Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...Roko Subagya
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Contoh penerapan PTKP baru dalam perhitungan PPh Pasal 21, simulasi perhitungan pajak atas Pembelian Barang dan Sewa Gedung, untuk perhitungan lebih lanjut hubungi 0812-1917-9800 (Telkomsel)
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
ORDER https://wa.me/6282186148884 , Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Beton dan Paving Block. Paving Untuk Taman, Pelita Mas Paving Block, Pengunci Paving, Pengunci Paving Block, Pinggiran Paving.
Temukan keindahan luar biasa dalam taman paving kami yang eksklusif. Dengan desain yang elegan dan tahan lama, taman paving kami menciptakan ruang luar yang memikat. Pilihlah kualitas terbaik untuk keindahan yang abadi. Jual taman paving, wujudkan taman impian Anda hari ini!
Kami melayani pengiriman ke area Kota Malang dan Kota Batu. Kami Juga melayani Berbagai Macam Pemesanan Genteng Beton dan Paving Block dalam jumlah Besar untuk keperluan Perumahan, Perkantoran, Villa, Gedung, Pembangunan Kampus, Masjid, dan lainnya.
Produk yang kami produksi terdiri dari :
1. Genteng Beton Multiline
2. Genteng Beton Urat Batu
3. Genteng Beton Royal
4. Genteng Beton Vertical
5. Wuwung Genteng
6. Paving ukuran 20x20, 10,5x21, Diagonal
7. Kanstin dan Topi Uskup
8. Pagar Panel
9. Paving Corso 50x50
10. Paving Grass Block Lubang
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi :
Pabrik Genteng Beton dan Paving Pelita Mas
Jl Raya Tlogowaru No 41, Tajinan, Kedungkandang, Malang
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Lokasi Pabrik kami
https://maps.app.goo.gl/bmDrQ87yF6gQvHnf8
5. Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan
Restitusi Pasal 17B UU KUP
Pemeriksaan
Selain Pasal 17B UU KUP
Pemeriksaan
Lapangan
Pemeriksaan
Kantor
Pemeriksaan
Lapangan
Pemeriksaan
Kantor
Pemeriksaan
Rutin
Pemeriksaan
Khusus
Pemeriksaan
Rutin
Pemeriksaan
Lapangan
PENENTUAN JENIS
PEMERIKSAANNYADIATUR OLEH
DIREKTURJENDERAL PAJAK
f ga b c d e
6. Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak
yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau
laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2
(dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang
diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian
Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak
pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima)
tahun terakhir tidak pernah dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP
Dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal:
1
2
7. KewajibanPemeriksa
KewajibanPemeriksa
Kewajiban Pemeriksa
1.
2.
3.
4.
menyampaikan surat pemberitahuan
pemeriksaan (pemeriksaan lapangan)
atau surat panggilan (pemeriksaan kantor)
kepada WajibPajak.
memperlihatkanTanda Pengenal
Pemeriksa Pajak dan Surat
Perintah Pemeriksaan
Memperlihatkan Surat yang berisi
perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada
WPapabila susunan tim Pemeriksa
Pajak mengalami perubahan;
Melakukan pertemuan dengan Wajib
Pajak dalam rangka memberikan
penjelasan mengenai:
• alasan dan tujuan Pemeriksaan
• hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan
setelahpelaksanaanPemeriksaan;
• hak Wajib Pajak untuk mengajukan
permohonan untuk dilakukan pembahasan
dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil
Pemeriksaanyang belum disepakatiantara
PemeriksaPajakdengan WajibPajakpada
saat PembahasanAkhirHasil Pemeriksaan;
• Kewajibandari WP untuk memenuhi permintaan
buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi
dasarpembukuan ataupencatatan, dan dokumen
lainnya,yang akan dipinjam dari WP
5. menuangkan hasil pertemuan dengan
WajibPajak dalam bentuk berita acara
hasil pertemuan;
6. menyampaikan SPHP
7. memberikan hak hadir kepada WP
dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan pada waktu yang telah
ditentukan;
8. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan
kepada WajibPajak
9. Melakukan pembinaan kepada Wajib
Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan dengan menyampaikan
saran secara tertulis
10. mengembalikan buku atau catatan,
dokumen yang dipinjam dari WP
11. merahasiakan kepada pihak lain yang
tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan WPdalam
rangka pemeriksaan
8. HakWP
HakWP
Hak Wajib Pajak
1. meminta kepada Pemeriksa Pajak
untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat
Perintah Pemeriksaan;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak
untuk memberikan surat
pemberitahuan pemeriksaan
sehubungan dengan pelaksanaan
pemeriksaan lapangan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak
untuk memperlihatkan surat yang
berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak
apabilasusunan tim Pemeriksa
mengalami perubahan;
4. meminta kepada Pemeriksa Pajak
untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan
Pemeriksaan;
5. menerima Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan;
6. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan pada waktu yang telah
ditentukan;
7. mengajukan permohonan untuk
dilakukan pembahasan dengan Tim
QualityAssurance Pemeriksaan, dalam
halmasih terdapat hasil Pemeriksaan
yangbelum disepakati antara
Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak
pada saat Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan;
8. memberikan pendapat atau penilaian
ataspelaksanaan Pemeriksaan oleh
Pemeriksa Pajak melalui pengisian
Kuesioner Pemeriksaan.
