Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kesehatan primer di lingkungan rumah sakit. Secara ringkas, manajemen kesehatan adalah proses pengaturan kegiatan kesehatan masyarakat untuk mencapai tujuan peningkatan kesehatan melalui program-program kesehatan. Proses manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, koordinasi, dan penyusunan anggaran. Sistem pelayanan ke

1. MANAJEMEN KESEHATAN PRIMA PADA
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Authors: Angga Debby Frayudha
MANAJEMEN PENDIDIKAN S2 UNNES
mpyenk@gmail.com
Dilaporan oleh:
Angga Debby Frayudha
Pengertian manajeman kesehatan
Dalam kegiatan apa saja, agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuannya secara efektif
diperlukan pengaturan yang baik. Demikian juga kegiatan dan atau pelayanan kesehatan
masyarakat memerlukan pengaturan yang baik, agar tujuan tiap kegiatan atau program itu
tercapai dengan baik.
Proses pengaturan kegiatan ilmiah ini disebut manajemen, sedangkan proses untuk mengatur
kegiatan-kegiatan atau pelayanan kesehatan masyarakat disebut "manajemen pelayanan
kesehatan masyarakat".
Sebagian orang menyatakan bahwa proses pengaturan kegiatan untuk mencapai tujuan ini
disebut "administrasi" sehingga proses pengaturan kegiatan dan atau pelayanan kesehatan
masyarakat disebut "administrasi kesehatan masyarakat". Disini timbul kerancuan karena proses
kegiatan sama namun istilah berbeda "manajemen" dan "administrasi".
Dalam hal ini tidak perlu diperdebatkan mana yang benar "manajemen" atau "administrasi"
menurut pendapat penulis melihat dari proses atau kegiatannya sama maka kedua hal tersebut
sama. Sedangkan pemakaiannya, apakah menggunakan "manajemen" atau "administrasi"
terserah kepada kita masing-masing yang memakainya (tergantung selera).

2. Dalam uraian ini penulis lebih cenderung menggunakan "manajemen" daripada "administrasi".
Banyak ahli yang telah membuat batasan tentang manajemen ini antara lain :
a. The accomplishing of a predetermined objectives through the effort other people
atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan
menggunakan orang lain. (Robert D. Terry)
b. Manajemen adalah "the process, by which the excution of given purpose is put in
to operation and supervised atau manajemen adalah proses dimana
pelaksanaan dari suatu tujuan diselenggarakan dan diawasi. (Encyclopedia of
social sciences)
c. Manajemen adalah membuat tujuan tercapai melalui kegiatan-kegiatan orang lain
dan fungsi-fungsinya dapat dipecah sekurang-kurangnya 2 tanggung jawab
utama, yakni perencanaan dan pengawasan.
d. Management is the process under taken by one or more persons to coordinate
the activities of other persons to achieve results not attainable by any one person
acting alone atau manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu
orang atau lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna
mencapai hasil (tujuan) yang tidak dapat dicapai oleh hanya 1 orang saja.
(Evancovich, 1989)
Dari batasan-batasan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan umum bahwa manajemen
adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan
pekerjaan. Seorang manajer dalam mencapai tujuan adalah secara bersama-sama dengan orang
lain atau bawahannya.
Apabila batasan ini diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat dapat dikatakan sebagai
berikut "Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para
petugas kesehatan dan non petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui
program kesehatan."
Dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam

3. sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek atau sasaran manajemen
adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh, terpadu
yang terdiri dari berbagai elemen (sub sistem) yang saling berhubungan didalam suatu proses
atau struktur dalam upaya menghasilkan sesuatu atau mencapai suatu tujuan tertentu.
Oleh sebab itu kalau berbicara sistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah struktur atau
gabungan dari sub sistem didalam suatu unit atau didalam suatu proses untuk mengupayakan
pelayanan kesehatan masyarakat baik preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif.
Sehingga sistem pelayanan kesehatan ini dapat berbentuk Puskesmas, Rumah sakit, Balkesmas
dan unit-unit atau organisasi-organisasi lain yang mengupayakan peningkatan kesehatan. Dengan
demikian maka manajemen kesehatan masyarakat adalah proses manajemen di tiap-tiap sub
sistem pelayanan.
Seperti telah disebutkan di atas bahwa manajemen itu suatu seni mengatur orang lain dalam
mencapai tujuan-tujuan organisasi atau unit pelayanan maka manajemen tersebut mempunyai
fungsi-fungsi. Dan berbagai pendapat para ahli dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
fungsi-fungsi manajemen itu pada garisnya terdiri dari :
a. Perencanaan (planning)
b. Pengorganisasian (organizing)
c. Penyusunan personalia (staffing)
d. Pengkoordinasian (coordinating)
e. Penyusunan anggaran (budgeting)
Sumber :
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2,
Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
Pengorganisasian MK
Setelah perencanaan telah dilakukan atau telah selesai (menjadi rencana) maka selanjutnya harus
dilakukan pengorganisasian. Yang dimaksud pengorganisasian adalah mengatur personel atau

