Dokumen tersebut membahas contoh kasus pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21/26 oleh PT Jaya Abadi untuk bulan Januari hingga Oktober 2014. Terdapat penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran PPh yang dipotong, serta pelaporan SPT PPh melalui formulir-formulir terkait. Pada Oktober terdapat pegawai baru dan pegawai yang berhenti kerja sehingga dil
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
Petunjuk praktis penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak bendahara Bantuan Operasional Sekolah, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai. Dilengkapi dengan contoh pengisian dan bentuk formulir yang dipergunakan.
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
4. A. Penghitungan PPh pegawai tetap
Penghasilan
No Nama Pegawai Status
Bruto
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fajar Ariwibowo
Budi Wijaya
Candra
Eka
Dewi
Beny
Karyo
Tuti
Dadang
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
Jumlah
4
Pengurangan
Iuran
Biaya
Pensiun/Iuran
Jabatan
THT
5
6
8,000,000
6,000,000
2,600,000
2,700,000
2,900,000
2,500,000
2,500,000
2,900,000
3,000,000
400,000
300,000
130,000
135,000
145,000
125,000
125,000
145,000
150,000
500,000
500,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Jumlah Ph Neto
Setahun/
Disetahunkan
PTKP
PKP Setahun/
Disetahunkan
PPh 21
Januari
7
8
9
#
85,200,000
62,400,000
28,440,000
29,580,000
31,860,000
27,300,000
27,300,000
31,860,000
33,000,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
33,100,000
1721-I
(satu masa
pajak)
(atas upah harian dibayarkan secara bulanan)
Nama
N
Statu
Pegawa
o
s
i
1
2
3
HITUNG √
POTONG
SETOR
LAPOR
Sebulan
Setahun
4
5
1
2
3
4
5
2,200,000
2,400,000
2,300,000
2,200,000
2,200,000
Jumlah
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
Penghasilan Bruto
11,300,000
26,400,000
28,800,000
27,600,000
26,400,000
26,400,000
319,271
150,313
8,813
13,563
23,063
4,063
4,063
23,063
27,813
574,025
B. Penghitungan PPh pegawai tidak tetap
Dino
Budi
Eli
Sasa
Joko
58,875,000
36,075,000
2,115,000
3,255,000
5,535,000
975,000
975,000
5,535,000
6,675,000
PTKP
6
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
Dasar
Dasar
Pengenaan Pengenaan PPh Januari
Setahun
Januari
7
#
#
75,000
2,475,000
1,275,000
75,000
75,000
6,250
206,250
106,250
6,250
6,250
313
10,313
5,313
313
313
16.565
Catatan:
- Semua pegawai tersebut sudah memiliki NPWP.
- Pegawai wanita menunjukkan keterangan bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan.
1721-II
5. Pemotongan PPh & Pembuatan Bukti Pemotongan
• Pemotongan PPh sebesar
penghitungan dalam halaman
sebelum ini.
• Pembuatan bukti potong PPh
21 (tidak final):
a.
b.
Untuk pegawai tetap
dilakukan setelah Masa
Pajak terakhir (Desember
atau saat berhenti
bekerja) dengan Formulir
1721-A1 atau 1721-A2
Untuk pegawai tidak tetap
dilakukan setelah
dilakukan pemotongan
dengan Formulir 1721-VI,
yaitu sbb:
01
08.914.111.5
528
Dino
Pondok, Nguter, Sukoharjo
21
100
03
06.752.938.8
Fajar Ariwibowo
HITUNG
POTONG √
SETOR
LAPOR
00000001
3311052508820014
000
2.200.000
532
14
5
6.250
000
31
01
2014
313
FajarA
w
6. Penyetoran PPh Dipotong
0 8
• Penyetoran dilakukan atas
PPh Dipotong atas pegawai
tetap dan pegawai tidak
tetap: Rp590.590 (574.025 +
Rp16.565)
• Asli SSP lembar ke-3
dilampirkan pada SPT PPh
Pasal 21/26.
