Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk jenis-jenis peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara serta pengaturan dan fungsi lembaga peradilan di bawahnya seperti pengadilan tinggi, negeri, agama, dan lainnya.

1. Presentasipkn
Bab5 BagianC

5.  Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman
 Peradilan umum( UU No 2 Tahun1986)
 Peradilan agama ( UU No 7 Tahun1989)
 Peradilan Militer( UU No 5 Tahun1950 UU No 7 Tahun1989 )
 Peradilan Tata Usaha Negara ( UU No 5 Tahun1986)
 Kebebasan kehakiman, bersifat menunggu (pasif), dengan itu apabila tidak ada perkara (Pasal
6 UU No.4 tahun 2004)
 Pengadilan pengendali menurut hukum tanpa membedakan status seseorang. Pengadilan tidak
hanya mengadili berdasarkan undang-undang, tetapi mengadili menurut hukum. Kekuasaan
ini memberi kebebasan lebih besar kepada hakim (Pasal 5 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004).
 Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan-peradilan yang bukan di lakukan oleh
badan peradilan negara (Pasal 3 UU No.4 Tahun 2004).

7. Mahkamah Agung
Peradilan Umum
Pengadilan Tinggi
Pengadilan
Negeri
Peradilan Khusus
Peradilan
Agama
Pengadilan
Tinggi Agama
Pengadilan
Agama
Peradilan
Syariah Islam
Peradilan Tata Usaha
Negara
Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha
Negara
Peradilan
Militer
Pengadilan
Militer
Pengadilan
tinggi militer
Pengadilan militer
utama
Pengadilan Militer
pertempuran
Lembaga Peradilan Nasional

8. Mahkamah Agung
 Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA)
adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama
dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang
kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara
Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban
utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-
tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan
menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya

9. Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung :
• Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan
• peradilan di semua lingkungan peradilan dlm menjalankan
kekuasaan kehakiman.
• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-
ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
• Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim
di semua lingkungan peradilan.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi
peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik
dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.
Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA,dikarenakan :
• Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
• Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku,
• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan.

10. Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung yang menjalankan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
pada umumnya. Saat ini peradilan umum diatur
berdasarkan UU No.2 tahun 1986 (Lembaran Negara
No. 20 tahun 1986). Adapun kekuasaan kehakiman di
lingkungan peradilan umum dilaksanakan
oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

11.  Pengadilan Tinggi (biasa disingkat: PT) merupakan sebuah
lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang
berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan
Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus
olehPengadilan Negeri.
 Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat
pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan
mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
 Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-
Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi.
Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT
dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera,
dan Sekretaris.

12. Pengadilan Negeri

13. Tugas dan Wewenang
 Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyelidikan, atau
penghentian tuntutan
 Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada
tingkat penyidikan atau penuntutan
 Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instasi pemerintah
di daerahnya, apabila diminta (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986)
 Mengadakan pelaksanaan atau pengawasan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris,
dan juru sita di daerah hukumnya
 Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan di
selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
 Memberikan teguran dan peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi kepuasan hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara
 Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil
pengawasannya kepada ketua pengadilan tinggi, ketua mahkamah agung, dan menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris

15. PERADILAN KHUSUS
 Peradilan khusus aadalah lingkungan peradilan dibawah
Mahkamah Agung yang berwenang untuk menangani kasus-
kasus tertentu
 Peradilan khusus dibagi menjadi lingkungan Peradilan
Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer

16. PERADILAN AGAMA
• Peradilan Agama Islam
• Bertugas memeriksa dna
memutus perkara-perkara
yang timbul antara orang-
orang Islam mengenai
bidang hukum perdata
yang diputus berdasarkan
syariat Islam
• Contoh: thalaq,
pernikahan, waris

17. DASAR HUKUM
UU No. 7 thn 1989 tentang Peradilan Agama
Menurut UU no. 7 thn 1989, ruang lingkup Peradilan Agama terdiri
atas:
Pengadilan Agama: Badan peradilan tingkat pertama yang
bertempat kedudukan sama dengan Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi Agama: Badan peradilan tingkat banding,
berkedudukan sama dengan daerah Pengadilan Tinggi

