Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Masing-masing lembaga memiliki peran dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1. Lembaga Peradilan Indonesia
O
L
E
H
•
•
•
•
•
Denny S. Afrizal Geha
Hulfa Ahadian Haryanti
Ny. Prawani Wulan Tari
Shauqina Saraya
Sukriadi Rahman

2. Lembaga peradilan bersifat merdeka, artinya
kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur
tangan kekuasaan lainnya. Dalam UUD
1945, pasal 24 ayat (2); Undang-Undang nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, menentukan, bahwa kekuasaan
Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung meliputi badan peradilan di lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata
Usaha Negara.

3. UUD 1945
Mahkamah
Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Pengadilan Militer
Tinggi
Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Agama
Pengadilan Negeri
Pengadilan Agama
Pengadilan Militer
Pengadilan
Pertempuran
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Lingkungan
Peradilan Umum
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Militer
Lingkungan
Peradilan Tata Usaha
Negara
Pengadulan Militer
Utama

4. Mahkamah Agung
Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan
negara tertinggi dalam lingkungan peradilan di
Indonesia. Lembaga ini bebas dari pengaruh
pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Ini
ditetapkan dalam UU nomor 5 tahun 2004 tentang
Perubahan atas UU nomor 14 tahun 1985 mengenai
Mahkamah Agung. Wilayah hukumnya meliputi seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia. Susunan
Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim
anggota, dan sekretaris. Pimpinan Mahkamah Agung
terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan
beberapa orang ketua muda, yang semuanya
berkedudukan sebagai Hakim Agung, dan jumlahnya
paling banyak 60 orang, sedangkan sekretaris
Mahkamah Agung terdiri atas seorang sekretaris yang
membawahi beberapa Direktur Jendral dan Kepala
Badan.

5. a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Kekuasaan dan kewenagan Mahkamah Agung, seperti termuat di dalam
Bab III Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, jo Undang-Undang nomor 5
tahun 2004, meliputi :
Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang
kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta atau
tidak kepada lembaga tinggi negara;
Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk
pemberian atau penolakan grasi;
Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang;
Mahkamah Agung dan pemerintah bersama-sama melakukan
pengawasan atau penasihat hukum dan notaris;
Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi
petunjuk kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam
rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang nomor 14 tahun
1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan
Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

6. Mahkamah Konstitusi
1)
2)
3)
Sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi diawali dengan
dimunculkannya gagasan dalam amandemen ketiga
konstitusi oleh MPR pada tahun 2001, seperti dirumuskan
dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B
UUD 1945 Hasil Amandemen, yang disahkan pada 9
November 2001. Hasil Amandemen ke empat: atas
kerjasama DPR dan Pemerintah, keluar Undang-Undang
nomor 24 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang
Mahkamah Konstitusi, ditentukan :
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman di negara Republik Indonesia yang bersifat
merdeka;
Berkedudukan di ibukota negara;
Beranggotakan sembilan orang Hakim Konstitusi yang
ditetapkan dengan keputusan presiden dengan susunan
seorang ketua merangkap anggota; seorang wakil ketua
merangkap anggota; dan tujuh orang Hakim Konstitusi.

7. 1) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: menguji UndangUndang terhadap UUD 1945; memutuskan sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945; memutuskan pembubaran
partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum;
2) Memberi putusan atas pendapat DPR, bahwa presiden
dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran
hukum berupa : penghianatan terhadap negara, yaitu
tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana
diatur di dalam Undang-Undang; korupsi dan penyuapan;
dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana
penjara lima tahun atau lebih; perbuatan tercela yang
dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil
presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD
1945.

8. Komisi Yudisial
Lahirnya gagasan pembentukan Komisi
Yudisial diawali oleh adanya komitmen politik
untuk pemberlakuan sistem satu atap, yaitu
pemindahan kewenangan administrasi,
personel, keuangan, dan organisasi
pengadilan dari Departemen Kehakiman dan
HAM kepada Mahkamah Agung.
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.

9. Pengadilan Tinggi
Pengadilan yang memeriksa kembali perkara
yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri.
Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota
provinsi. Ketua pengadilan tinggi merupakan
seorang kepala pada tiap-tiap pengadilan
tinggi. Pengadilan tinggi biasanya hanya
memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas
perkara. Empat belas hari setelah vonis
pengadilan negeri merupakan tenggang waktu
yang biasa dilakukan untuk mengajukan
banding.