4. staf yang ada didalam institusi tersebut agar semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana
tersebut dapat berjalan dengan baik, yang akhirnya semua tujuan dapat dicapai.
Dengan kata lain pengorganisasian adalah pengkoordisasian kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan suatu institusi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian
mencakup beberapa unsur pokok, antara lain :
1. Hal yang diorganisasikan ada 2 macam, yakni :
a. Pengorganisasian kegiatan ialah pengaturan berbagai kegiatan yang ada
didalam rencana sehingga membentuk satu kesatuan yang terpadu untuk
mencapai tujuan.
b. Pengorganisasian tenaga pelaksana ialah mencakup pengaturan hak dan
wewenang setiap tenaga pelaksana sehingga setiap kegiatan mempunyai
penanggung jawabnya.
2. Proses pengorganisasian ialah langkah-langkah yang harus dilakukan
sedemikian rupa sehingga semua kegiatan dan tenaga pelaksana dapat berjalan
sebaik-baiknya.
3. Hasil pengorganisasian ialah terbentuknya wadah atau sering disebut struktur
organisasi yang merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga pelaksana.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian ialah suatu proses yang
menghasilkan organisasi (struktur organisasi). Struktur organisasi ialah visualisasi kegiatan dan
pelaksana kegiatan (personel) didalam suatu institusi.
Dilihat dari segi pembagian kegiatan dan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang maka
organisasi secara umum dibedakan atas 3 jenis, yakni :
1. Organisasi Lini (Line Organization)
Dalam jenis organisasi ini, pembagian tugas dan wewenang terdapat perbedaan yang tegas antara
pimpinan dan pelaksanaan. Peran pimpinan dalam hal ini sangat dominan dimana semua
kekuasaan di tangan pimpinan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan yang utama adalah

5. wewenang dan perintah.
Memang bentuk organisasi semacam ini, khususnya didalam institusi-institusi yang kecil sangat
efektif karena keputusan-keputusan cepat diambil dan pelaksanaan keputusan juga cepat.
Kelemahannya jenis organisasi semacam ini kurang manusiawi, lebih-lebih para pelaksana tugas
bawahan hanya dipandang sebagai robot yang senantiasa siap melaksanakan perintah.
2. Organisasi Staf (Staff Organization)
Dalam organisasi ini, tidak begitu tegas garis pemisah antara pimpinan dan staf pelaksana. Peran
staf bukan sekedar pelaksana perintah pimpinan namun staf berperan sebagai pembantu
pimpinan. Bentuk organisasi semacam ini muncul karena makin kompleksnya masalah-masalah
organisasi sehingga pimpinan sudah tidak dapat lagi menyelesaikan semuanya dan memerlukan
bantuan orang lain (biasanya para ahli) yang dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran
terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
Meskipun organisasi ini lebih baik dari yang pertama karena keputusan-keputusan dapat lebih
baik namun kadang-kadang keputusan-keputusan tersebut akan memakan waktu yang lama
karena melalui perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang melelahkan.
3. Organisasi Lini dan Staf
Organisasi ini merupakan gabungan kedua jenis organisasi yang terdahulu disebutkan (line dan
staf). Dalam organisasi ini staf bukan sekedar pelaksana tugas tetapi juga diberikan wewenang
untuk memberikan masukan demi tercapainya tujuan secara baik. Demikian juga pimpinan tidak
sekedar memberikan perintah atau nasehat tetapi juga bertanggung jawab atas perintah atau
nasehat tersebut.
Keuntungan organisasi ini antara lain ialah keputusan yang diambil oleh pimpinan lebih baik
karena telah dipikirkan oleh sejumlah orang dan tanggung jawab pimpinan berkurang karena
mendapat dukungan dan bantuan dari staf.

6. Contoh sederhananya lihat bagan organisasi lini dan staf dibawah ini.
Dalam kehidupan sehari-hari apabila unit kerja (departemen, perusahaan dan sebagainya) akan
melaksanakan suatu rencana tidak selalu langsung diikuti oleh penyusunan organisasi baru.
Struktur organisasi itu biasanya sudah ada terlebih dahulu dan ini relatif cenderung permanen,
lebih-lebih struktur organisasi departemen.
Disamping itu unit-unit kerja tersebut dijabarkan kedalam unit-unit yang lebih kecil dan
masing-masing unit-unit kerja yang lebih kecil ini mempunyai tugas dan wewenang yang
berbeda-beda (dirjen, direktorat, bidang, seksi, devisi, dan sebagainya). Masing-masing unit
kerja tersebut sudah barang tentu akan menyusun perencanaan dan kegiatan-kegiatan. Untuk
pelaksanaan rencana rutin cukup oleh staf yang ada sehingga tidak perlu menyusun organisasi
baru.
Apabila rencana atau kegiatan tersebut tidak dapat ditangani oleh struktur organisasi yang telah
ada biasanya dibentuk, misalnya panitia tim kerja (kelompok kerja), komisi dan sebagainya.
Sumber :
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2,
Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
Sistem pelayanan kesmas
Seperti telah diuraikan sepintas dalam bagian terdahulu bahwa sistem adalah gabungan dari
elemen-elemen (sub sistem) didalam suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu
kesatuan organisasi. Didalam suatu sistem terdapat elemen-elemen atau bagian-bagian dimana
didalamnya juga membentuk suatu proses didalam suatu kesatuan maka disebut sub sistem
(bagian dari sistem).
Selanjutnya sub sistem tersebut juga terjadi suatu proses berfungsi sebagai suatu kesatuan sendiri
sebagai bagian dari sub sistem tersebut. Demikian seterusnya dari sistem yang besarnya ini,

