Dokumen tersebut membahas beberapa topik perpajakan yaitu tax planning atas pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, imbalan bunga, dan restitusi pajak. Topik-topik tersebut dijelaskan proses dan tindakan yang dapat dilakukan wajib pajak maupun otoritas pajak terkait setiap topik.

1. Tax Planning atas
Pemeriksaan, Penyidikan,
Imbalan Bunga dan Restitusi
Pajak
Kelompok 4 :
1. Alvionita Farra A. 195030407111020
2. Alvyna Damayanti 195030407111042
3. Jessica Ida Hutagaol 185030407111017
4. Muhammad Aditya Widi Putra 195030400111057

2. Materi Pembahasan

3. 01.

4. Tax Planning atas
Pemeriksaan
Tax planning pemeriksaan pajak membantu
mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat adanya
pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak
maupun biaya lain yang ditimbulkan untuk
mempersiapkan pemeriksaan itu sendiri. Tax
planning tersebut sudah sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku namun ada sedikit
pelanggaran akibat kesalahan kurs dan kesalahan
pelaporan PKPM. (Raymondus Krishna Citta
Buwana, 2018)

5. 02.

6. Jenis pemeriksaan terdiri atas :
• Pemeriksaan Kantor
• Pemeriksaan Lapangan
Kriteria pemeriksaan terdiri
atas :
• Pemeriksaan Rutin
• Pemeriksaan Khusus
Ruang lingkup pemeriksaan
terdiri atas :
Semua jenis pajak, PPh
Badan/Orang Pribadi, PPN, PPh
Pemotongan dan Pemungutan, dan
lain-lain, baik untuk satu atau
beberapa Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak, baik tahun-tahun
lalu maupun tahun berjalan.

7. 03.

8. 1. Memastikan keabsahan pemeriksaan pajak.
2. Memeriksa nama-nama pemeriksa pajak apakah sudah sesuai dengan kartu anggota pemeriksa pajak yang
dating.
3. Cek setiap transaksi internal maupun eksternal yang sudah terjadi dan meneliti kewajiban perpajakannya.
4. Menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti buku brsar, laporan laba rugi dan dokumen lainnya yang
dibutuhkan.
5. Menyediakan ruangan kosong khusus untuk petugas pemeriksa pajak selama proses pemeriksaan pajak
berlangsung.
6. Menyikapi pemeriksa pajak dengan baik.
7. Menggunakan jasa konsultan pajak yang professional, guna mendampingi, memberikan saran selama proses
pemeriksaan pajak berlangsung.

9. 04.

10. Tindakan setelah Pemeriksaan Pajak
Setelah dilakukannya serangkaian pemeriksaan pajak, hasil pemeriksaan harus
diberitahukan kepada WP melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
(dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum
atas temuan tersebut. Dari hasil pemeriksaan oleh DJP, akan diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak (SKP). Kemudian, DJP membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan jenis-
jenis ketetapan pajak yang dikeluarkan berupa :
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Disamping itu, diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikarenakannya sanksi
yang berupa sanksi administrasi dan sanksi tindak pidana.

11. 05

12. Penyidikan pajak merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan pajak yang mengindikasikan adanya
bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Merujuk pada pasal 1 angka 26 UU KUP, bukti
permulaan dapat dipahami sebagai keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau
benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak
pidana di bidang perpajakan. Dalam Pasal 43A UU KUP, dirjen pajak berdasarkan pada informasi, data,
laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam melakukan penyidikan, penyidik biasanya akan berusaha
mencari dan menganalisis informasi untuk tujuan menentukan suatu kejahatan telah dilakukan atau tidak.
Proses penyidikan tersebut dapat mengakibatkan ditemukannya suatu bukti yang memberatkan hukuman
ataupun bukti yang menegaskan wajib pajak tidak bersalah (exculpatory evidence) (OECD, 2017).
Tindakan Penyidikan Pajak

13. 06.

