Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam beberapa kondisi seperti keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, keterlambatan penerbitan SKPLB, kelebihan pembayaran akibat pengajuan keberatan atau banding yang dikabulkan, dan kelebihan pembayaran akibat diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak. Tata cara pen

1. IMBALAN BUNGA

2. Timbulnya IMBALAN BUNGA (1)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka
waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir
sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.
Pasal 11 ayat 3 UU
KUP
diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sehubungan dengan diterbitkannya SKPLB atas SPT yg
tidak LB {Pasal 17 ayat (1)};
diterbitkannya SKPLB akibat pembayaran pajak yang tidak
seharusnya terutang {Pasal 17 ayat (2)};
diterbitkannya SKPLB atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dalam SPT {Pasal 17B};
diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak atas WP dengan kriteria tertentu {Pasal 17C}
atau WP yang memenuhi persyaratan tertentu {Pasal 17D};
diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan
Sanksi Adm, SK Penghapusan Sanksi Adm, SK Pengurangan
Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak atau SK
Pemberian Imbalan Bunga, atau diterimanya Putusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali, yg menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak.
Satu
bulan
sejak
Batas waktu
penerbitan
SPMKP (Surat
Perintah
Membayar
Kelebihan
Pajak)
(PMK 195/2007)

3. Timbulnya IMBALAN BUNGA (2)
Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Pasal 17B ayat 3 UU KUP
Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (selain WP dengan kriteria
tertentu dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu) diterima secara lengkap,
Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut
berakhir. (Pasal 17B ayat 1 dan 2 UU KUP)

4. Timbulnya IMBALAN BUNGA (3)
Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak
dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan,
tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di
bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan
penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan
dalam hal kepada WP diterbitkan SKPLB, kepada WP diberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan SKPLB, dan bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Pasal 17B ayat 4 UU KUP
Ketentuan mengenai keharusan Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak (selain WP dengan kriteria tertentu dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu)
diterima secara lengkap, tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
(Pasal 17B ayat 1 dan 1a UU KUP)

5. Timbulnya IMBALAN BUNGA (4)
Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan
peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak
yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam
SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB yang telah dibayar
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran
dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan
ketentuan sebagai berikut:
untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau
untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat
ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Pasal 27A ayat 1
UU KUP
a
b

6. Timbulnya IMBALAN BUNGA (5)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau
seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan
sebagai berikut:
untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak;
untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak
sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak,
atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
Pasal 27A ayat 1a
UU KUP
a
b
untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak sampai dgn diterbitkannya SK Pembetulan, SK
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak.
c

7. Timbulnya IMBALAN BUNGA (6)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas
pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan
Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan
Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang
mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
Pasal 27A ayat 2
UU KUP
PKP tidak membuat atau membuat
faktur pajak, tetapi tidak tepat
waktu;
PKP tidak mengisi faktur pajak
secara lengkap;
PKP melaporkan faktur pajak tidak
sesuai dengan masa penerbitan
faktur pajak.
Bunga
Penagihan
2% X DPP

8. Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
{Pasal 27A ayat 3 UU KUP}
Tata cara penghitungan dan pemberian
imbalan bunga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR
226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara
Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga

9. IMBALAN BUNGA
Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:
a. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) KUP;
b. keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17B ayat (3) KUP;
c. Kelebihan pembayaran pajak karena tertangguh akibat pemeriksaan bukti permulaan (Pasal 17B
ayat 4 UU KUP);
d. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding atau
peninjauan kembali diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A
ayat (1) KUP; atau
e. Kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK
Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud
Pasal 27 ayat (1a) UU KUP, kecuali
1) kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan yang terkait dengan
Persetujuan Bersama; atau
2) kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP;
f. kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 19 ayat (1)
berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagai akibat diterbitkan SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan WP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27A ayat (2) KUP.
PMK 226/PMK.03/2013

10. 1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding,
atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih
harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran
dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Yang tidak diberikan IMBALAN BUNGA berdasarkan PP 74 tahun
2011

