SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
BBPK CILOTO
KEMENTERIAN KESEHATAN
2020
BIO DATA
Nama : Dr. H. EDDY SISWANTO, M.P.H.M.,-LT
Jabatan saat ini : Widyaiswara Madya
Pelatih Pembina Mahir Penegak Gerakan Pramuka
Pembina Mahir Penegak/ Pamong SBH BBPK Ciloto
Kantor : BBPK Ciloto Kemenkes RI
Pusdiklatcab Cianjur
Pendidikan/ Diklat : S1/ Dokter Umum, FK Univ. Diponegoro
S2/ Master of PHC Management, AIHD Mahidol Univ.
KPL, Pusdiklatnas Candradimuka Gerakan Pramuka
Riwayat Pekerjaan : Pjs. Kepala Puskesmas Air Hangat, Kab. Kerinci –
Jambi
Ka. SMF Penyakit Dalam RSUD Sei Penuh, Kab.
Kerinci – Jambi
Mail Address : Perum. Permata Palasari Kom. Pirus 2/ No. 17
Cipanas-Cianjur
Email : siswantoeddy2012@gmail.com
06/11/20
13
3
Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok,
memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan
sebagainya;
Korupsi artinya perbuatan busuk seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok,
dan sebagainya;
Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.
PENGERTIAN
KORUPSI
06/11/20
13
4
1
2
3
PENGERTIAN KORUPSI
UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PASAL 2 (1)
SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM
MELAKUKAN PEBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR
HIDUP ATAU PIDANA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN
DAN PALING LAMA 20 TAHUN, DENDA PALING SEDIKIT
RP200.000.000,- DAN PALING BANYAK
RP1.000.000.000,-
.
Negara Skor CPI Peringkat
Singapura 86 5
Hong Kong 75 15
Taiwan 61 36
Korea Selatan 55 46
China 40 80
Filipina 36 94
Indonesia 32 114
Vietnam 31 116
Timor Leste 30 119
Myanmar 21 157
POSISI INDONESIA BERDASARKAN IPK DI ASEAN
TAHUN 2013
Posisi Indonesia Tahun 2012 : Skor 32, Peringkat 118
DAMPAK MASIF KORUPSI
Korupsi tidak hanya
berdampak terhadap satu
aspek kehidupan saja.
Korupsi menimbulkan
efek domino yang meluas
terhadap eksistensi bangsa
dan negara.
06/11/20
13
7
MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA
1. Korupsi menghambat pembangunan & kegiatan
usaha di Indonesia
2. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati
“pintu-pintu” korupsi
3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat,
pengangguran makin banyak, harga barang & jasa
menjadi melambung
4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahal
10
Macet Lagi
11
kerugian negara akibat
korupsi 40%dana
APBN per tahun !!*
siapa yang menikmati?
•Transparansi Internasional (TI) Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh prilaku korupsi. Dwipoto Kusumo dari
Transparansi Internasional (TI) Indonesia mengatakan mengatakan, " Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena
dikorupsi," katanya, korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah., Sabtu (30/07/2011) di
Pangkalpinang. (Bangkapost 30 Juli 2011)
06/11/20
13
12
Dampak Korupsi
perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak
06/11/20
13
13
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
BENTUK KORUPSI
06/11/20
13
14
16Pengertian Korupsi
Kerugian Keuangan Negara
Suap Menyuap
Penggelapan Dalam Jabatan
Pemerasan
Perbuatan Curang
Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Gratifikasi
Faktor internal
merupakan
penyebab korupsi yang
datang dari diri pribadi
faktor penyebab
terjadinya korupsi karena
sebab-sebab dari luar.
FAKTOR INTERNAL
FAKTOR EKSTERNAL
DUA FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
06/11/20
13
15
TEORI PERILAKU KORUP
06/11/20
13
16
GONE THEORY
Teori yang juga membahas mengenai prilaku korupsi,
dengan baik di hadirkan oleh Jack Bologne (Bologne :
2006), yang dikenal dengan teori GONE.
Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang
meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities
(kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure
(pengungkapan).
GONE THEORY
06/11/20
13
17
• PERILAKU SERAKAH SEBAGAI
POTENSI DALAM DIRI SETIAP
ORANG
GREED
• KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN
KECURANGAN
OPPORTU-
NITY
• KEBUTUHAN PENUNJANG
KEHIDUPAN YANG MENURUTNYA
WAJAR
NEEDS
• PENGUNGKAPAN, KONSEKUENSI YG
AKAN DIHADAPI OLEH PELAKU APABILA
DIKETAHUINYA KECURANGAN
EXPO-
SURE
Fraud Triangle Theory
Dr. Donald Cressey (AFCE), perilaku menyimpang (fraud)
didukung oleh:
06/11/20
13
18
Pressure
(tekanan)
Opportunity
(kesempatan)
Rationalization
(pembenaran)
Problem
19
Implementasi
20
Hasil
21
FRAUD (TEORI DIAMOND FRAUD)
06/11/20
13
22
CAPABILITY
1. POSITION/FUNCTION : Memiliki posisi ttt
cenderung korup
2. BRAINS : semakin pintar, semakin berpeluang
3. CONFIDENCE/EGO: Koruptor lebih percaya diri
4. COERCION SKILL : Humanis, jiwa sosial,
mampu mempengaruhi orang lain
5. EFECTIVE LYING: Berbohong secara konsisten
dan efektif
6. IMMUNITY to STRESS: tenang, mampu kontrol
emosi 06/11/20
13
23
3 tingkatan KORUPSI
Material benefit
(Mendapatkan keuntungan
material yang bukan haknya
melalui kekuasaan)
Abuse of power
(Penyalahgunaan kekuasaan)
Betrayal of trust
(Pengkhianatan kepercayaan)
Pengkhianatan terhadap kepercayaan
(betrayal of trust)
 Pengkhianatan  korupsi
paling sederhana
 Orang mengkhianati
kepercayaan adalah
koruptor.
 Amanat dapat berupa
apapun, baik materi
maupun non materi
 Anggota DPR
memanfaatkan jabatan
untuk kepentingan pribadi
merupakan bentuk
korupsi
Diskusi
Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia
juga sudah melakukan korupsi, dan pantas disebut
koruptor?
Penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power)
 Abuse of power merupakan
korupsi tingkat menengah
 Merupakan penyimpangan
melalui struktur kekuasaan.
Penyalahgunaan kekuasan untuk mendapatkan
keuntungan material (material benefit)
 Penyimpangan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan material
baik bagi dirinya sendiri maupun
orang lain.
 Korupsi pada level ini merupakan
tingkat paling membahayakan
karena melibatkan kekuasaan dan
keuntungan material.
 Ini merupakan bentuk korupsi yang
paling banyak terjadi di indonesia
Unsur-unsur yang dapat
menentukan sesuatu
dapat dianggap sebagai
korupsi
1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri
sendiri/orang lain
3. Merugikan keuangan/
perekonomian negara
TANDA - TANDA KORUPSI
Operasional Organisasi:
Dominasi Kelompok, Tekanan/ Intervensi
Kepada Manajemen, Kegagalan
Memperbaiki Pengendalian Intern,
Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Tidak
Sesuai Ketentuan, Personil Tidak Cakap,
Tidak Adanya Pemisahan Fungsi,
Penguasaan Aktivitas Oleh Orang Tertentu
Dan Tidak Memiliki Catatan Yang Memadai
Personal/ Individual/ Pegawai:
Perubahan Perilaku Secara
Drastis, Perubahan Gaya Hidup,
Ketergantungan, Bekerja Tanpa
Batas Waktu, Adanya Kedekatan
Khusus
06/11/20
13
30
Contoh Kasus Korupsi yang
Diungkap KPK Satu Tahun
Terakhir
 Sektor hukum di Mahkamah Konstitusi (Akil
Muchtar) dan Mahkamah Agung (Hakim Kartini
dkk), Korupsi di Kepolisian (Djoko Susilo),
Korupsi di Kejaksaan (Sistoyo);
 Korupsi di sektor politik (Nazaruddin, Waode
Nurhayati, Zulkarnain Djabar, Angelina
Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Anas
Urbaningrum);
 Sektor bisnis (Rudi Rubiandini, Hartati
Murdaya, TB Chaeri Wardana).
 Sektor Birokrasi (Dada Rosada, Atut Chosyah)
Mengapa Korupsi Bisa Membudaya?
Tdk Cepat Puas
Mempertahankan
Hidup
Hedonis
Gaya Hidup mewah, :
Kebutuhan tersier &
sekunder menjadi
primer
Budaya Hedonis
06/11/20
13
32
A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI
JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL
KEJUJURAN
1
KEPEDULIAN
2
KEMANDIRIAN
3
KEDISIPLINAN
4
TANGGUNG
JAWAB
5
KERJA KERAS
6
KESEDERHANAAN
7
KEBERANIAN
8
KEADILAN
9
06/11/20
13
33
B. PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
KEWAJARAN
KEBIJAKAN
KONTROL KEBIJAKAN
06/11/20
13
34
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
13/05/20
20
35
BETTER
(lebih baik)
FASTER
(lebih cepat)
CHEAPER
(lebih murah)
PELAYANAN PRIMA
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdfYuliasfaHayati
 
