PERENCANAAN PENDIDIKAN REMBANG

ANGGA DEBBY FRAYUDHA
Email: mpyenk@gmail.com
ANALISIS PERENCANAAN PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN
KONSEP DAN PELAKSANAAN DI KABUPATEN REMBANG
Oleh : Angga Debby Frayudha, M. Pd
1. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kabupaten Rembang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
Ibukotanya adalah Rembang. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut
Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan,
serta Kabupaten Pati di barat. Kabupaten Rembang yang berada di perlintasan jalur
transportasi darat antarkota dan antarprovinsi, seharusnya memiliki kesempatan
memanfaatkan sejumlah potensi yang ada, termasuk sektor pendidikan. Kabupaten
Rembang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas 287 desa dan 7 kelurahan
serta memiliki luas wilayah meliputi 101.408 ha. Pusat pemerintahan berada di
Kecamatan Rembang.
Era reformasi telah membawa pembahan mendasar dalam pendidikan, salah
satunya adalah terjadinya perubahan arah paradigma pendidikan, termasuk dalam hal
sistem perencanaan pendidikan di Rembang. Dengan terjadinya perubahan paradigma
baru pendidikan, maka sistem perencanaan pendidikan dalam iklim pemerintahan yang
sentralistik, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perencanaan pendidikan pada
era otonomi daerah, sehingga diperlukan paradigma baru perencanaan pendidikan.
Paradigma baru perencanaan pendidikan akan berimplikasi pada proses perencanaan
pendidikan Kabupaten Kota. Dalam era otonomi daerah, sistem perencanaan
pendidikan Kabupaten/Kota adalah bagian integral dari sistem perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten/Kota, yaitu mendasarkan pada perencanaan
parisipatif, di mana perencanaan dibuat dengan memperhatikan dinamika, prakarsa
dan kebutuhan masyarakat
setempat. Oleh karenanya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan, termasuk
dalam perencanaan pendidikan di daerah Kabupaten Rembang, diperlukan koordinasi

antar instansi Pemerintah dan partisipasi sejumlah pelaku pembangunan, melalui suatu
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan,
tingkat kecamatan, dan tingkat Kota, serta fomm Satuan Kerja Perangkat Daerah.
B. RUMUSAN MASALAH
Fokus anlaisis penelitian memberikan gambaran bahwa permasalahan pokok yang
perlu diteliti ialah: Bagaimana sistem perencanaan pembangunan pendidikan yang
perlu dikembangkan untuk meningkatkan APK dan APM di kabupaten Rembang?
Pokok masalah tersebut, dirumuskan ke dalam empat pertanyaan penelitian: (1)
Bagaimana gambaran nyata tentang APK dan APM di Kabupaten Rembang? (2)
Bagaimana perbandingan APK dan APM kabupaten rembang dengan kabupaten lain?
(3) Bagaimana perencanaan untuk meningkatkan APK dan APM di kabupaten
rembang?
C. TUJUAN
Pendidikan bukan saja berada di persekolahan, melainkan terdapat pula berbagai
kesempatan manusia dapat berinteraksi di lingkungan kehidupannya; Sudah tentu
membutuhkan pola-pola administrasi dan manajemen yang bervariasi. Upaya
merencanakan pendidikan lebih komprehensif dari sekedar merencanakan sekolah.
Oleh karena itu, tujuan analisis ini ialah: (1) Deskripsi tentang APK dan APM di
Kabupaten Rembang; (2) Menganalisis perbandingan APK dan APM Kabupaten
Rembang dengan kabupaten lain; (3) mengetahui Perencanaan pendidikan untuk
meningkatkan APK dan APM di kabupaten rembang;
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang penulis gunakan secara umum menggunakan metode deskriptif-
analitik melalui proses rekam-jejak terhadap kegiatan mengumpulkan dan menyusun data,
mengolah data yang kemudian dianalisis serta ditafsirkan berdasarkan tema-tema pokok
yang diteliti.