9 1 4
1 1 1
5
5 2 8
PT. JAYA ABADI
GROGOL, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
4 1 1 1 2 1
1 0 0
Pembayaran PPh Pasal 21
Masa Pajak Januari 2014
X
2 0 1 4
Rp590.590
Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah
HITUNG
POTONG
SETOR
LAPOR
√
0 0 0
7. Pelaporan SPT PPh Pasal 21/26
Memenuhi syarat wajib e-SPT
(Pasal 3 ayat 3)?
Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
pegawai tetap yang jumlahnya lebih
dari 20 orang
Formulir-Formulir yang diisi?
Pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
dengan bukti potong yang jumlahnya
lebih dari 20 dokumen
Penyetoran dengan SSP/bukti Pbk
yang jumlahnya lebih dari 20 (dua
puluh) dokumen
X
X
HITUNG
POTONG
Tidak wajib e-SPT
(karena tidak ada satupun
kriteria terpenuhi)
SETOR
LAPOR
√
√
Formulir 1721-I
untuk satu masa pajak
Formulir 1721-I
untuk satu tahun pajak
√
√
Formulir 1721-III
X
Formulir 1721-IV
Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak
Final)/Pasal 26 dengan bukti potong
X
yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen
Induk SPT (Formulir 1721)
Formulir 1721-II
X
√
Formulir 1721-V
X
X
15. OKTOBER
A. TERDAPAT PEGAWAI TETAP YANG MASUK
B. TERDAPAT PEGAWAI TETAP YANG KELUAR
C. KONDISI LAINNYA SAMA DENGAN BULAN SEPTEMBER
16. A.1. Penghitungan PPh pegawai tetap yang baru masuk
Indrayana dan Yogi mulai bekerja di PT. Jaya Abadi sejak 1 Oktober 2014.
Gaji sebulan masing-masing sebesar Rp3.000.000,00.
Iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapatkan
persetujuan Menteri Keuangan masing-masing sebesar Rp100.000,00.
Sudah memiliki NPWP, menikah tetapi belum mempunyai anak.
Kewajiban pajak subjektif terpenuhi sejak awal tahun.
Penghasilan
No Nama Pegawai Status
Bruto
1
2
10 Indrayana
11 Yogi
HITUNG √
POTONG
SETOR
LAPOR
3
K/0
K/0
4
3,000,000
3,000,000
Pengurangan
Iuran
Biaya
Pensiun/Iuran
Jabatan
THT
5
6
150,000
150,000
100,000
100,000
Jumlah Ph Neto
Setahun/
Disetahunkan
PTKP
PKP Setahun/
Disetahunkan
PPh 21
Oktober
7
8
#
#
8,250,000
8,250,000
26,325,000
26,325,000
-
-
17. A.2. Penghitungan PPh pegawai tetap yang keluar
Tuti berhenti bekerja di PT. Jaya Abadi per 31 Oktober 2014.
Sejak 1 Januari 2014:
Gaji sebulan sebesar Rp2.900.000,00.
Iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah
mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebesar Rp100.000,00.
Sudah memiliki NPWP, menikah tetapi belum mempunyai anak.
Selama bekerja hanya menerima penghasilan berupa gaji.
Pengurangan
Penghasilan
Nama
No
Status
Bruto
Pegawai
(Jan-Okt)
1
8
HITUNG √
POTONG
SETOR
LAPOR
2
Tuti
3
K/0
4
Biaya
Jabatan
Iuran
Pensiun/
Iuran THT
5
6
29,000,000 1.450,000 1.000,000
Jumlah Ph Neto
Setahun/
Disetahunkan
PTKP
7
8
26,550,000
26,325,000
PPh 21
sudah
PKP Setahun/ PPh 21
Dipotong
Disetahunkan Setahun
(JanSept)
9
10
#
225,000
11,250
PPh 21
Kurang/
(Lebih)
Dipotong
#
207,567 (196,317)
Catatan:
• Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh
yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama satu tahun pajak/bagian tahun pajak
dengan PPh 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya.
