Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, mencakup dasar hukum, kelembagaan, dan susunan peradilan pada tingkat pertama, banding, kasasi, serta peradilan khusus.
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
pembagian dan pemisahan kekuasaan negara, desentralisasi dan dekonsentrasi, cabang kekuasaan legislatif, yudisial, eksekutif, perkembangan organisasi negara
pembagian dan pemisahan kekuasaan negara, desentralisasi dan dekonsentrasi, cabang kekuasaan legislatif, yudisial, eksekutif, perkembangan organisasi negara
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Secara embrionik Konsep negara hukum digagas oleh PLATO dalam bukunya NOMOI yang mengemukakan bahwa Penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik
Konsep ini kemudian didukung oleh muridnya ARISTOTELES dalam bukunya Politica yang menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum
2. Sistem dalam Peradilan
• Kelembagaan peradilan
• Sarana dan prasarana peradilan
• Sumber daya manusia lembaga
peradilan
• Tata cara / mekanisme melaksanakan
peradilan
3. Dasar Hukum
• UUD NRI
• UU Kekuasaan Kehakiman (UU 4/04)
• UU MA (UU 14/85 jo UU 5/04)
• UU MK (UU 24/03)
• UU PU (UU 2/86 jo UU 8/04)
• UU PA (UU 7/89 jo UU 3/06)
• UU PTUN (UU 5/86 jo UU 9/04)
• UU PM (UU 31/97)
4. UUD pra dan pasca-Amandemen
• PRA-AMANDEMEN (Pasal 24)
• Hanya dijalankan oleh 1 lembaga yaitu
MA dan tidak diatur mengenai
independensi.
• PASCA-AMANDEMEN (Pasal 24, 24A,
24B, 24C)
• Dijalankan oleh MA dan MK, serta
diawasi KY. Juga diatur independensi.