SlideShare a Scribd company logo
BBPK CILOTO
KEMENTERIAN KESEHATAN
2016
BIO DATA
Nama : Dr. H. EDDY SISWANTO, M.P.H.M.,-LT
Jabatan saat ini : Widyaiswara Madya
Pelatih Pembina Mahir Penegak Gerakan Pramuka
Pembina Mahir Penegak/ Pamong SBH BBPK Ciloto
Kantor : BBPK Ciloto Kemenkes RI
Pusdiklatcab Cianjur
Pendidikan/ Diklat : S1/ Dokter Umum, FK Univ. Diponegoro
S2/ Master of PHC Management, AIHD Mahidol Univ.
KPL, Pusdiklatnas Candradimuka Gerakan Pramuka
Riwayat Pekerjaan : Pjs. Kepala Puskesmas Air Hangat, Kab. Kerinci –
Jambi
Ka. SMF Penyakit Dalam RSUD Sei Penuh, Kab.
Kerinci – Jambi
Mail Address : Perum. Permata Palasari Kom. Pirus 2/ No. 17
Cipanas-Cianjur
Email : siswantoeddy2012@gmail.com
06/11/20
13
3
Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok,
memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan
sebagainya;
Korupsi artinya perbuatan busuk seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok,
dan sebagainya;
Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.
PENGERTIAN
KORUPSI
06/11/20
13
4
1
2
3
PENGERTIAN KORUPSI
UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PASAL 2 (1)
SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM
MELAKUKAN PEBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR
HIDUP ATAU PIDANA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN
DAN PALING LAMA 20 TAHUN, DENDA PALING SEDIKIT
RP200.000.000,- DAN PALING BANYAK
RP1.000.000.000,-
.
Negara Skor CPI Peringkat
Singapura 86 5
Hong Kong 75 15
Taiwan 61 36
Korea Selatan 55 46
China 40 80
Filipina 36 94
Indonesia 32 114
Vietnam 31 116
Timor Leste 30 119
Myanmar 21 157
POSISI INDONESIA BERDASARKAN IPK DI ASEAN
TAHUN 2013
Posisi Indonesia Tahun 2012 : Skor 32, Peringkat 118
DAMPAK MASIF KORUPSI
Korupsi tidak hanya
berdampak terhadap satu
aspek kehidupan saja.
Korupsi menimbulkan
efek domino yang meluas
terhadap eksistensi bangsa
dan negara.
06/11/20
13
7
MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA
1. Korupsi menghambat pembangunan & kegiatan
usaha di Indonesia
2. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati
“pintu-pintu” korupsi
3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat,
pengangguran makin banyak, harga barang & jasa
menjadi melambung
4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahal
10
Macet Lagi
11
kerugian negara akibat
korupsi 40%dana
APBN per tahun !!*
siapa yang menikmati?
•Transparansi Internasional (TI) Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh prilaku korupsi. Dwipoto Kusumo dari
Transparansi Internasional (TI) Indonesia mengatakan mengatakan, " Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena
dikorupsi," katanya, korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah., Sabtu (30/07/2011) di
Pangkalpinang. (Bangkapost 30 Juli 2011)
06/11/20
13
12
Dampak Korupsi
perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak
06/11/20
13
13
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
BENTUK KORUPSI
06/11/20
13
14
16Pengertian Korupsi
Kerugian Keuangan Negara
Suap Menyuap
Penggelapan Dalam Jabatan
Pemerasan
Perbuatan Curang
Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Gratifikasi
Faktor internal
merupakan
penyebab korupsi yang
datang dari diri pribadi
faktor penyebab
terjadinya korupsi karena
sebab-sebab dari luar.
FAKTOR INTERNAL
FAKTOR EKSTERNAL
DUA FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
06/11/20
13
15
TEORI PERILAKU KORUP
06/11/20
13
16
GONE THEORY
Teori yang juga membahas mengenai prilaku korupsi,
dengan baik di hadirkan oleh Jack Bologne (Bologne :
2006), yang dikenal dengan teori GONE.
Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang
meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities
(kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure
(pengungkapan).
GONE THEORY
06/11/20
13
17
• PERILAKU SERAKAH SEBAGAI
POTENSI DALAM DIRI SETIAP
ORANG
GREED
• KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN
KECURANGAN
OPPORTU-
NITY
• KEBUTUHAN PENUNJANG