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalTelaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalSisca Yoliza
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDHeru Suprapto
 
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diPetunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diSutopo Patriajati
 
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)aliyudhi_h
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Template pola tata kelola blud puskesmas
Template pola tata kelola blud puskesmasTemplate pola tata kelola blud puskesmas
Template pola tata kelola blud puskesmasZakiah dr
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan TanahLeks&Co
 
Manajemen TP. UKS/M
Manajemen TP. UKS/M Manajemen TP. UKS/M
Manajemen TP. UKS/M makmur Idrus
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Laporan kerja pendampingan pendamping desa
Laporan kerja pendampingan pendamping desaLaporan kerja pendampingan pendamping desa
Laporan kerja pendampingan pendamping desaEka Saputra
 

What's hot (20)

Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
 
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
 
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalTelaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
 
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diPetunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
 
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Template pola tata kelola blud puskesmas
Template pola tata kelola blud puskesmasTemplate pola tata kelola blud puskesmas
Template pola tata kelola blud puskesmas
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan Tanah
 
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desaSukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
 
Manajemen TP. UKS/M
Manajemen TP. UKS/M Manajemen TP. UKS/M
Manajemen TP. UKS/M
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Laporan kerja pendampingan pendamping desa
Laporan kerja pendampingan pendamping desaLaporan kerja pendampingan pendamping desa
Laporan kerja pendampingan pendamping desa
 

Similar to Bahan tayang antikorupsi 2

Presentasi 3 tindak pidana korupsi
Presentasi 3 tindak pidana korupsiPresentasi 3 tindak pidana korupsi
Presentasi 3 tindak pidana korupsirickygunawan84
 
Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2rickygunawan84
 
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi VAnalisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi VFiqri Fadilah
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...Rudy Harland
 
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmeliaWulandari33
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiAzinuddin Haq
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfIntan Wachyuni
 
Monev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana PemerintahanMonev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana Pemerintahanmonalisaibrahim
 
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptxAnti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptxFahmiTgh
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxmiduwidang
 
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantenAnalisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantennurfitriyah1712
 
BAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptxBAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptxwallzui321
 
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di IndonesiaPenanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di IndonesiaZaka Firma Aditya
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanDiaryDVN
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPyaumilannisa
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasnetieli
 

Similar to Bahan tayang antikorupsi 2 (20)

ANTI KORUPSI
ANTI KORUPSIANTI KORUPSI
ANTI KORUPSI
 
Presentasi 3 tindak pidana korupsi
Presentasi 3 tindak pidana korupsiPresentasi 3 tindak pidana korupsi
Presentasi 3 tindak pidana korupsi
 
Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2
 
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi VAnalisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
 