9. PemeriksaanKantor
Pemeriksaan
lapangan
1. Melihat/ meminjam buku atau
catatan, dokumen
2. mengakses dan/atau mengunduh
data yang dikelola secara
elektronik;
3. memasuki dan memeriksa tempat
atau ruang, yang diduga digunakan
untuk menyimpan buku/catatan
/dokumen/uang/barang
4. meminta kepada Wajib Pajak untuk
memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan
5. melakukan penyegelan tempat
atau ruang tertentu serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;
6. meminta keterangan lisan dan/atau
tertulis dari Wajib Pajak;
7. meminta keterangan dan/atau bukti
yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan
dengan WP melalui kepala UP2
1. Memanggil WP untuk datang ke
kantor DJP
2. Melihat/ meminjam buku atau
catatan, dokumen
3. meminta kepada Wajib Pajak untuk
memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan
4. meminta keterangan lisan dan/atau
tertulis dari Wajib Pajak
5. Meminjam kertas kerja pemeriksaan
yang dibuat oleh Akuntan Publik
melalui Wajib Pajak
6. meminta keterangan dan/atau bukti
yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan
WPmelalui kepala UP2
WewenangPemeriksa
10. PemeriksaanKantor
Pemeriksaan
Lapangan
1. Memperlihatkan/meminjamkan
buku, catatan, dokumen.
2. Memberi kesempatan pemeriksa
untuk mengakses/mengunduh data
elektronik
3. Memberi kesempatan pemeriksa
untuk memasuki tempat/ruang
yang patut diduga digunakan
sebagai tempat menyimpan
buku/catatan/dokumen/uang
/barang.
4. Memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan
5. Menyampaikan tanggapan secara
tertulis atas SPHP
6. Memberikan keterangan
lisan/tertulis yang diperlukan
Kewajiban Wajib Pajak
1. Memenuhi panggilan untuk datang
menghadiri pemeriksaan
2. Memperlihatkan/meminjamkan
catatan/dokumen
3. Memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan
4. Menyampaikan tanggapan secara
tertulis atas SPHP
5. Meminjamkan kertas kerja
pemeriksaan yang dibuat oleh
Akuntan Publik
6. Memberikan lisan/tertulis yang
diperlukan
11. WP Membetulkan SPT dengan
menyampaikanpernyataantertulis
Syarat,belum dilakukan:
o Verifikasidalamrangkamenerbitkanskp;
o Pemeriksaan;atau
o PemeriksaanBukti Permulaan.
rugiataulebih bayar
TIDAK
sampai
daluwarsa
YA
palinglama2 (dua) tahun
sebelumdaluwarsa
Pasal 5
14
PEMBETULAN SPT
12. SURAT PEMBERITAHUAN
PEMERIKSAAN
• Wajibdiberitahukan kepadaWP
Pemberitahuan
PemeriksaanLapangan
Pemanggilan
Wajib Pajak
(PemeriksaanKantor)
• dapatdisampaikansecara langsungkepada
WajibPajak pada saat dimulainya
PemeriksaanLapangan atau disampaikan
melaluifaksimili, posdengan bukti
pengirimansurat,atau jasapengiriman
lainnyadenganbuktipengiriman
• dapatdisampaikankepada Wakilatau Kuasa
WP;atau pihak yangmewakili(pegawaiWP/
anggotakeluargayang telah dewasadari
WP/pihaklain yang dapat mewakili)dalam
halWP tidak berada ditempat
• disampaikanmelaluifaksimili, posdengan
buktipengiriman surat,atau jasa
pengirimanlainnyadenganbukti
pengiriman
13. Pemeriksawajibmelakukanpertemuandengan Wajib
Pajak/Wakil atauKuasaWP untuk menjelaskan:
• alasan dan tujuan Pemeriksaan;
• hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah
pelaksanaan Pemeriksaan;
• hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan
pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati
antaratim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam
Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan.