3. HASIL ANALISIS
APK dan APM Siswa Usia 7-12 tahun
Tahun 2012/2013
Pada Kabupaten Rembang jumlah penduduk usia 7-12 th sebanyak 51.169 siswa dengan ketentuan yang masuk SD negeri
sebanyak 46.066 siswa , SDLB sebanyak 31 siswa, MI sebanyak 4.751 siswa, Paket A 15 siswa, sehingga ditemukan APK usia
7-12 tahun yaitu 120.07 dan APM sebesar 99.40
Tahun 2012/2013
Pada Kabupaten Rembang jumlah penduduk usia 13-15 th sebanyak 28.458 orang dengan ketentuan yang masuk SMP negeri
sebanyak 15.621 siswa , SMPLB sebanyak 7 siswa, MTS sebanyak 5.832 siswa, Paket B 509 siswa, sehingga ditemukan APK
usia 13-15 tahun yaitu 102.42 dan APM sebesar 77.64

Tahun 2012/2013
Pada Kabupaten Rembang jumlah penduduk usia 16-18 th sebanyak 27.609 orang dengan ketentuan yang masuk SMA negeri
sebanyak 3.828 siswa , SMLB sebanyak 5 siswa, MA sebanyak 4650 siswa, SMK sebanyak 5962 siswa, Paket C 271 siswa,
sehingga ditemukan APK usia 16-18 tahun yaitu 78.35 dan APM sebesar 53.30

Banyak Sekolah Diknas dan Non Diknas di Rembang
Jumlah Sekolah Diknas
Pada table diatas diketahui jumlah sekolah diknas pada tahun 2010/2011 sebanyak 809
Sekolah dengan ketentuan TK sebanyak 348 sekolah, SD 373 Sekolah, SMP sebanyak 53
sekolah, SMA sebanyak 34 Sekolah dan Perguruan Tinggi sebanyak 1 PT

Jumlah Sekolah Non Diknas
Pada table diatas diketahui jumlah sekolah non diknas/swasta pada tahun 2010/2011
sebanyak 157 Sekolah dengan ketentuan TK sebanyak 57 sekolah, SD 41 Sekolah, SMP
sebanyak 41 sekolah, SMA sebanyak 17 Sekolah dan Perguruan Tinggi sebanyak 1 PT

Banyak Sekolah, siswa, murid, guru, lulusan SD
Pada table diatas diketahui jumlah sekolah, siswa, guru dan lulusan SD pada tahun
2010/2011 jumlah sekolah negeri sebanyak 366 Sekolah, swasta sebanyak 7, dengan
jumlah murid negeri sebanyak 54.546 siswa, swasta sebanyak 976 siswa, jumlah guru PNS
sebanyak 2.622 guru, swasta sebanyak 1.154 guru, dan jumlah siswa lulusan negeri
sebanyak 8.366 siswa dan lulusan swasta sebanyak 91 siswa

Banyak Sekolah, siswa, murid, guru, lulusan SMP
Pada table diatas diketahui jumlah sekolah, siswa, guru dan lulusan SMP pada tahun
2010/2011 jumlah sekolah sebanyak 40 Sekolah, swasta sebanyak 13, dengan jumlah
murid negeri sebanyak 16.248 siswa, swasta sebanyak 1.111 siswa, jumlah guru PNS
sebanyak 859 guru, swasta sebanyak 296 guru, dan jumlah siswa lulusan negeri sebanyak
5.839 siswa dan lulusan swasta sebanyak 279 siswa

Banyak Sekolah, siswa, murid, guru, lulusan SMA
Pada table diatas diketahui jumlah sekolah, siswa, guru dan lulusan SMA pada tahun
2010/2011 jumlah sekolah sebanyak 13 Sekolah, swasta sebanyak 21, dengan jumlah
murid negeri sebanyak 168.553 siswa, swasta sebanyak 4.256 siswa, jumlah guru PNS
sebanyak 487 guru, swasta sebanyak 436 guru, dan jumlah siswa lulusan negeri sebanyak
2.630 siswa dan lulusan swasta sebanyak 1.136 siswa

Banyaknya Siswa Putus sekolah SD, SMP dan SMA
Pada Tabel banyak siswa putus sekolah didapat data anak yang putus sekolah siswa SD
sebanyak 66 siswa, siswa SLTP sebanyak 34, dan siswa SMA didapat 179 siswa SMA
putus sekolah dengan jumlah total sebanyak 558 siswa pada tahun 2010/2011

