1. KEWAJIBAN DAN HAK
WAJIB PAJAK DALAM
PEMERIKSAAN

2. Kewajiban WP Dalam Pemeriksaan
Kantor
 memenuhi panggilan untuk datang
menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan
waktu yang ditentukan;
 memperlihatkan dan/atau meminjamkan
buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain termasuk data yang dikelola
secara elektronik, yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau
objek yang terutang pajak;

3.  memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;
 menyampaikan tanggapan secara tertulis
atas Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan;
 meminjamkan kertas kerja pemeriksaan
yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
 memberikan keterangan lisan dan/atau
tertulis yang diperlukan.

4. Kewajiban WP Dalam Pemeriksaan
Lapangan
 memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau
mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 memberikan kesempatan untuk memasuki dan
memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga
digunakan untuk menyimpan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak serta
meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak

5.  memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan, antara lain berupa:
o menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas
biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses
data yang dikelola secara elektronik
memerlukan peralatan dan/atau keahlian
khusus;
o memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak
untuk membuka barang bergerak dan/atau
tidak bergerak; dan/atau
o menyediakan ruangan khusus tempat
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam
hal jumlah buku, catatan, dan dokumen
sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke
kantor Direktorat Jenderal Pajak,
 menyampaikan tanggapan secara tertulis atas
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
 memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis
yang diperlukan.

6.  menghadiri Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan;
 mengajukan permohonan untuk dilakukan
pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal
terdapat perbedaan pendapat antara Wajib
Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
 memberikan pendapat atau penilaian atas
pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa
Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner
Pemeriksaan.

7. Hak WP Dalam Pemeriksaan
Lapangan
 meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa
Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
 meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memberikan pemberitahuan secara tertulis
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan;
 meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memberikan penjelasan tentang alasan dan
tujuan Pemeriksaan;
 meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan
Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

8.  menerima Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan;
 menghadiri Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan;
 mengajukan permohonan untuk dilakukan
pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal
terdapat perbedaan pendapat antara Wajib
Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
 memberikan pendapat atau penilaian atas
pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa
Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner
Pemeriksaan.

9. KEWAJIBAN DAN
WEWENANG
PEMERIKSA

10. Kewenangan
Direktur Jenderal Pajak berwenang
melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan
untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

11. KEWENANGAN PEMERIKSAAN
Dalam Pemeriksaan Lapangan untuk menguji
kepatuhan, pemeriksa berwenang :
a. Melihat dan/atau meminjam buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak;
b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola
secara elektronik;
c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau
patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau
barang yang dapat memberi petunjuk tentang
penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak;

12. d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib
Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara
elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian
khusus;
2) Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk
membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
dan/atau
3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah
buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga
sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta
barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
f. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan
g. Meminta keterangan dan/atau buku yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak

13. KEWENANGAN PEMERIKSAAN
Dalam PEMERIKSAAN KANTOR untuk menguji
kepatuhan, pemeriksa berwenang :
a. Memanggil WP untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
dengan menggunakan surat panggilan;
b. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk data yang
dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
c. Meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;
d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
e. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan
Publik melalui WP; dan
f. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa
melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan

14. Kewajiban Pemeriksa Pajak Dalam
Pemeriksaan Kantor Untuk Menguji
Kepatuhan
 memperlihatkan tanda pengenal
pemeriksa pajak dan SP2 kepada WP pada
waktu melakukan pemeriksaan.
 menjelaskan alasan dan tujuan
pemeriksaan kepada WP.
 memperlihatkan surat tugas kepada WP
apabila susunan tim pemeriksa pajak
mengalami perubahan.

