Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, yang terdiri dari lima jenis peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan Mahkamah Konstitusi. Setiap jenis peradilan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing.

1. BAB II
Sistem
Hukum &
Peradilan di
Indonesia
HUKUM
PERADILAN

2. Tingkatan Lembaga Peradilan
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tingkat kedua
Kasasi oleh Mhkamah Agung
02.
01.
Perangkat Lembaga Peradilan
Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Militer
Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Konstitusi
Peran Lembaga Peradilan
Lingkungan Peradilan Umum
Lingkungan Peradilan Agama
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Lingkungan Peradilan Militer
Mahkamah Konstitusi
03.

3. INTRODUCTION
Kelompok III :
*Steven Kosasih
*Sandrina Amelia
*Michael Halim
*Devi Carrisa
*Felicia Go Fendy
*Julizzatun Azzahra
*Ainin Sopya
*Meylinda

4. OUR TEACHING METHOD
Mari Berinteraksi bersama
para moderator
Tanyalah jika diberi
kesempatan. Dan tanyalah
sesuai materi
INTERACTION ASK AND ANSWER
ATTENTION
Hargailah kami yang sedang
berbicara
UNDERSTANDING
Pahami semampu mu

5. “Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di
pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan
mengadili perkara dengan menerapkan hukum”
“Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem
peradilan berupa memeriksa, mengadil dan memutus perkara.”
“
--DEFENISI UMUM

6. Quotes :
Ketika tidak ada lagi
hukum, maka di
mulailah tirani

7. 01
Perangkat
Lembaga
Peradilan

8. A. Peradilan Agama
* Definisi
* Tugas
* Hukum yang mengatur
*Terbagi atas :
1. Pengadilan Agama
* Definisi
* Tugas
* Hukum yang mengatur
* Keperangkatan
2. Pengadilan Tinggi Agama
* Definisi
* Tugas
* Hukum yang mengatur
* Keperangkatan

9. Peradilan
Agama
Defenisi
Hukum yang
mengatur
Tugas
Terbagi Atas
Pengadilan Agama
Pengadilan Tinggi Agama
Peradilan agama merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan pengadilan
agama guna menegakkan hukum
di Indonesia dengan keadilan,
jujur dan terpercaya
UU Nomor 7 Tahun 1989
Perpu Nomor 7 tahun 1989
UU Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 (revisi)
Memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara antara orang
orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan, waris, wasiat,
hibah,wakaf, zakat, infaq, shadaqah,
dan ekonomi syariah

10. Pengadilan
Agama
Definisi
Hukum yang
mengatur
Tugas &
Wewenang
Keperangkatan
UU Nomor 7 Tahun 1989
Memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara antara orang orang yang beragama
Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,
hibah,wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan
ekonomi syariah
Ketua, Wakil ketua, Hakim
Anggota,Panitera,
Seketaris, Juru Sita
Adalah Pengadilan Tingkat Pertama
yang mengurus segala perkara antara
umat yang beragama Islam

11. Pengadilan
Tinggi
Agama
Defenisi
Hukum yang
mengatur
Tugas dan
Wewenang
Keperangkatan
Adalah Pengadilan tingkat Banding
yang berada di ibu kota provinsi
UU Nomor 8 Tahun 2021
UU Nomor 7 Pasal 8 Tahun 1989 dll
Mengadili dan menyelesaikan
perkara di tingkat banding,
Mengadili di tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar pengadilan agama
di daerah hukumnya
Ketua(MA), Wakil ketua(Hakim
Tinggi), Panitera, Sekretaris

12. B. Peradilan Tata Usaha Negara
* Definisi
* Tugas
* Hukum yang mengatur
*Terbagi atas :
1. Pengadilan Tata Usaha Negara
*Definisi
* Hukum yang mengatur
* Tugas
* Keperangkatan
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
*Definisi
* Hukum yang mengatur
* Tugas
* Keperangkatan

13. Peradilan
Tata
Usaha
Negara
Defenisi
Hukum yang
mengatur
Tugas
Pembagian
Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan
peradilan yang dibentuk untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan
bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat
menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin
terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara
aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 9
Tahun 2004, Peraturan Pemerintah
Nomor : 41 Tahun 1991 Tentang
Pembentukan Peradilan Tata Usaha
Negara;
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1986,Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;
Memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara
a. Pengadilan Tata Usaha
Negara
b. Pengadilan tinggi Tata
Usaha Negara

14. Pengadilan
Tata Usaha
Negara
Definisi
Hukum yang
mengatur Tugas &
Wewenang
Keperangkatan
Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat:
PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang
mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau
kota.
Undang-undang No. 51 Tahun
2009. Lembaran Negara RI
Tahun 2009 Nomor 160
Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Pasal 3.
Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,
Pengadilan Tata Usaha Negara
(TUN) memiliki fungsi untuk
memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan yang termasuk dalam
ranah sengketa Tata Usaha Negara
yang mana adalah administrasi
negara yang melaksanakan fungsi
untuk menyelenggarakan
pemerintahan baik di pusat maupun di
daerah.
Terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN
dan Wakil Ketua PTUN), Hakim
Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

15. Pengadilan
Tinggi Tata
Usaha Negara
Definisi
Hukum yang
mengatur
Tugas &
Wewenang
Keperangkatan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(disingkat PTTUN) adalah lembaga
peradilan di lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara yang bertindak sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan terhadap
sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding.
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 , Pasal 20, Pasal
21, Pasal 24, dan Pasal 24A
ayat (5) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan UU Nomor 5
Tahun 1986.
Memeriksa dan memutus sengketa Tata
Usaha Negara di tingkat banding. Dan
memeriksa dan memutus di tingkat
pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antara
Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam
daerah hukumnya.
Terdiri dari Pimpinan (Ketua
PTTUN dan Wakil Ketua
PTTUN), Hakim Anggota,
Panitera, dan Sekretaris.

