hukum, jenis dan tugas Kelembagaan Desa.
• Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, dan kita diskusikan
bersama.

24. Pertanyaan untuk Peserta
Apakah seluruh tujuan pembelajaran pada sub pokok
bahasan ini, sudah kita capai?
Apakah Bapak/Ibu sudah dapat:
1) Menjelaskan Pengertian, Dasar Hukum Dan Jenis Kelembagaan
Desa
2) Menjelaskan Kedudukan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Desa
3) Menjelaskan hubungan antar kelembagaan desa

25. Penegasan Pelatih
Apakah Bapak/Ibu Peserta Pelatihan sudah siap melaksanakan Tugas
dan fungsi Kelembagaan sesuai apa yang telah kita bahas pada sesi
ini?
Jika sudah siap, mari kita siapkan diri kita dengan semangat dan
sikap:
Berpikiran positif dan optimis, bahwa dengan kewenangan desa yang begitu
luas, dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akan membawa
manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Berperan aktif disetiap kesempatan untuk mendorong agar kewenagan desa
dapat dijankan sesuai ketentuan yang berlaku.

26. TERIMA KASIH