Dokumen ini membahas pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana di Indonesia sesuai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan dan melaksanakan berbagai tugas lainnya berupa penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. Diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004, kejaksaan menjalankan kewenangannya secara merdeka tanpa pengaruh pihak lain.

1. PENGATURAN KEWENANGAN
KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN
PERKARA PIDANA
Tugas Mata Kuliah Hukum Acara Pidana
Disusun oleh:
DEDE HIDAYAT
1041173300087
Semester IV(empat)/Sore-B

2. i
K A T A P E N G A N T A R
Puji syukur kehidarat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya saya dapat
menyelesaikan makalah ini dengan lancar dan tepat waktu. Adapun judul makalah ini adalah
“Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana”. Penyusunan
makalah ini dikhususkan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana.
Dalam hal kewenangan kejaksaan didalam penuntutan telah diatur dalam KUHAP
(Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana). Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan
penuh dalam melakukan tuntutan terhadap perkara pidana. Dalam pembuatan tuntutan
berdasarkan pada surat dakwaan, fakta-fakta yang terbukti didalam persidangan.
Dalam Penyusunan makalah ini saya mengambil dari beberapa sumber seperti, dari
buku-buku, dan sebagai tambahan mengambil juga dari internet dan pendapat para sarjana.
Saya sadari dalam bentuk dan penyajiannya sedikit kurang menarik, dan mudah-
mudahan ini bisa jadi bahan cerminan saya untuk pengerjaan makalah yang akan saya susun
selanjutnya. Atas segala kekurangannya kami minta maaf. Semoga makalah ini bisa
bermanfaat.
Karawang, 21 Mei 2012
Penyusun
DEDE HIDAYAT
NPM:1041173300087

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah .............................................................................. 3
C. Tujuan................................................................................................... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan ...................................................... 4
a. Pengertian Kejaksaan....................................................................... 4
b. Tugas dan wewenang....................................................................... 4
2. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan..................................................... 5
a. Pengertian Penuntutan ..................................................................... 5
b. Tugas dan wewenang Penuntut Umum............................................. 5
BAB III PEMBAHASAN
A. Pengaturan Sistem Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana............... 7
1. Lembaga Penuntutan........................................................................ 7
2. Asas-Asas Penuntutan...................................................................... 9
3. Wewenang Penuntut Umum............................................................. 9
4. Proses Penuntutan............................................................................ 12
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................................... 21
B. Saran ..................................................................................................... 21
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................... 22

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di Indonesia kedudukan Kejaksaan tidak diatur dalam Undang- Undang Dasar
1945, melainkan hanya diatur di dalam undang-undang. Pengaturan tersebut dapat
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan Kekuasaan
Mahakmah Agung dan Kejaksaan Agung, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi
difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara
Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan
No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak
Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo
Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan
memiliki kekuasaan untuk : Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran, Menuntut
Perkara, Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal., Mengurus pekerjaan
lain yang wajib dilakukan menurut hukum.
Setelah Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara
Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang
Dasar 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya
mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan
dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka
segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara
yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19
Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan
kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam
lingkungan Departemen Kehakiman.
Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta

5. 2
kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses
perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena
hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke
Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya
instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang
Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Jaksa memahami bahwa sebagai “kuasa hukum (legal representative)” dari
kepolisian dan untuk menjelasakan pendapat-pendapat pihak kepolisian dihadapan
pengadilan atau Jaksa dapat pula mengambil peran sebagai “konsultan hukum (Domestik
legar adviser)” yang memberikan nasehat hukum kepada polisi bagaimana melasanakan
prosedur-prosedur hukum. Di lain sisi, Jaksa menganggap dirinya sebagai pihak yang
utama dalam “mewakili pengadilan” dalam melaksanakan kewajibannya untuk
menerapkan peraturan-peraturan hukum.
Mengacu pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, maka
pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan harus dilaksanakan secara
merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan
fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam
melaksanakan tugas profesionalnya. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu : Melakukan penuntutan, Melaksanakan
penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusan bersyarat, Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana
tertentu berdasarkan undang-undang. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu
dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

6. 3
B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana
menurut KUHAP?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara
pidana menurut KUHAP.
2. Untuk memenuhi kriteria penilaian tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana.