7. misalnya pelayanan kesehatan sebagai suatu sistem terdiri dari sub sistem pelayanan medik,
pelayanan keperawatan, pelayanan rawat inap, rawat jalan dan sebagainya, dan masing-masing
sub sistem terdiri sub-sub sistem lagi.
Sistem terbentuk dari elemen atau bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
Apabila salah satu bagian atau sub sistem tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi
bagian yang lain. Secara garis besar, elemen-elemen dalam sistem itu adalah sebagai berikut :
1. Masukan (Input) adalah sub-sub elemen yang diperlukan sebagai masukan
untuk berfungsinya sistem.
2. Proses ialah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan sehingga
menghasilkan sesuatu (keluaran) yang direncanakan.
3. Keluaran (out put) ialah hal yang dihasilkan oleh proses.
4. Dampak (impact) adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapa
waktu lamanya.
5. Umpan balik (feed back) ialah juga merupakan hasil dari proses yang sekaligus
sebagai masukan untuk sistem tersebut.
6. Lingkungan (environment) ialah dunia di luar sistem yang mempengaruhi sistem
tersebut.
Unsur-unsur tersebut dapat dilestarikan (lihat Bagan Elemen Suatu Sistem dibawah !)
Contoh :
Didalam pelayanan puskesmas yang menjadi input adalah dokter, perawat, obat-obatan, fasilitas
lain, dan sebagainya. Prosesnya adalah kegiatan pelayanan puskesmas tersebut. Outputnya
adalah pasien sembuh / tak sembuh, jumlah ibu hamil yang dilayani dan sebagainya.
Dampaknya adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat. Sedangkan umpan balik
pelayanan puskesmas antara lain keluhan-keluhan pasien terhadap pelayanan sedangkan
lingkungan adalah masyarakat dan instansi-instansi diluar puskesmas tersebut.

8. Sistem pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kedokteran (medical services) dan pelayanan
kesehatan masyarakat (public health services). Dalam artikel ini, hanya akan dibahas sistem
pelayanan kesehatan masyarakat saja.
Secara umum pelayanan kesehatan masyarakat adalah merupakan sub sistem pelayanan
kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif
(peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa
pelayanan kesehatan masyarakat tidak melakukan pelayanan kuratif (pengobatan) dan
rehabilitatif (pemulihan).
Oleh karena ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan rakyat
banyak maka peranan pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai porsi yang
besar. Namun demikian karena keterbatasan sumber daya pemerintah maka potensi masyarakat
perlu digali atau diikutsertakan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat tersebut.
Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab
dalam menggali dan membina potensi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat
ini. Menggalang potensi masyarakat disini mencakup 3 dimensi, yakni :
a. Potensi masyarakat dalam arti komunitas (misalnya masyarakat RT, RW, kelurahan, dan
sebagainya). Misalnya dengan adanya dana sehat, iuran untuk pengadaan PMT (Pembinaan
Makanan Tambahan) untuk anak balita, kader kesehatan, dan sebagainya adalah bentuk-bentuk
partisipasi dan penggalian potensi masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
b. Menggalang potensi masyarakat melalui organisasi-organisasi masyarakat atau sering disebut
Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penyelenggaraan pelayanan-pelayanan
kesehatan masyarakat oleh LSM-LSM pada hakekatnya juga merupakan bentuk partisipasi
masyarakat dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
c. Menggalang potensi masyarakat melalui perusahaan-perusahaan swasta yang ikut membantu

9. meringankan beban penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas, balkesmas, dan
sebagainya), juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem pelayanan kesehatan
masyarakat.
Pelayanan kesehatan masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
perlu memperhatikan beberapa ketentuan, antara lain :
1. Penanggung Jawab
Suatu sistem pelayanan kesehatan masyarakat harus ada penanggung jawab oleh pemerintah
maupun oleh swasta. Namun demikian di Indonesia, pemerintah (dalam hal ini Departemen
Kesehatan) merupakan tanggung jawab yang paling tinggi. Artinya pengawasan, standar
pelayanan dan sebagainya bagi pelayanan kesehatan masyarakat baik pemerintah (puskesmas)
maupun swasta (balkesmas) adalah dibawah koordinasi Departemen Kesehatan.
2. Standar Pelayanan
Sistem pelayanan kesehatan masyarakat, baik pemerintah maupun swasta harus berdasarkan
pada suatu standar tertentu. Di Indonesia, standar ini telah ditetapkan oleh Departemen
Kesehatan dengan adanya buku Pedoman Puskesmas.
3. Hubungan Kerja
Sistem pelayanan kesehatan masyarakat harus mempunyai pembagian kerja yang jelas antara
bagian satu dengan yang lain. Artinya fasilitas kesehatan tersebut harus mempunyai struktur
organisasi yang jelas dan menggambarkan hubungan kerja, baik horizontal maupun vertikal.
4. Pengorganisasian Potensi Masyarakat
Ciri khas dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat atau
pengorganisasian masyarakat. Upaya ini penting (terutama di Indonesia) karena adanya

10. keterbatasan sumber-sumber daya dari penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, perlu
keikutsertaan masyarakat ini.
3 bentuk pelayanan, yakni :
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care)
Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat
yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Oleh karena jumlah
kelompok ini didalam suatu populasi sangat besar (lebih kurang 85%), pelayanan yang
diperlukan oleh kelompok ini bersifat pelayanan kesehatan dasar (basic health services) atau juga
merupakan pelayanan kesehatan primer atau utama (primary health care). Bentuk pelayanan ini
di Indonesia adalah puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan balkesmas.
b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health services)
Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan oleh kelompok masyarakat yang memerlukan
perawatan nginap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Bentuk
pelayanan ini misalnya rumah sakit tipe C dan D, dan memerlukan tersedianya tenaga-tenaga
spesialis.
c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services)
Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak
dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan sudah kompleks dan memerlukan
tenaga-tenaga super spesialis. Contoh di Indonesia : rumah sakit tipe A dan B.
Dalam suatu sistem pelayanan kesehatan, ketiga strata atau jenis pelayanan tersebut tidak berdiri
sendiri-sendiri namun berada didalam suatu sistem dan saling berhubungan. Apabila pelayanan
kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer maka ia menyerahkan
tanggung jawab tersebut ke tingkat pelayanan diatasnya, demikian seterusnya. Penyerahan

11. tanggung jawab dari satu pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan yang lain ini disebut
rujukan.
Secara lengkap dapat dirumuskan sistem rujukan ialah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus
penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani), atau
secara horizontal (antar unit-unit yang setingkat kemampuanny
Sumber :
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2,
Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
Perencanaan adalah merupakan inti kegiatan manajemen, karena semua kegiatan manajemen
diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Dengan perencanaan itu memungkinkan para
pengambil keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber daya mereka secara berhasil
guna dan berdaya guna. Banyak batasan perencanaan yang telah dibuat oleh para ahli.
Dari batasan-batasan yang telah ada dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perencanaan adalah
suatu kegiatan atau proses penganalisaan dan pemahaman sistem, penyusunan konsep dan
kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan demi masa depan yang baik.
Dari batasan ini dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan antara lain :
a. Perencanaan harus didasarkan kepada analisis dan pemahaman sistem dengan
baik.
b. Perencanaan pada hakekatnya menyusun konsep dan kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan misi organisasi.
c. Perencanaan secara implisit mengemban misi organisasi untuk mencapai hari
depan yang lebih baik.