15.  menyampaikan surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan kepada WP.
 melakukan pembahasan akhir hasil
pemeriksaan apabila WP hadir dalam
batas waktu yang telah ditentukan.
 memberi petunjuk kepada WP dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya agar
pemenuhan kewajiban perpajakan dalam
tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan

16.  mengembalikan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lainnnya yang dipinjam dari WP
paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal
LHP.
 merahasiakan kepada pihak lain yang
tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya
oleh WP dalam rangka pemeriksaan.
 memanggil WP untuk datang ke kantor
DJP menggunakan surat panggilan

17.  melihat dan/atau meminjam buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain termasuk data yang dikelola
secara elektronik, yang berhubungan
dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan
bebas WP, atau objek yang terutang
pajak.
 meminta kepada WP untuk memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 meminta keterangan lisan dan/atau
tertulis dari WP.

18.  meminjam kertas kerja pemeriksaan yang
dibuat oleh akuntan publik melalui WP.
 meminta keterangan dan/atau bukti yang
diperlukan dari pihak ketiga yang
mempunyai hubungan dengan WP.

19. PEDOMAN
PEMERIKSAAN
PAJAK

20. Pedoman Umum Pemeriksaan
 Pemeriksaan harus dilakukan oleh
pemeriksa pajak dengan menggunakan
keahlian secara cermat dan seksama serta
memberikan gambaran yang sesuai
dengan keadaan sebenarnya tentang
wajib pajak
 Temuan hasil pemeriksaan dituangkan
dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai
bahan untuk menyusun laporan
pemeriksaan pajak

21. Pedoman Pelaksaan Pemeriksaan
 Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului
dengan persiapan yang baik, sesuai dengan
tujuan pemeriksaan dan dengan pengawasan
yang seksama
 Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan
petunjuk yang diperoleh, yang harus
dikembangkan dengan bukti yang kuat dan
berkaitan melalui pencocokan
data, pengamatan, tanya jawab dan tindakan
lain berkenaan dengan pemeriksaan
 Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak
harus didasarkan pada bukti yang kuat dan
berlandaskan Undang-undang perpajakan yang
berlaku

22. Laporan Pemeriksaan
 Laporan pemeriksaan pajak disusun
secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang
lingkup sesuai dengan tujuan
pemeriksaan, memuat kesimpulan yang
didukung bukti yang kuat dan memuat
pula pengungkapan informasi lain yang
diperlukan.
 Laporan pemeriksaan pajak harus
didukung oleh daftar yang lengkap dan
rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan

23. Laporan Pemeriksaan
 Laporan pemeriksaan pajak yang
berkaitan dengan pengungkapan
penyimpangan SPT harus memperlihatkan
:
 Berbagai faktor perbandingan
 Nilai absolut dari penyimpangan
 Bukti atau petunjuk adanya
penyimpangan
 Pengaruh penyimpangan
 Hubungan dengan permasalahan lainnya

24. Langkah-langkah Pemeriksaan
Pajak
PROGRAM TEKNIK PROSEDUR METODE HASIL
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN
Ø Menelusuri Langsung: Laporan hasil
Ø Mencari Menguji kebenaran pemeriksaan:
Ø Mengumpulkan Ø Mengevaluasi angka-angka SPT Ø Tingkat kepatuhan
Ø Mengolah Ø Menganalisis melalui penelusuran administratif
angka-angka Laporan Keuangan, Ø Tingkat kepatuahn
Ø Mentafsir Neraca, Buku Besar/ materil maupun
Ø Menguji keterkaitan Pembantu, Buku yuridis formal
DATA Ø Memanfaatkan Harian, Dokumen Ø Selisih koreksi
berbagai data dan Pendukung.
informasi dari pihak
ketiga (pihak-pihak Tidak Langsung:
terkait) Ø Laporan keuangan
Ø Menguji kebenaran tahuan berjalan dan
fisik tahun sebelumnya
Ø Menjumlahkan Ø Transaksi tunai
kembali angka- Ø Transaksi bank
angka ke bawah Ø Sumber-sumber
dan ke samping serta penggunaan
Ø Mengadakan dana
inspeksi Ø Kekayaan bersih
Ø Melakukan verifikasi Ø Satuan volume
Ø Menguji kebenaran penjualan
serta keabsahan Ø Arus produksi pada
dan keaslian tahun yang
dokumen diperiksa
Ø Mengadakan Ø Laba kotor tahun
konfirmasi dengan yang diperiksa
pihak-pihak terkait Ø Penyusutan aktiva
Ø Melakukan Ø Biaya hidup wajib
wawancara dengan pajak
pihak berwajib Ø DLL yang dianggap
perlu oleh
pemeriksa