14. Pengajuan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud
dapat dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka
melunasi kerugian pada pendapatan negara yaitu jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak
seharusnya dikembalikan dan/atau jumlah pajak dalam
faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan
pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah sanksi
administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah
pajak tersebut
Pasal 44B UU Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga UU Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Pasal 113 UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK-55/PMK.03/2016 tentang Tata
Cara Permintaan Penghentian
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan untuk Kepentingan
Penerimaan Negara

15. 07.

16. Restitusi Pajak
Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian
pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak
kepada negara. Restitusi pajak hanya terjadi jika
jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar
lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang
atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak
seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak
tidak memiliki utang pajak lainnya

17. Penyebab Restitusi Pajak
Berdasarkan UU Pajak Penghasilan Pasal 28A, PPh lebih bayar terjadi apabila pajak yang
terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka
setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah
diperhitungkan dengan utang pajak. Selain itu, WP juga dapat memilih untuk
mengkompensasikannya dengan utang pajak tahun berikutnya, apabila terjadi kelebihan
bayar PPN, pada umumnya disebabkan oleh :
a. Kelebihan Pajak Masukan karena pembelian barang modal oleh Pengusaha Kena
Pajak (PKP) pada saat awal usaha dimulai.
b. Pengusaha kena pajak menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena
Pajak (JKP) yang memperoleh fasilitas “PPN Tidak Dipungut”.
c. Pengusaha kena pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN.
d. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu masa pajak tertentu yang telah dibayar atas
perolehan BKP yang diekspor

18. Tindakan Wajib Pajak atas Lebih
Bayar
Ada mekanisme yang dapat diterapkan untuk pengembalian lebih bayar. Dikutip
dari situs Ditjen Pajak, pertama, melalui pemeriksaan yang diatur pada pasal
17B ayat 1 UU KUP. Melalui mekanisme pemeriksaan ini, setelah melaporkan
SPT Tahunan yang berstatus LB, wajib pajak harus mengajukan permohonan
untuk mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya. Setelah
permohonan wajib pajak diterima secara lengkap, maka KPP akan melakukan
pemeriksaan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Jangka waktu
pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak adalah
selama 12 bulan.

19. 08.

20. Imbalan Bunga
Konsep dari imbalan bunga pada dasarnya
adalah apabila Wajib Pajak (WP) memiliki
kelebihan pembayaran pajak atas putusan
pengadilan pajak yang dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, maka Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) wajib untuk dapat
memberikan hak atas kelebihan tersebut

21. Penyebab Pemberian Imbalan Bunga
Keterlambatan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) UU KUP
Kelebihan pembayaran pajak karena
pengajuan keberatan, permohonan
banding, atau permohonan pengajuan
kembali, dikabulkan sebagian atau
seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27B ayat (1) UU KUP
Keterlambatan penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17B ayat (3) UU
KUP
Keterlambatan penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17B ayat (4) UU
KUP
Kelebihan pembayaran pajak karena
Surat Keputusan Pembetulan, surat
keputusan pengurangan atau pembatalan
surat ketetapan pajak, atau surat
keputusan pengurangan atau pembatalan
Surat Tagihan Pajak yang mengabulkan
sebagian atau seluruh permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27B ayat (3) UU KUP

22. Tindakan Wajib Pajak atas
Imbalan Bunga
Wajib Pajak yang mendapatkan imbalan bunga harus mengajukan permohonan
pemberian imbalan bunga. Permohonan tersebut ditujukan kepada kepala kantor
pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak
(PKP) dikukuhkan. Permohonan pemberian imbalan bunga tersebut diajukan
dengan mencantumkan nomor rekening dalam negeri wajib pajak. Pengajuan
permohonan ini dapat dilakukan baik secara elektronik malalui saluran tertentu
yang ditetapkan dirjen pajak maupun secara tertulis. Permohonan secara tertulis
dapat disampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat,
atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
(SKPIB) jika permohonan pemberian imbalan bunga memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 PMK 18/2021 serta telah
mencantumkan nomor rekening dalam negeri wajib pajak.

23. THANK YOU