12. Secara sederhana dan awam dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang
menghasilkan suatu uraian yang terinci dan lengkap tentang suatu program atau kegiatan yang
akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, hasil proses perencanaan adalah "rencana" (plan).
Perencanaan atau rencana itu sendiri banyak macamnya, antara lain :
1. Dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana :
a. Rencana jangka panjang (long term planning), yang berlaku antara 10-25
tahun.
b. Rencana jangka menengah (medium range planning), yang berlaku antara 5-7
tahun.
c. Rencana jangka pendek (short range planning), umumnya hanya berlaku
untuk 1 tahun.
2. Dilihat dari tingkatannya :
a. Rencana induk (masterplan), lebih menitikberatkan uraian kebijakan
organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan jangka panjang dan mempunyai
ruang lingkup yang luas.
b. Rencana operasional (operational planning), lebih menitikberatkan pada
pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program.
c. Rencana harian (day to day planning) ialah rencana harian yang bersifat rutin.
3. Ditinjau dari ruang lingkupnya :
a. Rencana strategis (strategic planning), berisikan uraian tentang kebijakan
tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Model rencana ini
sulit untuk diubah.
b. Rencana taktis (tactical planning) ialah rencana yang berisi uraian yang
bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya, asalkan
tujuan tidak berubah.
c. Rencana menyeluruh (comprehensive planning) ialah rencana yang
mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap.
d. Rencana terintegrasi (integrated planning) ialah rencana yang mengandung
uraian yang menyeluruh bersifat terpadu, misalnya dengan program lain diluar
kesehatan.

13. Meskipun ada berbagai jenis perencanaan berdasarkan aspek-aspek tersebut diatas namun
prakteknya sulit untuk dipisah-pisahkan seperti pembagian tersebut. Misalnya berdasarkan
tingkatannya suatu rencana termasuk rencana induk tetapi juga merupakan rencana strategis
berdasarkan ruang lingkupnya dan rencana jangka panjang berdasarkan jangka waktunya.
Proses Perencanaan
Perencanaan dalam suatu organisasi adalah suatu proses, dimulai dari identifikasi masalah,
penentuan prioritas masalah, perencanaan pemecahan masalah, implementasi (pelaksanaan
pemecahan masalah) dan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan muncul masalah-masalah
baru kemudian dari masalah-masalah tersebut dipilih prioritas masalah dan selanjutnya kembali
ke siklus semula. Lihat bagan Proses Perencanaan dibawah !
Di bidang kesehatan khususnya, proses perencanaan ini pada umumnya menggunakan
pendekatan pemecahan masalah (problem solving) seperti bagan Proses Perencanaan dibawah !
Secara terinci, langkah-langkah perencanaan kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
Perencanaan pada hakekatnya adalah suatu bentuk rancangan pemecahan masalah. Oleh sebab
itu, langkah awal dalam perencanaan kesehatan adalah mengidentifikasi masalah-masalah
kesehatan masyarakat di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sumber masalah
kesehatan masyarakat dapat diperoleh dari berbagai cara antara lain :
a. Laporan-laporan kegiatan dari program-program kesehatan yang ada.
b. Survailance epidemiologi atau pemantauan penyebaran penyakit.
c. Survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan
perencanaan kesehatan.
d. Hasil kunjungan lapangan supervisi, dan sebagainya.
2. Menetapkan Prioritas Masalah
Kegiatan identifikasi masalah menghasilkan segudang masalah kesehatan yang menunggu untuk
ditangani. Oleh karena keterbatasan sumber daya baik biaya, tenaga dan teknologi maka tidak

14. semua masalah tersebut dapat dipecahkan sekaligus (direncanakan pemecahannya). Untuk itu
harus dipilih masalah mana yang "feasible" untuk dipecahkan. Proses memilih masalah ini
disebut memilih atau menetapkan prioritas masalah. Pemilihan prioritas dapat dilakukan melalui
2 cara, yakni :
2.1 Teknik Skoring
Yakni memberikan nilai (scor) terhadap masalah tersebut dengan menggunakan ukuran
(parameter) antara lain :
a. Prevalensi penyakit (prevalence) atau besarnya masalah.
b. Berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut (severity).
c. Kenaikan atau meningkatnya prevalensi (rate increase).
d. Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut (degree of unmeet
need).
e. Keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut diatasi (social benefit).
f. Teknologi yang tersedia dalam mengatasi masalah (technical feasiblity).
g. Sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah
(resources availability), termasuk tenaga kesehatan.
Masing-masing ukuran tersebut diberi nilai berdasarkan justifikasi kita, bila masalahnya besar
diberi 5 paling tinggi dan bila sangat kecil diberi nilai 1. Kemudian nilai-nilai tersebut
dijumlahkan. Masalah yang memperoleh nilai tertinggi (terbesar) adalah yang diprioritaskan,
masalah yang memperoleh nilai terbesar kedua memperoleh prioritas kedua dan selanjutnya.
2.2 Teknik Non Skoring
Dengan menggunakan teknik ini masalah dinilai melalui diskusi kelompok, oleh sebab itu juga
disebut "nominal group tecnique (NGT)". Ada 2 NGT yakni :
2.2.1 Delphi Technique
Yaitu masalah-masalah didiskusikan oleh sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang
sama. Melalui diskusi tersebut akan menghasilkan prioritas masalah yang disepakati bersama.