25. UTANG PAJAK

26.  Utang dalam arti luas ialah
Pengertian segala sesuatu yang harus
dilakukan oleh yang
 Utang dalam arti sempit berkewajiban sebagai
adalah perikatan sebagai konsekwensi
akibat perjanjian khusus perikatan, seperti
yang disebut utang penyerahan
piutang, yang mewajibkan barang, membuat
debitur untuk membayar lukisan, melakukan
(kembali) jumlah uang yang perbuatan
telah dipinjamnya dari tertentu, membayar harga
kreditur barang dan seterusnya.

27. Hutang Perdata
Adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi
salah satu pihak, baik perorangan maupun badan
sebagai subyek hukum untuk melakukan sesuatu atau
untuk tidak melakukan sesuatu, yang mengurangi atau
melanggar hak pihak lainnya.

28. Utang Pajak
Adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk
sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak
atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

29. Pajak yang terutang
Adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam
bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

30. HUKUM PAJAK MATERIAL
Hukum pajak material mengatur tentang norma-norma yang
mengatur keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan
peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa
yang harus dikenakan pajak, besarnya pajak. Dengan
perkataan lain dapat dikatakan bahwa hukum ini memuat
segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya
hutang pajak hubungan hukum antara pemerintah dan wajib
pajak, peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-
kenaikan, denda-denda, dan hukuman-hukuman serta tata
cara pembebasan dan pengembalian pajak serta hak tagihan
yang dimiliki fiskus.

31. Kewajiban Subyek Pajak Subjektif
Adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, pada
umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di
Indonesia memenuhi kewajiban subjektif. Sedangkan
untuk orang diluar Indonesia kewajiban subjektif ada
kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan
Indonesia.

32. Kewajiban Pajak Objektif
Adalah kewajiban yang melekat pada objeknya, yaitu
seseorang dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia
mendapatkan penghasilan atau mempunyai kekayaan
yang memenuhi syarat menurut Undang-undang.

33. HUKUM PAJAK FORMAL
Hukum pajak formal mengatur tentang cara-cara
mengimplementasikan hukum material menjadi suatu kenyataan.
Termasuk di dalamnya cara-cara penyelenggaraan mengenai
penetapan suatu hutang pajak, pengawasan oleh pemerintah
terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak baik
sebelum maupun sesudah diterimanya surat ketetapan
pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya.
Sedangkan tujuan pengaturan hukum pajak formal ini adalah untuk
melindungi fiskus dan wajib pajak dan memberi jaminan hukum
material dapat diselenggarakan dengan tepat.

34.  Ajaran Formal
Fungsi SKP 1. Sebagai instrumen
yang menimbulkan
 Ajaran Materiil utang pajak;
1. Sebagai instrumen 2. Sebagai instrumen
penagihan pajak; dan penagihan pajak; dan
2. Sebagai instrumen 3. Sebagai instrumen
untuk menentukan untuk menentukan
jumlah utang pajak jumlah utang pajak.

35. Berakhirnya Utang Pajak
 Pelunasan merupakan perbuatan hukum yang
wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk mengakhiri
utang pajak.
 Kompensasi adalah suatu cara menghapus utang
pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan
kelebihan pajak pada suatu jenis pajak ( pada
tahun yang sama atau tahun yang berbeda)
dengan menutup kekurangan utang pajak atas
jenis pajak yang sama atau jenis pajak lainnya (
juga pada tahun yang sama atau tahun yang
berbeda).
 Daluarsa adalah hapusnya suatu hak atau
kewajiban karena lampaunya waktu tertentu
sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-
undang.
 Penghapusan diberikan apabila wajib pajak tidak
memiliki lagi kemampuan dalam membayar pajak.