• Kelebihan pemotongan PPh Rp196.317 tersebut dikembalikan PT. Jaya Abadi kepada Tuti pada
saat pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1).
18. A.3. Rekap Penghitungan PPh pegawai tetap
(termasuk pegawai yang baru masuk dan yang keluar)
Penghasilan
No Nama Pegawai Status
Bruto
1
2
3
1 Fajar Ariwibowo
2 Budi Wijaya
3 Candra
4 Eka
5 Dewi
6 Beny
7 Karyo
8 Tuti
9 Dadang
10 Indrayana
11 Yogi
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
Jumlah
4
8,000,000
6,000,000
2,600,000
2,700,000
2,900,000
2,500,000
2,500,000
2,900,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Pengurangan
Iuran
Biaya
Pensiun/Iuran
Jabatan
THT
5
6
400,000
300,000
130,000
135,000
145,000
125,000
125,000
145,000
150,000
150,000
150,000
500,000
500,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Jumlah Ph Neto
Setahun/
Disetahunkan
PTKP
PKP Setahun/
Disetahunkan
PPh 21
Oktober
7
8
9
#
85,200,000
62,400,000
28,440,000
29,580,000
31,860,000
27,300,000
27,300,000
26,550,000
33,000,000
8,250,000
8,250,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
39,100,000
1721-I
(satu masa
pajak)
(upah harian yang dibayarkan secara bulanan)
POTONG
SETOR
LAPOR
Nama
N
Statu
Pegawa
o
s
i
1
2
3
Sebulan
Setahun
4
5
1
2
3
4
5
2,200,000
2,400,000
2,300,000
2,200,000
2,200,000
Dino
Budi
Eli
Sasa
Joko
Jumlah
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
Penghasilan Bruto
11,300,000
319,271
150,313
8,813
13,563
23,063
4,063
4,063
(196.317)
27,813
354,645
B. Penghitungan PPh pegawai tidak tetap
HITUNG √
58,875,000
36,075,000
2,115,000
3,255,000
5,535,000
975,000
975,000
225,000
6,675,000
-
26,400,000
28,800,000
27,600,000
26,400,000
26,400,000
PTKP
6
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
Dasar
Dasar
Pengenaan Pengenaan
Setahun
Oktober
7
#
75,000
2,475,000
1,275,000
75,000
75,000
6,250
206,250
106,250
6,250
6,250
PPh
Oktober
#
313
10,313
5,313
313
313
16.565
1721-II
19. Pemotongan &
Pembuatan Bukti Pemotongan
Pemotongan PPh sebesar
penghitungan dalam halaman
sebelum ini.
10
01.916.101.5
PT. JAYA ABADI
532
07.986.120.3
526
Pembuatan bukti potong
untuk Tuti (Pegawai Keluar)
sbb:
HITUNG
00000001
01
10
000
000
0
33111217057900010
A. Pegawai tetap
Pembuatan bukti potong
dilakukan setelah Masa
Pajak terakhir (Desember
atau saat berhenti bekerja)
dengan Formulir 1721-A1
atau 1721-A2.
14
Tuti
Kertonatan, Kartosuro, Sukoharjo
Staf Pemasaran
X
X
29.000.000
29.000.000
1.450.000
1.000.000
2.450.000
POTONG √
26.550.000
SETOR
26.325.000
225.000
11.250
LAPOR
11.250
20. Pemotongan &
Pembuatan Bukti Pemotongan
10
Pemotongan PPh sebesar
penghitungan dalam halaman
sebelum ini.