15. 2.2.2 Delbeq Technique
Menetapkan prioritas masalah menggunakan teknik ini adalah juga melalui diskusi kelompok
namun peserta diskusi terdiri dari para peserta yang tidak sama keahliannya maka sebelumnya
dijelaskan dulu sehingga mereka mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah
yang akan dibahas. Hasil diskusi ini adalah prioritas masalah yang disepakati bersama.
3. Menetapkan Tujuan
Menetapkan tujuan perencanaan pada dasarnya adalah membuat ketetapan-ketetapan tertentu
yang ingin dicapai oleh perencanaan tersebut. Penetapan tujuan yang baik apabila dirumuskan
secara konkret dan dapat diukur. Pada umumnya dibagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus.
3.1 Tujuan Umum
Adalah suatu tujuan masih bersifat umum dan masih dapat dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan
khusus dan pada umumnya masih abstrak. Contoh : Meningkatnya status gizi anak balita di
kecamatan Cibadak.
3.2 Tujuan Khusus
Adalah tujuan-tujuan yang dijabarkan dari tujuan umum. Tujuan khusus merupakan jembatan
untuk tujuan umum, artinya tujuan umum yang ditetapkan akan tercapai apabila tujuan-tujuan
khususnya tercapai.
Contoh : Apabila tujuan umum seperti contoh tersebut di atas dijabarkan ke dalam tujuan khusus
menjadi sebagai berikut :
- Meningkatnya perilaku ibu dalam memberikkan makanan bergizi kepada anak
balita.
- Meningkatnya jumlah anak balita yang dittimbang di Posyandu.
- Meningkatnya jumlah anak yang berat badaannya naik, dan sebagainya.
4. Menetapkan Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya kegiatan mencakup 3 tahap pokok, yakni :

16. - Kegiatan pada tahap persiapan, yakni keggiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum
kegiatan pokok dilaksanakan, misalnya rapat-rapat koordinasi, perizinan dan
sebagainya.
- Kegiatan pada tahap pelaksanaan yakni keegiatan pokok program yang
bersangkutan.
- Kegiatan pada tahap penilaian, yakni keggiatan untuk mengevaluasi seluruh
kegiatan dalam rangka pencapaian program tersebut.
5. Menetapkan Sasaran (Target Group)
Sasaran (target group) adalah kelompok masyarakat tertentu yang akan digarap oleh program
yang direncanakan tersebut. Sasaran program kesehatan biasanya dibagi dua, yakni :
a. Sasaran langsung, yaitu kelompok yang langsung dikenai oleh program tersebut.
Misalnya kalau tujuan umumnya : Meningkatkan status gizi anak balita seperti
tersebut di atas maka sasaran langsungnya adalah anak balita.
b. Sasaran tidak langsung adalah kelompok yang menjadi sasaran antara program
tersebut namun berpengaruh sekali terhadap sasaran langsung.
Misalnya : seperti contoh tersebut di atas, anak balita sebagai sasaran langsung sedangkan ibu
anak balita sebagai sasaran tidak langsung. Ibu anak balita, khususnya perilaku ibu dalam
memberikan makanan bergizi kepada anak sangat menentukan status gizi anak balita tersebut.
6. Waktu
Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung dengan jenis perencanaan
yang dibuat serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab
itu, waktu dan kegiatan sebenarnya dapat dijadikan satu dan disajikan dalam bentuk matriks,
yang disebut gant chart. Lihat contoh dibawah !
7. Organisasi dan Staf
Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi sekaligus staf atau personel yang akan
melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program tersebut. Disamping itu juga diuraikan tugas (job
description) masing-masing staf pelaksana tersebut. Hal ini penting karena masing-masing orang

17. yang terlibat dalam program tersebut mengetahui dan melaksanakan kewajiban.
8. Rencana Anggaran
Adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari
persiapan sampai dengan evaluasi. Biasanya rincian rencana biaya ini dikelompokkan menjadi :
a. Biaya personalia
b. Biaya operasional
c. Biaya sarana dan fasilitas
d. Biaya penilaian
9. Rencana Evaluasi
Rencana evaluasi sering dilupakan oleh para perencana padahal hal ini sangat penting. Rencana
evaluasi adalah suatu uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai.
Sumber : Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Cet. ke-2, Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
pengawasan dan pengarahan
Fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dengan perencanaan dan pengorganisasian
adalah fungsi pengawasan dan pengarahan. Karena bagaimana baiknya perencanaan dan
pengorganisasian tanpa disertai dengan pengawasan dan pengarahan maka niscaya dapat
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan pokok dan fungsi pengawasan dan pengarahan adalah agar kegiatan-kegiatan dan
orang-orang yang melakukan kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan dengan
baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan tidak akan tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan dan pengarahan adalah suatu proses untuk mengukur penampilan kegiatan atau
pelaksanaan kegiatan suatu program yang selanjutnya memberikan pengarahan-pengarahan

18. sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, sekurang-kurangnya 3 hal yang diperhatikan yakni
:
1. Objek Pengawasan
Yaitu hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana. Objek pengawasan ini
banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar
objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni
a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan atau program tersebut. Untuk program kesehatan yang diawasi adalah
pelayanan yang diberikan oleh unit kerja tersebut.
b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang
dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program. Dalam bidang
kesehatan yang dijadikan ukuran pengawasan adalah pembiayaan kegiatan atau
pelayanan, hasil yang diperoleh dari pelayanan dan keuntungan kegiatan atau
pelayanan.
c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu
pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai
dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal
khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.
2. Metode Pengawasan
Tujuan pokok pengawasan bukanlah mencari kesalahan namun yang lebih utama adalah mencari
umpan balik (feedback) yang selanjutnya memberikan pengarahan dan perbaikan-perbaikan
apabila kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan dapat dilakukan dengan
berbagai macam antara lain :
a. Melalui kunjungan langsung atau observasi terhadap objek yang diawasi.

