Lembaga peradilan di Indonesia bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Terdiri dari berbagai jenis pengadilan seperti peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Setiap jenis pengadilan memiliki tingkatan yang berbeda guna menyelesaikan perkara secara adil.

2. Kedudukan Lembaga
Peradilan
Perlengkapan negara yang diberi tugas
untuk mempertahankan tetap tegaknya
hukum nasional
1. Menjalankan peradilan dengan seadil-
adilnya.
2. Menerima, memeriksa, dan mengadili,
serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya.
Tugas

3. Jenis Lembaga
Peradilan
di Indonesia

4. Mahkamah Agung
Lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-
sama dengan Mahkamah Konstitusi yang
terlepas dari pengaruh pemerintah dan
pengaruh-pengaruh yang lain.
1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi
2. Memeriksa dan memutus sengketa tentang
kewenangan mengadili
3. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan
Tugas danwewenang

6. Peradilan Umum
Badan Peradilan yang mengadili
rakyat Indonesia pada
umumnya atau rakyat sipil
CONTOH KASUS: Kasus
Pencurian, pembunuhan,
pemerkosaan, perampokan, lalu-

7. Lingkungan Peradilan Umum
(UU No. 2 Tahun 1986)
1. Pengadilan Negeri: memeriksa dan memutuskan
suatu perkara
Berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
(pengadilan tingkat pertama)
2. Pengadilan Tinggi: pengadilan banding,
pengadilan yang memeriksa kembali perkara
yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri.
Berkedudukan di ibu kota provinsi
(Kepala: Ketua pengadilan tinggi)

9. Pengadilan Tinggi
PengadilanNegeri
PengadIlanUmum

10. Peradilan Agama
Peradilan
khusus untuk
agama Islam
Memeriksa dan memutus sengketa antara
orang-orang yang beragama Islam mengenai
bidang hukum perdata berdasarkan syariat
Tugas & Wewenang:

11. Lingkungan pengadilan Agama
(UU No. 7 Tahun 1989)
1. Pengadilan Agama: peradilan tingkat pertama
yang tempat kedudukannya sama dengan
pengadilan negeri.
2. Pengadilan tinggi agama: sama Seperti
pengadilan tinggi.
CONTOH KASUS; Perceraian yang beragama
islam, Pembagian waris

12. Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan Agama
Peradilan Agama

14. Peradilan Militer
Peradilan yang mengadili anggota-anggota
atau TNI yang meiliputi angkatan darat,
angkatan laut dan angkatan udara.

15. Lingkungan
Peradilan Militer
(No. 31 Tahun
1987)
Pengadilan Militer: Pengadilan Tingkat Pertama yang
mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh
TNI yang berpangkat kapten kebawah.
Pengadilan Militer Tinggi:
a.Pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan
dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang
berpangkat mayor ke atas.
b.Pengadilan untuk memeriksa dan memutus pada
tingkat banding perkara pidana yang telah diputus

16. Pengadilan Militer Utama: Memeriksa dan memutus
pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata
usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada
tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang
dimintakan banding.
Pengadilan Militer Pertempuran: Memeriksa dan
memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
perkara pidana yang telah dilakukan oleh seorang
prajurit di daerah pertempuran.

17. Pengadilan Militer
Tinggi
Pengadilan militer
Peradilan Militer

19. Peradilan Tata Usaha
Negara
Badan peradilan yang mengadili
perkara-perkara yang berhubungan
dengan administrasi pemerintahan.

20. Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara
(UU No. 5 Tahun 1986)
1. Pengadilan Tata Usaha Negara: Pengadilan
tingkat pertama
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara:
Pengadilan tingkat banding. Terhadap putusan
terakhir dapat dimohonkan kasasi pada
Mahkamah Agung

21. PengadilanTinggi Tata Usaha
Negara
PeradilanTataUsaha
Negara
PengadilanTataUsaha
Negara

23. Mahkamah
Konstitusi
Lembaga negara yang sederajat dengan
Mahkamah Agung sebagai kekuasaan
kehakiman di Indonesia.
berkedudukan di Ibu Kota Negara

24. KewenanganMahkamah Konstitusi
Mengadilipada tingkatpertama dan terakhiryang putusannyabersifat final,
untuk:
1. Mengujiundang-undangterhadap UUD 1945
2. Memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannya
diberikan olehUUD 1945
3. Memutuspembubaran partai politik
4. Memutusperselisihan tentanghasilpemilihanumum.