B. Pegawai tidak tetap
Pembuatan bukti potong
PPh 21 (Tidak Final)
dilakukan setelah dilakukan
pemotongan dengan
Formulir 1721-VI , yaitu
sbb:
08.914.111.5
528
Dino
Pondok, Nguter, Sukoharjo
21
100
03
06.752.938.8
Fajar Ariwibowo
HITUNG
POTONG √
SETOR
LAPOR
00000046
3311052508820014
000
2.200.000
532
14
5
6.250
000
30
11
2014
313
FajarA
w
21. Penyetoran PPh Dipotong
0 8
• Penyetoran dilakukan atas
PPh Dipotong atas pegawai
tetap dan pegawai tidak tetap
Rp371.210 (354.645 +
Rp16.565)
• Asli SSP lembar ke-3
dilampirkan pada SPT PPh
Pasal 21/26.
9 1 4
1 1 1
5
5 2 8
PT. JAYA ABADI
GROGOL, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
4 1 1 1 2 1
1 0 0
Pembayaran PPh Pasal 21
Masa Pajak Oktober 2014
X
Rp371.210
Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah
HITUNG
POTONG
SETOR
LAPOR
√
0 0 0
2 0 1 4
22. Pelaporan SPT PPh Pasal 21/26
Memenuhi syarat wajib e-SPT
(Pasal 3 ayat 3)?
Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
pegawai tetap yang jumlahnya lebih
dari 20 orang
Formulir-Formulir yang diisi?
Pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
dengan bukti potong yang jumlahnya
lebih dari 20 dokumen
Penyetoran dengan SSP/bukti Pbk
yang jumlahnya lebih dari 20 (dua
puluh) dokumen
X
X
HITUNG
POTONG
Tidak wajib e-SPT
(karena tidak ada satupun
kriteria terpenuhi)
SETOR
LAPOR
√
√
Formulir 1721-I
untuk satu masa pajak
Formulir 1721-I
untuk satu tahun pajak
√
√
Formulir 1721-III
X
Formulir 1721-IV
Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak
Final)/Pasal 26 dengan bukti potong
X
yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen
Induk SPT (Formulir 1721)
Formulir 1721-II
X
√
Formulir 1721-V
X
X
30. DESEMBER
KONDISI SAMA DENGAN NOVEMBER
HAL KHUSUS:
A.
B.
C.
PENGHITUNGAN PPh UNTUK MASA PAJAK TERAKHIR
PEMBUATAN REKAPITULASI PEMOTONGAN PPh PEGAWAI TETAP SELAMA
SETAHUN
PEMBUATAN BUKTI POTONG UNTUK PEGAWAI TETAP
31. A. Penghitungan PPh pegawai tetap pada masa pajak terakhir
StaNo Nama Pegawai
tus
Penghasilan
Biaya
Penghasilan
Bruto
Jabatan &
Jumlah Ph
Bruto
(Masa
Iuran
Neto Setahun
(Setahun)
Terakhir)
Pensiun
4
5
6
7=5-6
PTKP
PKP
Setahun
PPh 21
Setahun
8
9=7-8
10
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fajar Ariwibowo
Budi Wijaya
Candra
Eka
Dewi
Beny
Karyo
Dadang
Indrayana
Yogi
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
8,000,000
6,000,000
2,600,000
2,700,000
2,900,000
2,500,000
2,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
96,000,000 10,800,000
72,000,000 9,600,000
31,200,000 2,760,000
32,400,000 2,820,000
34,800,000 2,940,000
30,000,000 2,700,000
30,000,000 2,700,000
36,000,000 3,000,000
9,000,000
750,000
9,000,000
750,000
85,200,000
62,400,000
28,440,000
29,580,000
31,860,000
27,300,000
27,300,000
33,000,000
8,250,000
8,250,000
26,325,000 58,875,000
26,325,000 36,075,000
26,325,000 2,115,000
26,325,000 3,255,000
26,325,000 5,535,000
26,325,000
975,000
26,325,000
975,000
26,325,000 6,675,000
26,325,000
26,325,000
-
K/0
2,900,000
29,000,000
26,550,000
26,325,000
11 Tuti *
* Catatan:
Tuti berhenti bekerja di akhir Oktober.