KEHIDUPAN YANG MENURUTNYA
WAJAR
NEEDS
• PENGUNGKAPAN, KONSEKUENSI YG
AKAN DIHADAPI OLEH PELAKU APABILA
DIKETAHUINYA KECURANGAN
EXPO-
SURE
Fraud Triangle Theory
Dr. Donald Cressey (AFCE), perilaku menyimpang (fraud)
didukung oleh:
06/11/20
13
18
Pressure
(tekanan)
Opportunity
(kesempatan)
Rationalization
(pembenaran)
Problem
19
Implementasi
20
Hasil
21
FRAUD (TEORI DIAMOND FRAUD)
06/11/20
13
22
CAPABILITY
1. POSITION/FUNCTION : Memiliki posisi ttt
cenderung korup
2. BRAINS : semakin pintar, semakin berpeluang
3. CONFIDENCE/EGO: Koruptor lebih percaya diri
4. COERCION SKILL : Humanis, jiwa sosial,
mampu mempengaruhi orang lain
5. EFECTIVE LYING: Berbohong secara konsisten
dan efektif
6. IMMUNITY to STRESS: tenang, mampu kontrol
emosi 06/11/20
13
23
3 tingkatan KORUPSI
Material benefit
(Mendapatkan keuntungan
material yang bukan haknya
melalui kekuasaan)
Abuse of power
(Penyalahgunaan kekuasaan)
Betrayal of trust
(Pengkhianatan kepercayaan)
Pengkhianatan terhadap kepercayaan
(betrayal of trust)
 Pengkhianatan  korupsi
paling sederhana
 Orang mengkhianati
kepercayaan adalah
koruptor.
 Amanat dapat berupa
apapun, baik materi
maupun non materi
 Anggota DPR
memanfaatkan jabatan
untuk kepentingan pribadi
merupakan bentuk
korupsi
Diskusi
Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia
juga sudah melakukan korupsi, dan pantas disebut
koruptor?
Penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power)
 Abuse of power merupakan
korupsi tingkat menengah
 Merupakan penyimpangan
melalui struktur kekuasaan.
Penyalahgunaan kekuasan untuk mendapatkan
keuntungan material (material benefit)
 Penyimpangan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan material
baik bagi dirinya sendiri maupun
orang lain.
 Korupsi pada level ini merupakan
tingkat paling membahayakan
karena melibatkan kekuasaan dan
keuntungan material.
 Ini merupakan bentuk korupsi yang
paling banyak terjadi di indonesia
Unsur-unsur yang dapat
menentukan sesuatu
dapat dianggap sebagai
korupsi
1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri
sendiri/orang lain
3. Merugikan keuangan/
perekonomian negara
TANDA - TANDA KORUPSI
Operasional Organisasi:
Dominasi Kelompok, Tekanan/ Intervensi
Kepada Manajemen, Kegagalan
Memperbaiki Pengendalian Intern,
Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Tidak
Sesuai Ketentuan, Personil Tidak Cakap,
Tidak Adanya Pemisahan Fungsi,
Penguasaan Aktivitas Oleh Orang Tertentu
Dan Tidak Memiliki Catatan Yang Memadai
Personal/ Individual/ Pegawai:
Perubahan Perilaku Secara
Drastis, Perubahan Gaya Hidup,
Ketergantungan, Bekerja Tanpa
Batas Waktu, Adanya Kedekatan
Khusus
06/11/20
13
30
Contoh Kasus Korupsi yang
Diungkap KPK Satu Tahun
Terakhir
 Sektor hukum di Mahkamah Konstitusi (Akil
Muchtar) dan Mahkamah Agung (Hakim Kartini
dkk), Korupsi di Kepolisian (Djoko Susilo),
Korupsi di Kejaksaan (Sistoyo);
 Korupsi di sektor politik (Nazaruddin, Waode
Nurhayati, Zulkarnain Djabar, Angelina
Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Anas
Urbaningrum);
 Sektor bisnis (Rudi Rubiandini, Hartati
Murdaya, TB Chaeri Wardana).
 Sektor Birokrasi (Dada Rosada, Atut Chosyah)
Mengapa Korupsi Bisa Membudaya?
Tdk Cepat Puas
Mempertahankan
Hidup
Hedonis
Gaya Hidup mewah, :
Kebutuhan tersier &
sekunder menjadi
primer
Budaya Hedonis
06/11/20
13
32
A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI
JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL
KEJUJURAN
1
KEPEDULIAN
2
KEMANDIRIAN
3
KEDISIPLINAN
4
TANGGUNG
JAWAB
5
KERJA KERAS
6
KESEDERHANAAN
7
KEBERANIAN
8
KEADILAN
9
06/11/20
13
33
B. PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
KEWAJARAN
KEBIJAKAN
KONTROL KEBIJAKAN
06/11/20
13
34
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
15/07/20
20
35
BETTER
(lebih baik)
FASTER
(lebih cepat)
CHEAPER
(lebih murah)
PELAYANAN PRIMA
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan PasienKomunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
IqumMarpaung
 