4. PEMBAHAAN
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran statistik yang digunakan dalam pendidikan
sektor melalui Indeks Pendidikan (Gross Enrolment Ratio, dalam
http://rembangkab.bps.go.id/index.php?hal=brs. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2014 pukul
20.30 WIB). Apabila ditinjau perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah
antara Kabupaten Rembang dengan Kabupaten lain di sekitar Kabupaten Rembang
dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) kabupaten Rembang dengan Kabupaten
Sekitar Tahun 2012/2013
No Kabupaten APK (%)
SD SMP SMA
1 Rembang 120.07 102.42 78.35
2 Blora 114.37 99.78 76.26
3 Pati 112.99 104.07 77.29
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten
Rembang tahun 2012/2013 SD sebesar 120.07 lebih besar dari pada APK SD kabupaten
Blora sebesar 114.37, SMP sebesar 102.42, SMA sebesar 53.30. Bila dibandingkan
dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pati SD sebesar 112.99, SMP
sebesar 104.07, SMA sebesar 77.29. Maka Angka Partisipasi Murni Kabupaten
Rembang masih tinggi dibandingkan kabupaten Blora dan Pati.
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama (Gross
Enrolment Ratio, dalam http://rembangkab.bps.go.id/index.php?hal=brs. Diunduh pada
tanggal 9 Mei 2014 pukul 20.30 WIB). Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan
partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Perbandingan
Angka Partisipasi Murni tahun 2008 Kab. Rembang dengan Kabupaten sekitar Rembang
dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Perbandingan Angka partisipasi Murni (APM) kabupaten Rembang dengan Kabupaten
Sekitar Tahun 2012/2013
No Kabupaten APM (%)
SD SMP SMA
1 Rembang 99.40 77.64 53.30
2 Blora 96.86 78.74 57.46
3 Pati 97.86 81.00 55.85
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten
Rembang tahun 2012/2013 SD sebesar 99.40, SMP sebesar 77.64, SMA sebesar
53.30. Bila dibandingkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Blora SD
sebesar 96.86, SMP sebesar 78.74, SMA sebesar 57.46. Maka Angka Partisipasi
Murni Kabupaten Rembang masih dibawah Kabupaten Blora.
4.1 Perencanaan Pendidikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan APK dan
APM di Rembang
A. Membuat Agenda Kebijakan Pendidikan Gratis
Agenda kebijakan adalah sebuah fase dan proses yang ada dalam tahap pra-
formulasi. Pada proses inilah masalah publik dan prioritas dalam agenda publik
dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik,
dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan
alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.
Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik
tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun
tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Oleh karena itu perlu
dilakukan identifikasi isu-isu dalam menyusun agenda kebijakan.
B. Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis
Analisis kebijakan merupakan langkah selanjutnya setelah proses agenda
kebijakan dirumuskan. Analisis kebijakan adalah sebuah seni di dalam memaham sebuah
rencana kebijakan yang akan diterapkan oleh sebuah otoritas public (Abdulkahar
Badjuri & Teguh Yuwono, 61:2002). Analisis kebijakan memerlukan sebuah uraian

tentang data, informasi dan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh untuk
menentukan sebuah kebijakan dapat dilakukan.
C. Tujuan Kebijakan Sekolah Gratis dan Bermutu
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 15 tahun 2006 kebijakan sekolah gratis dan
bermutu jenjang Pendidikan Dasar memiliki tujuan sebagai berikut :
a. Membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat
atau orang tua.
b. Mengurangi kesenjangan mutu dan pelayanan pendidikan antar sekolah.
c. Meningkatkan pencapaian Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni,
Angka Transisi pada anak usia sekolah 7 sampai 15 tahun.
d. Mengurangi angka putus sekolah. Berdasarkan Perbup. No 27 tahun 2009
Kebijakan sekolah gratis dan bermutu di Kabupaten Rembang jenjang Pendidikan
Menengah memiliki tujuan sebagai berikut :
a. Membebaskan biaya operasional dan biaya investasi bagi peserta didik dari keluarga
tidak mampu.
b. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan menengah yang diukur
berdasarkan indikator Angka Partisipasi Sekolah, dengan tetap memperhatikan mutu
pendidikan.
D. Sasaran Kebijakan Sekolah Gratis dan Bermutu
Sasaran kebijakan pendidikan gratis jenjang Pendidikan Dasar adalah seluruh
peserta didik yang duduk pada jenjang SD dan SMP, baik yang berasal dari keluarga
mampu maupun tidak mampu. Khususnya Pendidikan Menengah sasaran kebijakan
pendidikan gratis adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu. Berdasarkan Perbup
No. 27 tahun 2009 kriteria peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagai berikut :
a. Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu merupakan penduduk
Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat
berwenang.
b. Sekolah bersama Komite Sekolah membuat daftar nama peserta didik yang berhak
mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten berdasarkan data