11. 5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diberikan terhadap:
a. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan kembali atas Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dan telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan; atau
b. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas jumlah pajak yang
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil
Verifikasi, namum dibayar sebelum pengajuan keberatan,
permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, atau
sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding
atau Putusan Peninjauan Kembali.
Yang tidak diberikan IMBALAN BUNGA berdasarkan PP 74 tahun
2011

12. Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kemungkinan Wajib
Pajak memperoleh imbalan bunga yang seharusnya tidak diterima
sehubungan dengan pengajuan keberatan, permohonan banding, atau
permohonan peninjauan kembali.
Oleh karena itu, terhadap sebagian jumlah pajak yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak yang tidak disepakati dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan atau Verifikasi dan dibayar oleh Wajib Pajak sebelum
mengajukan keberatan, namun dalam surat keputusan keberatan,
pengajuan keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya
sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, terhadap kelebihan
pembayaran pajak tersebut tidak diberikan imbalan bunga. Demikian pula,
dalam hal kelebihan pembayaran pajak tersebut diakibatkan adanya
Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, kelebihan
pembayaran tersebut tidak diberikan imbalan bunga.
Yang tidak diberikan IMBALAN BUNGA berdasarkan PP 74 tahun
2011

13. Contoh 1 :
Untuk Tahun Pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan
jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp
200.000.000,00, akan tetapi Wajib Pajak telah melunasi seluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi yang tidak
disetujui. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan keberatan dengan jumlah pajak
yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 600.000.000,000. Dalam hal ini, Wajib Pajak
memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 400.000.000,00 (Rp 1.000.000,00 - Rp
600.000.000,00). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, atas kelebihan pembayaran pajak Rp
400.000.000,00tidak diberikan imbalan bunga.
Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak dan Putusan Banding
mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar
dalam Putusan Banding menjadi sebesar Rp 150.000.000,00 maka kelebihan pembayaran pajak
akibat Putusan Banding ini tidak diberikan imbalan bunga.
Demikian halnya bagi Wajib Pajak yang menyetujui seluruh temuan Pemeriksaan dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Wajib Pajak telah melunasi
pajak yang masih harus dibayar tetapi mengajukan keberatan, dan dalam hal keberatan dikabulkan
sebagian atau seluruhnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, terhadap
kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak diberikan imbalan bunga. Demikian pula, dalam hal
kelebihan pembayaran pajak tersebut diakibatkan adanya Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali, Kelebihan Pembayaran tersebut tidak diberikan imbalan bunga.
Yang tidak diberikan IMBALAN BUNGA berdasarkan PP 74 tahun
2011

14. Contoh 2 :
Untuk Tahun Pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp
1.000.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak
menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00, dan
telah melunasi seluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar Rp
1.000.000.000,00. Namun Wajib Pajak kemudian mengajukan keberatan atas surat
ketetapan pajak tersebut. Atas keberatan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan menolak permohonan Wajib
Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar tetap sebesar Rp
1.000.000.000,00. Wajib Pajak kemudian mengajukan banding atas Keputusan
Keberatan tersebut. Atas banding Wajib Pajak, Pengadilan Pajak mengabulkan
sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus
dibayar menjadi sebesar Rp 700.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak
memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 300.000.000,00 (Rp
1.000.000.000,00 - Rp 700.000.000,00). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, atas
kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 300.000.000,00 tidak diberikan imbalan
bunga.
Yang tidak diberikan IMBALAN BUNGA berdasarkan PP 74 tahun
2011

15.  Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak terkait hasil keberatan, banding atau
peminjauan kembali diberikan terbatas pada kelebihan pembayaran pajak karena:
a. pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan
kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar yang seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan atas Surat Pemberitahuan yang
menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Pemerintah;
b. pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan
kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak Nihil
yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan yang diterbitkan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih
bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah;
c. pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan
kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah;
d. permohonan peninjauan kembali dikabulkan atas Putusan Banding yang Putusan
Bandingnya menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
YANG DIBERIKAN IMBALAN BUNGA BERDASARKAN PMK 226/PMK.03/2013