36. Hak Mendahului
Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007
menerangkan bahwa Negara mempunyai hak mendahului
untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung
Pajak. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak
mendahulu lainnya kecuali terhadap:
1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan
atau barang tidak bergerak.
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang
dimaksud.
3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan
penyelesaian suatu warisan.

37. JURU SITA

38. Pengertian Juru Sita
Adalah Pelaksana tindakan Penagihan Pajak
yang meliputi Penagihan Seketika dan
Sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, melaksanakan Penyitaan dan
penyanderaan.

39. Penanggung Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran
pajak, termasuk wakil yang menjalankan
hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

40. Persyaratan Juru Sita
 Berijazah serendah-rendahnya Sekolah
Menengah Umum atau yang setingkat ;
 Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur
Muda (Gol. II/a);
 Berbadan sehat;
 Lulus pendidikan dan latihan Jurusita
Pajak;
 Jujur, bertanggung jawab, dan penuh
pengabdian

41. Perihal Juru Sita Diberhentikan
 Meninggal dunia;
 Pensiun;
 Alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
 Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
 Melakukan perbuatan tercela;
 Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak;
atau
 Sakit jasmani atau rohani terus menerus.

42. Tugas Juru Sita
 Melaksanakan Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus;
 Memberitahukan Surat Paksa;
 Melaksanakan penyitaan berdasarkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
dan
 Melaksanakan penyanderaan berdasarkan
Surat Perintah Penyanderaan

43. Wewenang Juru Sita
Jurusita Pajak berwenang memasuki dan
memeriksa semua ruangan termasuk
membuka lemari, laci, dan tempat lain
untuk menemukan objek sita.

44. Kewajiban Jurusita Pajak Sebelum
Melakukan Tugas
 Memperlihatkan kartu tanda pengenal
Jurusita Pajak;
 Memperlihatkan Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus/Surat
Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan
 Memberitahukan maksud dan tujuan
menyampaikan Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus/Surat
Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan

45. JURU SITA

46. Pengertian Juru Sita
Adalah Pelaksana tindakan Penagihan Pajak
yang meliputi Penagihan Seketika dan
Sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, melaksanakan Penyitaan dan
penyanderaan.

47. Penanggung Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran
pajak, termasuk wakil yang menjalankan
hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

48. Persyaratan Juru Sita
 Berijazah serendah-rendahnya Sekolah
Menengah Umum atau yang setingkat ;
 Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur
Muda (Gol. II/a);
 Berbadan sehat;
 Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak;
 Jujur, bertanggung jawab, dan penuh
pengabdian

49. Perihal Juru Sita Diberhentikan
 Meninggal dunia;
 Pensiun;
 Alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
 Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
 Melakukan perbuatan tercela;
 Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak;
atau
 Sakit jasmani atau rohani terus menerus.

50. Tugas Juru Sita
 Melaksanakan Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus;
 Memberitahukan Surat Paksa;
 Melaksanakan penyitaan berdasarkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
dan
 Melaksanakan penyanderaan berdasarkan
Surat Perintah Penyanderaan

51. Wewenang Juru Sita
Jurusita Pajak berwenang memasuki dan
memeriksa semua ruangan termasuk
membuka lemari, laci, dan tempat lain
untuk menemukan objek sita.