19. b. Melalui analisis terhadap laporan-laporan yang masuk.
c. Melalui pengumpulan data atau informasi yang khusus ditujukan terhadap objek-
objek pengawasan.
d. Melalui tugas dan tanggung jawab para petugas khusus para pimpinan. Artinya
fungsi pengawasan itu secara implisit atau fungsi pejabat (pimpinan) yang
diberikan wewenang. Inilah yang sering disebut pengawasan melekat (waskat).
3. Proses Pengawasan
Pengawasan adalah suatu proses yang berarti bahwa suatu pengawasan itu terdiri dari berbagai
langkah, yakni :
a. Menyusun rencana pengawasan. Sebelum melakukan pengawasan terlebih dahulu
harus disusun rencana pengawasan yang antara lain mencakup tujuan
pengawasan, objek pengawasan, cara pengawasan dan sebagainya.
b. Pelaksanaan pengawasan, yaitu melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan
rencana yang telah disusun.
c. Menginterpretasi dan menganalisis hasil-hasil pengawasan. Hasil-hasil
pengawasan yang antara lain berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, foto-
foto, hasil-hasil rekaman dan sebagainya diolah, diinterpretasi dan dianalisis.
d. Menarik kesimpulan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis tersebut kemudian
disimpulkan dan menyusun saran atau rekomendasi untuk tindak lanjut
pengawasan tersebut.
Pengarahan pada hakekatnya adalah keputusan-keputusan pimpinan yang dilakukan agar
kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Dengan pengarahan (directing)
diharapkan :
a. Adanya kesatuan perintah (unity of command), artinya dengan pengarahan ini
akan diperoleh kesamaan bahasa yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana.
Sehingga tidak tercapai kesimpangsiuran yang dapat membingungkan para
pelaksana.
b. Adanya hubungan langsung antara pimpinan dengan bawahan. Artinya dengan
pengarahan yang berupa petunjuk atau perintah atasan yang langsung kepada

20. bawahan, tidak akan terjadi miskomunikasi. Disamping itu pengarahan yang
langsung ini dapat mempercepat hubungan antara atasan dan bawahan.
c. Adanya umpan balik yang langsung. Pimpinan dengan cepat memperoleh umpan
balik terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya umpan balik ini dapat
segera digunakan untuk perbaikan.
Bagi para pelaksana atau karyawan bukan pimpinan pengawasan akan bermanfaat juga, antara
lain :
a. Para karyawan memperoleh informasi yang jelas tentang apa yang harus
dikerjakan. Apabila kurang jelas mereka dapat langsung minta penjelasan lagi.
Dengan cara ini maka kesalahan-kesalahan segera dapat dihindari.
b. Para karyawan secara tidak langsung berada dalam suatu proses belajar. Karena
dengan proses pengawasan semacam ini karyawan memperoleh informasi dan
keterampilan-keterampilan yang benar dan apabila terjadi kesalahan-kesalahan
segera memperoleh perbaikan dari atasan.
c. Para karyawan lebih merasa diperhatikan atau dihargai oleh pimpinan. Akibatnya
akan tercipta hubungan yang akrab antara pimpinan dengan bawahan.
Sumber :
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2,
Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
Standardisasi Pelayanan
oleh:nyoman jirna,SKM (manajemen pelayanan kesehatan masyarakat)
Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien harus berpijak pada acuan dasar standar mutu
pelayanan minimal kesehatan masyarakat (Kepmenkes RI No. 1457/Menkes/SKX/2003).
Standar minimal pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan dalam
bidang kesehatan kepada setiap orang secara optimal, bermutu, efisien dan merata tanpa
memandang suku dan golongan. Optimal maksudnya terlaksananya pelayanan kesehatan dasar,
bermutu dan efisien artinya terlaksananya pelayanan kesehatan yang profesional, tepat guna dan

21. berjalan lancar sesuai dengan tuntutan masyarakat baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat
puskesmas.
Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, bermutu, efisien dan merata, perlu
adanya pembenahan-pembenahan baik yang menyangkut manajemen pelayanan,
sarana-prasarana dan sumber daya manusia.
Pertama, manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan yang diterapkan harus transparan, mulai
dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan bisa
menerapkan/mengakomodasi usulan-usulan dari bawah, sehingga bawahan merasa
diperhatikan/dilibatkan (manajemen partisipatif). Pelayanan dalam pengorganisasian harus sesuai
dengan tugas dan fungsinya, seperti staf entry data tidak dibenarkan membuka rekening atas
nama lembaga. Tugas ini sebenarnya dilaksanakan oleh bendahara atas persetujuan direktur
utama. Dalam hal pelaksanaan pelayanan harus memberikan informasi yang optimal baik
menyangkut pembiayaan dan catatan medik maupun langkah-langkah/tindakan yang akan
diambil. Pengawasan harus diefektifkan baik pengawasan intern/ekstern, sehingga
penyimpangan yang terjadi dapat diketahui lebih dini.
Kedua, sarana dan prasarana. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada
masyarakat dibutuhkan sarana/prasarana atau alat untuk mendukung pelayanan. Banyak alat-alat
medis yang tidak memadai dan tidak sesuai. Banyak rumah sakit daerah di kabupaten tidak
memiliki alat medis yang cukup dan standar, sehingga banyak pasien yang membutuhkan
pelayanan di kabupaten tidak terlayani. Perlu peningkatan biaya untuk pengadaan dan
pemeliharaan sarana-prasarana.
Ketiga, sumber daya manusia. Tenaga paramedis sudah memiliki skill medis/keperawatan dan
kemampuan akademik yang memadai. Namun, penugasan sumber daya yang belum optimal. Hal
ini terlihat dari kenyataan yang ada bahwa dokter spesialis yang ditugaskan di rumah sakit sangat
jarang ditemui pasien di kelas yang sebagian besar dihuni masyarakat kurang mampu. Ini terjadi
kemungkinan karena dokter tersebut tidak bekerja fulltime dan tidak fokus dengan pekerjaannya
di rumah sakit. Sudah selayaknya pemerintah menerapkan kebijakan tenaga medis yang berstatus