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
 
Corruption and Fraud
Corruption and FraudCorruption and Fraud
Corruption and Fraud
 
Makalahpidana 130913020535-phpapp01
Makalahpidana 130913020535-phpapp01Makalahpidana 130913020535-phpapp01
Makalahpidana 130913020535-phpapp01
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten Korupsi
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
 
Monev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana PemerintahanMonev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana Pemerintahan
 
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptxAnti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
 
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantenAnalisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
 
BAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptxBAHASA INDONESIA.pptx
BAHASA INDONESIA.pptx
 
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di IndonesiaPenanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
 

More from rickygunawan84

7121 format baru modul kurikulum komunikasi ilmiah
7121 format baru modul  kurikulum komunikasi ilmiah7121 format baru modul  kurikulum komunikasi ilmiah
7121 format baru modul kurikulum komunikasi ilmiahrickygunawan84
 
Pokok Bahan 1 Distribusi Kusta
Pokok Bahan 1 Distribusi KustaPokok Bahan 1 Distribusi Kusta
Pokok Bahan 1 Distribusi Kustarickygunawan84
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkrickygunawan84
 
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh rickygunawan84
 
05. transportasi pasien gadar
05. transportasi pasien gadar05. transportasi pasien gadar
05. transportasi pasien gadarrickygunawan84
 
03. initial assessment
03. initial assessment03. initial assessment
03. initial assessmentrickygunawan84
 
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisirickygunawan84
 
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)Petunjuk pengisian sipk p theo(1)
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)rickygunawan84
 
Review formulir indikator pendukung lainnya
Review formulir indikator pendukung lainnyaReview formulir indikator pendukung lainnya
Review formulir indikator pendukung lainnyarickygunawan84
 
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konseling
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konselingPpt review mi 5 penyuluhan dan konseling
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konselingrickygunawan84
 
Review pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporan
Review  pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporanReview  pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporan
Review pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporanrickygunawan84
 
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...rickygunawan84
 
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...rickygunawan84
 
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)rickygunawan84
 
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)rickygunawan84
 
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)rickygunawan84
 
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)rickygunawan84
 
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...rickygunawan84
 

More from rickygunawan84 (20)

7121 format baru modul kurikulum komunikasi ilmiah
7121 format baru modul  kurikulum komunikasi ilmiah7121 format baru modul  kurikulum komunikasi ilmiah
7121 format baru modul kurikulum komunikasi ilmiah
 
Lo ko mpor
Lo ko mporLo ko mpor
Lo ko mpor
 
Pokok Bahan 1 Distribusi Kusta
Pokok Bahan 1 Distribusi KustaPokok Bahan 1 Distribusi Kusta
Pokok Bahan 1 Distribusi Kusta
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmk
 
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
 
05. transportasi pasien gadar
05. transportasi pasien gadar05. transportasi pasien gadar
05. transportasi pasien gadar
 
03. initial assessment
03. initial assessment03. initial assessment
03. initial assessment
 
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi
02. bantuan hidup dasar ns 2020 revisi
 
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)Petunjuk pengisian sipk p theo(1)
Petunjuk pengisian sipk p theo(1)
 
Review pb2 supervisi
Review   pb2 supervisiReview   pb2 supervisi
Review pb2 supervisi
 
Review formulir indikator pendukung lainnya
Review formulir indikator pendukung lainnyaReview formulir indikator pendukung lainnya
Review formulir indikator pendukung lainnya
 
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konseling
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konselingPpt review mi 5 penyuluhan dan konseling
Ppt review mi 5 penyuluhan dan konseling
 
Review pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporan
Review  pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporanReview  pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporan
Review pdf mi 4. catpor pb 2 pelaporan
 
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
 
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
11c g. form 11c sampai g rekap laporan kemoprofilaksis kusta (lampiran pencat...
 