Penghitungan PPh Tuti telah dilakukan di Masa Oktober.
225,000
PPh 21 sudah
PPh 21 Kurang/
Dipotong
(Lebih)
(Masa
Dipotong
Sebelumnya)
11
12=10-11
3,831,250
1,803,750
105,750
162,750
276,750
48,750
48,750
333,750
-
11,250
SETOR
LAPOR
319,269
150,307
8,807
13,557
23,057
4,057
4,057
27,807
-
207,567
(196,317)
1721-I
(satu tahun
pajak)
1721-I
(satu masa
pajak)
HITUNG √
POTONG
3,511,981
1,653,443
96,943
149,193
253,693
44,693
44,693
305,943
-
1721-I untuk satu tahun pajak
meliputi pemotongan PPh kepada semua pegawai,
termasuk pegawai yang bekerja tidak dalam satu tahun penuh
(keluar/masuk dalam tahun berjalan).
32. B. Penghitungan PPh pegawai tidak tetap
(upah harian yang dibayarkan secara bulanan)
No
Nama
Status
Pegawai
1
2
1
2
3
4
5
Dino
Budi
Eli
Sasa
Joko
Jumlah
3
K/0
K/0
K/0
K/0
K/0
Penghasilan Bruto
Sebulan
Setahun
4
5
2,200,000
2,400,000
2,300,000
2,200,000
2,200,000
11,300,000
26,400,000
28,800,000
27,600,000
26,400,000
26,400,000
PTKP
6
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
26,325,000
Dasar
Pengenaan
Setahun
7
75,000
2,475,000
1,275,000
75,000
75,000
Dasar
Pengenaan
Desember
#
6,250
206,250
106,250
6,250
6,250
PPh
Desember
#
313
10,313
5,313
313
313
16.565
1721-II
HITUNG √
POTONG
SETOR
LAPOR
33. Pemotongan &
Pembuatan Bukti Pemotongan
Pemotongan PPh sebesar
penghitungan dalam halaman
sebelum ini.
12
01.916.101.5
PT. JAYA ABADI
07.752.938.3
532
528
33111213037200011
A. Pegawai tetap
Pembuatan bukti potong
dilakukan setelah Masa
Pajak terakhir (Desember
atau saat berhenti bekerja)
dengan Formulir 1721-A1
atau 1721-A2.
Pembuatan bukti potong
tsb sbb:
HITUNG
Fajar Ariwibowo
Kertonatan, Kartosuro, Sukoharjo
14
00000002
01
12
000
000
0
Direktur
X
X
96.000.000
96.000.000
4.800.000
6.000.000
10.800.000
POTONG √
85.200.000
SETOR
26.325.000
58.875.000
3.831.250
LAPOR
3.831.250
34. Pemotongan &
Pembuatan Bukti Pemotongan
12
Pemotongan PPh sebesar
penghitungan dalam halaman
sebelum ini.
B. Pegawai tidak tetap
Pembuatan bukti potong
PPh 21 (Tidak Final)
dilakukan setelah dilakukan
pemotongan dengan
Formulir 1721-VI , yaitu
sbb:
08.914.111.5
528
Dino
Pondok, Nguter, Sukoharjo
21
100
03
06.752.938.8
Fajar Ariwibowo
HITUNG
POTONG √
SETOR
LAPOR
00000056
3311052508820014
000
2.200.000
532
14
5
6.250
000
14
01
2015
313
FajarA
w
35. Penyetoran PPh Dipotong
0 8
• Penyetoran dilakukan atas
PPh Dipotong atas pegawai
tetap dan pegawai tidak tetap
Rp567.483 (550.918 +
Rp16.565)
• Asli SSP lembar ke-3
dilampirkan pada SPT PPh
Pasal 21/26.