Review kebijakan program pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia
Review kebijakan program  pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia Review kebijakan program  pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia
Review kebijakan program pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia
rickygunawan84
 
Upaya promkes dalam pelayanan kebidanan promotif, preventif
Upaya promkes dalam pelayanan kebidanan promotif, preventifUpaya promkes dalam pelayanan kebidanan promotif, preventif
Upaya promkes dalam pelayanan kebidanan promotif, preventif
dhewychabi
 
24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan
Siti Maimun
 
Sistem Indexing Dokumen Rekam Medis
Sistem Indexing Dokumen Rekam MedisSistem Indexing Dokumen Rekam Medis
Sistem Indexing Dokumen Rekam Medis
Fahmi Hakam
 
Program TB Paru di puskesmas
Program TB Paru di puskesmasProgram TB Paru di puskesmas
Program TB Paru di puskesmasJoni Iswanto
 
CRITICAL APPRAISAL JOURNAL.docx
CRITICAL APPRAISAL JOURNAL.docxCRITICAL APPRAISAL JOURNAL.docx
CRITICAL APPRAISAL JOURNAL.docx
Noviyantika1
 
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
ADam Raeyoo
 
Survailance emergency
Survailance emergencySurvailance emergency
Survailance emergencyJoni Iswanto
 
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSutopo Patriajati
 
Asuhan kebidanan pada ibu hamil normal. PKK 1
Asuhan kebidanan pada ibu hamil normal. PKK 1Asuhan kebidanan pada ibu hamil normal. PKK 1
Asuhan kebidanan pada ibu hamil normal. PKK 1
Ratna Imas Indriyani (Ratna Fadhilah Al-mumtazah)
 
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Muhammad Muqouwis. AT
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
Reynes E. Tekay
 
PPT SEMPRO ELENA.pptx
PPT SEMPRO ELENA.pptxPPT SEMPRO ELENA.pptx
PPT SEMPRO ELENA.pptx
Lediselpiani
 
Komunikasi dalam konteks sosial dan budaya
Komunikasi dalam konteks sosial dan budayaKomunikasi dalam konteks sosial dan budaya
Komunikasi dalam konteks sosial dan budayaYesi Tika
 
Imunisasi LENGKAP
Imunisasi LENGKAPImunisasi LENGKAP
Imunisasi LENGKAPZakiah dr
 
Soal ujian komprehensif
Soal ujian komprehensif Soal ujian komprehensif
Soal ujian komprehensif
mreyrasa
 
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
Muh Saleh
 
RISIKO DAN HAZARD K3 DALAM ASUHAN KEPERAWATAN HAH.pptx
RISIKO DAN HAZARD K3 DALAM ASUHAN KEPERAWATAN HAH.pptxRISIKO DAN HAZARD K3 DALAM ASUHAN KEPERAWATAN HAH.pptx
RISIKO DAN HAZARD K3 DALAM ASUHAN KEPERAWATAN HAH.pptx
aestheticaislamy1
 