52. Kewajiban Jurusita Pajak Sebelum
Melakukan Tugas
 Memperlihatkan kartu tanda pengenal
Jurusita Pajak;
 Memperlihatkan Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus/Surat
Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan
 Memberitahukan maksud dan tujuan
menyampaikan Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus/Surat
Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan

53. Penagihan Seketika dan
Sekaligus

54. Latar Belakang
 Bahwa masih dijumpai adanya tunggakan
pajak sebagai akibat tidak dilunasinya
hutang pajak sehingga memerlukan tindakan
penagihan yang mempunyai kekuatan
hukum yang memaksa.
 Bahwa UU No. 19 tahun 1959 tentang
Penagihan Pajak Negara tidak dapat
sepenuhnya mendukung pelaksanaan UU
perpajakan yang berlaku.
 Perlu adanya peraturan perundangan yang
dapat mengatasi permasalahan mengenai
tunggakan pajak dan memberi motivasi
peningkatan kesadaran dan kepatuhan
masyarakat akan kewajiban membayar
pajak.

55. Penagihan seketika dan sekaligus
 Penagihan Seketika adalah penagihan
yang dilaksanakan sebelum tanggal
jatuh tempo pembayaran dan tidak
mengikuti jadwal penagihan.
 Penagihan Sekaligus adalah penagihan
yang dilakukan untuk seluruh jenis
pajak.

56. sekaligus dapat dilakukan
dalam hal
• Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
• Penanggung pajak memindahtangankan barang
yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaannya atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia.
• Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak
akan membubarkan badan usahanya atau
menggabungkan usahanya atau
memindahtangankan perusahaan yang dikuasai
atau melakukan perubahan dalam bentuk
lainnya.
• Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara
• Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak
oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda
kepailitan.

57. Penerbitan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus
 Sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran
 Tanpa didahului Surat Teguran
 Sebelum jangka waktu 21 (dua puluh
satu) hari sejak Surat Teguran
diterbitkan
 Sebelum penerbitan Surat Paksa

58. LINGKUP
PENAGIHAN PAJAK

59. Penagihan Pajak
Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan
pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat
Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah
disita.

60. Dasar Tindakan Penagihan
Pasal 18 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP
mengatur tentang dasar penagihan pajak.
Yang menjadi dasar pajak menurut UU
tersebut adalah STP, SKPKB, SKPKBT, SK
Pembetulan, SK Keberatan, Surat Putusan
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali
yang menyebabkan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

61. DASAR HUKUM
 UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
 UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai
 UU Nomor 19 tahun 1996 tentang Penagihan dengan Surat
Paksa
 KMK No. 21/KMK.01/1999 tanggal 15 Januari 1999 tentang
perubahan KMK No. 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukan
Pejabat unutk Penagihan P)ajak Pusat, Tata Cara dan
Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.
 KMK No. 22/KMK.01/1999 tanggal 15 Januari 1999 tentang
perubahan KMK No. 234/KMK.05/1996 tentang Tata Cara
Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi
dan Pajak Dalam Rangka Impor.
 PP Nomor 3 tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
 PP Nomor 4 tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan
Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara
Lelang Dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 PP Nomor 5 tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

62. Tindakan Penagihan Pajak
1. Penagihan secara pasif
• Penyerahan SKPKB, SKPKBT, STP
• Apabila belum berhasil dengan
menggunakan surat teguran
2. Penagihan secara aktif
• Penagihan dengan menggunakan surat
paksa dan dilanjutkan dengan
tindakan sita.

63. Jadwal Waktu Dan
Tata Cara Tindakan Penagihan
• Tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dilakukan apabila Penanggung Pajak tidak
melunasi pajak yang terutang, sebagaimana
yang tercantum dalam
STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK
Keberatan, Surat Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali.
• Tindakan penagihannya dimulai dengan
mengeluarkan Surat Teguran oleh Kepala KPP
setelah 7 hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

64. Daluwarsa Tindakan Penagihan
 Diterbitkannya Surat Paksa
 Adanya pengakuan utang pajak dari wajib
pajak baik langsung maupun tidak
langsung
 Diterbitkannya SKPKB dan SKBKBT
karena wajib pajak setelah jangka waktu
5 tahun tersebut dipidana, atau
 Dilakukan tindak penyidikan pidana di
bidang perpajakan.

65. Surat Teguran
Adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (KPPBB) untuk memberikan
peringatan kepada Wajib Pajak untuk
segera melunasi utang pajaknya.

