Lembaga peradilan di Indonesia bertugas menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau tuntutan, serta memberikan ganti rugi bagi yang perkaranya dihentikan. Lembaga ini juga memberikan nasihat hukum kepada pemerintah daerah dan mengawasi pelaksanaan tugas hakim, panitera, dan jurusita.

1. Lembaga Peradilan di
Indonesia
 Mencari peranan Lembaga Peradilan di
Indonesia
 Mencari wewenang dan kewajiban lembaga
peradilan di Indonesia

2. Adaptif
Peranan Lembaga Peradilan di Indonesia
 Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri)
Menurut UU no. 2 tahun 1986 tentang peradilan
umum, pengadilan negeri dibentuk oleh menteri
kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang
mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi 1
kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan UU No. 8
tahun 2004, maka pembentukan pengadilan umum
beserta fungsi dan kewenangannya ada pada
Mahkamah Agung.

3. Adaptif
 Fungsi Pengadilan Tingkat Pertama adalah :
 Memeriksa tentang sah/tidaknya suatu penangkapan
atau penahanan oleh tersangka, keluarga/kuasanya
kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan
alasan-alasannya
 Tugas Wewenang Pengadilan Negeri :
 Menyatakan sah (tidak penangkapan/penahanan, dll)
 Tentang ganti rugi/rehabilitasi bagi seseorang yang
perkaranya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau
penuntutan

4. Adaptif
Tugas dan kewenangan Peradilan di Indonesia
1) Menyatakan syah atau tidaknya penangkapan,
penahanan, penghentian, penyelidikan atau tuntutan
2) Tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi
seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat
penyelidikan/penuntutan
3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang hukum kepada instansi pemerintah
didaerahnya, apabila diminta
4) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas
dan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris dan
jurusita didaerah hukumnya
5) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan
dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya

5. Adaptif
6) Memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan
yang dipandang perlu dengan tidak mengurangi
kebebasan hakim dalam memeriksa dan menuntut
perkara
7) Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris
didaerah hukumnya dan melaporkan hasil
pengawasan atas pekerjaan notaris didaerah
hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya
kepada ketua Pengadilan Tinggi, ketua Mahkamah
Agung dan menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi jabatan notaris