9 1 4
1 1 1
5
5 2 8
0 0 0
PT. JAYA ABADI
GROGOL, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
4 1 1 1 2 1
1 0 0
Pembayaran PPh Pasal 21
Masa Pajak Desember 2014
X
2 0 1 4
Rp567.483
Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah
HITUNG
POTONG
SETOR
LAPOR
√
36. Pelaporan SPT PPh Pasal 21/26
Memenuhi syarat wajib e-SPT
(Pasal 3 ayat 3)?
Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
pegawai tetap yang jumlahnya lebih
dari 20 orang
Formulir-Formulir yang diisi?
Pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
dengan bukti potong yang jumlahnya
lebih dari 20 dokumen
Penyetoran dengan SSP/bukti Pbk
yang jumlahnya lebih dari 20 (dua
puluh) dokumen
X
X
HITUNG
POTONG
Tidak wajib e-SPT
(karena tidak ada satupun
kriteria terpenuhi)
SETOR
LAPOR
√
√
Formulir 1721-I
untuk satu masa pajak
Formulir 1721-I
untuk satu tahun pajak
√
√
√
Formulir 1721-III
X
Formulir 1721-IV
Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak
Final)/Pasal 26 dengan bukti potong
X
yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen
Induk SPT (Formulir 1721)
Formulir 1721-II
X
√
Formulir 1721-V
X
Dalam contoh ini diasumsikan hanya ada 2 jenis penerima penghasilan. Apabila ada penerima penghasilan yang lainnya (misalnya tenaga ahli, bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan dll.), maka harus dilakukan penghitungan PPh atas penerima penghasilan yang lain tersebut.Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka dikenakan pemotongan dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang memiliki NPWP.PTKP Karyawati kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri (cfm Ps 11 PER-31/PJ/2012).PTKP Karyawati tidak kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.Apabila Karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Nomor urut bukti potong (8 digit terakhir) adalah bersambung/berlanjut dari Januari s/d Des. Selanjutnya, mulai 1 Januari tahun berikutnya, nomor urut kembali dimulai dari 00000001.Apabila penerima penghasilan adalah WP dalam negeri maka kotak pada angka 5 dan 6 tidak perlu diisi.Apabila penerima penghasilan adalah WP Luar negeri maka kotak pada angka 5 diisi tanda silang dan angka 6 diisi dengan kode negara domisili, di mana daftar kodenya sudah tersedia di petunjuk pengisian SPT PPh Pasal 21/26.
Penyetoran atas PPh dipotong, selain menggunakan SSP, dapat dilakukan juga dengan menggunakan:bukti Pbk; dan/atau dokumen lain yang setara dengan SSP (Bukti Penerimaan Negara) cfm PER-47/PJ/2011.
Cfm Pasal 3 ayat (3) PER-14/PJ/2013.Apabila salah satu saja kriteria tersebut terpenuhi, maka WP sudah wajib e-SPT.
Formulir 1721-I disampaikan di setiap masa pajak, dengan memberikan tanda silang pada kotak “satu masa pajak” dan memberikan isian masa pajak.Khusus pada Masa Pajak Desember, selain pelaporan untuk satu masa pajak, Wajib Pajak juga harus melaporkan pemotongan untuk satu tahun pajak dengan menggunakan Formulir 1721-I dengan memberikan tanda silang pada kotak “satu tahun pajak”.Dalam hal pelaporan untuk satu masa pajak, kolom nomor dan tanggal bukti potong diisi dengan tanda “-”. Kolom tersebut hanya diisi saat pelaporan untuk satu tahun pajak. Apabila penerima penghasilan adalah WP dalam negeri maka kolom kode negara domisili diisi dengan tanda “-”. Apabila penerima penghasilan adalah WP Luar negeri maka kolom kode negara domisili diisi dengan kode negara domisili, di mana daftar kodenya sudah tersedia di petunjuk pengisian SPT PPh Pasal 21/26.