16. C. Peradilan Militer
* Definisi
* Tugas
* Hukum yang mengatur
*Terbagi atas :
1. Pengadilan Militer 3. Pengadilan Militer Utama
* Tugas * Tugas
* Keperangkatan * Keperangkatan
2. Pengadilan Militer Tinggi 4. Pengadilan Militer Pertempuran
* Tugas * Tugas
* Keperangkatan * Keperangkatan

17. Peradilan
Militer
Defenisi
Hukum yang
mengatur
Tugas Pembagian
Merupakan Pelaksanaan kekuasaan
kehakiman di lingkungan angkatan
bersenjata
UU Nomor 2 Tahun 1988 ( Prajurit Angkatan
bersenjata RI)
UU Nomor 39 Tahun 1947 (Hukum Pidana
tentara/ militer)
UU Nomor 8 Tahun 1981 (hukum acara pidana)
Menegakkan hukum dan keadilan
dengan memperhatikan kepentingan
penyelenggaraan pertahanan
keamanan negara. Memeriksa dan
memutus perkara yang dilakukan TNI
a. Pengadilan Militer
b. Pengadilan Militer Tinggi
c. Pengadilan Militer Utama
d. Pengadilan Militer Pertempuran

18. Pengadilan
Militer
Definisi
Hukum yang
mengatur
Tugas &
Wewenang
Keperangkatan
Pengadilan yang
memeriksa dan
memutus pada tingkat
pertama pidana dan
sengketa tata usaha
militer
UU RI nomor 31
Tahun 1997
UU Nomor 2 tahun
1988
Memeriksa dan memutus pada tingkat
pertama perkara pidana dan sengketa
kemiliteran
Terdiri dari Kepala pengadilan.
Wakil, panitera, seketariat, majelis
hakim dan kelompok hakim militer

19. Pengadilan
Militer Tinggi
Definisi
Hukum yang
mengatur
Tugas &
Wewenang
Keperangkatan
Merupakan pengadilan yang
memeriksa dan memutus TNI yang
berpangkat mayor ke atas atau yang
di persamakan
Pasal 41 UU RI Nomor
31 Tahun 1997
Memeriksa dan memutus pada tingkat
pertama perkara pidana dan sengketa
tata usaha militer pada tingkat banding
perkara pidana yang telah di putus oleh
pengadilan militer dalam daerah
hukumnya yang dimintakan banding
Terdiri dari Ketua, Wakil, panitera,
Tata Usaha dan urusan dalam
Majelis Hakim, Kelompok Hakim
Militer tinggi

20. Pengadilan
Militer
Utama
Definisi
Hukum yang
mengatur
Tugas &
Wewenang
Keperangkatan
UU Nomor 31 Tahun 1997
Mengadili antar pengadilan militer dan
pengadilan militer tinggi, memutus perbedaan
pendapat antara Perwira Penyerah Perkara
dan Oditur mengenai pengajuan perkara
Terdiri dari Hakim ketua, 2
orang hakim anggota, dan
panitera
Adalah pengadilan yang memeriksa dan
memutus tingkat banding oleh pengadilan
militer tinggi baik pada tingkat pertama
ataupun terakhir

21. Pengadilan Militer
Pertempuran
Definisi
Hukum yang
mengatur
Tugas &
Wewenang
Badan yang melaksanakan kekuasaan
dengan memutus pada tingkat pertama
dan terakhir perkara pidana yang
terdakwanya prajurit TNI yang di
lakukan di medan pertempuran
Pasal 9 angka 1 UU
Nomor 31 tahun 1997
tentang peradilan militer Memeriksa dan memutus pada
tingkat pertama dan terakhir pidana
yang dilakukan prajurit di area
pertempuran

22. D. Mahkamah Konstitusi
* Definisi
* Tugas
* Hukum yang mengatur
* Keperangkatan

23. Mahkamah
Konstitusi
Defenisi
Hukum yang
mengatur
Tugas Keperangkatan
Merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan yang memegang kekuasaan
kehakiman bersama sama dengan MA Pasal 24C UUD NKRI tahun 1945, UU RI Nomor
24 Tahun 2003, UU RI Nomor 8 Tahun 2011
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD, memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil PEMILU
Ketua rangkap anggota, Wakil rangkap
anggota, 7 anggota hakim konstitusi,
Seketariat Jendral, Panitera

24. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, and infographics & images by Freepik
Please keep this slide for attribution
THANKS!
Do you have any questions?
youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com