7. 4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan
a. Pengertian Kejaksaan
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara
di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan
Agung yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya
meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi
(berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi)
dan Kejaksaan Negeri (berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya
di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang
tidak dapat dipisahkan.
b. Tugas dan wewenang
Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu:
1. Di bidang pidana :
a) melakukan penuntutan
b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang- undang
e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara :
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di
luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum Kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan:
a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

8. 5
b) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c) pengawasan peredaran barang cetakan;
d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan negara;
e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
2. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan
a. Pengertian Penuntutan
Pada Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.” Dalam hal-hal untuk
memperoleh putusan hakim agar terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana)
inisiatifnya adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan.
Sifat perdata dari penuntutan tersebut menyebabkan pula bahwa kerap kali
sesuatu tuntutan pidana tidak dilakukan oleh orang yang dirugikan, karena ia takut
terhadap pembalan dendam atau ia tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran
dari tuntutan nya, sebab kekurangan alat-alat pembuktian yang diperlukan. Atas alas
an inilah maka pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan peradilan
yang baik telahdan menyerahkan kepada suatu badan Negara. Yang khusus diadakan
untuk itu adalah openbaar ministrie atau openbaar aanklager, yang kita kenal
sebagai penuntut umum.
b. Tugas dan wewenang Penuntut Umum
Di dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1
Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 tahun 1961) menyatakan, kejaksaan
RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hokum yang terutama
bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum mempunyai wewenang:
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau
pembantu penyidik

9. 6
2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan
memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi
petunjukdalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau
mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4) Membuat surat dakwan
5) Melimpahkan perkara kepengadilan
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan
waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada
terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah
ditentukan
7) Melakukan penuntutan
8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai
penuntut umum menurut undang-undang
10) Melaksanakan penetapan hakim.
Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan
tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan
memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut
umum dan pengadilan.
Dalam hal penuntut umum melakukan prapenuntutan adalah setelah Penuntut
Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan
menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahuakan kepada penyidik
apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan
ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengebalikan berkas perkara kepada
penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan
dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus
menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (pasal 138
KUHAP). Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang
lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah
memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

10. 7
BAB III
PEMBAHASAN
A. Pengaturan Sistem Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan
RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan
kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas
dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang
dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah
menurut Undang-undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan
keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter
spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh
kekuasaan pihak manapun.
1. Lembaga Penuntutan
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang
berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa
Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara
khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang
utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi
difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan
tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942,
No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang
pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin
(pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara
resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:
a) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
b) Menuntut Perkara
c) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal

11. 8
d) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.
Setelah Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam
Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan
UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun
1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia
membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada
masih langsung berlaku.
Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada
sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945.
Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan
dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen
Kehakiman.
Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan
dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem
pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik
Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring
dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan,
organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia juga mengalami
berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat,
serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.
Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih
berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,
penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini,
Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara
merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan
lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa
Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan

12. 9
Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi
sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena
Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses
pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan
keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses
perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat
menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak
berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
(executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga
memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat
mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai
Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi
wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan
wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Asas-Asas Penuntutan
a. Asas Legalitas (legaliteitsbeginsel) yaitu asas yang mewajibkan kepada
penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang
melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas
equality before the law.
b. Asas Oporunitas (opportunitebeginsel) yaitu asas yang memberikan
wewenang pada penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tidak,
terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan
mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk
kepentingan umum. Di Indonesia penyampingan perkara oleh Jaksa Agung
demi kepentingan umum.
c. Asas Accusatoir yaitu kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subyek
dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini berlainan dengan asas Inquisitoir,
dimana tersangka dijadikan obyek dalam pemeriksaan pendahuluan.
3. Wewenang Penuntut Umum
Menurut KUHAP ketentuan mengenai batasan penuntutan diatur di dalam
Pasal 1 butir 7 yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal

13. 10
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang mempunyai
kewenangan untuk bertindak sebagai sebagai penuntut umum. Di dalam Pasal 1
butir 6 KUHAP pengertian jaksa dan penuntut umum berbunyi sebagai berikut:
a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undangundang untuk
bertindak sebagai penuntut umum dan melakukan putusan pengadilan
yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim.
Tugas dan Wewenang Penuntut Umum tercantum antara Pasal 1 butir 6b
KUHAP dikaitkan dengan Pasal 1 butir 6a KUHAP maka dapat disimpulkan
tugas jaksa adalah sebagai berikut:
a) Sebagai Penuntut Umum
1) Melakukan Penuntutan
2) Melaksanakan penetapan pengadilan
b) Melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan
hukum tetap ( eksekutor ).
Di dalam Pasal 13 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum adalah jaksa
yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan tuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim. Selain ini dalam Pasal 2 Undang-Undang
Kejaksaan Republik Indonesia ( UU No. 16 Tahun 2004 ) menyebutkan bahwa
Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undangundang ini disebut
Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara
di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:
a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau
penyidik pembantu.
b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari
penyidik.