What's hot (20)

Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan PasienKomunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
 
Review kebijakan program pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia
Review kebijakan program  pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia Review kebijakan program  pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia
Review kebijakan program pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia
 
Upaya promkes dalam pelayanan kebidanan promotif, preventif
Upaya promkes dalam pelayanan kebidanan promotif, preventifUpaya promkes dalam pelayanan kebidanan promotif, preventif
Upaya promkes dalam pelayanan kebidanan promotif, preventif
 
24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan
 
Sistem Indexing Dokumen Rekam Medis
Sistem Indexing Dokumen Rekam MedisSistem Indexing Dokumen Rekam Medis
Sistem Indexing Dokumen Rekam Medis
 
Program TB Paru di puskesmas
Program TB Paru di puskesmasProgram TB Paru di puskesmas
Program TB Paru di puskesmas
 
Ppt pasien safety
Ppt pasien safetyPpt pasien safety
Ppt pasien safety
 
CRITICAL APPRAISAL JOURNAL.docx
CRITICAL APPRAISAL JOURNAL.docxCRITICAL APPRAISAL JOURNAL.docx
CRITICAL APPRAISAL JOURNAL.docx
 
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
 
Survailance emergency
Survailance emergencySurvailance emergency
Survailance emergency
 
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
 
Asuhan kebidanan pada ibu hamil normal. PKK 1
Asuhan kebidanan pada ibu hamil normal. PKK 1Asuhan kebidanan pada ibu hamil normal. PKK 1
Asuhan kebidanan pada ibu hamil normal. PKK 1
 
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
 
PPT SEMPRO ELENA.pptx
PPT SEMPRO ELENA.pptxPPT SEMPRO ELENA.pptx
PPT SEMPRO ELENA.pptx
 
Komunikasi dalam konteks sosial dan budaya
Komunikasi dalam konteks sosial dan budayaKomunikasi dalam konteks sosial dan budaya
Komunikasi dalam konteks sosial dan budaya
 
Imunisasi LENGKAP
Imunisasi LENGKAPImunisasi LENGKAP
Imunisasi LENGKAP
 
Soal ujian komprehensif
Soal ujian komprehensif Soal ujian komprehensif
Soal ujian komprehensif
 
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
 
RISIKO DAN HAZARD K3 DALAM ASUHAN KEPERAWATAN HAH.pptx
RISIKO DAN HAZARD K3 DALAM ASUHAN KEPERAWATAN HAH.pptxRISIKO DAN HAZARD K3 DALAM ASUHAN KEPERAWATAN HAH.pptx
RISIKO DAN HAZARD K3 DALAM ASUHAN KEPERAWATAN HAH.pptx
 

Similar to ANTI KORUPSI

Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2
rickygunawan84
 
Presentasi 3 tindak pidana korupsi
Presentasi 3 tindak pidana korupsiPresentasi 3 tindak pidana korupsi
Presentasi 3 tindak pidana korupsi
rickygunawan84
 
Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2
rickygunawan84
 
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi VAnalisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Fiqri Fadilah
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
Rudy Harland
 
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
AmeliaWulandari33
 
Corruption and Fraud
Corruption and FraudCorruption and Fraud
Corruption and Fraud
Lysa Setyaningrum
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiAzinuddin Haq
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
miduwidang
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
Intan Wachyuni
 
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di IndonesiaPenanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Zaka Firma Aditya
 
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptxAnti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
FahmiTgh
 
Monev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana PemerintahanMonev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana Pemerintahan
monalisaibrahim
 
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantenAnalisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
nurfitriyah1712
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
rickygunawan84
 
BAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptxBAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptx
wallzui321
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasnetieli
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
Muslihin Hilim
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik
monalisaibrahim
 

Similar to ANTI KORUPSI (20)

Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2
 
Presentasi 3 tindak pidana korupsi
Presentasi 3 tindak pidana korupsiPresentasi 3 tindak pidana korupsi
Presentasi 3 tindak pidana korupsi
 
Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2
 
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi VAnalisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
 
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
 
Makalahpidana 130913020535-phpapp01
Makalahpidana 130913020535-phpapp01Makalahpidana 130913020535-phpapp01
Makalahpidana 130913020535-phpapp01
 
Corruption and Fraud
Corruption and FraudCorruption and Fraud
Corruption and Fraud
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten Korupsi
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
 
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di IndonesiaPenanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
 
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptxAnti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
 
Monev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana PemerintahanMonev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana Pemerintahan
 
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantenAnalisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
BAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptxBAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptx
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik
 

More from Eddy Siswanto

MERANCANG PROSES PEMBELAJARAN DI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
MERANCANG PROSES PEMBELAJARAN DI PELATIHAN BIDANG KESEHATANMERANCANG PROSES PEMBELAJARAN DI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
MERANCANG PROSES PEMBELAJARAN DI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
Eddy Siswanto
 
MERANCANG KURIKULUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
MERANCANG KURIKULUM PELATIHAN BIDANG KESEHATANMERANCANG KURIKULUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
MERANCANG KURIKULUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
Eddy Siswanto
 
Eddy - draft MODUL KTI -entokes 2022.docx
Eddy - draft MODUL KTI -entokes 2022.docxEddy - draft MODUL KTI -entokes 2022.docx
Eddy - draft MODUL KTI -entokes 2022.docx
Eddy Siswanto
 
Bt blc tutor ljj nst
Bt blc tutor ljj nstBt blc tutor ljj nst
Bt blc tutor ljj nst
Eddy Siswanto
 
Studi kasus anti korupsi1
Studi kasus anti korupsi1Studi kasus anti korupsi1
Studi kasus anti korupsi1
Eddy Siswanto
 
Gratifikasi
GratifikasiGratifikasi
Gratifikasi
Eddy Siswanto
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
Eddy Siswanto
 
Karya Tulis Ilmiah PP
Karya Tulis Ilmiah PPKarya Tulis Ilmiah PP
Karya Tulis Ilmiah PP
Eddy Siswanto
 
Kepemimpinan dalam Pelatihan
Kepemimpinan dalam PelatihanKepemimpinan dalam Pelatihan
Kepemimpinan dalam Pelatihan
Eddy Siswanto
 
Puskesmas sebagai blud bulletin bapelkes jogja issn
Puskesmas sebagai blud   bulletin bapelkes jogja issnPuskesmas sebagai blud   bulletin bapelkes jogja issn
Puskesmas sebagai blud bulletin bapelkes jogja issn
Eddy Siswanto
 
Karya tulis ilmiah
Karya tulis ilmiahKarya tulis ilmiah
Karya tulis ilmiah
Eddy Siswanto
 

More from Eddy Siswanto (11)

MERANCANG PROSES PEMBELAJARAN DI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
MERANCANG PROSES PEMBELAJARAN DI PELATIHAN BIDANG KESEHATANMERANCANG PROSES PEMBELAJARAN DI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
MERANCANG PROSES PEMBELAJARAN DI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
 
MERANCANG KURIKULUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
MERANCANG KURIKULUM PELATIHAN BIDANG KESEHATANMERANCANG KURIKULUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
MERANCANG KURIKULUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
 
Eddy - draft MODUL KTI -entokes 2022.docx
Eddy - draft MODUL KTI -entokes 2022.docxEddy - draft MODUL KTI -entokes 2022.docx
Eddy - draft MODUL KTI -entokes 2022.docx
 
Bt blc tutor ljj nst
Bt blc tutor ljj nstBt blc tutor ljj nst
Bt blc tutor ljj nst
 
Studi kasus anti korupsi1
Studi kasus anti korupsi1Studi kasus anti korupsi1
Studi kasus anti korupsi1
 
Gratifikasi
GratifikasiGratifikasi
Gratifikasi
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Karya Tulis Ilmiah PP
Karya Tulis Ilmiah PPKarya Tulis Ilmiah PP
Karya Tulis Ilmiah PP
 
Kepemimpinan dalam Pelatihan
Kepemimpinan dalam PelatihanKepemimpinan dalam Pelatihan
Kepemimpinan dalam Pelatihan
 