• buku,catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang
akan dipinjam dari Wajib Pajak
Pertemuan Dengan
Wajib Pajak BeritaAcaraPertemuanDenganWajib Pajak
ditandatangani oleh tim Pemeriksa
dan Wajib Pajak
WP Menolak ttd
Membuatcatatan mengenai
penolakanpada BA
Pertemuan dianggap telah
dilaksanakan
14. SSP Kurang Bayar
Dirjen
Pajak
Pemeriksaan
skpPemeriksaan
tetap
dilanjutkan
Ditandatangani WP
penghitungan
kekurangan pajak
dalam format SPT
SSP kenaikan
sebesar 50%
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SPT
Wajib
Pajak
Pengungkapan
Ketidakbenaran
Pengisian SPT
Syarat:
Kesadaran sendiri
Laporan tertulis
Sepanjang SPHP belum
disampaikan
Catatanuntuk SPT Masa PPN:
PM yg tidak dilaporkan dalam SPT tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPT
Pasal 8 PP 74 2011
15. dasar
pembukuan/
pencatatan
10 tahun
diIndonesia
PENYIMPANAN DOKUMEN
Buku,catatan,& dokumen
dokumen lain termasuk
hasil pengolahan data dari
pembukuan yg dikelola
secara elektronik atau
secara program aplikasi on-
line
Dokumen dan/atau
informasi tambahan untuk
mendukung bahwa
transaksi yg dilakukan dgn
pihak yg mempunyai
hubungan istimewa telah
sesuai dgn prinsip
kewajaran dan kelaziman
usaha
Pasal 10 PP 74 2011
16. OP dan BadanWajib
Pajak
Memperlihatkan/meminjamkan buku atau
catatan, dokumen
memberikan kesempatan untuk memasuki
tempatatau ruangan
memberikanketerangan lain yg diperlukan
menyampaikan
SPHP
penghasilan kena
pajaknya dapat dihitung
secara jabatan
memberikan hak
hadir dalam Clossing
dokumen kredit pajak
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
Dirjen
Pajak
Ps. 14 (5) UU PPh
Dokumen dari WP yg
dipertimbangkan saat
clossing terbatas pada
peredaran usaha atau
penghasilan bruto
palinglama 1 bulansejak
permintaandisampaikan
TIDAK
Pasal 11
…pembukuan, catatan,data, informasi,atauketerangan laindalam proses
keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi
yangpada saat pemeriksaan belum diperoleh WajibPajak dari pihak ketiga,
pembukuan, catatan,data, informasi,atauketerangan laindimaksud tidak
dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. (Pasal 26A ayat4 UU KUP)
17. Peminjaman Dokumen
PEMERIKSAAN LAPANGAN:
Dokumen yang diperlukan dan
ditemukan pada saat pelaksanaan
pemeriksaan dipinjam saat itujuga.
PEMERIKSAAN KANTOR:
Dokumen yang dibawa saat wajib
pajakdatang memenuhi panggilan
Surat Permintaan Peminjaman
Buku,Catatan, & Dokumen
(Dilampiri daftar dokumenyg wajib
dipinjamkan)
Data WP dikelola secara elektronik
Minta Bantuan WP
Minta Bantuan Tenaga Ahli
Dokumen WP berupa
Fotokopi/Elektronik
Bukti Peminjaman dan Pengembalian
Buku,Catatan dan Dokumen
Dokumen Belum
dipinjamkan
Harus dipenuhi WP dlm
jangka waktu 1 bulan
Atas Biaya WP
Surat Permintaan
Bantuan Tenaga Ahli
Surat Pernyataan bahwa
Fotokopi/Elektronik sesuai aslinya
18. Dokumen Yang Dipinjam Pada Saat Pemeriksaan
Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen,
termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak
tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib
Pajak harus membuat surat pernyataan yang
menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau
dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh
Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh
Wajib Pajak
Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan
lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak
dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan
Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak
dengan menyediakan ruangan khusus
19. Tindak
Lanjut
WP OP yg melakukan
kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas
Penghasilan Kena
Pajakdihitung secara
jabatan
WP Badan
Penghasilan Kena
Pajakdihitung secara
jabatan
Peminjaman Dokumen
WP tidak atau hanya menyerahkan
sebagian dari buku, catatan,dan
dokumen yang wajib dipinjamkan
Pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya
melakukan pengujian untuk menghitung
penghasilankena pajak
Tidakdapat
menghitung normal
Dapatmenghitung
normal
Pemeriksa Pajak dapat
meminjamtambahan buku,
catatan,dan/atau dokumen serta
keteranganlain selain yang
sudah dipinjam
20. Dokumen Yang Dipinjam Pada Saat Pemeriksaan
Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen,
termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak
tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib
Pajak harus membuat surat pernyataan yang
menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau
dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh
Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh
Wajib Pajak
Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan
lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak
dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan
Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak
dengan menyediakan ruangan khusus
21. AlasanPenyegelanPemeriksa Pajak berwenang melakukan
penyegelan untuk memperoleh atau
mengamankan buku, catatan, dan/atau
dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik, dan benda-benda lain yang dapat
memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa
agar tidak dipindahkan, dihilangkan,
dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau
dipalsukan
Penyegelan
WP/Wakil/Kuasatidak memberi kesempatan
memasuki tempat atau ruang serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga
atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
buku, catatan, dan/atau dokumen
WP/Wakil/Kuasamenolak memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan
WP/Wakil/Kuasatidak berada di tempat dan tidak
ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk
bertindak selaku yang mewakili WajibPajak,
sehingga diperlukan upaya pengamanan
Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda
WP/Wakil/Kuasatidak berada di tempat dan
pihak yang mempunyai kewenangan untuk
bertindak selaku yang mewakili WajibPajak
menolak memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan
22. Pembukaan Segel
Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk
melakukan penyegelan rusak atau hilang
berita acara mengenai
kerusakan atau kehilangan
melaporkan kepada Kepolisian
Negara Repulik Indonesia
Pembukaan segel harus dilakukan oleh
Pemeriksa Pajak dengan disaksikan
oleh 2 saksi
berita acara pembukaan segel
yang ditandatangani oleh
Pemeriksa Pajak dan saksi
Dalam halsaksi menolakmenandatanganiberita acara
pembukaansegel,Pemeriksa Pajakmembuatcatatan
tentangpenolakantersebutdalam berita acara
pembukaansegel
dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua
diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasadari WajibPajak yang diperiksa
Wajib Pajak telah memberi izin
kepada Pemeriksa Pajak untuk
membuka atau memasuki tempat
atau ruangan, barang bergerak atau
tidak bergerak yang disegel, dan/atau
telah memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan
terdapat permintaan dari
penyidik yang sedang
melakukan penyidikan tindak
pidana
berdasarkan pertimbangan
Pemeriksa, penyegelan tidak
diperlukan lagi
23. Tindak Lanjut Penyegelan
Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan
tujuan penyegelan
Wajib Pajak dianggap
menolak dilakukan
Pemeriksaan
menandatangani surat
pernyataan penolakan
Pemeriksaan
menolak menandatangani
Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya tetap tidak
memberi izin untuk membuka atau memasuki
tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak
bergerak yang disegel, dan/atau tidak
memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan
Dapat dijadikan
dasaruntuk
penetapanpajak
secarajabatan atau
usulpemeriksaan
buktipermulaan
24. Penolakan Pemeriksaan
WP menolak untuk dilakukan
pemeriksaan dalam hal:
WPharus menandatangani Surat
Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
WP tidak mau?
Pemeriksa membuat BA Penolakan
Pemeriksaan
Dapat dijadikan dasar
untuk penetapan pajak
secara jabatan atau
diusulkan pemeriksaan
bukti permulaan
Pemeriksaan lapangan
WPmenyatakan menolak
untuk dilakukan Pemeriksaan
termasuk menolak menerima
Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan kantor
WPmemenuhi panggilan namun
menolak dilakukan pemeriksaan
25. Penolakan Pemeriksaan Lapangan
WP TIDAK ADA
DITEMPAT
Ada pihak yang
dapat mewakili?
Pemeriksaantetap
dapat dilakukan
Sebatas
kewenangan
dari pihak yg
mewakili
Pemeriksaan
ditunda
Penyegelan
Pemeriksaan
dilanjutkan
Wajib Pajak
Menolak
membantu
Surat Pernyataan
Penolakan Membantu
Kelancaran Pemeriksaan
Menolaklagi?