14. 11
c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah perkaranya
dilimpahkan kepada penyidik.
d) Membuat surat dakwaan.
e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari
dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah
ditentukan.
g) Melakukan penuntutan.
h) Menutup perkara demi kepentingan umum.
i) Mengadakan “ tindakan lain “ dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
penuntut umum menurut ketentuan undangundang ini.
j) Melaksanakan penetapan hakim.
Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “
tindakan lain “ antara lain ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan
memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik,
penuntut umumdan pengadilan. Dari rumusan Pasal 14 KUHAP diatas, menurut
Bambang Waluyo ( 2000 : 68 ) secara singkat proses penuntutan dan tuntutan
pidana dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan kepada
pengadilan yang berwenang.
b) Pemeriksaan di sidang pengadilan.
c) Tuntutan pidana.
d) Putusan hakim.
Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka
harus segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib
memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau
belum. Apabila hasil dari penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum
mengembalikan perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus
dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan
berkas perkara itu kepada penuntut umum ( Pasal 138 KUHAP ). Setelah
penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik,

15. 12
maka segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan
untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.
Dalam Pasal 140 KUHAP dinyatakan, apabila penuntut umum berpendapat
bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu
secepatnya segera membuat surat dakwaan.
Untuk kepentingan penuntutan, KUHAP memberikan wewenang kepada
penuntut umum untuk melakukan, antara lain, prapenuntutan, penahanan
termasuk memberikan perpanjangan penahanan kepada penyidik; mengubah
status penahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, memberikan
penangguhan penahanan dan membuat surat dakwaan. Wewenang untuk
melakukan penahanan yang dimiliki oleh penuntut umum pada umumnya sama
dengan kewenangan melakukan penahanan yang dimiliki oleh penyidik. Yang
membedakan kewenangan ini adalah apabila jangka penahanan, yaitu 20 hari
telah berakhir sedangkan pemeriksaan oleh penuntut umum belum selesai,
penuntut umum dapat meminta ketua pengadilan negeri memperpanjang untuk
jangka waktu paling lama 30 hari.
Wewenang lain dalam rangka melaksanakan penuntutan adalah membuat
surat dakwaan. Pada era HIR surat dakwaan disebut sebagai surat tuduhan atau
acte van beschuldiging. Sedangkan dalam KUHAP, sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 140 ayat (1), diberi nama "surat dakwaan". Pada masa lalu surat
dakwaan lazim disebut acte van verwijzing.
4. Proses Penuntutan
Sebelum penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan,
secara garis besar penuntut umum dalam penuntutan haruslah:
a) mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik,
apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana.
b) setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana
dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuta surat
dakwaan.
Langkah-langkah Melakukan penuntutan:
a) Kelengkapan berkas
1) Kelengkapan formal:
 identitas tersangka

16. 13
 surat izin ketua pengadilan setempat dalam hal dilakukan
penggeledahan
 surat izin khusus ketua PN setempat apabila dilakukan pemeriksaan
surat
 adanya pengaduan dari orang yang berhak melakukan pengaduan
dalam tindak pidana aduan
 pembuatan berita acara pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka,
penangkapan, penggeledahan, dsb.
2) Kelengkapan material
Yaitu apabila suatu berkas perkara sudah memenuhi persyaratan
untuk dilimpahkan ke pengadilan, yakni harus memenuhi alat bukti yang
diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP sehingga dari hal-hal tersebut di
atas bisa disusun surat dakwaan seperti yang diisyaratkan dalam pasal 143
ayat (2) huruf b KUHAP.
b) Pembuatan Surat Dakwaan
Menurut pasal 140 KUHAP, apabila Penuntut Umum berpendapat
bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia
dalam waktu secepatnya membuat surat atau akte yang membuat perumusan
dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari
hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk
melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.
Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab
yang menjadi dasar memmbuat tuntutan (requisitoir), dan menentukan batas-
batas bagi pemeriksaan hakim.memang pemeriksan itu tidak batal, jika batas
tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai faktafakta
yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.
Tujuan utama surat dakwaan adalah untuk menetapkan secara kongkret
atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana pada
waktu dan tempat tertentu. Pentingannya surat dakwaan bagi terdakwa adalah
bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-litinya yang didakwakan
kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat
mempersiapkan pembalasannya terhadap dakwaan tersebut.