Puskesmas sebagai blud bulletin bapelkes jogja issn
Puskesmas sebagai blud   bulletin bapelkes jogja issnPuskesmas sebagai blud   bulletin bapelkes jogja issn
Puskesmas sebagai blud bulletin bapelkes jogja issn
 
Karya tulis ilmiah
Karya tulis ilmiahKarya tulis ilmiah
Karya tulis ilmiah
 

Recently uploaded

Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 

Recently uploaded (17)

Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 

ANTI KORUPSI

  • 2. BIO DATA Nama : Dr. H. EDDY SISWANTO, M.P.H.M.,-LT Jabatan saat ini : Widyaiswara Madya Pelatih Pembina Mahir Penegak Gerakan Pramuka Pembina Mahir Penegak/ Pamong SBH BBPK Ciloto Kantor : BBPK Ciloto Kemenkes RI Pusdiklatcab Cianjur Pendidikan/ Diklat : S1/ Dokter Umum, FK Univ. Diponegoro S2/ Master of PHC Management, AIHD Mahidol Univ. KPL, Pusdiklatnas Candradimuka Gerakan Pramuka Riwayat Pekerjaan : Pjs. Kepala Puskesmas Air Hangat, Kab. Kerinci – Jambi Ka. SMF Penyakit Dalam RSUD Sei Penuh, Kab. Kerinci – Jambi Mail Address : Perum. Permata Palasari Kom. Pirus 2/ No. 17 Cipanas-Cianjur Email : siswantoeddy2012@gmail.com
  • 4. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. PENGERTIAN KORUPSI 06/11/20 13 4 1 2 3
  • 5. PENGERTIAN KORUPSI UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PASAL 2 (1) SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 TAHUN, DENDA PALING SEDIKIT RP200.000.000,- DAN PALING BANYAK RP1.000.000.000,- .
  • 6. Negara Skor CPI Peringkat Singapura 86 5 Hong Kong 75 15 Taiwan 61 36 Korea Selatan 55 46 China 40 80 Filipina 36 94 Indonesia 32 114 Vietnam 31 116 Timor Leste 30 119 Myanmar 21 157 POSISI INDONESIA BERDASARKAN IPK DI ASEAN TAHUN 2013 Posisi Indonesia Tahun 2012 : Skor 32, Peringkat 118
  • 7. DAMPAK MASIF KORUPSI Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. 06/11/20 13 7
  • 8. MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA 1. Korupsi menghambat pembangunan & kegiatan usaha di Indonesia 2. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati “pintu-pintu” korupsi 3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran makin banyak, harga barang & jasa menjadi melambung 4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahal
  • 9.
  • 10. 10
  • 12. kerugian negara akibat korupsi 40%dana APBN per tahun !!* siapa yang menikmati? •Transparansi Internasional (TI) Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh prilaku korupsi. Dwipoto Kusumo dari Transparansi Internasional (TI) Indonesia mengatakan mengatakan, " Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena dikorupsi," katanya, korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah., Sabtu (30/07/2011) di Pangkalpinang. (Bangkapost 30 Juli 2011) 06/11/20 13 12
  • 13. Dampak Korupsi perbedaan yang ada di depan mata & tanpa jarak 06/11/20 13 13
  • 14. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI BENTUK KORUPSI 06/11/20 13 14 16Pengertian Korupsi Kerugian Keuangan Negara Suap Menyuap Penggelapan Dalam Jabatan Pemerasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Gratifikasi
  • 15. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL DUA FAKTOR PENYEBAB KORUPSI 06/11/20 13 15
  • 16. TEORI PERILAKU KORUP 06/11/20 13 16 GONE THEORY Teori yang juga membahas mengenai prilaku korupsi, dengan baik di hadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan).
  • 17. GONE THEORY 06/11/20 13 17 • PERILAKU SERAKAH SEBAGAI POTENSI DALAM DIRI SETIAP ORANG GREED • KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN KECURANGAN OPPORTU- NITY • KEBUTUHAN PENUNJANG KEHIDUPAN YANG MENURUTNYA WAJAR NEEDS • PENGUNGKAPAN, KONSEKUENSI YG AKAN DIHADAPI OLEH PELAKU APABILA DIKETAHUINYA KECURANGAN EXPO- SURE