66. Surat Paksa
Adalah surat perintah membayar utang pajak
dan biaya penagihan pajak.
Surat Paksa sekurang-kurangnya harus
memuat:
a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak
dan Penanggung Pajak;
b. Besarnya utang pajak; dan
c. Perintah untuk membayar.

67. Dasar Penerbitan Surat Paksa
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang
pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan kepadanya telah
diterbitkan Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. Terhadap Penanggung Pajak telah
dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus; atau
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana tercantum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran pajak.

68. Penyitaan
Adalah tindakan Jurusita Pajak untuk
menguasai barang Penanggungan
Pajak, guna dijadikan jaminan untuk
melunasi Utang Pajak menurut peraturan
perundang-undangan.

69. Barang Sitaan
 Barang bergerak
 Barang tidak bergerak

70. Penjualan Secara Lelang
Dilakukan apabila utang pajak lunas dan
atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi
setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat
berwenang melaksanakan penjualan secara
lelang terhadap barang yang disita melalui
Kantor Lelang.

71. Barang sita yang dikecualikan dari
penjualan lelang
 Uang tunai
 Surat-surat berharga

72. Tata Cara Penggunaan
Hasil Penjualan Lelang
 Uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
 Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu, dipindah bukukan ke rekening Kas Negara atau Kas
Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang
bersangkutan;
 Obligasi,saham, atau surat berharga lainnya yang
diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas
permintaan Pejabat;
 Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak
diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang
pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada
Pejabat;
 Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte
persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung
Pajak kepada Pejabat

73. SURAT PAKSA

74. Pengertian Surat Paksa
Adalah surat perintah membayar utang
pajak dan biaya penagihan pajak.

75. Ciri – ciri Surat Paksa
 Surat Paksa berkepala "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
 Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang
sama seperti grosse dari putusan hakim dalam
perkara perdata yang tidak dapat diminta banding
lagi pada Hakim atasan.
 Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa, adalah
semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang
terdiri dari:
 pajak pusat,
 pajak daerah,
 kenaikan,
 denda (bukan denda pidana),
 bunga,
 biaya
 Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak pusat dan Jurusita
Pajak daerah.

76. Sifat Surat Paksa
 Berkekuatan hukum yang sama dengan
Grosse putusan Hakim dalam perkara
perdata yang tidak dapat diminta banding
lagi pada Hakim atasan.
 Berkekuatan hukum yang pasti.
 Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih
pajak dan menagih bukan pajak (biaya-
biaya penagihan).
 Dapat dilanjutkan dengan tindakan
penyitaan atau
penyanderaan/pencegahan.

77. Saat Penerbitan Surat Paksa
 Penanggung Pajak tidak melunasi utang
pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis;
 Terhadap Penanggung Pajak telah
dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus; atau
 Penanggung Pajak tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana tercantum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran pajak.

78. Pemberitahuan Surat Paksa Oleh juru
Sita
 Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan
pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada
Penanggung Pajak.
 Pemberitahuan Surat Paksa dalam Berita Acara yang
sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama
yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
 Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh
Jurusita Pajak kepada:
a) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau
di tempat lain yang memungkinkan,
b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun
yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila
Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat
dijumpai’
c) Salah seoarang ahli waris atau pelaksana wasiat atau
yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib
Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum
dibagi; atau
d) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal
dunia dan harta warisan telah dibagi.

79.  Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita
Pajak kepada:
a) Pengurus, kepala perwakilan , kepala
cabang, penanggung jawab , pemilik modal baik di
tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di
tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang
memungkinkan; atau
b) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat
usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita
pajak tidak dapat menjumpai salah seorang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa
diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Bali Harta
Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan
bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan
kepada orang atau badan yang dibebani untuk
melakukan pemberesan, atau likuidator.
 Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan
surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan
kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan
kepada penerima kuasa dimaksud.
 Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat
dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui
Pemerintah Daerah setempat.

