ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...Lamria Agnes Meilani
PKN - LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA - ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM , KPK (pengertian , UU yang mengatur , tugas dan wewenang , kewajiban , kode etik)
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...Lamria Agnes Meilani
PKN - LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA - ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM , KPK (pengertian , UU yang mengatur , tugas dan wewenang , kewajiban , kode etik)
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Nafis Fathur Rizki
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan ) - NFR
#penegakan hukum #ppkn #pancasila
#ma #jaksa #pu #pm #ptun #indoen #indonesia #kewarganegaraan #Nafis #NafisFathurRizki #PPT #masihbanyaklagi menjadiilmiah.blogspot.co.id #powerpint #sman1c #sma negeri 1 cilacap
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
materi kali ini akan membahas tentang Dos attack yang sempat menjadi promadona dikalangan dunia bawah tanah untuk melakukan serangan dalam materi ini akan di jelaskan mengenai definisi dos, jenis dos, dan metode dos yang sering digunakan selengkapnya dapat dilihat
https://selancarinfo.my.id/
Materi kali ini akan membahas tentang jenis, materi mutan dan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, dijelaskan secara spesifik dan ringkas, Materi lengkappnya dapat dilihat di https://selancarinfo.my.id/
Materi kali ini akan membahas tentang Pengertian sosiologi hukum dan kegunaan sosiologi hukum dalam masyarakat beserta rinciannya, materi selengkapnya dapat dilihat di https://selancarinfo.my.id/
Materi kali ini akan membahas tentang Peran dan fungsi hakim beserta lingkup kewenangan kode etik dan jumlah hakim dalam pengadilan, materi lengkapnya dapat disimak di https://selancarinfo.my.id/
Materi kali ini akan membahas tentang peran dan fungsi kepolisan serta kewenangan lembaga kepolisian selengkapnya dapat dilihat di https://selancarinfo.my.id/
Materi kali ini akan membahas tentang peran dan fungsi advokat di indonesia, diulas mulai dari definisi, kedudukan, kategori dan jasa jasa hukum yang dapat diberikan oleh seorang advokat
Materi ini akan mengulas salah satu alat yang biasa digunakan untuk melihat ketikan keyboard orang lain dengan tujuan tertentu dan memberikan beberapa tips untuk terhindar dari tindakan tersebut
Pengaruh hukum islam terhadap produk hukum nasionalSelancar Info
Dalam presentasi ini akan menjelaskan mengenai pengaruh hukum islam terhadap Produk hukum nasional, didalamnya terdapat contoh Undang-undang yang menggunakan nafas keagamaan dalam perumusannya
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
2. Pengertian
Jaksa
Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16Tahun 2004
Tentang kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Jaksa adalah penegak hukum yang mewakili Korban suatu tindak
pidana didalam sebuah persidangan, Jaksa yang bertindak sebagai
penegak yang mewakili korban disebut sebagai Jaksa Penuntut
Umum. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 16Tahun
2004Tentang kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum
adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim.
3. Kedudukan
Jaksa di
Indonesia
Prihal kedudukan lembaga Kejaksaan diatur didalam pasal 2 ayat
(1) Undang-undang No. 16Tahun 2004Tentang kejaksaan
Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa, Kejaksaan
Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini
disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Kejaksaan termasuk kedalam jenis kelompok Pro Justisia Murni
bersama dengan Polisi, dan Hakim.
4. Ruang lingkup
pelaksanaan
kekuasaan
negara oleh
kejaksaan
Ruang Lingkup pelaksanaan kekuasaan negara oleh kejaksaan
terbagi kedalam 3 (tiga) Lembaga kejaksaan yaitu ; Kejaksaan
Agung, KejaksaanTinggi, dan Kejaksaan negeri. Adapun lingkup
wilayah 3 (tiga) kelembagaan tersebut yang dijelaskan dalam
pasal 4 Undang-undang No. 16 tahun 2004Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia adalah sebagi berikut:
KejaksaanAgung berkedudukan di ibukota negara Republik
Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan
negara Republik Indonesia.
KejaksaanTinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah provinsi.
Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang
daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.
5. Ruang lingkup
kewenangan
kejaksaan
Menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004Tentang kejaksaan
Republik Indonesia, Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta
bertanggung jawab menurut saluran hierarki. kemudian
ditegaskan didalam ayat (4) Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum
dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan,
kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa
menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
6. Tugas dan
Fungsi
Kejaksaan di
bidang pidana
Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan
wewenang Kejaksaan.
Di bidang pidana :
melakukan penuntutan;
melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat;
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang- undang;
melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
penyidik.
7. Di bidang
perdata dan
Tata usaha
negara
Di bidang perdata dan tata usaha negara :
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam
maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintah.
8. Dibidang
ketertiban dan
ketentraman
umum
Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan:
peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
pengamanan kebijakan penegakan hukum;
pengawasan peredaran barang cetakan;
pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;
pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
9. Kode etik
Profesi jaksa
Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman
untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan
profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta
menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya.
Adapun Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan
administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai
wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan
administratif kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode
Perilaku Jaksa.
10. Sekian dan
terimakasih
Sumber referensi
Undang-undang No. 16Tahun 2004Tentang kejaksaan Republik
Indonesia
Peraturan JaksaAgung Republik Indonesia NOMOR : PER-
067/A/JA/07/2007
https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7