10. •
•
•
•
•
•
•
Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi :
(1) memimpin pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah
hukumnya;
(2) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta
perdata di tingkat banding;
(3) memerintahkan agar mengirim berkas-berkas perkara dan suratsurat untuk memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan
para hakim;
(4) mengawasi perbuatan hakim pengadilan negeri di dalam daerah
hukumnya;
(5) memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang
perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya;
(6) mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta memiliki
kewenangan mengadili antarperadilan negeri di daerah hukumnya;
(7) melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam
daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu
diselenggarakan dengan cara saksama dan wajar.

11. Pengadilan Negeri
Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri, yaitu suatu
pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan
perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan
pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan
orang asing).
Kedudukan pengadilan negeri adalah di ibu kota kabupaten/kota
dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penempatan
kejaksaan negeri pada tiap-tiap pengadilan negeri adalah sebagai
alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam
suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum.
Perkara-perkara dalam pengadilan negeri secara umum diadili oleh
majelis hakim yang terdiri atas satu hakim ketua dan dua hakim
anggota, dibantu oleh seorang panitera. Kecuali untuk
masalah/perkara-perkara ringan yang ancaman hukumannya
kurang dari satu tahun, contohnya, perkara pelanggaran lalu lintas.
Untuk masalah atau perkara seperti ini, persidangannya dipimpin
oleh hakim tunggal.

12. Pengadilan Agama
Berkedudukan di ibu kota
Kabupaten/Kota, wilayah hukumnya daerah
Kabupaten/Kotamadya.
Susunannya :
Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan
Jurusita.
Wewenangnya :
memeriksa, memutus, menyelesaikan dan
melakukan pengawasan pelaksanaan perkaraperkara di tingkat pertama di bidang
perkawinan, waris, wasiat dan hibah, yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan
sedekah.

13. Pengadilan Tinggi Agama
Merupakan pengadilan tingkat banding.
Berkedudukan di ibu kota provinsi dengan
wilayah hukumnya adalah daerah provinsi.
Tugas dan wewenangnya mengadili perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
tingkat banding dan sengketa kewenangan
mengadili antar-Pengadilan di wilayah
hukumnya.

14. Pengadilan Militer
Pengadilan yang mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan
darat, angkatan laut, dan angkatan udara disebut pengadilan militer.
Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1987 tentang Pengadilan
Militer, dinyatakan bahwa lingkup pengadilan militer meliputi:
1) pengadilan militer pertempuran;
2) pengadilan militer tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan
pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat kapten ke bawah
disebut pengadilan militer;
3) pengadilan militer utama;
4) pengadilan militer tinggi, sebagai berikut:
a) pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran
yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat mayor ke atas, dan
b) pengadilan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara
pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya
yang dimintakan banding.
Pengadilan militer sekarang berpuncak pada Mahkamah Agung mengingat
bahwa pengadilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Di
samping pengadilan tentara, terdapat juga kejaksaan tentara yang
mempunyai daerah kekuasaan sama dengan daerah kekuasaan
pengadilan militer yang bersangkutan.

15. Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara
Di Indonesia, kehadiran pengadilan tata usaha negara tergolong
masih sangat baru. Keberadaannya didasarkan pada UU No. 9
tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 7
tahun 1991.
Sengketa tata usaha negara menurut Pasal 5 UU NO. 4/1986
adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara
akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sementara itu,
keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara
adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan itu berisi tindakan
hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan
memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat
pertama. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara adalah
sengketa dalam tata usaha negara.

16. •
•
•
•
•
•
•
•
Keputusan tata usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum badan tata usaha negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menerbitkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Masalah-masalah yang
menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara meliputi :
(1) bidang HAM, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan
pencabutan hak milik seseorang, penangkapan, dan penahanan yang tidak sesuai
dengan prosedur hukum (sebagaimana diatur dalam KUHAP) mengenai
praperadilan;
(2) bidang function publique , yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan
dengan status atau kedudukan seseorang, misalnya, bidang kepegawaian,
pemecatan, dan pemberhentian hubungan kerja;
(3) bidang sosial, yaitu gugatan/permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan atau permohonan suatu izin;
(4) bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan
perpajakan, merek, agraria, dan sebagainya.
Berdasarkan Pasal 6 UU No. 9 tahun 2004, pengadilan tata usaha negara
dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut.
(1) Pengadilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung.
(2) Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah
hukumnya yang meliputi wilayah provinsi.
(3) Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan
daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten/kota.
Presiden atas usul Ketua MA dapat mengangkat dan memberhentikan hakim
pengadilan tata usaha negara. Ketua MA mengangkat dan memberhentikan ketua
dan wakil ketua pengadilan tata usaha negara.