80. Pelaksanaan Pemberitahuan
Surat Paksa
1. Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal tempat
kedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan
memperlihatkan tanda pengenal diri. Jurusita Pajak
mengemukakan maksud kedatangannya yaitu
memberitahukan Surat Paksa dengan Pernyataan
dan menyerahkan salinan Surat Paksa tesebut.
2. Jika Jurusita Pajak bertemu langsung dengan Wajib
Pajak/Penanggung Pajak minta agar WP/PP
memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang
ada untuk diteliti:
 Apakah tunggakan pajak menurut surat
ketetapan pajak cocok dengan jumlah tunggakan
yang tercantum dalam Surat Paksa.
 Apakah ada Surat Keputusan
Pengurangan/Penghapusan.
 Apakah ada kelebihan pembayaran dari
tahun/jenis pajak lainnya yang belum
diperhitungkan.

81. 3. Kalau Jurusita Pajak tidak menjumpai Wajib
Pajak/Penanggung Pajak maka salinan Surat Paksa
tersebut dapat diserahkan kepada:
 Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat
tinggal bersama Wajib Pajak/Penanggung Pajak
yang akil baliq (dewasa dan sehat mental).
 Anggota Pengurus Komisaris atau para pesero dari
Badan Usaha yang bersangkutan atau;
 Pejabat Pemerintah setempat
(Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka
tersebut pada butir a dan b diatas juga tidak
dijumpai.
 Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan
pada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tanda
diketahuinya dan menyampaikan salinannya
kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang
bersangkutan.
 Jurusita Pajak yang telah melaksanakan penagihan
pajak dengan Surat Paksa, harus membuat
laporan pelaksanaan Surat Paksa (bentuk
KP.RIKPA 4.9-97)

82. 4. Kalau Penanggung Pajak tidak diketemukan di
kantor, maka Jurusita Pajak dapat menyerahkan
salinan SP kepada:
 seseorang yang ada di kantornya (salah
seorang pegawai),
 seseorang yang ada di tempat tinggalnya
(misalnya: istri, anak atau pembantu
rumahnya).
5. Sebaliknya apabila Penanggung Pajak tidak
dikenal/tidak mempunyai tempat tinggal yang
dikenal perusahaan sudah dibubarkan/tidak
mempunyai kantor lagi, Surat Paksa
(salinannya) ditempelkan pada pintu utama
kantor Pejabat di mana penanggung
pajak/wajib pajak semula berdomisili. Dapat
juga Surat Paksa disampaikan melalui Pemda
setempat, mengumumkan melalui media masa
atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

83. Penolakan Terhadap Surat Paksa
 Adakalanya Penanggung Pajak menolak
menerima SP dengan berbagai alasan.
Apabila alasan penolakan adalah karena
kesalahan SP itu sendiri, maka
penyelesaiannya adalah seperti yang telah
diuraikan pada butir 5 di atas.
 Apabila Jurusita setelah memberikan
keterangan seperlunya Penanggung Pajak
atau wakilnya tetap menolak maka Salinan
SP tersebut dapat ditinggalkan begitu saja
pada tempat kediaman/tempat kedudukan
Penanggung Pajak atau wakilnya, dengan
demikian SP dianggap telah
diberitahukan/disampaikan.

84. Biaya Penyampaian Surat Paksa
 Biaya Harian Jurusita = Rp. 10.000,-
 Biaya Perjalanan = Rp. 15.000,-
 Jumlah = Rp. 25.000,-

85. Penentangan Terhadap Surat
Paksa
 Surat Paksa tidak dapat
disampaikan/diberitahukan oleh seorang
petugas Jurusita Pajak yang telah disumpah.
 Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun
tercatat
 Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang
berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak apabila wajib
pajak/penanggung pajak menemukan salah
satu unsur formil sebagaimana tersebut di
atas, maka ia berhak untuk menentang
(menolak) Surat Paksa tersebut.
 Jurusita Pajak belum disumpah di hadapan
pejabat.