17. 14
Pasal 143 ayat 2 KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi
dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat formil dan materiil, syarat
formil antara lain:
a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh
penuntut umum sebagai pembuat surat dakwaan
b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang
meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
Sedangkan syarat materiil yaitu surat dakwaan harus memuat uraian
secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.apabila
syarat materiil tersebut tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut batal
demi hukum.
Dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan kejaksaan
agung Republik Indonesia, pengertian cermat, jelas dan lengkap antara lain:
1) Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam
mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-
undang yang berlaku bagi terdakwa.tidak terdapat kekurangan atau
kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau
dakwaan tidak dapat dibuktikan. misalnya : apakah ada pengaduan
dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan
pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut,
apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum daluarsa, apakah
tindak pidana itu tidak nebis in idem.
2) Jelas artinya jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-
unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian
perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat
dakwaan.
3) Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur
yang ditentukan undang-undang secara lengkap.
Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum tidak terikat pada
pasal-pasal pidana yang dipersangkakan oleh penyidik, ia dapat mengubah
atau menambahkan pasal-pasal pidana lain selain yang telah dipersangkakan

18. 15
oleh penyidik. Dengan catatan bahwa pasal-pasal yang diterapkan oleh
penuntut umum tersebut pembuktiannya dapat didukung oleh hasil
penyidikan tersebut.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 KUHAP, penuntut umum dapat
melakukan perubahan surat dakwaan, dengan tujuan untuk menyempurnakan
surat dakwaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan. KUHAP tidak
membatasi ruang lingkup perubahan surat dakwaan, hanya membatasi soal
waktu saja. Dalam kaitan antara pasal 144 dan pasal 143 ayat 2 KUHAP,
maka materi perubahan surat dakwaan dapat meliputi:
a) Perbaikan atau perubahan pada syarat formil dan materiil
b) Perubahan pada bentuk atau sistematik dakwaan
c) Perubahan pada redaksi surat dakwaan
d) Penyempurnaan surat dakwaan dengan hal-hal yang memberatkan
hukuman.
Surat dakwaan akan dibacakan penuntut umum pada awal persidangan,
pembacaan surat dakwaan berfungsi:
1) Secara resmi dalam sidang yang terbuka untuk umum,
memberitahukan kepada terdakwa dan majelis hakim tentang
perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Karena itulah
surat dakwaan harus disusun secra cermat, jelas dan lengkap.
Maksudnya agar dakwaan dapat dengan mudah dimengerti oleh
terdakwa dan terdakwa pun dapat mengambil sikap untuk melakukan
pembelaan diri.
2) Secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum, penuntut umum
memberitahukan kepada majelis hakim, tentang dasar, arah dan
lingkup pemeriksaan perkara yang bersangkutan.
3) Secara resmi dalam sidang pengadilan, penuntut umum
memberitahukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara
tersebut tentang dasar-dasar pembuktian dan tuntutan pidana yang
akan dilakukannya.
Mengenai pembatalan surat dakwaan menurut Nederburgh ada dua
macam yaitu:
a) Pembatalan yang formal (formele nietigheid)
b) Pembatalan yang hakiki (wezcnlijke nietigheid).