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)
11b. form 11b kemoprofilaksis pendekatan blanket (lampiran pencatatan 11b)
 
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)
11a. form 11a kemoprofilaksis pendekatan kontak (lampiran pencatatan 11a)
 
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)
10. formulir pemantauan setelah pengobatan (lampiran pencatatan 10)
 
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)
9. formulir hasil pemeriksaan kontak (lampiran pencatatan 9)
 
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...
8. formulir evaluasi pengobatan prednison atau pengobatan reaksi berat (lampi...
 

Recently uploaded

Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 

Recently uploaded (20)

Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 

Bahan tayang antikorupsi 2

  • 2. BIO DATA Nama : Dr. H. EDDY SISWANTO, M.P.H.M.,-LT Jabatan saat ini : Widyaiswara Madya Pelatih Pembina Mahir Penegak Gerakan Pramuka Pembina Mahir Penegak/ Pamong SBH BBPK Ciloto Kantor : BBPK Ciloto Kemenkes RI Pusdiklatcab Cianjur Pendidikan/ Diklat : S1/ Dokter Umum, FK Univ. Diponegoro S2/ Master of PHC Management, AIHD Mahidol Univ. KPL, Pusdiklatnas Candradimuka Gerakan Pramuka Riwayat Pekerjaan : Pjs. Kepala Puskesmas Air Hangat, Kab. Kerinci – Jambi Ka. SMF Penyakit Dalam RSUD Sei Penuh, Kab. Kerinci – Jambi Mail Address : Perum. Permata Palasari Kom. Pirus 2/ No. 17 Cipanas-Cianjur Email : siswantoeddy2012@gmail.com
  • 4. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. PENGERTIAN KORUPSI 06/11/20 13 4 1 2 3
  • 5. PENGERTIAN KORUPSI UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PASAL 2 (1) SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 TAHUN, DENDA PALING SEDIKIT RP200.000.000,- DAN PALING BANYAK RP1.000.000.000,- .
  • 6. Negara Skor CPI Peringkat Singapura 86 5 Hong Kong 75 15 Taiwan 61 36 Korea Selatan 55 46 China 40 80 Filipina 36 94 Indonesia 32 114 Vietnam 31 116 Timor Leste 30 119 Myanmar 21 157 POSISI INDONESIA BERDASARKAN IPK DI ASEAN TAHUN 2013 Posisi Indonesia Tahun 2012 : Skor 32, Peringkat 118
  • 7. DAMPAK MASIF KORUPSI Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. 06/11/20 13 7
  • 8. MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA 1. Korupsi menghambat pembangunan & kegiatan usaha di Indonesia 2. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati “pintu-pintu” korupsi 3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran makin banyak, harga barang & jasa menjadi melambung 4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahal
  • 9.
  • 10. 10
  • 12. kerugian negara akibat korupsi 40%dana APBN per tahun !!* siapa yang menikmati? •Transparansi Internasional (TI) Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh prilaku korupsi. Dwipoto Kusumo dari Transparansi Internasional (TI) Indonesia mengatakan mengatakan, " Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena dikorupsi," katanya, korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah., Sabtu (30/07/2011) di Pangkalpinang. (Bangkapost 30 Juli 2011) 06/11/20 13 12
  • 13. Dampak Korupsi perbedaan yang ada di depan mata & tanpa jarak 06/11/20 13 13
  • 14. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI BENTUK KORUPSI 06/11/20 13 14 16Pengertian Korupsi Kerugian Keuangan Negara Suap Menyuap Penggelapan Dalam Jabatan Pemerasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Gratifikasi
  • 15. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL DUA FAKTOR PENYEBAB KORUPSI 06/11/20 13 15
  • 16. TEORI PERILAKU KORUP 06/11/20 13 16 GONE THEORY Teori yang juga membahas mengenai prilaku korupsi, dengan baik di hadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan).