22. PNS tidak diizinkan nyambi di rumah sakit swasta atau buka praktik swasta. Pemerintah
hendaknya menengok negara tetangga seperti Singapura yang melarang dokter bekerja di rumah
sakit lain/buka praktik sendiri. Hal ini bisa diterapkan dengan konsekuensi peningkatan gaji bagi
dokter PNS.
Apa yang diuraikan di atas diharapkan nantinya dapat mewujudkan harapan masyarakat terhadap
pelayanan. Secara umum masyarakat sangat mengharapkan pelayanan kesehatan yang dapat
meningkatkan derajat kesehatannya. Hal ini meliputi pemberdayaan sumber daya manusia
(dokter dan paramedis), pengembangan sarana-prasarana dan sistem informasi. Dokter dan
paramedis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawabnya,
peningkatan kinerja, meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan kerja dan mendorong
peningkatan kualitas. Pengembangan sarana-prasarana terutama peralatan medis di
kota/kabupaten sangat dibutuhkan sehingga masyarakat di kabupaten mendapat pelayanan yang
cepat dan tepat.
MANAJEMEN KESEHATAN
http://aframara.wordpress.com
Manajemen adalah upaya pengelolaan suatu sistem atau entitas dan sumber dayanya dalam
rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Inti dari upaya ini adalah pengambilan keputusan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen pada hakikatnya adalah rangkaian dari
proses pengambilan keputusan-keputusan.
Dalam bidang kesehatan dikenal adanya paling sedikit tiga jenis manajemen, yaitu:
§ Manajemen Pasien/Klien, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusan-keputusan dalam
menghadapi masalah kesehatan (penyakit dan lain-lain) yang diderita oleh seseorang,
sekelompok orang, atau masyarakat. Tujuannya adalah agar pasien/klien tersebut dapat terhindar
atau terbebas dari masalah kesehatan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal
ini manajer atau pengambil keputusannya adalah setiap petugas kesehatan yang melayani
pasien/klien (disebut petugas fungsional – dokter, perawat, bidan, sanitarian, dan lain-lain), baik

23. yang bertugas di Puskesmas dan jaringannya maupun yang bertugas di Rumah Sakit dan
sarana-sarana kesehatan lain.
§ Manajemen Unit/Organisasi Kesehatan, yaitu rangkaian proses pengambilan
keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah yang menghambat atau potensial menghambat
kinerja unit/organisasi kesehatan. Misalnya masalah tingginya absensi karyawan, masalah
kurangnya dana/anggaran, masalah tidak terawatnya peralatan, masalah tingginya kebocoran
pendapatan, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar unit/organisasi terhindar atau terbebas dari
masalah, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manajer atau pengambil
keputusannya adalah para pimpinan unit/organisasi kesehatan – Menteri Kesehatan dan pejabat
terasnya, Kepala Dinas Kesehatan dan staf intinya, Direksi Rumah Sakit, Kepala Puskesmas,
dan lain-lain.
Informasi kesehatan yang sangat esensial bagi manajemen kesehatan berasal dari data kesehatan.
Oleh karena itu, di setiap unit/organisasi kesehatan wajib hukumnya untuk memiliki bank data.
Ketiadaan bank data di suatu unit/organisasi kesehatan mengindikasikan bahwa manajemen
kesehatan di unit/organisasi kesehatan tersebut masih belum memadai. Bank data apa saja yang
harus dimiliki?
Di unit/organisasi pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit, Balai
Kesehatan, dan lain-lain, harus tersedia bank data yang berisi data-data individu pasien/klien dan
data-data individu sumber daya (minimal tenaga, keuangan, dan peralatan). Data individu
pasien/klien (nama, alamat, usia, diagnosa, tindakan/pelayanan, dan lain-lain) adalah butir-butir
yang tercantum dalam catatan medik/rekam medik setiap pasien. Data individu tenaga (nama,
umur, pendidikan /profesi, pangkat, masa kerja, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum
dalam biodata (arsip kepegawaian) setiap karyawan. Data keuangan (pendapatan, biaya tetap,
biaya variabel, piutang, modal kerja, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum dalam
catatan keuangan setiap periode (misalnya bulanan atau triwulanan). Catatan-catatan tersebut
dengan demikian haruslah diisi dengan benar dan dipelihara dengan baik. Jika tidak, maka bank
data akan berisi “sampah” yang walaupun diolah dengan cara secanggih apa pun akan keluar
“sampah” juga. Keluaran yang buruk seperti ini sudah barang tentu akan menimbulkan