18.  Lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama, tingkat pertama
 Berkedudukan di ibukota Kabupaten atau Kota.
 Tugas dan wewenang:
 Memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara antara
orang beragama Islam di bidang:
 Perkawinan
 Wasiat, warisan, hibah
 Wakaf atau shodaqoh
 Ekonomi Syariah
 Pengadilan Agama menyelesaikan perkara-
perkara di atas menurut syariah Islam

19.  Lembaga pengadilan di lingkungan peradilan agama
 Berkedudukan di ibukota probinsi
 Pengadilan tingkat banding/akhir
 Tugas dan wewenang:
 Megadili perkara yang menjadi kewenangan
 Pengadilan Agama dalam tingkat banding
 Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah
hukum

21.  Pimpinan
 Ketua
 Wakil Ketua
 Hakim
 Panitera
 Juru Sita

22.  Ketua:
 memimpin dan bertanggung jawab atas
terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan
Tinggi Agama
 Membagi tugas dan menentukan penanggung
jawab kegiatan
Wakil Ketua:
 Melaksanakan tugas Ketua bila Ketua berhalangan
dan membantu menyusun program kerja
 Melakukan pengawasan terhadap pelakasaan tugas
Hakim, pejabat, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

23.  Hakim
 Memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dalam
tingkat banding
 Melakukan pembinaan dan pengawasan yang ditugaskan
oleh pimpinan
 Panitera
 Membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan
dalam proses persidangan
 Bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat
berita acara, dan tindakan administrasi lainnya
 Dalam bertugas dibantu oleh panitera pengganti dan panitera
muda
SUSUNAN
PENGADILAN TINGGI
AGAMA

24.  Lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung
yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan
terhadap sengketa Tata
Usaha Negara
 Mengadili sengketa Tata
Usaha Negara, contoh
kepegawaian antara
badan/pejabat Tata Usaha
Negara atau administrasi
negara dengan seseorang
atau badan hukum perdata
(PT, Yayasan)

25. LANDASAN HUKUM
PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA
-Undang-undang no 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
-Undan-Undang no 51 tahun
2009 tentang Perubahan
Undang-Undang No. 5 tahun
1986

26. TUJUAN DAN FUNGSI
PERADILAN TATA USAHA
NEGARA
 Tujuan:
 Memberi perlindungan terhadap ha-hak rakyat yang
bersumber dari hak individu
 Memberi perlindungan yang didasarkan kepentikan
bersaing individu yang hidup dalam masyarakat
tersebut
 Fungsi:
 Menyelesaikan konflik antara pemerintahan dengan
rakyat

27.  Lembaga peradilan di
lingkungan peradilan tata
usaha negara yang
berkedudukan di ibukota
kabupaten atau kota.
 Tugas Pokok dan fungsi:
 Menerima, memeriksa,
memutus, menyelesaikan
sengketa yang timbul di dalam
bidang Tata Usaha Negara
antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan
atau pejabat (pemerintah) baik
di pusat maupun daerah

28. PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA
 Lembaga peradilan di lingkungan peradilan
Tata Usaha yang berkedudukan di ibukota
provinsi
 Tugas dan wewenang:
 Memeriksa dan memutus sengketa Tata
Usaha Negara tingkat banding
 Memeriksa dan memutus di tingkat pertama
dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antara PTUN di daerah hukuman

29.  Peradilan syariah Islam sebagai bagian dari struktur
hukum syariah tidak terpisahkan dari sistem hukum
syariah Islam yang juga mengalami perkembangan
sejalan dengan perkembangan budaya hukumnya.
Prinsip-prinsip dasar peradilan syariah Islam, yaitu:
 1. Dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan
perintah syariah Islam;
 2. Kedudukannya merupakan bagian dari system
kekuasaan Negara;
 3. Kelembagaanya merupakan symbol syariah
Islam;
 4. Dilakukan oleh aparat hukum yang beragama
Islam sebagai bagian dari pengamalan syariah Islam
dan symbol syariah Islam;
 5. Berfungsi member pelayanan hukum dan
keadilan berdasarkan syariah Islam, mengawal dan
menegakkan serta mengembangkan syariah Islam;