  • 17. GONE THEORY 06/11/20 13 17 • PERILAKU SERAKAH SEBAGAI POTENSI DALAM DIRI SETIAP ORANG GREED • KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN KECURANGAN OPPORTU- NITY • KEBUTUHAN PENUNJANG KEHIDUPAN YANG MENURUTNYA WAJAR NEEDS • PENGUNGKAPAN, KONSEKUENSI YG AKAN DIHADAPI OLEH PELAKU APABILA DIKETAHUINYA KECURANGAN EXPO- SURE
  • 18. Fraud Triangle Theory Dr. Donald Cressey (AFCE), perilaku menyimpang (fraud) didukung oleh: 06/11/20 13 18 Pressure (tekanan) Opportunity (kesempatan) Rationalization (pembenaran)
  • 22. FRAUD (TEORI DIAMOND FRAUD) 06/11/20 13 22
  • 23. CAPABILITY 1. POSITION/FUNCTION : Memiliki posisi ttt cenderung korup 2. BRAINS : semakin pintar, semakin berpeluang 3. CONFIDENCE/EGO: Koruptor lebih percaya diri 4. COERCION SKILL : Humanis, jiwa sosial, mampu mempengaruhi orang lain 5. EFECTIVE LYING: Berbohong secara konsisten dan efektif 6. IMMUNITY to STRESS: tenang, mampu kontrol emosi 06/11/20 13 23
  • 24. 3 tingkatan KORUPSI Material benefit (Mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan) Abuse of power (Penyalahgunaan kekuasaan) Betrayal of trust (Pengkhianatan kepercayaan)
  • 25. Pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayal of trust)  Pengkhianatan  korupsi paling sederhana  Orang mengkhianati kepercayaan adalah koruptor.  Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi  Anggota DPR memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi
  • 26. Diskusi Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia juga sudah melakukan korupsi, dan pantas disebut koruptor?
  • 27. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)  Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah  Merupakan penyimpangan melalui struktur kekuasaan.
  • 28. Penyalahgunaan kekuasan untuk mendapatkan keuntungan material (material benefit)  Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.  Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material.  Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di indonesia
  • 29. Unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi 1. Secara melawan hukum 2. Memperkaya diri sendiri/orang lain 3. Merugikan keuangan/ perekonomian negara
  • 30. TANDA - TANDA KORUPSI Operasional Organisasi: Dominasi Kelompok, Tekanan/ Intervensi Kepada Manajemen, Kegagalan Memperbaiki Pengendalian Intern, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Tidak Sesuai Ketentuan, Personil Tidak Cakap, Tidak Adanya Pemisahan Fungsi, Penguasaan Aktivitas Oleh Orang Tertentu Dan Tidak Memiliki Catatan Yang Memadai Personal/ Individual/ Pegawai: Perubahan Perilaku Secara Drastis, Perubahan Gaya Hidup, Ketergantungan, Bekerja Tanpa Batas Waktu, Adanya Kedekatan Khusus 06/11/20 13 30
  • 31. Contoh Kasus Korupsi yang Diungkap KPK Satu Tahun Terakhir  Sektor hukum di Mahkamah Konstitusi (Akil Muchtar) dan Mahkamah Agung (Hakim Kartini dkk), Korupsi di Kepolisian (Djoko Susilo), Korupsi di Kejaksaan (Sistoyo);  Korupsi di sektor politik (Nazaruddin, Waode Nurhayati, Zulkarnain Djabar, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Anas Urbaningrum);  Sektor bisnis (Rudi Rubiandini, Hartati Murdaya, TB Chaeri Wardana).  Sektor Birokrasi (Dada Rosada, Atut Chosyah)
  • 32. Mengapa Korupsi Bisa Membudaya? Tdk Cepat Puas Mempertahankan Hidup Hedonis Gaya Hidup mewah, : Kebutuhan tersier & sekunder menjadi primer Budaya Hedonis 06/11/20 13 32
  • 33. A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL KEJUJURAN 1 KEPEDULIAN 2 KEMANDIRIAN 3 KEDISIPLINAN 4 TANGGUNG JAWAB 5 KERJA KERAS 6 KESEDERHANAAN 7 KEBERANIAN 8 KEADILAN 9 06/11/20 13 33
  • 35. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 13/05/20 20 35 BETTER (lebih baik) FASTER (lebih cepat) CHEAPER (lebih murah) PELAYANAN PRIMA