BA Penolakan
membantuKelancaran
Pemeriksaan
ADA TIDAK
Dapat dijadikan
dasaruntuk
penetapanpajak
secarajabatan atau
usulpemeriksaan
buktipermulaan
Wakil/Kuasa
TETAP TIDAK ADA
Pemeriksameminta Pegawai/ Anggota
keluargayg telah dewasauntuk membantu
kelancaran Pemeriksaan
26. Penolakan Pemeriksaan Kantor
1 bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan diterima, WP sama sekali tidak
memenuhi panggilan dan surat tidak kempos
BA Tidak Dipenuhinya
Panggilan Oleh WP
Dapat dijadikan dasar untuk
penetapanpajak secara jabatan
atau usul pemeriksaanbukti
permulaan
27. DirjenPajak
kewajiban merahasiakan ditiadakan
berdasarkan permintaan secara tertulis dari
Dalampelaksanaan:
PEMERIKSAAN,
PEMERIKSAANBUKPER,
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI
BIDANGPERPAJAKAN,
PENAGIHANPAJAK, atau
PROSES KEBERATAN
pihak
ketiga
PERMINTAAN DATA KEPADA PIHAK KE-3
Pasal 54
Dirjen Pajak
dapat
meminta
keterangan
atau bukti
MenteriKeuangan kepada
Gubernur BankIndonesia
sebagaimanadiaturdalam
Undang-Undangdi bidang
perbankan
69
28. Permintaan Keterangan dan/atau bukti Kepada pihak ketiga
Pemeriksa Pajak melalui Kepala UP2,
dapat meminta keterangan dan/atau bukti
kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 Undang-
Undang KUP secara tertulis sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur mengenai tata cara
permintaan keterangan kepada pihak
ketiga
30. Dokumenyang dapat dipertimbangkandalam PembahasanAkhir
Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan secara
jabatan, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
dapat dipertimbangkan oleh Pemeriksa Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan terbataspada:
kreditpajak sebagai
pengurang Pajak
Penghasilan
Tim Penelaahan Sejawat
Dengan Surat Tugas
penghitungan
peredaran usaha atau
penghasilanbruto
dalam rangka
penghitungan
penghasilansecara
jabatan
31. dibatalkanDirjen Pajakdgn Ps. 36 (1) d UU KUP
penyampaianSPHP atau SPHV
PAHPatau PAHV
skpyg berdasarkan Pemeriksaan/ Verifikasi
yg dilaksanakan tanpa prosedur
dilanjutkandgnmelaksanakan proseduryg belumdilaksanakan
Catatan:
Untuk pemeriksaan dlm rangka restitusi Ps. 17B (1) UU KUP dilanjutkan
dgnpenerbitan:
1. skpsesuai PAHP apabilajangkawaktu12 bulanbelum terlewati.
2. SKPLBsesuai SPTapabila jangkawaktu12 bulan terlewati.
PEMBATALAN SKP
Pasal 13
33. Pemeriksaan
Tujuan Lain
1. pemberianNPWP secara jabatan selain
verifikasi;
2. penghapusan NPWPselain verifikasi;
3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak selain verifikasi;
4. WajibPajak mengajukan keberatan;
5. pengumpulanbahan guna menyusunan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto;
6. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. penentuan WajibPajak berlokasi di daerah
terpencil;
8. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
9. pemeriksaandalam rangka penagihan pajak;
10.penentuan saat produksi dimulaiatau
memperpanjangjangka waktu kompensasi
kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas
perpajakan;
11.memenuhipermintaaninformasidari negara mitra
P3B
34. Wakil Wajib Pajak
• Pasal32 (1) KUP, Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakilidalam hal :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
badan oleh pengurus;
badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan
pemberesan;
badan dalam likuidasioleh likuidator;
suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana
wasiatnyaatau yang mengurus harta peninggalannya; atau
anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh waliatau
pengampunya.
•
•
Termasuk dalam pengertian pengurus : (Ps. 32 ayat 4 dan penjelasannya)
– orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau
mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
– berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan
sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus
yangtertera dalam akte pendirian maupun akteperubahan
– komisaris dan pernegang saham mayoritas atau pengendali.
Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa diatur dengan atau berdasarkan PMK
22/PMK.03/2008
38. Wakil dan Kuasa WP
• Penerima Kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang
diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
• Dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas
untuk menyampaikan dokumen dokumen dan/atau menerima
dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan
dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban
perpajakan tertentu yang dikuasakan.
• Mempunyai hak dan/atau kewajiban yang sama dengan Wajib
Pajak;
• Hak dan/atau kewajiban terbatas sebagaimana tercantum
dalam surat kuasa khusus;
• Surat kuasa mengikuti tata cara PMK
(PMK-22/KMK.03/2008; SE-16/PJ./2008)