30. Peradilan militer adalah lingkungan
peradilan di bawah mahkamah agung yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai
kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak
pidana militer.
Peradilan militer meliputi
1. Pengadilan Militer
2. Pengadilan Militer Tinggi
3. Pengadilan Militer Utama
4. Pengadilan Militer Pertempuran

31. a. Pengadilan Militer
Pengadilan militer (Dilmil)
adalah pengadilan yang
bertugas untuk memeriksa dan
memutuskan pada tingkat
pertama perkara pidana dan
sengketa Tata Usaha Militer
sebagaimana ditentukan dalam
pasal 40 Undang-Undang
Republik Indonesia no. 31
tahun 1997 yakni prajurit yang
berpangkat kapten ke bawah.

32. Pengadilan Militer Tinggi (Dimilti) adalah pengadilan
yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat
pertama perkara pidana dah sengketa Tata Usaha Militer
sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 UU RI no. 31 tahun
1997 yakni prajurit yang berpangkat mayor ke atas.
Selain itu, pengadilan militer tinggi juga memeriksa
dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang
telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah
hukumnya yang dimintakan banding.

33. C. PENGADILAN MILITER UTAMA
Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) memeriksa dan
memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha
militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer
tinggi yang dimintakan banding, memutus pada tingkat pertama dan
terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antar pengadilan
militer, pengadilan militer tinggi. Hal ini dicantumkan dalam pasal 42
dan pasal 43 UU Republik Indonesia tahun 1997.

34. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan badan
pelaksna kekuasaan kehakiman di lingkungan militer yang
bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama
dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di
medan pertempuran.
Karena berkedudukan di suatu medan pertempuran
sebagai daerah hukumnya, pengadilan militer pertempuran
bersifat mobil atau selalu mengikuti kemana gerak pasukan
pada saat pertempuran tersebut berlangsung.

35.  PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
 I. PENYELIDIKAN
 Merupakan suatu rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya penyidikan lebih lanjut.
 II. PENYIDIKAN
 Suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan
barang bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tentang kejahatan atau
pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 III.PENUNTUTAN
 Tindakan JPU untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan
permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadila

36.  IV. SIDANG Di PENGADILAN
 1. DAKWAAN
 Dakwaan adalah Tuntutan perkara atau tuduhan yang diajukankepada
hakim oleh seseorang terhadap orang lain
 2. EKSEPSI/TANGKISAN/KEBERATAN
 Eksepsi adalah Tangkisan, keberatan,atau sanggahan mengenai
formalitas surat dakwaaan/gugatan/permohonan dan tidak
mnyinggung materi pokok perkara
 3. PEMERIKSAAN ALAT BUKTI:
 4. REQUISITOIR / TUNTUTAN JAKSA
 suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan
 5. PLEDOI / PEMBELAAN
 ledoii adalah pembelaan dari terdakwa/penasehat hukumnya terhadap
tuntutan yang diajukan oleh JPU, berdasarkan semua keterangan dalam
proses pembuktian yang menguntungkan pihak terdakwa

37.  6. REPLIK JPU
 Adalah jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban
tergugat atas gugatannya
 7. DUPLIK TERDAKWA / PENASEHAT HUKUM
 Adalah jawban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat
 8. PUTUSAN MAJELIS HAKIM
 Menurut KUHAP ada 3 (tiga) macam putusan pengadilan, yaitu :
 · Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (vrijspraak)
 · Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan
hukum (onstlag van rechtvervolging)
 · Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa

38.  Upaya Hukum Biasa
 1. Naik Banding (revisi) ke Pengadilan Tinggi (PT)
 2. Kasasi (Pembatalan) ke Mahkamah Agung (MA)

 Upaya Hukum Luar Biasa
 1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum
 2. Peninjauan Kembali (PK) Putusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap

39. TERIMA KASIH