19. 16
Di sidang pengadilan, hakim harus melakukan pemeriksaan apakah
unsur-unsur dari perbuatan tersebut seperti dinyatakan dalam surat dakwaan
itu dapat dibuktikan atau tidak. Dalam menguraikan suatu tindak pidana
umumnya harus dinyatakan:
a) perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
b) bagaimana cara ia melakukannya
c) upaya-upaya apakah yang telah dipergunakan dalam pelaksanaannya
d) terhadap siapakah tindak pidana itu ditujukan secara langsung atau
tidak langsung
e) bagaimana sifat dan keadaan orang yang telah menjadi korban
f) bagaimana sifat dari terdakwa sendiri
g) apakah objek dari delik yang bersangkutan.
Pemuatan waktu untuk kepentingan beberapa persoalan yang
berhubungan dengan hokum pidana adalah:
1) Berlakunya pasal 1 ayat 1 atau ayat 2 KUHAP
2) Semua hal dalam mana unsur terdakwa atau korban sewaktu
melakukan kejahatan tersebut memegang peranan penting.
3) Semua hal dimana untuk dapat dipidananya suatu perbuatan
disyaratkan bahwa hal tersebut dilakukan dalam waktu perang,
misalnya pasal 124, 126, 127 KUHP
4) Penentuan adanya recidive (pasal 486 s.d. 488 KUHP)
5) Penentuan apakah pencurian itu dilakukan pada waktu malam
menurut pasal 363.
c. Pembuatan Tuntutan (Requisitor)
Requisitor (surat tuntutan pidana) dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP
berbeda dengan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat
dakwaan berfungsi mengantarkan perkara pidana di muka pengadilan dengan
permintaan agar diperiksa dan diadili, sedangkan surat tuntutan berfungsi
sebagai surat tuntutan di muka pengadilan agar terdakwa diputuskan dengan
pernyataan bersalah atau tidak.
Surat dakwaan dibuat dalam tingkat tuntutan pada kejaksaan, didasarkan
atas pemeriksaan penyidikan pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan
sendiri, sedangkan surat tuntutan dibuat pada proses persidangan di muka
pengadilan dengan dasar hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan sidang.

20. 17
Jadi pengertian requisitor adalah tuntutan dari penuntut umum, yang
dibacakan tuntutannya dalam suatu proses pengadilan pidana apabila
pemeriksaan tersebut sudah selesai; artinya terdakwa, saksi-saksi serta alat-
alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut sudah didengar
keterangannya dan diperiksa dan diteliti sebagaimana mestinya. Dalam
tuntutan itu, apabila menurut penuntut umum telah terbukti perbuatan-
perbuatan seperti yang dituntut terhadap terdakwa, penuntut umum menurut
supaya dijatuhi hukuman pidana atau suatu tindakan, dengan menyebut
peraturanperaturan hukum pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa.
Kebenaran bahwa surat dakwaan adalah dasar tuntutan pidana dapat
terlihat dalam hal sebagai berikut:
1) Dalam surat tuntutan pidana, tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan hasil-hasil
pemeriksaan sidang dalam tuntutan pidana tersebut.
2) Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain daripada hasil
pembuktian penuntut umum atas apa yang telah didakwakannya
dalam surat dakwaan yang dibacakannya diawal persidangan.
3) Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti daripada
tuntutan pidana, penuntutan umum menguraikan segala fakta yang
terungkap di persidangan dan kemudian mempertemukan fakta-fakta
itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya dalam
surat dakwaan.
4) Dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan faktafakta yang
terungkap di persidangan, penuntut umum secara konkrit telah
memperoleh gambaran selengkapnya tentang tindak pidana apa yang
telah terbukti, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan,
bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya,
barang bukti apa saja yang telah diajukan dalam persidangan dan
siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak
pidana itu, maka penuntut umum menunjuk kembali kepada
dakwaannnya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti
dan yang mana tidak terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi.

21. 18
5) pada saat penuntutan umum meminta hukuman yang akan dijatuhkan
kepada terdakwa, sekali lagi penuntutan umum menunjukan kepada
kualifikasi tindak pidana yang terbukti sesuai dengan dakwaannya.
Pidana pada hakekatnya adalah penderitaan atau nestapa yang sifatnya
tidak menyenangkan, pidana tersebut diberikan atau dijatuhkan oleh badan
negara yang mempunyai kekuasaan untuk itu dan dikenakan kepada
seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu,
penuntut umum dalam menyusun tuntutan pidana harus memperhatikan
faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, antara lain:
1) Faktor yang memberatkan:
 terdakwa sudah pernah dihukum
 perbuatan terdakwa sangat tercela
 terdakwa telah menikmati hasil
 terdakwa mangkir atas dakwaan jaksa, sehingga memperlambat
jalannya sidang
2) Faktor yang meringankan:
 terdakwa masih muda
 terdakwa belum pernah dihukum
 terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
 terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 terdakwa menyesali perbuatannya.
Dalam konsideran Surat Edaran No. SE 001/J.A/4/1995 tentang
Pedoman Tuntutan Pidana, disebutkan arti pentingnya Pedoman Tuntutan
Pidana, yaitu antara lain untuk mewujudkan tuntutan pidana:
1) Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di
dalam masyarakat
2) Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan
dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya
3) Menciptakan kesatuan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan
asas bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan
4) Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-
perkara sejenis antara satu daerah dengan lainnya dengan
memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara

22. 19
Dengan memperhatikan keadaan masing-masing perkara secara
kasuistis, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan
wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut:
1) Pidana mati
 Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati
 Dilakukan dengan cara yang sadis di luar perikemanusiaan
 Dilakukan secara berencana
 Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital
 Tidak ada alasan yang meringankan
2) Seumur Hidup
 Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati
 Dilakukan dengan sadis
 Dilakukan secara berencana
 Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital
 Tidak ada alasan yang meringankan
3) Tuntutan pidana serendah-rendahnya ½ dari ancaman pidana, apabila
terdakwa:
 Residivis
 Perbuatan menimbulkan penderitaan bagi korban atau
kekerasan
 Menimbulkan kerugian materi
 Terdapat hal-hal yang meringankan
4) Tuntutan pidana serendah-rendahnya ¼ dari ancaman pidana yang
tidak termasuk dalam butir 1,2,3 tersebut di atas
5) Tuntutan pidana bersyarat
 Terdakwa sudah memebayar ganti rugi yang diderita korban
 Terdakwa belum cukup umur (Pasal 45 KUHP)
 Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/expert
 Dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan
ketentuan Pasal 14f KUHP
Sebelum mengajukan tuntutan pidana, jaksa umum harus membuat
rencana tuntutan dengan memperhatikan:

23. 20
1) Perkara-perkara yang mengendalikannya dilakukan oleh Kepala
Kejaksaan Negeri, rencana tuntutan pidana diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
2) Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala
kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jenjang dalam butir 1 maka
Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan rencana tuntutan tersebut
disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan tuntutan pidana
tersebut kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum
3) Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala
Kejaksaan Agung RI secara berjenjang tersebut dalam butir 1 dan 2,
Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi
meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya
kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
4) Rencana Tuntutan Pidana disampaikan dengan menggunakan
formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-
120/J.A/12.1992
Tuntutan pidana diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan
dinyatakan selesai. Selanjutnya terdakwa/penasehat hukum mengajukan
pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Tuntutan,
pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah
dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya
kepada pihak berkepentingan (Pasal 182 KUHAP).

24. 21
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembhasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. kewenangan Kejaksaan di Indonensia berwenang melakukan penuntutan, lembaga
penuntutan yang ada di Indonesia di pegang oleh Kejaksaan. Kejaksaan di Indoesia
diberi kewenangan eksklusif sebagai lembaga penuntutan untuk melakukan
penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Indonesia.
2. kewenangan kejaksaan Indonesia adalah di Indonesia tidak mempunyai wewenang
menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan, berarti jaksa atau penuntut
umum tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa.
B. Saran
1. Kewenangan kejaksaan di Indonesia harus dilaksanakan secara merdeka dan tidak
dapat diintervensi oleh pihak manapun, namun dalam praktek ketika kejaksaan
menangani suatu perkara baik besar maupun kecil masih terpengaruh oleh oleh
kekuasaan diatasnya (eksekutif), sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang
kejaksaan tidak dapat berjalan secara makasimal.
2. Kewenangan penunutut umum di Indonesia terhadap perkara tindak pidana umum
sebaiknya disamakan dengan kewenangan terhadap perkara tindak pidana khusus,
sehingga penununtut umum dapat secara maksimal dalam melakukan penuntutan.

25. 22
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Andi Hamzah. 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987. Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia. Jakarta.
PT Bina Aksara
Harun M.Husein, 1994. Surat Dakwaan. Jakarta. PT Rineka Cipta
Martiman Prodjohamidjojo, 2002. Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan.
Jakarta Ghalia Indonesia
Marwan Effendi. 2005. Kejaksaan RI dalam Perspektif Hukum dan Implikasinya.
Jakarta. Gramedia
Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.
Bandung: Mandar Maju.
M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
Jakarta: Sinar Grafika.
M. Yahya Harahap, Tinjauan Berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana Diktat,
Jakarta, 1998,
Sukarton Marmosudjono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Penerbit: Pustaka Kartini,
jakarta, 1989,
Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Angkasa
Bandung, Bandung 1990,
Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
Website:
www.Hukumonline.com (diakses pada tanggal 20 Mei 2012)