24. keragu-raguan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan dapat menjerumuskan manajer ke
dalam pengambilan keputusan yang keliru, sehingga terganjal masalah baru (alih-alih
memecahkan masalah yang ada). Oleh karena itu, catatan-catatan yang baik, benar, dan tertib
merupakan modal bagi terciptanya bank data yang baik. Hanya catatan-catatan yang telah baik,
benar, dan tertiblah yang layak diusung ke dalam perangkat teknologi informasi. Jika tidak, maka
akan tetap berlaku “Garbage In, Garbage Out” (GIGO).
ORGANISASI
http://mpkpk2008.blogspot.com/pengertian-organisasi
Pengertian
Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian
organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang
prinsip, dan sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut :
1. Chester I. Barnard (1938) dalam bukunya “The Executive Functions” Organisasi adalah
system kerjasama antara dua orang atau lebih (I define organization as a system of cooperatives
of two more persons)
2. James D. Mooney
* “Organization is the form of every human association for the attainment of common
purpose” (Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama)
3. Menurut Dimock,
* organisasi adalah “Organization is the systematic bringing together of interdependent
part to form a unified whole through which authority, coordination and control may be exercised
to achive a given purpose”
* (organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling
ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan,
koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan).
Dari beberapa pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi harus
memiliki tiga unsur dasar, yaitu :

25. 1. Orang-orang (sekumpulan orang),
2. Kerjasama,
3. Tujuan yang ingin dicapai,
Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang
dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki.
Jenis-Jenis Organisasi
Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
1. Berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan.
1. bentuk tunggal, yaitu pucuk pimpinan berada ditangan satu orang, semua kekuasaan
dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang.
2. bentuk komisi, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa
orang, semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan.
Berdasarkan lalu lintas kekuasaan.
Bentuk organisasi ini meliputi
1. organisasi lini atau bentuk lurus, kekuasaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi
langsung lurus kepada para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi
2. bentuk lini dan staff, dalam organisasi ini pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan ahli
dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda organisasi
3. bentuk fungsional, bentuk organisasi dalam kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang
dipimpin oleh seorang ahli dibidangnya, dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal.
Berdasarkan sifat hubungan personal

26. 1. organisasi formal, adalah organisasi yang diatur secara resmi, seperti : organisasi
pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum
2. organisasi informal, adalah organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi,
antara lain kesamaan minat atau hobby, dll.
Berdasarkan tujuan.
Organisasi ini dapat dibedakan, yaitu :
1. organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau ‘profit oriented’
2. organisasi sosial atau ‘non profit oriented ‘
Berdasarkan kehidupan dalam masyarakat, yaitu
1. organisasi pendidikan,
2. organisasi kesehatan,
3. organisasi pertanian, dan lain lain.
Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani, yaitu :
1. Organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan,
2. Organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik
3. Organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja
4. Organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan, dan lain lain.
Berdasarkan pihak yang memakai manfaat, organisasi ini meliputi;
1. Mutual benefit organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh
anggotanya, seperti koperasi,
2. Service organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan,
misalnya bank,

27. 3. Business Organization, organisasi yang bergerak dalam dunia usaha, seperti
perusahaan-perusahaan,
4. Commonwealth organization, adalah organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati
oleh masyarakat umum, seperti organisasi pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit,
Puskesmas, dll
Ciri-Ciri Organisasi
Seperti telah diuraikan di atas bahwa organisasi memiliki tiga unsur dasar, dan secara lebih rinci
organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal,
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent
part) yang merupakan kesatuan kegiatan,
3. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa; pemikiran, tenaga, dan
lain-lain,
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan,
5. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
Prinsip-Prinsip Organisasi
Prinsip-prinsip organisasi banyak dikemukan oleh para ahli, salah satunya A.M. Williams yang
mengemukakan pendapatnya cukup lengkap dalam bukunya “Organization of Canadian
Government Administration” (1965), bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi :
1) Prinsip bahwa Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas,
2) Prinsip Skala Hirarkhi,
3) Prinsip Kesatuan Perintah,
4) Prinsip Pendelegasian Wewenang,

28. 5) Prinsip Pertanggungjawaban,
6) Prinsip Pembagian Pekerjaan,
7) Prinsip Rentang Pengendalian,
8) Prinsip Fungsional,
9) Prinsip Pemisahan,
10) Prinsip Keseimbangan,
11) Prinsip Fleksibilitas,
12) Prinsip Kepemimpinan.
1) Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas.
Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian tidak
mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi pelayanan kesehatan seperti
rumah sakit dan puskesmas sebagai suatu organisasi, mempunyai tujuan yang ingin dicapai
antara lain, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain lain.
2) Prinsip Skala Hirarkhi.
Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu
pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan
pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan.
3) Prinsip Kesatuan Perintah.
Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada
seorang atasan saja.

29. 4) Prinsip Pendelegasian Wewenang.
Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya,
sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi
wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian,
wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan
hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu
kepada atasannya lagi.
5) Prinsip Pertanggungjawaban.
Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada
atasan.
6) Prinsip Pembagian Pekerjaan.
Suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya, melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan.
Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal maka dilakukan pembagian tugas/pekerjaan yang
didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Adanya kejelasan
dalam pembagian tugas, akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang,
pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi.
7) Prinsip Rentang Pengendalian.
Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan
perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi,
semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks
rentang pengendaliannya.
8) Prinsip Fungsional.
Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan
wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab dari pekerjaannya.

30. 9) Prinsip Pemisahan.
Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya
kepada orang lain.
10) Prinsip Keseimbangan.
Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam
hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.
Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan yang akan dilakukan.
Organisasi yang aktivitasnya sederhana (tidak kompleks) contoh ‘koperasi di suatu desa
terpencil’, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota
besar seperti di Jakarta, Bandung, atau Surabaya.
11) Prinsip Fleksibilitas
Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan
dinamika organisasi sendiri (internal factor) dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi
(external factor), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya.
12) Prinsip Kepemimpinan.
Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan, atau dengan kata
lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang
digerakan oleh pemimpin organisasi tersebut.