25. Kewajiban Mahkamah
Konstitusi
Memberikan putusanatas pendapat DPRbahwa presiden dan/atauwakilpresiden
diduga:
1. Telah melakukanpelanggaranhokumberupa pengkhianatan terhadapnegara,
korupsi, penyuapan,dan tindak pidana berat lainnya
2. Melakukanperbuatantercela
3. Tidak lagimemenuhisyarat sebagai presidan dan/atauwakilpresiden
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

27. Komisi
Yudisial
Komisi yudisial merupakan lembaga baru yang dibentuk
berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang
berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan
nama calon hakim agung.
Mengusulkan wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.
Wewenang

28. Tugas Komisi Yudisial
Mengusulkan
Pengangkatan Hakim
Agung dengan tugas
utama,
a. Melakukan
pendaftaran calon
hakim agung
b. Melakukan seleksi
terhadap calon hakim
agung
c. Menetapkan calon
hakim agung
Menjaga dan
menegakkan
kehormatan,
keluhuran
martabat,
serta perilaku
hakim,
dengan tugas
utama
menerima
laporan
Menerima aduan
masyarakat tentang
perilaku hakim,
a. Melakukan
pemeriksakaan
terhadap perilaku
hakim
b. Membuat laporan
hasil pemeriksaan
berupa rekomendasi
yang disampaikan

30. Untuk menerapkan dan
menegakan hukum dan
keadilan berdasarkan
Pancasila. Pengadilan sebagai
lembaga penegak hukum
bertugas untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus
setiap perkara yang diajukan
agar mendapatkan keadilan.
[ Hakim harus menerima dan
tidak boleh menolak setiap
Peran
Lembaga
Peradilan

31. Pengadilan TingkatPertama
Pengadilan tingkat pertama bertugas memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara yang
pertama kali diajukan yang menjadi
kewenangannya. Fungsinya memeriksa sah atau
tidaknya suatu penangkapan yang diajukan oleh
tersangka atau kuasa hukum.

32. Pengadilanbanding atas keputusanpada pengadilantingkatpertama.
Fungsilainnya:
1. Menjadipemimpinbagi pengadilan-pengadilannegeridalam daerah
hukumnya.
2. Melakukanpengawasan terhadap jalannyaperadilan di dalam
daerah hukumnyadan menjagaagar peradilan itudiselesaikan
denganseksama
3. Mengawasi dan menelitiperbuatanpara hakimpengadilannegeri
didaerah hukumnya
4. Untukkepentingannegara dan keadilan
Pengadila
n
Tingkat
Kedua

33. Pengadilan Tingkat Kasasi
• Memeriksa dan memutus permohonan kasasi,
• Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan
pengadilan yang memperolah kekuatan hukum yang pasti
Kasasi berarti pembatalan putusan atau penetapan pengadilan
dari semua lingkungan peradilan dengan alasan:
1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

34. Ketentuan
Pengadilan
1. Hakim harusmemilikiintegritas dan kepribadian yang tidak tercela,jujur,adil, professional,
dan berpengalaman di bidang hukum
2. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nila-nilaihokumdan rasa keadilanyang
hidup dalam masyarakat.Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa
3. Pengadilan membantu pencari keadilandan berusaha mengatasi segalahambatan dan
rintanganuntuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya
terdakwa, kecualiundang-undang menentukan lain

35. 5. Pengadilantidak bolehmenolaksetiap perkara yang diajukan
6. Peradilandilakukan “demikeadlianberdasarkan KetuhananYang Maha Esa”
7. Peradilandilakukandengansederhana, cepat dan biaya ringan
8. Putusanpengadilandilaksanakandenganmemperhatikannilaikemanusiaan
dan keadilan
9. Semuapengadilanmemeriksa,mengadili,dan memutusdengansekurang-
kurangnya tigaorang hakim.
10. Pengadilanmengadilimenuruthukumdengantidak membeda-bedakanorang

36. Thank You Bozqu.