More Related Content
Similar to Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptx
Similar to Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptx
- 3. Sistem Hukum Sistem Hukum 1. Mr. E.M. Meyers 2. E. Utrecht, SH 3. S.M Amin, SH. dll Penggolongan Hukum Peradilan Nasional 1. Wujud 2. Ruang 3. Waktu 4. Pribadi 5. Isi 6. Tugas & Fungsi SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL Sumber Hukum 1. Undang-undang 2. Kebiasaan 3. Yurisprudensi 4. Traktat 5. Doktrin 1. P. Umum 2. P. Agama 3. P. Militer 4. P. T. Ush Negara 5. M. Konstitusi Tujuan Hukum
- 4. Lanjutan ………………. Unsur-unsur Dalam Pengertian Hukum : • Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ; • Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang; • Peraturan itu bersifat memaksa;dan • Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.
- 5. Tujuan, Fungsi Hukum Tujuan Fungsi 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya 2. Mencapai keadilan dan ketertiban 3. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai 4. Memberi petunjuk bagi orang- orang dalam pergaulan masyarakat 5. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang 6. Untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya 1. Sebagai perlindungan. Melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya 2. Fungsi keadilan, hukum sebagai penjaga 3. Dalam pembangunan hukum digunakan sebagai acuan, penentu arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan 4. Sebagai control sosial
- 6. Ciri dan Unsur Hukum Ciri Hukum Unsur Hukum Berisi perintah dan larangan Hukum itu tidak sewenang- wenang, siapa yang bersalah itu yang akan di hukum Mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalm pergaulan masyarakat Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang Peraturan itu sifatnya memaksa Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut
- 7. Sifat Hukum Hukum itu mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian hukum itu memaksa karena hukum dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.
- 8. Penggolongan Hukum Hukum Wujud Tertulis Tidak Tertulis Ruang Waktu Pribadi Lokal Nasional Internasional Ius Contitutum Ius Contituendum Hk. Universal Waktu Satu Golongan Semua GGolGolongan Antar Gol. I s i Publik Privat/Perdatat a Hk. Tata Negara Hk. Adm. Negara Hk. Pidana Hk. Acara Hk. Perorangn Hk. Keluarga Hk. Kekayaan Hk. Waris Tugas dan Fungsi Material Formal Pidana Formal Perdata Formal
- 9. BERDA- SARKAN ISI Hukum Pidana, pelanggar hukum pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi yg mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan Pidana (delik) disengaja disebut delik doloes, & yg tidak sengaja disebut delik coelpa. Hukum Perdata, pelanggar hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di sini, ada pihak yg mengadu (penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat). g. Perbedaan Hukum Pidana Dan Perdata
- 10. Sistem Peradilan Nasional Peradilan merupakan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diadili Proses peradilan dilaksanakan disebuah tempat yang dinamakan Pengadilan Sistem Peradilan Nasional merupakan sistem yang menjadi wahana bagi rakyat untuk mencari keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- 11. Badan Peradilan diIndonesia Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI menyatakan bahwa “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah negara Hukum,hal ini diatur dalam UUD NRI 1945,Pasal 1 ayat 3
- 12. 1.Peradilan Nasional Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Umum/Sipil Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Militer Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Umum/Sipil Pengadilan Agama Negeri Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara Mahkamah Konstitusi
- 13. A. Peradilan Umum Peradilan Umum berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kekuasaan peradilan dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri,untuk wilayah kabupaten /kota,dan Pengadilan Tinggi untuk wilayah propinsi
- 14. B. Peradilan Agama Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara perdata dibidang tertentu atas permohonan oarang yang beragama Islam.Penyelesaian perkara yang diajukan misalnya sengketa yang berkaitan dengan nikah,talak,rujuk,dan perceraian. Kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Agama utk wilayah kabupaten /kota dan Pengadilan Tinggi Agama utk wilayah propinsi
- 15. C.Peradilan Militer Peradilan Militer berwenang menyelesaikan perkara pidana militer/tentara. Kekuasaaan peradilan dilingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Mahkamah Militer untuk wilayah kabupaten/kota dan Mahkamah Militer Tinggi untuk wilayah propinsi
- 16. D. Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Peradilan Administrasi Negara berwenang mengadili perkara tata usaha negara atau administrasi negara. Kekuasaan peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara untuk wilayah kabupaten /kota dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk wilayah propinsi
- 17. Yang termasuk ruang lingkup kompetensi mengadili dari PTUN : Bid.Sosial,yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi,tentang penolakan permohonan suatu izin Bid.Ekonomi,yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan,merk,agraria dan sebagainya Bid.Function Publique,yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang ,misalnya bidang kepegawaian ,pemecatan,pemberhentian hubungan kerja,dsb Bid.HAM,yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik sesesorang,penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.
- 18. a. Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha-nan yg diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kpd Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu : Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian uang, atau yang ditentukan oleh UU dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara. 2. Peranan Lembaga-lembaga Peradilan
- 19. b. Pengadilan Tinggi (Tingkat Kedua) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan Tingkat Banding). Fungsi Pengadilan Tinggi adalah. • Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya. • Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya. • Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. • Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dpt memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.
- 20. Lanjutan ………………. Wewenang Pengadilan Tinggi adalah : • Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. • Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.
- 21. Lanjutan ………………. Tugas dan kewenangannya, mencakup : • Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan. • Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. • Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. • Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. • Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. • Memberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak mengurangi kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara. • Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.
- 22. Lanjutan ………………. Wewenang Mahkamah Agung : • Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan), • Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, • Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, • Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, • Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan, • Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. • Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 23. Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, memiliki wewenang dan kewajiban : • Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan Umum. • Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. d. Mahkamah Konstitusi
- 24. Pengertian Korupsi Gambaran Umum Korupsi Persepsi Masyarakat Peran Serta Upaya Pemberantasan Korupsi DI Indonesia Upaya Pencegahan Fenomena Korupsi Upaya Penindakan Upaya Edukasi Masyarakat Upaya Edukasi LSM
- 25. a. Pengertian Korupsi Kata “korupsi” mrp penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau “ketidak jujuran”. Kolusi, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme, adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. 3. Upaya Pemberantasan Korupsi
- 26. Pengertian Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualian, yaitu sesuai Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lanjutan ……………….