  • 18. Fraud Triangle Theory Dr. Donald Cressey (AFCE), perilaku menyimpang (fraud) didukung oleh: 06/11/20 13 18 Pressure (tekanan) Opportunity (kesempatan) Rationalization (pembenaran)
  • 22. FRAUD (TEORI DIAMOND FRAUD) 06/11/20 13 22
  • 23. CAPABILITY 1. POSITION/FUNCTION : Memiliki posisi ttt cenderung korup 2. BRAINS : semakin pintar, semakin berpeluang 3. CONFIDENCE/EGO: Koruptor lebih percaya diri 4. COERCION SKILL : Humanis, jiwa sosial, mampu mempengaruhi orang lain 5. EFECTIVE LYING: Berbohong secara konsisten dan efektif 6. IMMUNITY to STRESS: tenang, mampu kontrol emosi 06/11/20 13 23
  • 24. 3 tingkatan KORUPSI Material benefit (Mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan) Abuse of power (Penyalahgunaan kekuasaan) Betrayal of trust (Pengkhianatan kepercayaan)
  • 25. Pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayal of trust)  Pengkhianatan  korupsi paling sederhana  Orang mengkhianati kepercayaan adalah koruptor.  Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi  Anggota DPR memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi
  • 26. Diskusi Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia juga sudah melakukan korupsi, dan pantas disebut koruptor?
  • 27. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)  Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah  Merupakan penyimpangan melalui struktur kekuasaan.
  • 28. Penyalahgunaan kekuasan untuk mendapatkan keuntungan material (material benefit)  Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.  Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material.  Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di indonesia
  • 29. Unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi 1. Secara melawan hukum 2. Memperkaya diri sendiri/orang lain 3. Merugikan keuangan/ perekonomian negara
  • 30. TANDA - TANDA KORUPSI Operasional Organisasi: Dominasi Kelompok, Tekanan/ Intervensi Kepada Manajemen, Kegagalan Memperbaiki Pengendalian Intern, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Tidak Sesuai Ketentuan, Personil Tidak Cakap, Tidak Adanya Pemisahan Fungsi, Penguasaan Aktivitas Oleh Orang Tertentu Dan Tidak Memiliki Catatan Yang Memadai Personal/ Individual/ Pegawai: Perubahan Perilaku Secara Drastis, Perubahan Gaya Hidup, Ketergantungan, Bekerja Tanpa Batas Waktu, Adanya Kedekatan Khusus 06/11/20 13 30
  • 31. Contoh Kasus Korupsi yang Diungkap KPK Satu Tahun Terakhir  Sektor hukum di Mahkamah Konstitusi (Akil Muchtar) dan Mahkamah Agung (Hakim Kartini dkk), Korupsi di Kepolisian (Djoko Susilo), Korupsi di Kejaksaan (Sistoyo);  Korupsi di sektor politik (Nazaruddin, Waode Nurhayati, Zulkarnain Djabar, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Anas Urbaningrum);  Sektor bisnis (Rudi Rubiandini, Hartati Murdaya, TB Chaeri Wardana).  Sektor Birokrasi (Dada Rosada, Atut Chosyah)
  • 32. Mengapa Korupsi Bisa Membudaya? Tdk Cepat Puas Mempertahankan Hidup Hedonis Gaya Hidup mewah, : Kebutuhan tersier & sekunder menjadi primer Budaya Hedonis 06/11/20 13 32
  • 33. A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL KEJUJURAN 1 KEPEDULIAN 2 KEMANDIRIAN 3 KEDISIPLINAN 4 TANGGUNG JAWAB 5 KERJA KERAS 6 KESEDERHANAAN 7 KEBERANIAN 8 KEADILAN 9 06/11/20 13 33
  • 35. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 15/07/20 20 35 BETTER (lebih baik) FASTER (lebih cepat) CHEAPER (lebih murah) PELAYANAN PRIMA