keluarga tidak mampu yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten
Rembang.
E. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis
Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi
publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan sebelumnya (Van Meter dan Van Horn, 1975, quoted in Budi Winarno,
2008:102).
Regulasi kebijakan pendidikan gratis sebagai berikut :
a. Perbup No. 15 tahun 2006
b. Perbup No. 26 tahun 2007
c. Perbup No. 27 tahun 2009
Secara ideal penyusunan regulasi kebijakan pendidikan gratis hendaknya melibatkan
stakeholders pendidikan di Kabupaten Rembang.
5. KESIMPULAN
Pada bagian akhir tulisan ini penulis perlu menegaskan kembali bahwa dengan
belajar dari sistem perencanaan pendidikan di Kabupaten Rembang dapat mengambil
manfaat bahwa perencanaan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota merupakan bagian
integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mempunyai peran sangat
signifikan dalam meningkatkan derajat dan kualitas sumber daya manusia. APK dan APM
di wilayah rembang pada (APK) Kabupaten Rembang tahun 2012/2013 SD sebesar
120.07 lebih besar dari pada APK SD kabupaten Blora sebesar 114.37, SMP sebesar
102.42, SMA sebesar 53.30. Bila dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Pati SD sebesar 112.99, SMP sebesar 104.07, SMA sebesar 77.29. Maka
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Rembang masih tinggi dibandingkan kabupaten
Blora dan Pati. Pada (APM) Kabupaten Rembang tahun 2012/2013 SD sebesar 99.40,
SMP sebesar 77.64, SMA sebesar 53.30. Bila dibandingkan dengan Angka Partisipasi
Murni (APM) Kabupaten Blora SD sebesar 96.86, SMP sebesar 78.74, SMA sebesar

57.46. Maka Angka Partisipasi Murni Kabupaten Rembang masih dibawah Kabupaten
Blora.
Dengan Demikian implementasi rencana untuk meningkatkan APK/APM perlu
disusun, dan Pemerintah daerah Rembang memiliki program yaitu pendidikan gratis.
Bapeda dan Dinas Pendidikan kabupaten Rembang mempunyai kewajiban untuk
pengamanan dan pengendalian implementasi Master Plan Pendidikan, melalui penyusunan
dan penyiapan perangkat sistem pendukung, melalui penyiapan Master Plan Pendidikan
Rembang sebagai rujukan utama dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengevaluasi program-program strategis pendidikan sesuai dengan posisi, peran dan
kewenangannya.
DAFTAR PUSTAKA
APK/APM PAUD-SD-SMP-SM dan PT, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat
Data dan Statistik Pendidikan Tahun 2013
Rembang dalam Angka tahun 2012 Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, Jl. Pemuda
Km.1 Rembang, e-mail : bps3317@bps.co.id
Sa‟ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun. (2005). Perencanaan
Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Lilik Ekowati, Mas Roro, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau
Program (suatu kajian teoritis dan praktis), Pustaka Cakra, Surakarta, 2009.
Sumber dari dokumen
UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dokumen Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Rembang
Pemerintah Daerah.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 015 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Gratis yang
Bermutu Pada Jenjang Pendidikan Dasar.
Perbup No. 26 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di
Kab. Rembang.

Perbup No. 27 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis jenjang
Dikmen (Pendidikan Menengah).
Lakip Dinas Pendidikan Kab. Rembang tahun 2009.
Lakip Dinas Pendidikan Kab. Rembang tahun 2010.

PERENCANAAN PENDIDIKAN REMBANG

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PERENCANAAN PENDIDIKAN REMBANG

Similar to PERENCANAAN PENDIDIKAN REMBANG (20)

More from Angga Debby Frayudha

More from Angga Debby Frayudha (20)

PERENCANAAN PENDIDIKAN REMBANG